Video Ahok: Anda Dibohongi Alquran Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos

ryo wrote:

dee-nee wrote:
saya kan sudah bilang toh dari awal ... eyel2an tentang tafsir Al Maidah 51 ... TIDAK ADA HUBUNGANNYA dengan hukum pidana tentang penistaan agama Pasal 156 KUHP (balik ke #150 thread ini halaman 6)

dee-nee wrote:

ryo wrote:
Problemnya itu bukan [multi tafsir vs 1 tafsir]
Problemnya itu: [orang yg punya tafsiran A] menuding [tafsiran B sebagai kebohongan] dan menuding [si penafsir tafsiran B tsb sbg pembohong]

Ilustrasi: katakanlah tafsiran al maidah 51:
a. versi si ANU adalah 'larangan bagi umat muslim tuk memilih non-muslim sbg pemimpin'
b. versi si ANA adalah 'larangan bagi umat muslim tuk memilih non-muslim sbg teman setia'

merah : udah ... serahkan saja saksi ahli nanti ... apakah cuma uplek di masalah arti kata "awliya" antara pemimpin vs teman setia ... atau bisa juga menyangkut tafsir antara tidak boleh vs boleh memilih pemimpin non-muslim (dengan syarat)

Kalau gitu kenapa anda bilang: "eyel2an tentang tafsir Al Maidah 51 ... TIDAK ADA HUBUNGANNYA dengan hukum pidana tentang penistaan agama Pasal 156 KUHP"

Ada-ada saja dech.

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:

dee-nee wrote:
saya kan sudah bilang toh dari awal ... eyel2an tentang tafsir Al Maidah 51 ... TIDAK ADA HUBUNGANNYA dengan hukum pidana tentang penistaan agama Pasal 156 KUHP (balik ke #150 thread ini halaman 6)

Pembuktian ada hubungannya atau tidak itu simpel saja:
- Jika tidak menghadirkan ahli agama sebagai saksi ahli, maka dapat disimpulkan bhw tafsir al maidah 51 tidak ada hubungannya
- Jika menghadirkan ahli agama sebagai saksi ahli, maka dapat disimpulkan bhw tafsir al maidah 51 ada hubungannya

Jika anda bilang tafsir al maidah 51 tidak ada hubungannya, lantas ahli agama dipanggil sbg saksi ahli itu untuk memberi keterangan ttg apa coba anda jelaskan sini...

merah : untuk membuktikan apakah Al Maidah 51 multi tafsir atau hanya satu tafsir >>> kan kasus ahok awalnya juga bermula dari "tafsir" ala pelapor ... maka tafsir ala pelapor ini perlu di klarifikasi oleh ahli agama (bahkan termasuk ahli tafsir itu sendiri)

dan .... bila terbukti muti tafsir >>> maka balik ke uraian saya diatas #227

Problemnya itu bukan [multi tafsir vs 1 tafsir]
Problemnya itu: [orang yg punya tafsiran A] menuding [tafsiran B sebagai kebohongan] dan menuding [si penafsir tafsiran B tsb sbg pembohong]

Ilustrasi: katakanlah tafsiran al maidah 51:
a. versi si ANU adalah 'larangan bagi umat muslim tuk memilih non-muslim sbg pemimpin'
b. versi si ANA adalah 'larangan bagi umat muslim tuk memilih non-muslim sbg teman setia'

dee-nee #227 wrote:

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:

dee-nee wrote:http://ondigitalforensics.weebly.com/digital-forensics/kode-etik-ethics-saksi-ahli-expert-witness#.WBTQ7vTDiKE

dalam hal ini ... yang disebut saksi ahli harus bisa dipercaya netralitasnya (tidak ada konflik kepentingan terkait kasus yang terjadi) dan bekerja secara profesional sesuai dengan keahliannya ...

1. "yang disebut saksi ahli harus bisa dipercaya netralitasnya" itu merupakan kriteria saksi ahli:
a. yg diatur dlm ketentuan-ketentuan mengenai saksi ahli pasal keberapa ?
b. hasil karangan siapa ?
c. standarnya menentukan seseorang sbg "bisa dipercaya netralitasnya sehingga dapat dihadirkan sbg saksi ahli" itu apa dan gimana ? (sedangkan anda sendiri bilang; tidak ada yg bisa menebak2)
d. lalu yg menentukan seseorang sbg "bisa dipercaya netralitasnya sehingga dapat dihadirkan sbg saksi ahli" itu siapa ?

2. Dlm pengadilan, saksi ahli itu ada syarat2nya, dan dibawah sumpah ketika memberi keterangan sesuai ilmu yg mereka miliki .. misalkan; pembuktian bhw kata 'auliya' dlm al maidah 51 mencakup 'pemimpin', maka saksi ahli memberi dalil2nya seperti hadits, dll..jadi ga bisa ngasal bicara mengutarakan pendapat semata tanpa dalil.

khusus point (d) ... kalau mau hadir ya hadir saja ... tapi tetap hakim (mahkamah) toh yang memberikan pertimbangan terkait keterangan saksi ahli (biru diatas)

lagipula dalam kasus Al Maidah 51 ... saya yakin saksi ahli-nya juga tidak hanya MUI ... jadi semua memang kembali pada pertimbangan hakim

2. ya silahkan kalau anda berpendapat begitu .... toh nanti akan ada saksi ahli agama juga yang memberikan keterangan sesuai ilmu yg mereka miliki ... bahwa Al Maidah 51 bukan larangan memilih non-muslim sebagai pemimpin (sahabat/allies/sekutu dsb) tanpa syarat ... apalagi kalau sampai harus bawa dalil2nya seperti hadits ... karena kan ada hadist2 juga tentang kisah Rasulullah menjalin kesepakatan damai dengan yahudi/nasrani dalam Piagam Madinah misalnya ... termsuk dalil2 Al Quran lainnya bahwa Allah tidak melarang berteman dsb dengan yahudi/nasrani selama mereka tidak memusuhi Islam

lagipula .... terkait "netralitas dan objectivitas" saksi ahli itu sendiri .... dalam kasus Bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) pun akhirnya terjadi pro-kontra juga toh ... berhubungan dengan Edison Simbolon sebagai saksi ahli

misalnya

http://www.neraca.co.id/article/27436/saksi-ahli-harus-penuhi-empat-syarat-kasus-bioremediasi-chevron

jadi ... ya kita lihat saja gimana2-nya nanti ... bagaimana keputusannya (tergantung pertimbangan bareskrim atau pertimbangan hakim) >>> ya toh

Begini mbak dee-nee..

Ahok itu bilang: "...Jadi bapak-ibu gak bisa pilih saya, iya kan, dibohongi pake surat Al Maidah ayat 51, macem-macem itu,..."
Statemen diatas menggiring pada opini bhw:  "tafsir; larangan bagi umat muslim memilih pemimpin non muslim" adalah suatu kebohongan

Jika terbukti bhw kata 'auliya' pada QS 5:51 tidak mencakup pemimpin, maka [tafsir; larangan bagi umat muslim memilih pemimpin non muslim adalah suatu kebohongan] adalah BENAR.
Jika terbukti bhw kata 'auliya' pada QS 5:51 mencakup pemimpin, maka [tafsir; larangan bagi umat muslim memilih pemimpin non muslim adalah suatu kebohongan] adalah SALAH.

Burden of proof pihak ahok: membuktikan bhw kata auliya pada ayat al maidah 51 itu tidak mencakup 'pemimpin' agar statemennya tidak terbuktikan sbg penistaan agama.
Burden of proof pihak sebaliknya: membuktikan bhw kata auliya pada ayat al maidah 51 itu mencakup 'pemimpin' agar statemen ahok terbuktikan sbg penistaan agama

Nah sampe disini, mbak bisa mengira2 sendiri.. pihak mana yg menanggung burden yg lebih berat.

saya kan sudah bilang toh dari awal ... eyel2an tentang tafsir Al Maidah 51 ... TIDAK ADA HUBUNGANNYA dengan hukum pidana tentang penistaan agama Pasal 156 KUHP (balik ke #150 thread ini halaman 6)

contoh : kalimat anda yang merah saja hanya memotong sebagian kalimat ahok ... karena kalimat ahok yang utuh adalah :

"Saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, 'ah... nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar'."
"Nggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan."
"Dibohongin pakai Surat Al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, 'karena saya takut masuk neraka', dibodohin gitu ya. ""Nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja,".

merah underline : maka silahkan ahli bahasa yang menilai apakah seluruh kalimat dalam pidato ini bisa disebut "menggiring pada opini bhw: "tafsir; larangan bagi umat muslim memilih pemimpin non muslim" adalah suatu kebohongan"

kalau-pun oleh ahli bahasa disebut "menggiring opini" tentang suatu tafsir (yang pun masih multi tafsir ... apalagi ada juga kalimat "takut masuk neraka" ... artinya ada tafsir "lain" yang mengancam dengan neraka)

maka silahkan ahli bahasa juga menilai ... apakah "menggiring opini" bahwa salah satu tafsir ayat Al Maidah 51 adalah bohong ... bisa disamakan dengan mengatakan ayat Al Maidah 51 adalah bohong ??

