Video Ahok: Anda Dibohongi Alquran Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos

First topic message reminder :

Video Ahok: Anda Dibohongi Alquran Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos

jgn pilih pemimpin NASRANI DAN YAHUDI !!!
sebab semuanya KAPIR KLOPIR...

yaaa...semua ayat islam pasti benar !!!
kan buatan ALLAH !!!
ditulis oleh TANGAN TUHAN ALLAH !!!


AYOH KITA PENJARAKAN AHOK !!

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berikan klarifikasi atas dugaan pelecehan Ayat Suci Al Quran Surat Al Maidah Ayat 51, Jumat (7/10/2016).
Akhir-akhir ini beredar video pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu yang menimbulkan kontroversi.
Dalam video tersebut ada kalimat yang dinilai tak tepat dengan mengatakan "dibohongi pakai Surat Al Maidah 51".
Ahok pun mengeluarkan pernyataannya terkait hal ini, ia mencoba klarifikasi setelah banyaknya yang beredar dan ia nilai kurang sesuai.
"Saat ini banyak beredar pernyataan saya dalam rekaman video seolah saya melecehkan ayat suci Al Qur'an surat Al Maidah ayat 51, pada acara pertemuan saya dengan warga Pulau Seribu."
"Berkenaan dengan itu, saya ingin menyampaikan pernyataan saya secara utuh melalui video yang merekam lengkap pernyataan saya tanpa dipotong."
"Saya tidak berniat melecehkan ayat suci Al-Quran, tetapi saya tidak suka mempolitisasi ayat-ayat suci, baik itu Al-Quran, Alkitab, maupun kitab lainnya."Silakan tonton video lengkapnya di YouTube Pemprov DKI, terutama pada menit ke 23:40 sampai 25:35. Terima kasih."
"Salam, Basuki Tjahaja Purnama." Demikiam pernyataan Ahok melalui akun Instagram terverifikasi @basukibtp.
Tayangan video secara lengkap bisa dilihat di bawah ini, Ahok menyarankan agar menonton secara keseluruhan terutama pada menit 23:40 sampai 25:35.Hal tersebut berawal dari pidato Ahok yang paparkan program satu di antaranya tentang produk-produk pertanian yang di Kepulauan Seribu bisa diangkut ke Jakarta untuk dipasarkan menggunakan kapal besar.
Satu ton cukup bayar Rp 5 ribu, sangat murah dan ini akan membantu para petani atau pemilik usaha kerajinan, kuliner atau produk-produk bisnis lain yang ingin dipasarkan ke Jakarta atau kota besar lainnya.
Nah program-program yang dipaparkan, Ahok menjamin akan tetap jalan.Meski nantinya ia tidak terpilih lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia masih menjabat sebagai gubernur hingga Oktober 2017.
Ia juga meminta agar warga tak mengaitkan antara program gubernur dengan pilihan di Pilkada nanti.
Kalau hati meyakini untuk tidak memilih dia, Ahok meminta agar tidak memilihnya.
Secara lengkap berikut transkrip ucapan Ahok dalam cuplikan video terkait kutipannya soal Surat Al Maidah ayat 51.
"Saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, 'ah... nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar'."
"Nggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan."
"Dibohongin pakai Surat Al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, 'karena saya takut masuk neraka', dibodohin gitu ya. ""Nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja,".Saat ini banyak beredar pernyataan saya dalam rekaman video seolah saya melecehkan ayat suci Al Qur'an surat Al Maidah ayat 51, pada acara pertemuan saya dengan warga Pulau Seribu. Berkenaan dengan itu, saya ingin menyampaikan pernyataan saya secara utuh melalui video yang merekam lengkap pernyataan saya tanpa dipotong. Saya tidak berniat melecehkan ayat suci Al-Quran, tetapi saya tidak suka mempolitisasi ayat-ayat suci, baik itu Al-Quran, Alkitab, maupun kitab lainnya. Silakan tonton video lengkapnya di YouTube Pemprov DKI, terutama pada menit ke 23:40 sampai 25:35. Terima kasih Salam, Basuki Tjahaja Purnama http://bit.ly/2dORUGD

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:
Oh kalo begitu telah terjadi misinterpretasi... saya ulang ya:

Dlm hukum pidana, ada yg namanya:
a. keterangan saksi; Saksi Mata & Saksi Testimonium De Auditu
b. keterangan Saksi Ahli

Baik Saksi Testimonium De Auditu (poin a) maupun Saksi Ahli (poin b) istilahnya  "bukan saksi mata" dan masuk kategori "saksi tidak langsung"

Mungkin maksud mbak dee-nee:
1. audience pidato ahok : saksi mata
2. ormas2 Islam (ie; MUI) yg menyaksikan lewat video : saksi tidak langsung.
Begitu ya ?[/color]

biru : maaf bukan begitu maksud saya .... keterangan Saksi Ahli (point b) jelas disebut saksi tidak langsung (Saksi Testimonium De Auditu) ... tapi keterangan Saksi Ahli jelas tidak sama dimata hukum dibanding saksi yang bukan ahli (point a) - walaupun saksi point a tersebut juga saksi tidak langsung (Saksi Testimonium De Auditu)

yang saya bandingkan sebelumnya .... itu hanya antara 2 macam keterangan saksi bukan ahli (point a) warna hijau yang anda tulis diatas
jadi hanya antara :

1. audience pidato ahok : saksi mata, dan
2. ormas2 Islam yg menyaksikan lewat video : saksi tidak langsung.(misalnya ACTA atau FPI)

kenapa kata MUI saya strike ??

kalau MUI anda golongkan sebagai BUKAN saksi ahli >>> maka silahkan anda sebut MUI sebagai saksi bukan ahli (masuk kategori point a)
tapi jika MUI anda golongkan sebagai SAKSI AHLI >>> maka MUI tidak termasuk dalam kategori saksi point a ... tapi kategori Saksi Ahli (point b)

Kok "jika MUI ryo golongkan sebagai BUKAN saksi ahli >>> maka silahkan ryo sebut MUI sebagai saksi bukan ahli (masuk kategori point a)" ???
Hmm.. maaf, saya kira ada hal yg perlu kita luruskan terlebih dahulu ya mbak..