lalu silahkan juga ahli pidana menilai ... apakah "menggiring opini" bahwa salah satu tafsir ayat Al Maidah 51 adalah bohong bisa disebut penistaan agama (dalam konteks penistaan kitab suci / Al Quran) ??

anda dan saya bisa eyel2an sampai berlembar2 ... tapi point-nya adalah yang biru

#114 wrote:uraian saya panjang lebar tentang saksi langsung, bukti dst .... untuk menjelaskan yang bold underline - bahwa tidak ada penistaan agama disitu (dilihat dari UU penistaan agama) ... dan kenapa tidak ada hubungannya dengan beda eyel2an tafsir Al Maidah 51

artinya ... bila sudah masuk ranah hukum .. polisi tidak akan uplek ngurusin eyel2an Al Maidah 51 >>> karena kalau cuma uplek ngurusin beginian ... mau sampai kiamat juga ga akan selesai kasus-nya

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:

dee-nee wrote:

merah : untuk membuktikan apakah Al Maidah 51 multi tafsir atau hanya satu tafsir >>> kan kasus ahok awalnya juga bermula dari "tafsir" ala pelapor ... maka tafsir ala pelapor ini perlu di klarifikasi oleh ahli agama (bahkan termasuk ahli tafsir itu sendiri)

dan .... bila terbukti muti tafsir >>> maka balik ke uraian saya diatas #227

Problemnya itu bukan [multi tafsir vs 1 tafsir]

Problemnya itu: [orang yg punya tafsiran A] menuding [tafsiran B sebagai kebohongan] dan menuding [si penafsir tafsiran B tsb sbg pembohong]

Jadi saya nilai, pendapat anda diatas yg membatasi perikop keterangan ahli agama menjadi [multi tafsir vs satu tafsir] itu tidak berdasar, mbak..

biru : lah ... tulisan anda yang merah saja bikin tafsir cuma dua ... padahal yang menafsirkan Al Maidah 51 juga macem2 penafsirannya >>> kan artinya memang dibutuhkan saksi ahli agama untuk menjelaskan setiap tafsirnya ... (tidak harus seperti tafsir anda yang merah)

Lantas, dasar pemikiran anda membatasi perikop keterangan ahli agama menjadi [multi tafsir vs satu tafsir] itu gimana ?

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:
Problemnya itu: [orang yg punya tafsiran A] menuding [tafsiran B sebagai kebohongan] dan menuding [si penafsir tafsiran B tsb sbg pembohong]
....
Nah sekarang apakah anda punya data dari hadits2 atau dari dokumen2 lainnya mengenai adanya pernyataan ulama, imam jaman dahulu bhw tafsiran 'larangan bagi umat muslim tuk memilih non muslim sbg pemimpin' adalah suatu kebohongan ???

ungu : masalahnya ... saya sendiri ga ada data dari hadits2 atau dari dokumen2 lainnya mengenai adanya pernyataan ulama, imam jaman dahulu bhw tafsiran Al Maidah 51 adalah 'larangan bagi umat muslim tuk memilih non muslim sbg pemimpin' ???

Anda ga ada datanya tidak membuktikan bhw [tafsir; larangan bagi umat muslim tuk memilih non muslim sbg pemimpin] adalah suatu kebohongan

Anda ga ada datanya tidak membuktikan bhw frasa merah itu bukan penistaan agama.

Sebaliknya, jika anda ga ada data dari hadits2 atau dari dokumen2 lainnya bhw frasa merah, maka dlm diskusi ini, anda tidak punya bahan untuk membuktikan bhw ahok tidak menista agama islam dan tidak melecehkan penganut [tafsir; larangan bagi umat muslim tuk memilih non muslim sbg pemimpin]

ryo wrote:

dee-nee wrote:
anda sendiri punya ga data dari hadits2 atau dari dokumen2 lainnya mengenai adanya pernyataan ulama, imam jaman dahulu ?? ... bahwa Al Maidah 51 artinya 'larangan bagi umat muslim tuk memilih non muslim sbg pemimpin'

--->

Dari Sammak bin Harb, dari Iyadh,
أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، وكان له كاتب نصراني، فرفع إليه ذلك، فعجب عمر رضي الله عنه وقال: إن هذا لحفيظ، هل أنت قارئ لنا كتابًا في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد فقال عمر: أجُنُبٌ هو؟ قال: لا بل نصراني. قال: فانتهرني وضرب فخذي، ثم قال: أخرجوه” ثم قرأ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ

Umar memerintahkan Abu Musa al-Asy’ari untuk melaporkan semua yang diterima dan yang diserahkan dalam satu catatan. Abu Musa memiliki juru tulis beragama nasrani. Kemudian catatan itu diserahkan. Dan Umar radhiyallahu ‘anhu terheran, beliau mengatakan, “Ini sangat rinci.” Lalu beliau meminta,

“Apakah nanti di masjid, kamu bisa membacakan untuk kami, surat yang datang dari Syam?”
Abu Musa mengatakan, “Dia tidak boleh masuk masjid?”
Tanya Umar, “Mengapa? Apakah dia junub?”
“Bukan, dia nasrani.” Jawab Abu Musa.
Umar langsung membentakku dan memukul pahaku, dan mengatakan, “Keluarkan dia.”

kemudian beliau membaca firman Allah,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim..” (QS. Al-Maidah: 51)

Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu katsir dalam tafsirnya (3/132)

Sumber: https://konsultasisyariah.com/28439-tafsir-surat-al-maidah-ayat-51.html

ryo wrote:

dee-nee wrote:
anda sendiri punya ga data dari hadits2 atau dari dokumen2 lainnya mengenai adanya pernyataan ulama, imam jaman dahulu ?? ... bahwa Al Maidah 51 artinya 'larangan bagi umat muslim tuk memilih non muslim sbg pemimpin'

--->

Dari Sammak bin Harb, dari Iyadh,
أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، وكان له كاتب نصراني، فرفع إليه ذلك، فعجب عمر رضي الله عنه وقال: إن هذا لحفيظ، هل أنت قارئ لنا كتابًا في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد فقال عمر: أجُنُبٌ هو؟ قال: لا بل نصراني. قال: فانتهرني وضرب فخذي، ثم قال: أخرجوه” ثم قرأ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ

Umar memerintahkan Abu Musa al-Asy’ari untuk melaporkan semua yang diterima dan yang diserahkan dalam satu catatan. Abu Musa memiliki juru tulis beragama nasrani. Kemudian catatan itu diserahkan. Dan Umar radhiyallahu ‘anhu terheran, beliau mengatakan, “Ini sangat rinci.” Lalu beliau meminta,

“Apakah nanti di masjid, kamu bisa membacakan untuk kami, surat yang datang dari Syam?”
Abu Musa mengatakan, “Dia tidak boleh masuk masjid?”
Tanya Umar, “Mengapa? Apakah dia junub?”
“Bukan, dia nasrani.” Jawab Abu Musa.
Umar langsung membentakku dan memukul pahaku, dan mengatakan, “Keluarkan dia.”

kemudian beliau membaca firman Allah,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim..” (QS. Al-Maidah: 51)

Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu katsir dalam tafsirnya (3/132)

Sumber: https://konsultasisyariah.com/28439-tafsir-surat-al-maidah-ayat-51.html

sekali lagi .... saya minta ANDA BUKTIKAN PADA SAYA ... bahwa ada data dari hadits2 atau dari dokumen2 lainnya mengenai adanya pernyataan ulama, imam jaman dahulu bhw tafsiran Al Maidah 51 adalah 'larangan bagi umat muslim tuk memilih non muslim sbg PEMIMPIN'

Belakangan ini beredar kutipan kisah Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah kedua, dengan sahabat Nabi Abu Musa al-Asy’ari. Dialog yang dinukil dari Tafsir Ibn Katsir ketika menjelaskan QS al-Maidah:51 dipakai sebagian pihak untuk menyerang kandidat tertentu dalam Pilkada DKI. Bagaimana sebenarnya kisah tersebut? Mari kita pelajari bersama, dan untuk sementara kita niatkan untuk mengaji saja, bukan membahas Pilkada. Ini biar kajian kita menjadi obyektif.

Kisahnya sendiri dikutip oleh sejumlah kitab Tafsir, dengan perbedaan redaksi, perbedaan riwayat dan perbedaan konteks ayat ketika kisah ini diceritakan ulang. Begitu juga kita harus memahami pernyataan Khalifah Umar baik dalam konteks Usul al-Fiqh maupun dalam konteks Fiqh Siyasah. Mari kita bahas satu per satu.