Saya ulangi lg dgn lebih detail:
Dlm hukum pidana, ada yg namanya:
a. keterangan saksi;
i. Saksi Mata
ii. Saksi Testimonium De Auditu; saksi yg memberikan keterangan terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yg mengetahui secara langsung peristiwa tsb
b. keterangan Saksi Ahli

Dlm hal ini, MUI tidak serta merta bisa dikategorikan sbg poin a.i (Saksi Testimonium De Auditu).

merah underline : hmmm yang ini saja saya sudah bingung ... karena poin a.i dalam uraian anda diatas bukan Saksi Testimonium De Auditu

mungkin salah tulis atau gimana .... tolong confirm dulu sebelum lanjut

---------------------------------------------------------

ryo wrote:

dee-nee wrote:
sementara yang saya maksud sebelumnya ... tentang kalimat ini

baik ormas Islam dan kuasa hukum ahok ... keduanya punya saksi >>> tapi terkait pidato ahok itu sendiri ... kuasa hukum ahok punya saksi langsung ... sementara ormas islam tidak punya saksi langsung

antara yang TIDAK bersaksi secara langsung vs yang bersaksi secara langsung (bahkan dapat dibuktikan dalam rekaman video yang full) >>> anda pikir saja sendiri ... siapa yang kekuatan hukum-nya lebih tinggi ??

itu hanya fokus kepada saksi (point a) ... yaitu mereka yang bukan saksi ahli

Nah mungkin disinilah awal mula misinterpretasinya..
Mungkin rephrase dari pendapat mbak dee-nee adalah sebagai berikut:

"baik ormas Islam dan kuasa hukum ahok ... keduanya punya saksi >>> tapi terkait pidato ahok itu sendiri ... kuasa hukum ahok punya saksi langsung (saksi mata) ... sementara ormas islam tidak punya saksi langsung (tidak punya saksi mata melainkan menghadirkan orang yg cuman nonton dari videonya si buni yani sbg saksi)

antara [orang yg dihadirkan sbg saksi oleh ormas islam yang mana cuman bermodal nonton videonya si buni yani] vs [audience (saksi mata)] >>> anda pikir saja sendiri ... siapa yang kekuatan hukum-nya lebih tinggi ??"

Begitu ya ?

Makanya mbak dee-nee menulis:

dee-nee wrote:
yang saya bandingkan sebelumnya .... itu hanya antara 2 macam keterangan saksi bukan ahli (point a) warna hijau yang anda tulis diatas
jadi hanya antara :

1. audience pidato ahok : saksi mata, dan
2. ormas2 Islam yg menyaksikan lewat video : saksi tidak langsung.(misalnya ACTA atau FPI)

Jika demikian, maka pendapat mbak itu konteksnya lebih tepat dlm pembahasan misalnya "keotentikan video", maka yg nonton videonya si buni yani itu belum tentu benar2 menyaksikan fakta (jika dlm video tsb, kata "pake" dihilangkan alias video editan)

ya sebetulnya ... uraian saya jadi "terlihat" tumpang tindih ... karena saya memposisikan diri saya sebagai publik (bukan bagian dari hukum tersebut - apakah pihak kepolisian, saksi, terlapor, atau pelapor)

dalam hal ini saya ingin menjelaskan ... ketika sekian banyak ormas Islam bicara di media (plus dengan demo dsb) ... ditambah adanya surat laporan pada kepolisian bahwa ahok melakukan penistaan agama

basic-nya adalah ... mereka melaporkan setelah melihat video Buni Yani >>> ya kan ??

oke ... katakanlah setelah itu Buni Yani sudah terbukti melanggar UU ITE ... artinya video-nya tidak otentik

lalu .. BILA kemudian ormas Islam tetap menduga ahok melakukan penistaan agama BERDASARKAN video full (artinya video tersebut sudah otentik)

misalnya ormas Islam bilang : "saya saksinya ... saya melihat sendiri dari video full ... ga ada bedanya video full atau 30 detik karena intinya sama saja ... dan saya marah dengan statement ahok ... Ahok tetap melakukan penistaan agama"

misalnya begitu

menurut saya ... keterangan ormas Islam diatas .... kekuatan hukum-nya tetap lebih lemah dibanding keterangan audience (saksi mata) >>> walaupun ormas Islam bersaksi bahwa mereka marah atau merasa terhina, dst ... walaupun yang mereka tonton adalah video full (sudah otentik)

sampai disini clear ga ya ... hehehehehe

---------------------------------------------------

ryo wrote:Sedangkan kalo pembahasannya ttg "pembuktian ahok melakukan/tidak pelanggaran pasal 156, dsb" maka ranahnya kan sudah masuk sidang yg mana klo udah masuk sidang itu artinya:

a. penuntut sudah punya alat bukti yg cukup dan sah seperti antara lain: ada barang bukti elektronik; video pidato ahok full yg telah diperiksa Puslabfor.
b. dari pihak penuntut punya saksi ahli

Jadi sudah ga ada ceritanya, si pelapor duduk sbg saksi lalu barang bukti yg sah itu adalah video editan si buni yani...

ya tetap saja .... walaupun video buni yani sudah tidak dipakai ... menurut saya tetap yang biru

-------------------------------------------

ryo wrote:Maka yg saya tangkap dari pendapat mbak dee-nee itu rephrasenya sbg begini:

"baik ormas Islam dan kuasa hukum ahok ... keduanya punya saksi >>> tapi terkait pidato ahok itu sendiri ...
kuasa hukum ahok punya saksi langsung (saksi mata) ... sementara ormas islam tidak punya saksi langsung (tidak punya saksi mata)

antara [yang TIDAK bersaksi secara langsung (bukan saksi mata - ie; saksi ahli] vs [yang bersaksi secara langsung (bahkan dapat dibuktikan dalam rekaman video yang full)] >>> anda pikir saja sendiri ... siapa yang kekuatan hukum-nya lebih tinggi ??"