1. Memahami background kisah

Pemahaman akan konteks akan membantu kita memahami teks. Pada masa Khalifah Umar kekuasaan Islam mulai meluas merambah area di luar Hijaz. Abu Musa al-Asy’ari diangkat menjadi Gubernur di Bashrah dan Iraq. Khalifah Umar meminta laporan berkala kepada para Gubernurnya. Maka diriwayatkan Abu Musa mengangkat seorang Kristen sebagai Katib (sekretaris). Sekretaris yang tidak disebutkan namanya ini bertugas mencatat pengeluaran Abu Musa selaku Gubernur. Abu Musa membawa Sekretarisnya ini memasuki Madinah, dan mereka menghadap Khalifah Umar. Umar takjub dengan kerapian catatan yang dibuat oleh sekretaris Abu Musa.

Datang pula laporan keuangan dari Syam. Mengingat ketrampilan sang sekretaris, Khalifah memintanya untuk membacakan laporan dari Syam itu di Masjid Nabawi. Abu Musa mengatakan, “Tidak bisa orang ini masuk ke Masjid Nabawi.” Umar bertanya, “Mengapa? Apakah dia sedang junub?”
“Bukan, dia Nasrani.” Jawab Abu Musa.
Umar langsung membentak Abu Musa dan memukul pahanya, dan mengatakan, “Usir dia! (akhrijuhu)”
Kemudian Khalifah Umar membaca QS al-Maidah:51.

Kisah di atas dinukil dari Tafsir Ibn Katsir yang meriwayatkan dari Ibn Abi Hatim. Saya cek kitab Tafsir Ibn Abi Hatim dan menemukan kisah yang sama. Kisah tersebut juga dicantumkan dalam sejumlah kitab tafsir lainnya seperti Tafsir al-Darr al-Mansur.

Baca juga: TAFSIR AL-MAIDAH AYAT 51 MENURUT PROF QURAISH SHIHAB

2. Perbedaan redaksi

Riwayat berbeda dicantumkan dalam Tafsir al-Qurtubi, dimana di bagian akhir dialog ada perbedaan ucapan Umar. Imam al-Qurtubi juga mencantumkan kisah di atas bukan dalam QS al-Maidah:51 tapi dalam QS Ali Imran:118. Ini yang disampaikan Umar versi Tafsir al-Qurtubi: “Jangan bawa mereka mendekati sesuatu yang Allah telah jauhkan, Jangan memberi mereka kehormatan ketika Allah telah menghinakan mereka, dan jangan mempercayai mereka ketika Allah telah mengatakan mereka tidak bisa dipercaya”.

Dalam riwayat lain yang dicantumkan oleh Kitab Tafsir al-Razi, sebagaimana juga disebutkan dalam Kitab Tafsir Bahrul Muhit, al-Lubab fi Ulumil Kitab, Tafsir al-Naisaburi ada lanjutan dialognya:

Abu Musa berkata: “Tidak akan sempurna urusan di Bashrah kecuali dibantu orang ini”

Khalifah Umar yang sedang murka, menjawab singkat: “Mati saja lah orang Kristen itu. Wassalam”

Para ulama menafsirkan maksud perkataan Umar terakhir itu dengan makna: “Pecat dia sekarang karena kalau besok-besok dia meninggal dan kamu sudah bergantung pada dia, kamu akan repot, maka anggap saja sekarang dia sudah meninggal, dan cari bantuan orang lain untuk mengurusi urusan itu.”

Dalam Kitab Tafsir al-Razi, Tafsir al-Wasith Sayyid Tantawi, dan juga kitab Syurut al-Nasara li Ibn Zabr ada redaksi lain dalam dialog di atas. Abu Musa berkilah di depan Khalifah: “lahu dinuhu wa liya kitabatuhu” (baginya urusan agamanya, dan bagiku adalah urusan ketrampilan dia). Abu Musa seolah mengingatkan Khalifah dengan ungkapan yang mirip dalam al-Qur’an: lakum dinukum waliya din. Tetapi Khalifah tetap menolaknya.

3. Kenapa Khalifah Umar Marah?

Dialog di atas terjadi di Madinah. Di sini kunci kita memahami kemarahan Khalifah Umar. Abu Musa membawa sekretarisnya yang Kristen ke wilayah Madinah yang khusus untuk umat Islam saja. Bahkan Umar baru tahu dia seorang Nasrani itu setelah mau diajak bicara di Masjid. Barulah Abu Musa mengaku kepada Khalifah latar belakang sekretarisnya ini. Ini sebabnya kalimat yang diucapkan oleh Khalifah Umar saat memarahi Abu Musa: “usir dia atau keluarkan dia” Ini maksudnya usir dia dari Madinah. Disusul dengan ungkapan Khalifah Umar, “Jangan bawa mereka mendekati sesuatu yang telah Allah jauhkan dari mereka”

Maksudnya adalah keharaman wilayah Madinah yang steril dari non Muslim karena Allah sudah jauhkan mereka, eh kok malah di bawa masuk oleh Abu Musa. Jadi ini bukan semata-mata persoalan Abu Musa mengangkat orang Kristen, tapi ini pada kesucian wilayah Madinah. Pemahaman ini dikonfirmasi oleh Ibn Katsir dalam kitabnya yang lain yang berjudul Musnad al-Faruq.

Sebab kemarahan kedua yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah ketergantungan Abu Musa terhadap orang Kristen pada posisi yang sangat strategis yang keuangan pemerintahan dimana di dalamnya termasuk catatan zakat, jizyah dalam baitul mal. Indikasi ketergantunga itu tampak dengan Abu Musa tidak bisa menjelaskan sendiri catatan pengeluaran yang telah dibuat sekretarisnya, malah sampai membawa sekretaris yabng Kristen itu mendampingi dia memberi laporan kepada Khalifah.

Bagi sang Khalifah, rahasia negara menjadi beresiko ketika posisi strategis semacam itu dipercayakan kepada non-Muslim di masa saat Khalifah Umar sednag melakukan ekspansi dakwah ke wilayah non-Muslim, seperti pembebasan Iraq dan Mesir. Inilah pula konteksnya ketika Khalifah Umar mengutip QS al-Maidah:51 dimana Allah melarang mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai awliya (sekutu/kawan akrab), yang menurut Ibn Katsir ketika menjelaskan QS al-Nisa:144:

“Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai ‘awliya’ mereka, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Yang dimaksud dengan istilah “awliya” dalam ayat ini ialah berteman akrab dengan mereka, setia, tulus dan merahasiakan kecintaan serta membuka rahasia orang-orang mukmin kepada mereka.”

Maka jelas ‘illat larangan yang dipahami Umar bin Khattab ada dalam kasus Abu Musa ini, yaitu ketergantungan Abu Musa kepada anak buahnya, posisi strategis dalam hal catatan keluar-masuk zakat-jizyah, serta potensi bocornya rahasia negara yang tengah melakukan ekspansi dakwah.

Yang menarik adalah Sa’id Hawa dalam al-Asas fi al-Tafsir mengatakan: “apakah anda bisa pahami tentang larangan memberikan kafir dzimmi posisi untuk mengerjakan urusan umat Islam?” Beliau menjawab sendiri: “Masalah ini tergantung konteksnya, karena perbedaan posisi jabatan, kondisi, dan lokasi serta zaman.”

4. Sahihkah riwayatnya?

Tidak satupun 9 kitab Hadis Utama yang meriwayatkan kisah di atas. Berarti kisah di atas itu bukan masuk kategori Hadits, tapi Atsar Sahabat. Kisahnya berhenti di Umar, bukan di Rasulullah SAW. Kisah ini justru dimuat di Kitab Tafsir. Pelacakan saya hanya satu kitab Hadits (di luar kutubut tis’ah) yang memuatnya yaitu Sunan al-Kubra lil Baihaqi. Imam Baihaqi memasukkan dua riwayat yang berbeda mengenai kisah di atas (9/343 dan 10/216). Atsar ini dinyatakan sanadnya hasan melalui jalur Simak bin Harb oleh kitab Silsilah al-Atsar al-Shahihah. Sementara Al-albani mensahihkan Atsar ini dalam jalur yang lain, sebagaimana disebutkan dalam kitab beliau Irwa al-Ghalil.

Dalam Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyah kisah mengenai jawaban Umar, “Mati sajalah si Kristen itu” disampaikan kepada Khalid bin Walid. Bukan berkenaan dengan Abu Musa. Namun ulama lain mengatakan itu Abu Musa. Dalam kitab Zahratut Tafasir, Abu Zahrah mengatakan kata-kata Umar “mati sajalah si Krsten itu” dilakukan dalam surat menyurat dengan Abu Musa, bukan dialog langsung. Demikianlah kesimpangsiuran kisah di atas, dengan berbagai redaksi dan riwayat yang berbeda. Tapi sekali lagi ini bukan Hadits Nabi. Ini merupakan Atsar sahabat.

Baca juga: SAATNYA MEMBACA KITAB TAFSIR AL-MAIDAH AYAT 51

5. Qaulus Shabi atau keputusan Khalifah?

Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi. Abu Musa al-Asy’ari juga sahabat Nabi. Keduanya berbeda pandangan dalam hal ini. Pendapat keduanya dalam usul al-fiqh disebut sebagai qaulus shahabi. Singkatnya ini adalah ijtihad para sahabat Nabi yang tidak disandarkan kepada Nabi. Artinya murni pemahaman mereka sepeninggal Nabi SAW.

Para ulama usul al-fiqh ada yang menerima kehujjahan qaulus shahabi sebagai salah satu sumber hukum Islam, seperti pendapatnya Imam Malik, namun Imam Syafi’i (qaul jadid) dan para pengikut beliau seperti Imam al-Ghazali serta Imam al-Amidi menolak kehujjahan qaulus shahabi. Itu artinya, pendapat Khalifah Umar dan Abu Musa sama-sama sah dan bisa dipertimbangkan bagi mazhab Maliki, namun tidka mengapa pendapat keduanya ditolak menurut mazhab Syafi’i.

Itu kalau kita memahami dari sudut usul al-fiqh. Kalau kita melihatnya dari sudut Fiqh Siyasah, maka keputusan Umar lebih kuat karena ia memutuskan dalam posisi sebagai khalifah, dan suka atau tidak suka, sebagai Gubernur bawahan Khalifah, Abu Musa harus ikut keputusan Umar. Namun keputusan Khalifah itu tidak otomatis dianggap ijma’ (kesepakatan) karena jelas ada perbedaan pendapat dikalangan sahabat.

Dengan kata lain, sikap Umar itu adalah kebijaksanaan beliau saat itu, yang seperti dicatat oleh sejarah, berbeda dengan kebijakan para Khalifah lainnya yang mengangkat non-Muslim sebagai pejabat seperti yang dilakukan oleh Khalifah Mu’awiyah, Khalifah al-Mu’tadhid, Khalifah al-Mu’tamid, dan Khalifah al-Muqtadir.

Seperti yang disinggung pengarang al-Asas fi tafsir al-Qur’an di atas, kondisi dan konteksnya berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Khalifah Umar. Boleh jadi begitu juga apa yang dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.

Wa Allahu a’lam bi al-Shawab

Tabik,

Oleh: Prof. Nadirsyah Hosen, Rais Syuriah PCI Nahladtul Ulama Australia-New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:
Makanya, jika ada dua atau lebih tafsiran otentik.sahih.. maka tafsiran2 tsb valid semua.
Contoh:
a. auliya = teman akrab/setia
b. auliya = guardian
c. auliya = leader

tafsir a, b, c = sahih/valid/otentik
...

1. anda ribet dengan tafsir yang itu2 saja ... hanya seputar arti kata "awliya" >>> padahal tafsir terkait ayat tersebut .... bisa dilihat dari sejarah turunnya ayat, maksud seluruh Al Maidah 51 disandingkan dengan ayat2 lainnya yang berkaitan ... dsb

2. merah : bila faktanya ada banyak tafsir tentang ayat tersebut .... bagaimana mungkin ahok disebut "melakukan penistaan agama" ... wong dari pasal 156 KUHP saja sudah ga nyambung

1. Daripada bertele-tele, langsung aja disajikan adanya tafsir diantara tafsir2 al maidah 51 yg menyatakan bhw [larangan bagi umat muslim mengambil non muslim sbg pemimpin adalah suatu kebohongan]

2. fakta adanya banyak tafsir al maidah 51 tidak membuktikan bhw:
a. ahok tidak mungkin dapat disebut 'melakukan penistaan agama'
b. pernyataan keagamaan ahok di kepulauan seribu tidak nyambung dgn pasal 156 KUHP

Jika bagi anda, pernyataan keagamaan ahok di kepulauan seribu itu tidak mungkin dapat disebut 'melakukan penistaan agama' dan tidak nyambung dgn pasal 156 KUHP, hal itu tidak serta merta berarti memang demikian adanya, melainkan mungkin krn andanya sendiri yg pemikirannya masih tertutup (ga bisa melihat dari posisi yg berbeda)... wong anda memahami kalimat orang saja salah melulu kan ?

#114 wrote:uraian saya panjang lebar tentang saksi langsung, bukti dst .... untuk menjelaskan yang bold underline - bahwa tidak ada penistaan agama disitu (dilihat dari UU penistaan agama) ... dan kenapa tidak ada hubungannya dengan beda eyel2an tafsir Al Maidah 51

artinya ... bila sudah masuk ranah hukum .. polisi tidak akan uplek ngurusin eyel2an Al Maidah 51 >>> karena kalau cuma uplek ngurusin beginian ... mau sampai kiamat juga ga akan selesai kasus-nya

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:
Makanya, jika ada dua atau lebih tafsiran otentik.sahih.. maka tafsiran2 tsb valid semua.
Contoh:
a. auliya = teman akrab/setia
b. auliya = guardian
c. auliya = leader

tafsir a, b, c = sahih/valid/otentik

Kasusnya: penganut tafsiran a menuding tafsiran c yg sahih tsb sbg suatu kebohongan dan menuding yg memberitakan tafsiran c sbg pembohong.
Dan bukan main2... perkataan ahok itu juga dapat menggiring opini bhw penyataan ahok tsb setara dgn menyatakan bhw terjemahan al quran edisi sebelumnya yg menterjemahkan auliya sbg pemimpin itu merupakan suatu kebohongan.
Makanya disini peran departemen agama, dll yg menterbitkan al quran edisi lalu dalam memberi keterangan.

Jadi rumusan logisnya bukan begini:
- jika (a) maka bukan (b dan c)
- jika (b) maka bukan (a dan c)
- jika (c) maka bukan (a dan b)

Rumusan logisnya adalah begini: apakah berdasarkan dalil2; hadits, ijma, qiyash, dokumen2 islam; auliya dlm al maidah 51 itu [mencakup (c)] vs [tidak mencakup (c)]
- jika auliya dlm al maidah 51 itu [mencakup (c)], maka terbukti bhw ahok melakukan penistaan agama
- jika auliya dlm al maidah 51 itu [tidak mencakup (c)], maka tidak terbukti bhw ahok melakukan penistaan agama

kan sudah saya jelaskan bolak balik bolak di thread ini #150 atau #142 ... halaman 6

point-nya : SAYA YAKIN ... "Ahok TIDAK TERBUKTI melanggar pasal 156 KUHP terkait penistaan agama"

>>> kalau anda ga setuju dengan pendapat saya ... ya mari kita lihat saja gimana hasilnya

begitu loh ....

merah: itu namanya jaka sembung... mbak, dalam berdiskusi itu, cobalah mengerti apa yang menjadi argumen lawan diskusi lalu tanggapilah sesuai dgn argumen lawan diskusi. Coba deh terangkan apa sih argumentasi saya di #238 ?
Dari situ bisa keliatan, apakah anda bisa memahami pendapat orang lain, bukan cuma teriak "kan sudah saya jelaskan bolak balik bolak di thread ini #150 atau #142 ... halaman 6"

biru: Disini kita berdiskusi, adu argumentasi.. pointnya: anda sanggup defense pendapat anda sendiri atau tidak.. gitu aja.

oranye: Saya gak ada masalah kalau pada akhirnya kita sepakat untuk tidak sepakat... Saya juga tidak memaksakan pendapat saya kepada siapapun disini.... Namun yang anda lakukan disini seringnya adalah ngomong gak jelas dan tak berdasar hanya untuk membenarkan pendapat anda.

dee-nee wrote:

ryo wrote:

dee-nee wrote:
maka silahkan ahli bahasa juga menilai ... apakah "menggiring opini" bahwa salah satu tafsir ayat Al Maidah 51 adalah bohong ... bisa disamakan dengan mengatakan ayat Al Maidah 51 adalah bohong ??

Makanya, jika ada dua atau lebih tafsiran otentik.sahih.. maka tafsiran2 tsb valid semua.
Contoh:
a. auliya = teman akrab/setia
b. auliya = guardian
c. auliya = leader

tafsir a, b, c = sahih/valid/otentik

Kasusnya: penganut tafsiran a menuding tafsiran c yg sahih tsb sbg suatu kebohongan dan menuding yg memberitakan tafsiran c sbg pembohong.
Dan bukan main2... perkataan ahok itu juga dapat menggiring opini bhw penyataan ahok tsb setara dgn menyatakan bhw terjemahan al quran edisi sebelumnya yg menterjemahkan auliya sbg pemimpin itu merupakan suatu kebohongan.

Makanya disini peran departemen agama, dll yg menterbitkan al quran edisi lalu dalam memberi keterangan.