Sebab saya mengartikan bhw konteksnya disini adalah pembahasan ttg pembuktian ahok melakukan/tidak pelanggaran pasal 156, dsb

hijau underline : ya nanti ujung2nya juga sampai kesana (ahok melakukan/tidak pelanggaran pasal 156) ... hehehehehehe

panjang yeee

 

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berikan klarifikasi atas dugaan pelecehan Ayat Suci Al Quran Surat Al Maidah Ayat 51, Jumat (7/10/2016).
Akhir-akhir ini beredar video pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu yang menimbulkan kontroversi.
Dalam video tersebut ada kalimat yang dinilai tak tepat dengan mengatakan "dibohongi pakai Surat Al Maidah 51".
Ahok pun mengeluarkan pernyataannya terkait hal ini, ia mencoba klarifikasi setelah banyaknya yang beredar dan ia nilai kurang sesuai.
"Saat ini banyak beredar pernyataan saya dalam rekaman video seolah saya melecehkan ayat suci Al Qur'an surat Al Maidah ayat 51, pada acara pertemuan saya dengan warga Pulau Seribu."
"Berkenaan dengan itu, saya ingin menyampaikan pernyataan saya secara utuh melalui video yang merekam lengkap pernyataan saya tanpa dipotong."
"Saya tidak berniat melecehkan ayat suci Al-Quran, tetapi saya tidak suka mempolitisasi ayat-ayat suci, baik itu Al-Quran, Alkitab, maupun kitab lainnya."Silakan tonton video lengkapnya di YouTube Pemprov DKI, terutama pada menit ke 23:40 sampai 25:35. Terima kasih."
"Salam, Basuki Tjahaja Purnama." Demikiam pernyataan Ahok melalui akun Instagram terverifikasi @basukibtp.
Tayangan video secara lengkap bisa dilihat di bawah ini, Ahok menyarankan agar menonton secara keseluruhan terutama pada menit 23:40 sampai 25:35.Hal tersebut berawal dari pidato Ahok yang paparkan program satu di antaranya tentang produk-produk pertanian yang di Kepulauan Seribu bisa diangkut ke Jakarta untuk dipasarkan menggunakan kapal besar.
Satu ton cukup bayar Rp 5 ribu, sangat murah dan ini akan membantu para petani atau pemilik usaha kerajinan, kuliner atau produk-produk bisnis lain yang ingin dipasarkan ke Jakarta atau kota besar lainnya.
Nah program-program yang dipaparkan, Ahok menjamin akan tetap jalan.Meski nantinya ia tidak terpilih lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia masih menjabat sebagai gubernur hingga Oktober 2017.
Ia juga meminta agar warga tak mengaitkan antara program gubernur dengan pilihan di Pilkada nanti.
Kalau hati meyakini untuk tidak memilih dia, Ahok meminta agar tidak memilihnya.
Secara lengkap berikut transkrip ucapan Ahok dalam cuplikan video terkait kutipannya soal Surat Al Maidah ayat 51.
"Saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, 'ah... nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar'."
"Nggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan."
"Dibohongin pakai Surat Al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, 'karena saya takut masuk neraka', dibodohin gitu ya. ""Nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja,".Saat ini banyak beredar pernyataan saya dalam rekaman video seolah saya melecehkan ayat suci Al Qur'an surat Al Maidah ayat 51, pada acara pertemuan saya dengan warga Pulau Seribu. Berkenaan dengan itu, saya ingin menyampaikan pernyataan saya secara utuh melalui video yang merekam lengkap pernyataan saya tanpa dipotong. Saya tidak berniat melecehkan ayat suci Al-Quran, tetapi saya tidak suka mempolitisasi ayat-ayat suci, baik itu Al-Quran, Alkitab, maupun kitab lainnya. Silakan tonton video lengkapnya di YouTube Pemprov DKI, terutama pada menit ke 23:40 sampai 25:35. Terima kasih Salam, Basuki Tjahaja Purnama http://bit.ly/2dORUGD
https://www.youtube.com/watch?v=f4Ipx-bFK2c

njlajahweb wrote:Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berikan klarifikasi atas dugaan pelecehan Ayat Suci Al Quran Surat Al Maidah Ayat 51, Jumat (7/10/2016).
Akhir-akhir ini beredar video pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu yang menimbulkan kontroversi.
Dalam video tersebut ada kalimat yang dinilai tak tepat dengan mengatakan "dibohongi pakai Surat Al Maidah 51".
Ahok pun mengeluarkan pernyataannya terkait hal ini, ia mencoba klarifikasi setelah banyaknya yang beredar dan ia nilai kurang sesuai.
"Saat ini banyak beredar pernyataan saya dalam rekaman video seolah saya melecehkan ayat suci Al Qur'an surat Al Maidah ayat 51, pada acara pertemuan saya dengan warga Pulau Seribu."
"Berkenaan dengan itu, saya ingin menyampaikan pernyataan saya secara utuh melalui video yang merekam lengkap pernyataan saya tanpa dipotong."
"Saya tidak berniat melecehkan ayat suci Al-Quran, tetapi saya tidak suka mempolitisasi ayat-ayat suci, baik itu Al-Quran, Alkitab, maupun kitab lainnya."Silakan tonton video lengkapnya di YouTube Pemprov DKI, terutama pada menit ke 23:40 sampai 25:35. Terima kasih."
"Salam, Basuki Tjahaja Purnama." Demikiam pernyataan Ahok melalui akun Instagram terverifikasi @basukibtp.
Tayangan video secara lengkap bisa dilihat di bawah ini, Ahok menyarankan agar menonton secara keseluruhan terutama pada menit 23:40 sampai 25:35.Hal tersebut berawal dari pidato Ahok yang paparkan program satu di antaranya tentang produk-produk pertanian yang di Kepulauan Seribu bisa diangkut ke Jakarta untuk dipasarkan menggunakan kapal besar.
Satu ton cukup bayar Rp 5 ribu, sangat murah dan ini akan membantu para petani atau pemilik usaha kerajinan, kuliner atau produk-produk bisnis lain yang ingin dipasarkan ke Jakarta atau kota besar lainnya.
Nah program-program yang dipaparkan, Ahok menjamin akan tetap jalan.Meski nantinya ia tidak terpilih lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia masih menjabat sebagai gubernur hingga Oktober 2017.
Ia juga meminta agar warga tak mengaitkan antara program gubernur dengan pilihan di Pilkada nanti.
Kalau hati meyakini untuk tidak memilih dia, Ahok meminta agar tidak memilihnya.
Secara lengkap berikut transkrip ucapan Ahok dalam cuplikan video terkait kutipannya soal Surat Al Maidah ayat 51.

"Saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran 'ah... nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar'."
"Nggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan."
"Dibohongin pakai Surat Al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, 'karena saya takut masuk neraka', dibodohin gitu ya. ""Nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja,".

Saat ini banyak beredar pernyataan saya dalam rekaman video seolah saya melecehkan ayat suci Al Qur'an surat Al Maidah ayat 51, pada acara pertemuan saya dengan warga Pulau Seribu. Berkenaan dengan itu, saya ingin menyampaikan pernyataan saya secara utuh melalui video yang merekam lengkap pernyataan saya tanpa dipotong. Saya tidak berniat melecehkan ayat suci Al-Quran, tetapi saya tidak suka mempolitisasi ayat-ayat suci, baik itu Al-Quran, Alkitab, maupun kitab lainnya. Silakan tonton video lengkapnya di YouTube Pemprov DKI, terutama pada menit ke 23:40 sampai 25:35. Terima kasih Salam, Basuki Tjahaja Purnama http://bit.ly/2dORUGD
https://www.youtube.com/watch?v=f4Ipx-bFK2c

ya ... apalagi kalau baca penjelasan yang merah >>> maka pidato ahok bahkan bisa dipastikan jauh dari unsur hina-menghina pada siapapun >>> karena tujuan ahok bicara begitu juga sudah dia jelaskan di waktu yang sama saat dia mengeluarkan statement tentang Al Maidah 51

dan karena ahok sudah menjelaskan yang merah itulah .. maka audience santai2 saja bahkan cengengesan >>> kenapa ?? .... karena memang tidak ada unsur hinaan apapun dalam pidato ahok

apalagi bila lihat keseluruhan video ... tujuan Ahok datang ke p. seribu juga jelas ... bahwa ahok datang kesitu untuk membahas program pertanian

ahok datang kesitu bukan untuk menyerang, melawan, atau menunjuk seseorang - kasarnya ... ahok datang kesitu bukan untuk orasi ala demo FPI (misalnya begitu ... hehehehe)

itulah kenapa audience juga melihat/merasa/mendengar pidato ahok ... jauh dari unsur penghinaan pada siapapun (apalagi pada agama tertentu)

Jika pada 24 Oktober 2016, ahok-djarot yg diusung sejumlah parpol itu telah ditetapkan sbg pasangan calon dan diumumkan oleh KPU DKI... maka ada kemungkinan kasus dugaan penistaan agama ahok akan ditangguhkan berdasarkan Surat Edaran Perkap Nomor SE/7/VI/2014

semoga ditangguhkan sampai setelah ahok terpilih,
karena jika ahok terpilih maka akan lebih besar kemungkinanya bahwa pemberantasan korupsi akan semakin banyak lagi
dan ahok bisa lebih banyak lagi mengungkap para koruptor negara

yang akhirnya bisa sangat menguntungan lebih banyak lagi orang-orang miskin yang menjadi lebih sengsara jika koruptor tidak diberantas secara lebih luas lagi,

dengan demikian sebenarnya yang paling diuntungan adalah umat Islam sendiri, mengingat umat Islam sebagian besarnya adalah orang miskin.

dee-nee wrote:

ryo wrote:
...
Hmm.. maaf, saya kira ada hal yg perlu kita luruskan terlebih dahulu ya mbak..

Saya ulangi lg dgn lebih detail:
Dlm hukum pidana, ada yg namanya:
a. keterangan saksi;
i. Saksi Mata
ii. Saksi Testimonium De Auditu; saksi yg memberikan keterangan terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yg mengetahui secara langsung peristiwa tsb
b. keterangan Saksi Ahli

Dlm hal ini, MUI tidak serta merta bisa dikategorikan sbg poin a.i (Saksi Testimonium De Auditu).

merah underline : hmmm yang ini saja saya sudah bingung ... karena poin a.i dalam uraian anda diatas bukan Saksi Testimonium De Auditu

mungkin salah tulis atau gimana .... tolong confirm dulu sebelum lanjut

Oh iya, maaf mbak... salah tulis.. yg benar adalah "poin a.ii"...
Ralat: "Dlm hal ini, MUI tidak serta merta bisa dikategorikan sbg poin a.ii (Saksi Testimonium De Auditu)"

dee-nee wrote:

ryo wrote:
Nah mungkin disinilah awal mula misinterpretasinya..
Mungkin rephrase dari pendapat mbak dee-nee adalah sebagai berikut:

"baik ormas Islam dan kuasa hukum ahok ... keduanya punya saksi >>> tapi terkait pidato ahok itu sendiri ... kuasa hukum ahok punya saksi langsung (saksi mata) ... sementara ormas islam tidak punya saksi langsung (tidak punya saksi mata melainkan menghadirkan orang yg cuman nonton dari videonya si buni yani sbg saksi)

antara [orang yg dihadirkan sbg saksi oleh ormas islam yang mana cuman bermodal nonton videonya si buni yani] vs [audience (saksi mata)] >>> anda pikir saja sendiri ... siapa yang kekuatan hukum-nya lebih tinggi ??"

Begitu ya ?

Makanya mbak dee-nee menulis:

dee-nee wrote:
yang saya bandingkan sebelumnya .... itu hanya antara 2 macam keterangan saksi bukan ahli (point a) warna hijau yang anda tulis diatas
jadi hanya antara :

1. audience pidato ahok : saksi mata, dan
2. ormas2 Islam yg menyaksikan lewat video : saksi tidak langsung.(misalnya ACTA atau FPI)

Jika demikian, maka pendapat mbak itu konteksnya lebih tepat dlm pembahasan misalnya "keotentikan video", maka yg nonton videonya si buni yani itu belum tentu benar2 menyaksikan fakta (jika dlm video tsb, kata "pake" dihilangkan alias video editan)

ya sebetulnya ... uraian saya jadi "terlihat" tumpang tindih ... karena saya memposisikan diri saya sebagai publik (bukan bagian dari hukum tersebut - apakah pihak kepolisian, saksi, terlapor, atau pelapor)

dalam hal ini saya ingin menjelaskan ... ketika sekian banyak ormas Islam bicara di media (plus dengan demo dsb) ... ditambah adanya surat laporan pada kepolisian bahwa ahok melakukan penistaan agama

basic-nya adalah ... mereka melaporkan setelah melihat video Buni Yani >>> ya kan ??