Jadi rumusan logisnya bukan begini:
- jika (a) maka bukan (b dan c)
- jika (b) maka bukan (a dan c)
- jika (c) maka bukan (a dan b)

Rumusan logisnya adalah begini: apakah berdasarkan dalil2; hadits, ijma, qiyash, dokumen2 islam; auliya dlm al maidah 51 itu [mencakup (c)] vs [tidak mencakup (c)]
- jika auliya dlm al maidah 51 itu [mencakup (c)], maka terbukti bhw ahok melakukan penistaan agama
- jika auliya dlm al maidah 51 itu [tidak mencakup (c)], maka tidak terbukti bhw ahok melakukan penistaan agama

1. anda ribet dengan tafsir yang itu2 saja ... hanya seputar arti kata "awliya" >>> padahal tafsir terkait ayat tersebut .... bisa dilihat dari sejarah turunnya ayat, maksud seluruh Al Maidah 51 disandingkan dengan ayat2 lainnya yang berkaitan ... dsb

2. merah : bila faktanya ada banyak tafsir tentang ayat tersebut .... bagaimana mungkin ahok disebut "melakukan penistaan agama" ... wong dari pasal 156 KUHP saja sudah ga nyambung

kan sudah saya jelaskan bolak balik bolak di thread ini #150 atau #142 ... halaman 6

point-nya : SAYA YAKIN ... "Ahok TIDAK TERBUKTI melanggar pasal 156 KUHP terkait penistaan agama"

>>> kalau anda ga setuju dengan pendapat saya ... ya mari kita lihat saja gimana hasilnya

begitu loh ....

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:

dee-nee wrote:
lalu silahkan juga ahli pidana menilai ... apakah "menggiring opini" bahwa salah satu tafsir ayat Al Maidah 51 adalah bohong bisa disebut penistaan agama (dalam konteks penistaan kitab suci / Al Quran) ??

ITUPUN bila seluruh pidato ahok terbukti melakukan "penggiringan opini"

BISA!
Silahkan pelajari kasus2 penodaan agama yg pernah terjadi di RI sbg rujukan

sudah saya jelaskan di thread ini #150 atau #142 ... halaman 6

balik ke ungu

orange : coba bawa sini kasus penistaan agama yang pernah terjadi  ... dimana pelaku-nya merujuk pada "manusia" (siapapun itu) yang membawa tafsir ayat ... yang faktanya ayat itu pun multi tafsir

Contoh: Ahmad Tantowi bin Alm. H. Ahmad/Surga Eden (2010)
Tafsiran QS 3:78 versi Ahmad: “Banyak  Ulama, Kiai, Kiai, Haji, Ustad cuma menipu Allah” dan mengajarkannya pada orang lain.

Majelis Hakim menyatakan Ahmad Tantowi  terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama

Dari sini bisa kita perhatikan bhw: yg dilihat majelis hakim itu bukan apakah ayat QS 3:78 itu multi tafsir atau hanya 1 tafsir.
Karena logikanya, semua ayat itu multi tafsir.. tafsiran dari cuma membaca 1 ayat dgn tafsiran dari membaca bbrp ayat itu berbeda..belum lagi tafsiran terjemahan kata bahasa arab.

ryo wrote:

dee-nee wrote:
kasus ahok kan jelas :

a. yang ditunjuk ahok adalah "manusia" nya ... bukan pada agama, ayat atau kitab suci-nya ...
b. itupun BUKAN PADA seluruh manusia ... tapi hanya sebagian dari mereka ... yang siapa dari "sebagian" ini juga tidak disebutkan dalam pidato ahok
c. sementara diantara seluruh "manusia" itu sendiri ... masing2 punya tafsiran yang beda2 terkait ayat tersebut

Bisa gak sekali-kali nulis yang jelas, gak cuma muter-muter gak keruan padahal isinya kosong.
Kalo memang mau menjelaskan, silahkan kutipkan kalimat ahok lalu anda tafsirkan kalimat ahok dgn jabarkan premis2 logis atas kesimpulan anda poin a, b, c

Nih saya contohkan:
Ahok: "...kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu enggak pilih saya, ya kan... dibohongin pakai surat Al Maidah ayat 51, macam-macam itu..."

Silahkan...

dee-nee wrote:kan sudah saya jelaskan bolak balik bolak di thread ini #150 atau #142 ... halaman 6

point-nya : SAYA YAKIN ... "Ahok TIDAK TERBUKTI melanggar pasal 156 KUHP terkait penistaan agama"

>>> kalau anda ga setuju dengan pendapat saya ... ya mari kita lihat saja gimana hasilnya

#114 wrote:uraian saya panjang lebar tentang saksi langsung, bukti dst .... untuk menjelaskan yang bold underline - bahwa tidak ada penistaan agama disitu (dilihat dari UU penistaan agama) ... dan kenapa tidak ada hubungannya dengan beda eyel2an tafsir Al Maidah 51

artinya ... bila sudah masuk ranah hukum .. polisi tidak akan uplek ngurusin eyel2an Al Maidah 51 >>> karena kalau cuma uplek ngurusin beginian ... mau sampai kiamat juga ga akan selesai kasus-nya

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:

dee-nee wrote:
underline : apa urusannya pidato ahok dengan terbitan al quran versi Depag ??

memang kebenaran Al Maidah 51 bersumber dari versi Depag ??

Sudah saya tanggapi di #238

Kasusnya: penganut tafsiran a menuding tafsiran c yg sahih tsb sbg suatu kebohongan dan menuding yg memberitakan tafsiran c sbg pembohong.
Dan bukan main2... perkataan ahok itu juga dapat menggiring opini bhw penyataan ahok tsb setara dgn menyatakan bhw terjemahan al quran edisi sebelumnya yg menterjemahkan auliya sbg pemimpin itu merupakan suatu kebohongan.
Makanya disini peran departemen agama, dll yg menterbitkan al quran edisi lalu dalam memberi keterangan.

dan sudah saya tanya juga yang merah pada anda

Kebenaran Al Maidah 51 itu bersumber dari Allah SWT
Kebenaran Al Maidah 51 bukan bersumber dari versi Depag membuktikan apa ?

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:

dee-nee wrote:
merah : ada juga ahli tafsir ... yang menafsirkan Al Maidah 51 bukan larangan bagi umat muslim memilih pemimpin non muslim (dengan syarat) ... walaupun awliya diartikan pemimpin sekalipun

anda cuma bawa dua jenis tafsir ... padahal sudah berulang kali saya sebut ayat itu multi tafsir ... artinya banyak tafsir >>> toh yang menafsir ayat itu dengan ancaman neraka pun ada

jadi intinya .... serahkan pada ahli agama dan ahli tafsir itu sendiri ... nyambung ke ahli bahasa terkait pidato ahok ... nyambung ke ahli pidana terkait pasal penistaan agama

Sudah saya tanggapi juga di #238 dan posting sebelumnya mengenai standar kebenaran dlm sidang ttg delik penodaan agama islam adalah ijma.

merah : sudah saya jawab dengan kalimat ungu

Loh, saya menanggapi ungu dgn #238, kok anda tanggapi dgn ungu lagi ?

Dari multi tafsir itu, tafsir karangan siapa yg berbunyi: [larangan bagi umat muslim mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin adalah suatu kebohongan] ?

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:
Sudah saya tanggapi juga di #238 dan posting sebelumnya mengenai standar kebenaran dlm sidang ttg delik penodaan agama islam adalah ijma.

biru : ga tuh ... delik penodaan agama islam yang dibawa MUI saja tidak dipakai oleh polisi ... polisi hanya membawa MUI sebagai saksi ahli seputar urusan tafsir "Al Maidah 51"

Hah ? sikap MUI (surat tertulis) terhadap ahok itu IJMA ? logika darimana tuh ?
Coba sajikan data yg mengatakan bhw Ijma ulama bukanlah standar kebenaran dlm sidang ttg delik penodaan agama islam ?

ryo wrote:

dee-nee wrote:
logika darimana anda bicara pasal 156 KUHP tentang penistaan agama ... kok pake ijma ulama ??

Logikanya simpel saja: jika pasal 156 KUHP tentang penistaan agama (dlm topik ini adalah agama islam)  ga pake ijma ulama sbg standar kebenaran, maka masing2 pihak mengklaim tafsirannya yg benar, sampe kiamat ga selesai urusannya krn ga ada standar kebenarannya.

Jadi kebalik, mestinya sebelum anda tanya saya pertanyaan diatas.. anda jawab dulu; logika darimana dee-nee bicara pasal 156 KUHP tentang penistaan agama (dlm topik ini adalah agama islam) ... kok ga pake ijma ulama ?

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:
Nah sekarang gini deh, silahkan anda sajikan dalil2 untuk membuktikan bhw [tafsir al maidah 51: larangan bagi umat muslim tuk mengambil non muslim sbg pemimpin] adalah suatu kebohongan.

hijau : kan saya sudah bilang

masalahnya ... saya sendiri TIDAK ADA data dari hadits2 atau dari dokumen2 lainnya mengenai adanya pernyataan ulama, imam jaman dahulu bhw tafsiran Al Maidah 51 adalah 'larangan bagi umat muslim tuk memilih non muslim sbg pemimpin'

yang bold ini artinya ... saya tidak nemu hadits2 atau dari dokumen2 lainnya bhw tafsiran Al Maidah 51 adalah yang underline >>>> nemu aja ga tentang tafsir underline tersebut .... gimana bisa disebut tafsir itu benar ??

Keliru... yg seharusnya anda temukan itu hadits2 atau dari dokumen2 lainnya bhw tafsiran Al Maidah 51 (yang underline) adalah suatu kebohongan sehingga ahok punya dalil atas ucapannya..
Ahok: "kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan...dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu."

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:
Mau dilihat dari konteks SELURUH ISI pidato tersebut kek, atau potongan kek...

Begitu si ahok melontarkan pernyataan "...kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu...."
...
Menyampaikan penafsirannya sendiri kalo valid/sahih itu tak mengapa..
Yg menjadi masalah adalah menyampaikan tafsiran sahih yg berbeda dgn tafsirannya sbg kebohongan.

sudah saya jelaskan diatas ... dan anda ngotot dengan kalimat ungu >>>> ya kita tunggu saja pendapat saksi ahli bahasa .... apakah pidato ahok di p. seribu bisa disebut "menggiring opini" atau tidak

 

Kalau anda punya penjelasan yang valid silakan disampaikan. Jangan cuma ngotot dengan bilang orang lain yg ngotot.
Mana penjelasan anda bhw pidato ahok di kepulauan seribu tidak bisa disebut "menggiring opini" ?

Nonton seluruh video bukan lantas kalimat ahok "kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan...dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu...” jadi berubah artinya.

Begitu kalimat tsb terlontar, itu sudah jelas kalimat tsb menggiring pada opini bhw secara implisit:
- ahok menyampaikan tafsirannya sendiri atas al maidah 51 dan
- menuding tafsiran yg berbeda dgn nya sbg suatu kebohongan dan
- menuding yg memberitakan tafsiran tsb sehingga audience dlm hati kecilnya nggak bisa pilih ahok sbg pemimpin sbg pembohong

Jika anda punya pendapat yg berbeda, silahkan kutip kalimat ahok.. terserah sepanjang apapun... dan anda berikan alasan2 yg bisa diterima nalar.
Itu baru namanya diskusi adu pendapat dgn relevan.

dee-nee wrote:

ryo wrote:
'larangan bagi umat muslim tuk memilih non-muslim sbg pemimpin'

Unsur2 delik penistaan agama telah terpenuhi antaranya:
- di muka umum
- menyampaikan bhw tafsiran merah (tafsir sahih) adalah suatu kebohongan (pasal 156a kuhp)

merah : wakakakaka ... maksa banget ... wong tafsir-nya beda2 kok memaksakan harus pake tafsir MUI

Plintiran anda menandakan anda tidak mengerti apa yang saya sampaikan.. belajar baca lagi gih

dee-nee wrote:

ryo wrote:
- menyampaikan bhw si pemberita tafsiran merah sbg pembohong (pasal 156 kuhp)

biru : siapa orangnya saja ga disebutkan oleh ahok ... kok ujug2 ada yang "menyerahkan diri" sambil bilang "saya nih ... saya yang dimaksud ahok sbg pembohong"

Ahok tidak menyebutkan siapa orangnya tidak membuktikan bhw ahok tidak melanggar pasal 156 KUHP.. karena secara implisit, sudah bisa dinalarkan scr logika kalimat mengenai siapa oknum yg dituju.

Ahok: "kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan...dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu...”

Berdasarkan logika kalimat diatas:
1. audience yg dlm hati kecilnya ga bisa pilih ahok sbg gubernur (pemimpin) itu dibohongi pake surat al maidah 51 macem2.
2. oknum termaksud adalah oknum yg memakai al maidah 51 macem2 terhadap audience sehingga dlm hati kecilnya ga bisa pilih ahok sbg gubernur (pemimpin)
3. audience dlm hati kecilnya ga bisa pilih ahok sbg gubernur (pemimpin) karena audience percaya omongan oknum termaksud, karena hal ini syaratnya adalah percaya.
4. oknum termaksud yg dipercaya audience itu logis untuk disimpulkan dgn orang muslim indonesia terutamanya yg punya kapasitas berdakwah sehingga dakwah oknum yg  pake al maidah 51 macem2 tsb dipercaya oleh audience...


Adapun  Pasal 156 & 156a (a) berbunyi:

Pasal 156
Barang siapa di rnuka umum menyatakan perasaan...penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia,...Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena...agama,...

Pasal 156a
Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bcrsifat...penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Jadi secara implisit, pernyataan keagamaan ahok di kep. seribu sudah memenuhi unsur yg termaktub dlm pasal 156 KUHP "di rnuka umum menyatakan perasaan penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia"

njlajahweb wrote:quote
[larangan bagi umat muslim mengambil non muslim sbg pemimpin adalah suatu kebohongan]
tanggapan
buktinya Alloh sendiri pernah mengangkat pemimpin dari kaum Israel atau pemimpin non Islam

Qs 5:13  (5:12) Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

ryo wrote:
Ayat itu tidak menyatakan bhw umat muslim boleh mengambil orang yahudi sbg pemimpin.
Ayat itu tidak menyatakan bhw larangan bagi umat muslim mengambil org yahudi sbg pemimpin adalah suatu kebohongan
Ayat itu bicara ttg peristiwa lampau jaman musa a.s

njlajahweb wrote:
KangRyo...

intinya bahwa :
Alloh saja tidak melarang non Islam untuk bisa menjadi pemimpin,

jadi kalau ada sebagian Islam yang melarang nonIslam untuk bisa menjadi pemimpin,
maka hal itu bisa ditarik kesimpulan bahwa hal itu bisa menjadi salah.

jadi ahok ada benarnya.

jadi begitulah logikanya...

njlajahweb wrote:bahkan kalaupun ahok dicaci maki, ahok harus rela dicaci maki
bahkan lagi jika ahok diludahi, ahok harus rela diludahi
bahkan lebih lagi, jika ahok ditampar mulutnya dengan tamparan yang sangat keras, ahokpun harus merelakanya.

namun tetap kuberkata, bahwa ahok memang ada benarnya

njlajahweb wrote:quote
Perkataan ahok di kep seribu "dibohongi pake al maidah 51 macem2... dibodohi gitu ya" itu bisa disebut sbg suatu kesalahan apabila konteksnya dlm koridor agama.
Jika perkataan ahok tsb dibahas dlm koridor agama, maka dapat disimpulkan bhw aksi tsb merupakan aksi yg tidak toleran terhadap tafsiran yg berbeda dgn ahok, sekaligus penistaan agama islam.. oleh sebab 'larangan bagi umat muslim mengambil non muslim sbg pemimpin' memang terdapat dlm ajaran agama islam.

tanggapan
"dibohongi pake al maidah 51 macem2... dibodohi gitu ya" itu bisa disebut sbg suatu kesalahan apabila konteksnya dlm koridor agama.
kalau menurut anda pribadi, kesalahanya terletak di bagian mana aja, tolong dijelaskan secara detail

dee-nee wrote:

ryo wrote:
1. Lain yg ditanya, lain lagi jawabannya

1. gini loh : pertanyaan anda yang biru itu jaka sembung ..... karena kalimat saya memang TIDAK mengacu pada keterangan apa2 dari polisi ??

>>> kalimat yang pink sudah jelas bahwa itu pendapat saya sesuai etika hukum itu sendiri .... tapi malah anda sambung2 dengan kalimat polisi >>> pendapat saya bicara tentang apa ... pertanyaan anda nyambungnya kemana

dee-nee wrote:

dee-nee wrote:
bahkan setau saya (mungkin saya salah) ... ada etika hukum bahwa seorang pelapor juga tidak boleh dijadikan saksi ahli ... dan dalam kasus ini MUI juga termasuk pelapor

>>> maka dalam hal ini ... status MUI adalah pelapor >>> coba baca tulisan saya yang ungu
secara etika dan prinsip keadilan juga sudah tidak benar ...

Jadi logika-nya ... sesuai dengan etika hukum itu sendiri >>>> ketika MUI "memutuskan" untuk (ikut2an) melaporkan ahok ke bareskrim ... maka secara otomatis ... status MUI sebagai saksi ahli juga sudah gugur dengan sendirinya >>> dalam hal ini polisi harus mencari saksi ahli bukan MUI...
itulah kenapa .... ada beberapa berita yang menyebutkan polisi tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli...

dee-nee wrote:
2. aturan peradilan DILIHAT DARI ETIKA HUKUM itu sendiri >>> bahwa keterangan saksi ahli tidak boleh ada conflict of interest dengan kasus tersebut

dan yang namanya pelapor PASTI PUNYA conflict of interest terhadap kasus tersebut

anda kok bolak balik bolak toh ya ??

dee-nee wrote:

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:
Saya ulang ya...

Sebelumnya anda berpendapat yg seolah2 polisi harus mencari saksi ahli bukan MUI karena status MUI sebagai saksi ahli sudah gugur dengan sendirinya

Dan anda juga menulis: "ada beberapa berita yang menyebutkan polisi tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli"

Pertanyaan saya: pendapat anda (frasa merah) itu mengacu pada keterangan POLISI mana dan siapa ?