oke ... katakanlah setelah itu Buni Yani sudah terbukti melanggar UU ITE ... artinya video-nya tidak otentik

lalu .. BILA kemudian ormas Islam tetap menduga ahok melakukan penistaan agama BERDASARKAN video full (artinya video tersebut sudah otentik)

misalnya ormas Islam bilang : "saya saksinya ... saya melihat sendiri dari video full ... ga ada bedanya video full atau 30 detik karena intinya sama saja ... dan saya marah dengan statement ahok ... Ahok tetap melakukan penistaan agama"

misalnya begitu

menurut saya ... keterangan ormas Islam diatas .... kekuatan hukum-nya tetap lebih lemah dibanding keterangan audience (saksi mata) >>> walaupun ormas Islam bersaksi bahwa mereka marah atau merasa terhina, dst ... walaupun yang mereka tonton adalah video full (sudah otentik)

sampai disini clear ga ya ... hehehehehe

Yup, clear mbak dee-nee.. makasih atas klarifikasinya...

dee-nee wrote:

ryo wrote:Sedangkan kalo pembahasannya ttg "pembuktian ahok melakukan/tidak pelanggaran pasal 156, dsb" maka ranahnya kan sudah masuk sidang yg mana klo udah masuk sidang itu artinya:

a. penuntut sudah punya alat bukti yg cukup dan sah seperti antara lain: ada barang bukti elektronik; video pidato ahok full yg telah diperiksa Puslabfor.
b. dari pihak penuntut punya saksi ahli

Jadi sudah ga ada ceritanya, si pelapor duduk sbg saksi lalu barang bukti yg sah itu adalah video editan si buni yani...

ya tetap saja .... walaupun video buni yani sudah tidak dipakai ... menurut saya tetap yang biru

Dan yg rada repot bagi si pelapor ialah ttg membuktikan berdasarkan barang bukti bhw ahok telah menista agama dan menghina umat Islam" sebab di video tsb tidak ada pernyataan ekplisit dari ahok.

njlajahweb wrote:semoga ditangguhkan sampai setelah ahok terpilih,
karena jika ahok terpilih maka akan lebih besar kemungkinanya bahwa pemberantasan korupsi akan semakin banyak lagi
dan ahok bisa lebih banyak lagi mengungkap para koruptor negara

yang akhirnya bisa sangat menguntungan lebih banyak lagi orang-orang miskin yang menjadi lebih sengsara jika koruptor tidak diberantas secara lebih luas lagi,

dengan demikian sebenarnya yang paling diuntungan adalah umat Islam sendiri, mengingat umat Islam sebagian besarnya adalah orang miskin.

Semoga kasus dugaan penistaan agama oleh ahok tidak ditangguhkan, daripada ahok dihakimi massa mengingat adanya ancaman dari ormas islam.

dee-nee wrote:

ryo wrote:
Istilah  ”group  libel” yg dimaksud ialah penghinaan  terhadap golongan/penganut agama sebagaimana termaktub dlm pasal 156 KUHP

Pasal 156 KUHP
Barang siapa di rnuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sebagaimana kita ketahui dari sikap/pendapat MUI butir 4 dan 5 sebagai berikut:
...

...
JUSTRU ... sebetulnya sesuai pasal itu  ... fatwa MUI bisa disebut melanggar Pasal 156 KUHP .......... karena fatwa tersebut sudah melakukan diskriminasi pada SELURUH UMAT tertentu (tidak hanya ahok)

Sebagaimana kita ketahui dari fatwa MUI butir 1. sebagai berikut

1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.

diluar apakah diskriminasi itu bermuatan "perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan" atau tidak >>> ada tim ahli yang bisa menilai ... muatan apa yang terkandung dalam fatwa MUI tersebut


apalagi setelah semua orang nonton ILC ... dan melihat bagaimana sikap K.H. Tengku Zulkarnain (representasi MUI) setelah membacakan fatwa tersebut

apalagi seperti kita ketahui ... tidak semua muslim sepakat dengan yang orange ... artinya tidak mewakili semua umat Islam di Indonesia

Mengenai sikap tokoh2 islam tertentu, mungkin masuk dlm pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE

Pasal 28 ayat (2) UU ITE:
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Keterangan: pengertian kata "tanpa hak" pada pasal diatas, maksudnya ialah tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud (alas hukum yg sah dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain). ‘Tanpa hak’ juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan.

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:
...
Hmm.. maaf, saya kira ada hal yg perlu kita luruskan terlebih dahulu ya mbak..

Saya ulangi lg dgn lebih detail:
Dlm hukum pidana, ada yg namanya:
a. keterangan saksi;
i. Saksi Mata
ii. Saksi Testimonium De Auditu; saksi yg memberikan keterangan terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yg mengetahui secara langsung peristiwa tsb
b. keterangan Saksi Ahli

Dlm hal ini, MUI tidak serta merta bisa dikategorikan sbg poin a.i (Saksi Testimonium De Auditu).

merah underline : hmmm yang ini saja saya sudah bingung ... karena poin a.i dalam uraian anda diatas bukan Saksi Testimonium De Auditu

mungkin salah tulis atau gimana .... tolong confirm dulu sebelum lanjut

Oh iya, maaf mbak... salah tulis.. yg benar adalah "poin a.ii"...
Ralat: "Dlm hal ini, MUI tidak serta merta bisa dikategorikan sbg poin a.ii (Saksi Testimonium De Auditu)"

kalau MUI masuk kategori poin a.ii .... maka keterangan MUI tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi ahli ... otomatis kekuatan hukum keterangan MUI juga tidak kuat secara hukum dibanding keterangan saksi ahli ... dalam hal ini keterangan MUI bisa di-setarakan dengan keterangan saksi (bukan saksi ahli dan bukan saksi mata)

bahkan setau saya (mungkin saya salah) ... ada etika hukum bahwa seorang pelapor juga tidak boleh dijadikan saksi ahli ... dan dalam kasus ini MUI juga termasuk pelapor

-----------------------------------------------------------------------

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:
Nah mungkin disinilah awal mula misinterpretasinya..
Mungkin rephrase dari pendapat mbak dee-nee adalah sebagai berikut:

"baik ormas Islam dan kuasa hukum ahok ... keduanya punya saksi >>> tapi terkait pidato ahok itu sendiri ... kuasa hukum ahok punya saksi langsung (saksi mata) ... sementara ormas islam tidak punya saksi langsung (tidak punya saksi mata melainkan menghadirkan orang yg cuman nonton dari videonya si buni yani sbg saksi)

antara [orang yg dihadirkan sbg saksi oleh ormas islam yang mana cuman bermodal nonton videonya si buni yani] vs [audience (saksi mata)] >>> anda pikir saja sendiri ... siapa yang kekuatan hukum-nya lebih tinggi ??"

Begitu ya ?

Makanya mbak dee-nee menulis:

dee-nee wrote:
yang saya bandingkan sebelumnya .... itu hanya antara 2 macam keterangan saksi bukan ahli (point a) warna hijau yang anda tulis diatas
jadi hanya antara :

1. audience pidato ahok : saksi mata, dan
2. ormas2 Islam yg menyaksikan lewat video : saksi tidak langsung.(misalnya ACTA atau FPI)

Jika demikian, maka pendapat mbak itu konteksnya lebih tepat dlm pembahasan misalnya "keotentikan video", maka yg nonton videonya si buni yani itu belum tentu benar2 menyaksikan fakta (jika dlm video tsb, kata "pake" dihilangkan alias video editan)

ya sebetulnya ... uraian saya jadi "terlihat" tumpang tindih ... karena saya memposisikan diri saya sebagai publik (bukan bagian dari hukum tersebut - apakah pihak kepolisian, saksi, terlapor, atau pelapor)

dalam hal ini saya ingin menjelaskan ... ketika sekian banyak ormas Islam bicara di media (plus dengan demo dsb) ... ditambah adanya surat laporan pada kepolisian bahwa ahok melakukan penistaan agama

basic-nya adalah ... mereka melaporkan setelah melihat video Buni Yani >>> ya kan ??

oke ... katakanlah setelah itu Buni Yani sudah terbukti melanggar UU ITE ... artinya video-nya tidak otentik

lalu .. BILA kemudian ormas Islam tetap menduga ahok melakukan penistaan agama BERDASARKAN video full (artinya video tersebut sudah otentik)

misalnya ormas Islam bilang : "saya saksinya ... saya melihat sendiri dari video full ... ga ada bedanya video full atau 30 detik karena intinya sama saja ... dan saya marah dengan statement ahok ... Ahok tetap melakukan penistaan agama"

misalnya begitu

menurut saya ... keterangan ormas Islam diatas .... kekuatan hukum-nya tetap lebih lemah dibanding keterangan audience (saksi mata) >>> walaupun ormas Islam bersaksi bahwa mereka marah atau merasa terhina, dst ... walaupun yang mereka tonton adalah video full (sudah otentik)

sampai disini clear ga ya ... hehehehehe

Yup, clear mbak dee-nee.. makasih atas klarifikasinya...

hihihihihihi ... ya begitu maksudnya

 

-------------------------------------------------------

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:Sedangkan kalo pembahasannya ttg "pembuktian ahok melakukan/tidak pelanggaran pasal 156, dsb" maka ranahnya kan sudah masuk sidang yg mana klo udah masuk sidang itu artinya:

a. penuntut sudah punya alat bukti yg cukup dan sah seperti antara lain: ada barang bukti elektronik; video pidato ahok full yg telah diperiksa Puslabfor.
b. dari pihak penuntut punya saksi ahli

Jadi sudah ga ada ceritanya, si pelapor duduk sbg saksi lalu barang bukti yg sah itu adalah video editan si buni yani...

ya tetap saja .... walaupun video buni yani sudah tidak dipakai ... menurut saya tetap yang biru

Dan yg rada repot bagi si pelapor ialah ttg membuktikan berdasarkan barang bukti bhw ahok telah menista agama dan menghina umat Islam" sebab di video tsb tidak ada pernyataan ekplisit dari ahok.

hehehehehehe ... ya ... begitu begitu lah



tapi ... kalau buat saya sih ga repot

wong dari awal saya nonton video itu saja ... sebagai orang awam, saya tidak lihat ada penistaan agama disitu
apalagi ... kita semua tau gimana lawan2 politik ahok kayanya gemes banget pengen masukin ahok ke penjara

sepanjang yang saya tau ... sudah 3 kasus ahok ditempel2 dengan kasus hukum (sumber waras, reklamasi, dan video p.seribu ini)

>>> dan saya yakin banget ... ahok tidak terbukti melanggar pidana terkait 3 kasus tersebut

isaku wrote:

ryo wrote:

isaku wrote:
Ya ada yang menggunakan logika itu dan tidak pernah bekerja diperusahaan bukan muslim. Namun lebih banyak yang menganggap menjadi karyawan sama halnya dengan Jual Beli, ada akad/perjanjian dan tidak ada masalah siapa yang punya, sama halnya tida ada larangan bertransaksi dengan nonmuslim. Jadi bekerja itu adalah menjual jasa dan mendapat upah dan bukan perkara memilih pemimpin.

Oh begitu... dgn kata lain, pada analogi "orang muslim memilih dipimpin non muslim dgn memilih bekerja di tempat yg pemimpinnya non muslim"...
- walau kenyataannya orang muslim tsb jelas2 dipimpin oleh non muslim dan
- walau kenyataannya orang muslim tsb punya pilihan..
namun krn anggapan bhw 'karyawan sama halnya jual beli", maka lebih banyak orang mengesampingkan kenyataan tsb.