Anda jawab diatas: statement POLISI BENARAN >>> kabareskrim-nya sendiri yang ngomong  (padahal kabareskrim ga ngomong frasa merah)

orange : justru anda yang aneh >>>diawal anda minta saya mengacu pada aturan2 peradilan yg jelas ... dan sudah juga saya jelaskan >>> lalu anda bilang "mana buktinya polisi ngomong begitu" .... lewat media pula

Silahkan dibaca runutan diskusinya diatas...

Awal mula pertanyaan saya itu saya ajukan berdasarkan statemen anda sendiri yg mengatakan "blah blah blah... itulah kenapa..ada beberapa berita yang menyebutkan polisi tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli":

hijau : yakin anda bikin urutan dengan benar ??

kalimat yang saya strike kan sudah dibahas diatas ... kok dikutip lagi toh ??

yang orange sudah juga saya jawab ... bahwa justru anda yang aneh ... diawal anda minta pendapat saya dibuktikan sesuai pada aturan2 peradilan yg jelas ... tapi selanjutnya anda malah sambung2 dengan statement polisi di media

padahal statement polisi yang saya tulis .... adalah untuk membantah statement polisi yang anda berikan (bukan untuk disambung2 dengan yang coklat)

>>> bahwa nyatanya statement polisi yang anda bawa ... tidak sesuai dengan statement polisi yang lain (atau polisi yang sama) ... bila dilihat dari media yang berbeda

ya gimana ?? ... kok sepertinya anda yang diskusi-nya ga runut

ryo wrote:

njlajahweb wrote:bahkan kalaupun ahok dicaci maki, ahok harus rela dicaci maki
bahkan lagi jika ahok diludahi, ahok harus rela diludahi
bahkan lebih lagi, jika ahok ditampar mulutnya dengan tamparan yang sangat keras, ahokpun harus merelakanya.

namun tetap kuberkata, bahwa ahok memang ada benarnya

Perkataan ahok di kep seribu "dibohongi pake al maidah 51 macem2... dibodohi gitu ya" itu bisa disebut sbg suatu kesalahan apabila konteksnya dlm koridor agama.
Jika perkataan ahok tsb dibahas dlm koridor agama, maka dapat disimpulkan bhw aksi tsb merupakan aksi yg tidak toleran terhadap tafsiran yg berbeda dgn ahok, sekaligus penistaan agama islam.. oleh sebab 'larangan bagi umat muslim mengambil non muslim sbg pemimpin' memang terdapat dlm ajaran agama islam.

Perkataan ahok di kep seribu "dibohongi pake al maidah 51 macem2... dibodohi gitu ya" ada benarnya apabila konteksnya dlm koridor konsititusi, demokrasi, kultur politik.
Maksud saya begini:
1. Di negara RI, Gubernur itu cuma pejabat administratif yg tugas & wewenangnya terbatas dan diatur dlm UU
2. Dlm koridor konstitusi, tidak ada larangan bagi umat islam tuk memilih non-muslim menjabat sbg gubernur, dan tidak ada ancaman 'masuk neraka' jika mengambil non muslim sbg gubernur.
3. Dlm koridor kultur politik, demokrasi - karena gubernur itu cuma pejabat administrasi yg kerjanya mensejahterakan rakyat kecil, menata kota, ngurusin sampah, banjir, dll:
a. jika rakyat memilih pejabat administratif itu masih dominan untuk mendasarkan pada primordialisme dan bukannya mendasarkan pada kapabilitas dan prestasi kandidat, akibatnya bisa jadi negara Indonesia makin lama makin terbelakang dan tertinggal dari negara2 tetangga dlm sektor kultur politik, demokrasi, ekonomi, dll..
b. maka dlm memilih gubernur, pilihlah orang yg paling kapabel dan berprestasi dlm mewujudkan kemahsalatan masyarakat agar negara Indonesia tidak makin lama makin terbelakang dan tertinggal dari negara2 tetangga.
4. Dlm koridor konstitusi, kultur politik, demokrasi itulah perkataan ahok dapat disebut "ada benarnya"

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:
1. Lain yg ditanya, lain lagi jawabannya

1. gini loh : pertanyaan anda yang biru itu jaka sembung ..... karena kalimat saya memang TIDAK mengacu pada keterangan apa2 dari polisi ??

>>> kalimat yang pink sudah jelas bahwa itu pendapat saya sesuai etika hukum itu sendiri .... tapi malah anda sambung2 dengan kalimat polisi >>> pendapat saya bicara tentang apa ... pertanyaan anda nyambungnya kemana

Kelau gitu kenapa anda menulis begini:

dee-nee wrote:

dee-nee wrote:
bahkan setau saya (mungkin saya salah) ... ada etika hukum bahwa seorang pelapor juga tidak boleh dijadikan saksi ahli ... dan dalam kasus ini MUI juga termasuk pelapor

>>> maka dalam hal ini ... status MUI adalah pelapor >>> coba baca tulisan saya yang ungu
secara etika dan prinsip keadilan juga sudah tidak benar ...

Jadi logika-nya ... sesuai dengan etika hukum itu sendiri >>>> ketika MUI "memutuskan" untuk (ikut2an) melaporkan ahok ke bareskrim ... maka secara otomatis ... status MUI sebagai saksi ahli juga sudah gugur dengan sendirinya >>> dalam hal ini polisi harus mencari saksi ahli bukan MUI
...
itulah kenapa .... ada beberapa berita yang menyebutkan polisi tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli...

Ada-ada saja dech, begitulah kalau hoax   :)

ryo wrote:

dee-nee wrote:
2. aturan peradilan DILIHAT DARI ETIKA HUKUM itu sendiri >>> bahwa keterangan saksi ahli tidak boleh ada conflict of interest dengan kasus tersebut

dan yang namanya pelapor PASTI PUNYA conflict of interest terhadap kasus tersebut

anda kok bolak balik bolak toh ya ??

Contoh: Apakah Bareskrim tidak menjadikan Habib Rizieq sbg saksi ahli agama ?
Jika anda tidak mengerti ttg hukum, lebih baik kurangi bicara seperti "sesuai etika hukum blah blah" padahal tidak ada etika hukum yg melarang pihak pelapor menjadi sekaligus saksi ahli.

ryo wrote:

ryo wrote:

dee-nee wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:
Saya ulang ya...

Sebelumnya anda berpendapat yg seolah2 polisi harus mencari saksi ahli bukan MUI karena status MUI sebagai saksi ahli sudah gugur dengan sendirinya

Dan anda juga menulis: "ada beberapa berita yang menyebutkan polisi tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli"

Pertanyaan saya: pendapat anda (frasa merah) itu mengacu pada keterangan POLISI mana dan siapa ?

Anda jawab diatas: statement POLISI BENARAN >>> kabareskrim-nya sendiri yang ngomong  (padahal kabareskrim ga ngomong frasa merah)

orange : justru anda yang aneh >>>diawal anda minta saya mengacu pada aturan2 peradilan yg jelas ... dan sudah juga saya jelaskan >>> lalu anda bilang "mana buktinya polisi ngomong begitu" .... lewat media pula

Silahkan dibaca runutan diskusinya diatas...

Awal mula pertanyaan saya itu saya ajukan berdasarkan statemen anda sendiri yg mengatakan "blah blah blah... itulah kenapa..ada beberapa berita yang menyebutkan polisi tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli":

hijau : yakin anda bikin urutan dengan benar ??

kalimat yang saya strike kan sudah dibahas diatas ... kok dikutip lagi toh ??

yang orange sudah juga saya jawab ... bahwa justru anda yang aneh ... diawal anda minta pendapat saya dibuktikan sesuai pada aturan2 peradilan yg jelas ... tapi selanjutnya anda malah sambung2 dengan statement polisi di media [/color]

padahal statement polisi yang saya tulis .... adalah untuk membantah statement polisi yang anda berikan (bukan untuk disambung2 dengan yang coklat)