Kata "mengesampingkan" itu tidak tepat sih.
Orang yang jual beli tidak pernah bertanya dahulu ketika transaksi "apakah anda muslim?", demikian juga halnya dengan jual jasa, Pembeli barang atau jasa yang penting itu barang/jasanya sesuai, yang jual yang penting harganya cocok, intinya "sesuatu yang tidak ada aturan khusus tidak bisa disebut mengesampingkan atau tidak mengesampingkan"

Kalo masalah muslim memilih gubernur di negara RI, yg penting bukan seperti ilustrasi yg anda ajukan yakni "yg penting barang/jasanya sesuai" melainkan "yg penting agamanya apa" gitu ya ?

isaku wrote:

ryo wrote:Sekarang saya sedang berkhayal:
1. Bila di negara Repulblik Indonesia tercinta yg:
- menganut paham demokrasi
- berasaskan pancasila
- berpedoman UUD'45 yg pada pasal 28D ayat 3 tertulis "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."
- terdiri dari berbagai pulau, suku, bahasa dan agama; pulau bali mayoritas hindu, pulau papua, NTT, dll bagian Indonesia timur mayoritas kristen, beberapa daerah seperti manado, ambon, dll yg mayoritas kristen

2. Bagi orang muslim: (gubernur/bupati/walikota/presiden/wapres/kepala kelas bangku pendidikan/kepala sekolah bangku pendidikan/ketua organisasi/ketua kelompok/ketua regu/ketua arisan/dll jabatan pemimpin) serta merta pengertiannya adalah pengertian awliya (QS 5:51)

3. Maka kemungkinan implikasinya:
-di daerah2 yg mayoritas beragama Islam, non-muslim jadi tukang sapu, tukang parkir, dsb
- terjadi pengelompokan; krn non muslim ingin mencari kehidupan ekonomi yg lebih baik, mereka pindah ke daerah yg mayoritas pemeluk agamanya masing ie; orang hindu pindah bali, orang kristen pindah papua, dsb dan lama2 musnahlah populasi non-muslim di daerah yg mayoritas muslim
- lalu dari hal tsb, bisa jadi bagi daerah2 yg mayoritas non-muslim tsb, muncul benih2 keinginan untuk lepas dari NKRI

Bagaimana menurut anda, apakah ada kemungkinan hal demikian akan terjadi sbg implikasi dari poin 2 ?

a. Tidak usah berkhayal yang tidak perlu karena faktanya kan bukan begitu.
b. Kalau distribusinya normal maka tukang sapu, tukang parkir pasti banyakan muslimnya karena mereka mayoritas, demikian juga pns, pejabat pemerintahan, pedagang, nelayan, petani, pengusaha, orang miskin, orang kaya tetap harusnya lebih banyak yg mayoritas. Sebaliknya di Bali harusnya sedikit muslim yang jadi tukang sapu, pedagang, pejabat dst. Itu terjadi bukan karena diskriminasi, rasis atau apapun sebutannya tapi semata2 karena presentasenya lebih tinggi, jumlahnya lebih banyak. Distribusi yang tidak normal biasanya yang menyebabkan masalah dan kecemburuan, Papua cemburu karena menganggap distribusi tidak normal, muslim cemburu karena distribusi tidak normal dalam hal tertentu.
Point 3 anda tidak logis;
Tingginya tingkat ekonomi seseorang tidak ditentukan apakah dia jadi kepala sekolah atau bukan, justru kalau jadi pejabat inkamnya terukur  dan terbatas pada nilai tertentu. Jauh melebihi angka yang terukur maka siap2 dicokok kpk. Justru kalau pengusaha punya income no limit.

a. faktanya kemungkinan akan begitu jika poin 2 terpenuhi dan teraplikasi.

b. boleh dijabarkan relevansinya dgn pendapat saya ?

maksud saya begini ttg point 3, saudara isaku:
Apabila poin 2 saya terpenuhi dan teraplikasi, maka tidak akan ada di daerah ber-mayoritas muslim, seorang non-muslim dapat menjadi gubernur/bupati/walikota/presiden/wapres/kepala kelas bangku pendidikan/kepala sekolah bangku pendidikan/ketua organisasi/ketua kelompok/ketua regu/ketua arisan/dll jabatan pemimpin... konsekwensinya kemungkinannya adalah point 3. Adapun ttg kalimat "non-muslim jadi tukang sapu, tukang parkir, dsb"  itu hanya sekedar kalimat majas untuk mengkontraskan dgn ketidak mungkinan non muslim menjabat kedudukan pemimpin dlm berbagai sektor dikarenakan poin 2 saya terpenuhi dan teraplikasi.

ryo wrote:Jika pada 24 Oktober 2016, ahok-djarot yg diusung sejumlah parpol itu telah ditetapkan sbg pasangan calon dan diumumkan oleh KPU DKI... maka ada kemungkinan kasus dugaan penistaan agama ahok akan ditangguhkan berdasarkan Surat Edaran Perkap Nomor SE/7/VI/2014

memang .... kan saya sudah bilang kasus ahok baru akan dilanjutkan setelah pemilu ... toh dari awal Bawaslu sudah menetapkan ahok tidak melakukan penistaan agama

-----------------------------------------------------------------

ryo wrote:

njlajahweb wrote:semoga ditangguhkan sampai setelah ahok terpilih,
karena jika ahok terpilih maka akan lebih besar kemungkinanya bahwa pemberantasan korupsi akan semakin banyak lagi
dan ahok bisa lebih banyak lagi mengungkap para koruptor negara

yang akhirnya bisa sangat menguntungan lebih banyak lagi orang-orang miskin yang menjadi lebih sengsara jika koruptor tidak diberantas secara lebih luas lagi,

dengan demikian sebenarnya yang paling diuntungan adalah umat Islam sendiri, mengingat umat Islam sebagian besarnya adalah orang miskin.

Semoga kasus dugaan penistaan agama oleh ahok tidak ditangguhkan, daripada ahok dihakimi massa mengingat adanya ancaman dari ormas islam.

merah : kalau dihakimi secara verbal ... ahok tuh udah biasa dihakimi seperti itu .... toh nyatanya ahok tetap "dibanjiri" pujian dan dukungan dari banyak orang >>>> dan saya yakin ahok bukan pengecut yang akan kalah atau takut dihakimi oleh yang model2 seperti ini

kan dia memang ga salah ... kalau ga salah ngapain takut coba ??

biru : negara kok diancam2 ... memang dikira negara ini sekelas pasar

>>> buat apa coba POLRI dan TNI "show off" kekuataan kemarin2 ini (di natuna, teror sarinah, terkait santoso, dsb) >>>> tambah seneng dong mereka (tni, polri) kalau diancam2 begitu ... bisa tambah "show off" lagi dong

hehehehehehe

isaku wrote:

ryo wrote:Sekarang saya sedang berkhayal:
...
2. Bagi orang muslim: (gubernur/bupati/walikota/presiden/wapres/kepala kelas bangku pendidikan/kepala sekolah bangku pendidikan/ketua organisasi/ketua kelompok/ketua regu/ketua arisan/dll jabatan pemimpin) serta merta pengertiannya adalah pengertian awliya (QS 5:51)
...