>>> bahwa nyatanya statement polisi yang anda bawa ... tidak sesuai dengan statement polisi yang lain (atau polisi yang sama) ... bila dilihat dari media yang berbeda

ya gimana ?? ... kok sepertinya anda yang diskusi-nya ga runut

hijau: yakin

biru: karena hingga sekarang anda masih tetap tidak sanggup menunjukkan kutipan kalimat kabareskrim yg menyatakan bhw tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli

merah: anda menunjuk diri anda sendiri, yg ngarang etika hukum berisi "pelapor tidak boleh dijadikan saksi ahli" selanjutnya anda sambung2 dengan statement polisi di media.. ketika dibahas satu persatu;
a. anda tidak bisa membuktikan adanya peraturan bhw pihak pelapor tidak boleh dijadikan saksi ahli..
b. anda tidak bisa membuktikan adanya artikel yg memuat statemen polisi yg berisi ttg "polisi harus mencari saksi ahli bukan MUI karena ketika MUI memutuskan untuk (ikut2an) melaporkan ahok ke bareskrim maka secara otomatis status MUI sebagai saksi ahli juga sudah gugur dengan sendirinya"

coklat: statemen polisi yg saya kutip untuk adalah tanggapan atas komentar anda "ada beberapa berita yang menyebutkan polisi tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli"
statemen polisi yg anda kutip tidak menyatakan bhw MUI tidak lagi dijadikan saksi ahli, itu hanya karangan anda sendiri yg putting your words into others mouth
statemen polisi yg anda kutip juga sama sekali tidak mengindikasikan bhw polisi harus mencari saksi ahli bukan MUI karena ketika MUI memutuskan untuk (ikut2an) melaporkan ahok ke bareskrim maka secara otomatis status MUI sebagai saksi ahli juga sudah gugur dengan sendirinya"

dee-nee wrote:

ryo wrote:

dee-nee wrote:
Jadi logika-nya ... sesuai dengan etika hukum itu sendiri >>>> ketika MUI "memutuskan" untuk (ikut2an) melaporkan ahok ke bareskrim... maka secara otomatis ... status MUI sebagai saksi ahli juga sudah gugur dengan sendirinya >>> dalam hal ini polisi harus mencari saksi ahli bukan MUI
gitu loh ...
kecuali ... bila status MUI bukan sebagai pelapor
itulah kenapa .... ada beberapa berita yang menyebutkan polisi tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli >>> walaupun sebelumnya polisi sudah membuat statement akan menindak lanjuti laporan2 ormas .... setelah mendapat rekomendasi MUI (sebagai saksi ahli)[/b]

point-nya adalah yang biru

Yg bilang frasa bold itu anda sendiri bukan ?

Saya ulang pertanyaannya: POLISI mana dan siapa yg menyatakan bhw "polisi harus mencari saksi ahli bukan MUI karena status MUI sebagai saksi ahli sudah gugur dengan sendirinya" ?

mana dalam kalimat frasa bold itu nyambung dengan pertanyaan anda yang merah ?? ... buktikan anda tidak nyambung2in kalimat saya berdasarkan isi kepala anda sendiri

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:

dee-nee wrote:
Jadi logika-nya ... sesuai dengan etika hukum itu sendiri >>>> ketika MUI "memutuskan" untuk (ikut2an) melaporkan ahok ke bareskrim... maka secara otomatis ... status MUI sebagai saksi ahli juga sudah gugur dengan sendirinya >>> dalam hal ini polisi harus mencari saksi ahli bukan MUI
gitu loh ...
kecuali ... bila status MUI bukan sebagai pelapor
itulah kenapa .... ada beberapa berita yang menyebutkan polisi tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli >>> walaupun sebelumnya polisi sudah membuat statement akan menindak lanjuti laporan2 ormas .... setelah mendapat rekomendasi MUI (sebagai saksi ahli)[/b]

point-nya adalah yang biru

Yg bilang frasa bold itu anda sendiri bukan ?

Saya ulang pertanyaannya: POLISI mana dan siapa yg menyatakan bhw "polisi harus mencari saksi ahli bukan MUI karena status MUI sebagai saksi ahli sudah gugur dengan sendirinya" ?

mana dalam kalimat frasa bold itu nyambung dengan pertanyaan anda yang merah ?? ... buktikan anda tidak nyambung2in kalimat saya berdasarkan isi kepala anda sendiri

Sudah saya sampaikan di posting sebelumnya... saya ulangi lagi sekali.. silahkan anda jawab berdasarkan pernyataan anda sendiri diatas:
KENAPA ada beberapa berita yang menyebutkan polisi tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli ?

Ini dulu silahkan langsung jawab.

dee-nee wrote:

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:

dee-nee wrote:
Jadi logika-nya ... sesuai dengan etika hukum itu sendiri >>>> ketika MUI "memutuskan" untuk (ikut2an) melaporkan ahok ke bareskrim... maka secara otomatis ... status MUI sebagai saksi ahli juga sudah gugur dengan sendirinya >>> dalam hal ini polisi harus mencari saksi ahli bukan MUI
gitu loh ...
kecuali ... bila status MUI bukan sebagai pelapor
itulah kenapa .... ada beberapa berita yang menyebutkan polisi tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli >>> walaupun sebelumnya polisi sudah membuat statement akan menindak lanjuti laporan2 ormas .... setelah mendapat rekomendasi MUI (sebagai saksi ahli)[/b]

point-nya adalah yang biru

Yg bilang frasa bold itu anda sendiri bukan ?

Saya ulang pertanyaannya: POLISI mana dan siapa yg menyatakan bhw "polisi harus mencari saksi ahli bukan MUI karena status MUI sebagai saksi ahli sudah gugur dengan sendirinya" ?

mana dalam kalimat frasa bold itu nyambung dengan pertanyaan anda yang merah ?? ... buktikan anda tidak nyambung2in kalimat saya berdasarkan isi kepala anda sendiri

Sudah saya sampaikan di posting sebelumnya... saya ulangi lagi sekali.. silahkan anda jawab berdasarkan pernyataan anda sendiri diatas:
KENAPA ada beberapa berita yang menyebutkan polisi tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli ?

Ini dulu silahkan langsung jawab.

merah underline : MANA KALIMAT SAYA yang mengatakan ... bahwa pendapat saya tentang etika hukum harus didukung oleh PERNYATAAN POLISI di mendia ??

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:
Yg bilang frasa bold itu anda sendiri bukan ?

Saya ulang pertanyaannya: POLISI mana dan siapa yg menyatakan bhw "polisi harus mencari saksi ahli bukan MUI karena status MUI sebagai saksi ahli sudah gugur dengan sendirinya" ?

mana dalam kalimat frasa bold itu nyambung dengan pertanyaan anda yang merah ?? ... buktikan anda tidak nyambung2in kalimat saya berdasarkan isi kepala anda sendiri

Sudah saya sampaikan di posting sebelumnya... saya ulangi lagi sekali.. silahkan anda jawab berdasarkan pernyataan anda sendiri diatas:
KENAPA ada beberapa berita yang menyebutkan polisi tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli ?

Ini dulu silahkan langsung jawab.

merah underline : MANA KALIMAT SAYA yang mengatakan ... bahwa pendapat saya tentang etika hukum harus didukung oleh PERNYATAAN POLISI di mendia ??

Gini nih kebiasaan kalo kepepet cari celah buat ngeles...
Saya ulangi:
Berdasarkan pernyataan anda sendiri diatas: KENAPA ada beberapa berita yang menyebutkan polisi tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli ?

Silahkan anda jawab sesuai dgn pernyataan anda diatas tsb
Jangan kayak kaset rusak ngalor ngidul kemana-mana dulu...

dee-nee wrote:

dee-nee wrote:
Jadi logika-nya ... sesuai dengan etika hukum itu sendiri >>>> ketika MUI "memutuskan" untuk (ikut2an) melaporkan ahok ke bareskrim... maka secara otomatis ... status MUI sebagai saksi ahli juga sudah gugur dengan sendirinya >>> dalam hal ini polisi harus mencari saksi ahli bukan MUI
gitu loh ...
kecuali ... bila status MUI bukan sebagai pelapor
itulah kenapa .... ada beberapa berita yang menyebutkan polisi tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli >>> walaupun sebelumnya polisi sudah membuat statement akan menindak lanjuti laporan2 ormas .... setelah mendapat rekomendasi MUI (sebagai saksi ahli)[/b]

point-nya adalah yang biru

ryo wrote:
Saya ulangi:
Berdasarkan pernyataan anda sendiri diatas: KENAPA ada beberapa berita yang menyebutkan polisi tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli ?

hijau : sudah saya jelaskan sebelumnya ..... dari media dikatakan :

SEBELUM sikap MUI keluar ... bareskrim masih menunggu fatwa MUI sebagai saksi ahli .... terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok yang mengatakan bahwa “jangan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51″....

tapi ... SETELAH sikap MUI keluar .... polisi tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli ... terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok yang mengatakan bahwa “jangan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51″....

dee-nee wrote:
Jadi logika-nya ... sesuai dengan etika hukum itu sendiri >>>> ketika MUI "memutuskan" untuk (ikut2an) melaporkan ahok ke bareskrim... maka secara otomatis ... status MUI sebagai saksi ahli juga sudah gugur dengan sendirinya >>> dalam hal ini polisi harus mencari saksi ahli bukan MUI
gitu loh ...
kecuali ... bila status MUI bukan sebagai pelapor
itulah kenapa .... ada beberapa berita yang menyebutkan polisi tidak (lagi) menjadikan MUI sebagai saksi ahli >>> walaupun sebelumnya polisi sudah membuat statement akan menindak lanjuti laporan2 ormas .... setelah mendapat rekomendasi MUI (sebagai saksi ahli)[/b]

point-nya adalah yang biru