Muslim tidak melarang nonmuslim jadi pemimpin. Catat itu. Tidak ada kata2  dalam AlQuran ataupun perintah Nabi yang melarang nonmuslim jadi pemimpin dan menyuruh muslim menurunkan setiap pemimpin nonmuslim.
"Ya ayyuhal kafirun=wahai nonmuslim, kalian tidak punya hak untuk menjadi pemimpin dimanapun". Tidak ada ayat yang berbunyi begitu ataupun tidak ada pula ayat "wahai muslimin, kalian dilarang patuh pada setiap perintah pemimpin nonmuslim" TIDAK ADA.
Kondisi ketidakpatuhan bukan hanya pada pemimpin nonmuslim, kepada pemimpin muslim pun bisa jadi ada ketidakpatuhan biasanya dalam hal yang menyalahi tuntunan agama atau hak hak dasarnya dilanggar/terlanggar.

Sepertinya terjadi misinterpretasi.

isaku wrote:
Kepala sekolah tidak dipilih dan tidak diangkat oleh warga sekolah tapi oleh instansi yang membawahi sekolah, jadi tidak ada pilih memilih dalam hal itu oleh masyarakat. Adapun yang memilih, anggaplah kepala dinas yang milih, milih nonmuslim pun tidak keliru dan tidak ada larangannya karena dia tidak memilih si kepala sekolah untuk memimpin dirinya tapi justru membantu dia.

Bukannya dipilih oleh guru2 ya ?

Jadi poinnya sekarang gini, saya ulang ya... apakah bagi anda: gubernur/bupati/walikota/presiden/wapres/kepala kelas bangku pendidikan/kepala sekolah bangku pendidikan/ketua organisasi/ketua kelompok/ketua regu/ketua arisan/dll jabatan pemimpin serta merta pengertiannya adalah pengertian awliya (cf. QS 5:51) ?

Kembali ke gubernur DKI..
Di negara RI yg bukan era jahiliyah dgn sistem kekabilahan.... gubernur itu kan petugas yg dibayar rakyat untuk ngurusin sampah, macet, banjir, dll yg mana tidak mempunyai kekuasaan mutlak dan terikat dgn UU yg mengatur ttg tugas, wewenang, apa yg boleh/tidak untuk dilakukan.. bahkan rakyat bisa kalo mau melengserkan, jangankan gubernur.. presiden aja bisa dilengserkan kok...

Dgn ilustrasi frase merah anda diatas, yg mana gubernur itu sebagai kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD, dan sebagai wakil pemerintah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.. lantas kok sepertinya menurut anda pengertian auliya pada ayat al maidah 51 serta merta termasuk adalah 'gubernur dki' dan serta merta ayat al maidah melarang muslim memilih ahok sbg gubernur ?

isaku wrote:....
Hanya saja ada tuntunan bagi muslim untuk memilih pemimpin BAGI DIRINYA, ada kehati2an disitu. Dan ketika muslim melaksanakan perintah itu, tidak ada peraturan NEGARA atau UNDANG2 yang dilanggar, setiap orang kan punya hak untuk memilih. Itu urusan rumah tangga muslim menghimbau umatnya tentang kriteria memilih.

Maksudnya "kehati-hatian" dan "kriteria memilih" itu begimana, mas isaku:
1. Apakah Al Quran mengajarkan umat muslim untuk tidak memilih ahok sbg gubernur DKI hanya dikarenakan ia ialah seorang non muslim, bukan dikarenakan he has done anything to personally deserve that ?
2. Apakah al quran menggolongkan kelompok berdasarkan agama; membentuk pemikiran prejudis dan diskriminasi scr generalisasi terhadap golongan lain yg berbeda agama ie;
a. non muslim serta merta identik dgn kafir,
b. muslim yg mendukung serta merta identik dgn munafik, lalim.
c. orang kristen serta merta sifatnya buruk,jahat, dll sehingga seolah2 mereka patut untuk dipandang sbg "musuh" yg wajib bagi umat muslim untuk ekstra hati2 dlm berhubungan dgn mereka.. (padahal mereka itu sesama human being ciptaan Allah SWT)


Ahmad syafii maarif: "demokrasi kita belum sehat sama sekali, kultur politik kita rendah, peradaban politik kita rendah"

dee-nee wrote:

ryo wrote:Jika pada 24 Oktober 2016, ahok-djarot yg diusung sejumlah parpol itu telah ditetapkan sbg pasangan calon dan diumumkan oleh KPU DKI... maka ada kemungkinan kasus dugaan penistaan agama ahok akan ditangguhkan berdasarkan Surat Edaran Perkap Nomor SE/7/VI/2014

memang .... kan saya sudah bilang kasus ahok baru akan dilanjutkan setelah pemilu ... toh dari awal Bawaslu sudah menetapkan ahok tidak melakukan penistaan agama

Kalo setahu saya, dari bawaslu; konteksnya ahok tidak melanggar peraturan terkait kampanye krn belum masa kampanye.

dee-nee wrote:

ryo wrote:

njlajahweb wrote:semoga ditangguhkan sampai setelah ahok terpilih,
karena jika ahok terpilih maka akan lebih besar kemungkinanya bahwa pemberantasan korupsi akan semakin banyak lagi
dan ahok bisa lebih banyak lagi mengungkap para koruptor negara

yang akhirnya bisa sangat menguntungan lebih banyak lagi orang-orang miskin yang menjadi lebih sengsara jika koruptor tidak diberantas secara lebih luas lagi,

dengan demikian sebenarnya yang paling diuntungan adalah umat Islam sendiri, mengingat umat Islam sebagian besarnya adalah orang miskin.

Semoga kasus dugaan penistaan agama oleh ahok tidak ditangguhkan, daripada ahok dihakimi massa mengingat adanya ancaman dari ormas islam.

merah : kalau dihakimi secara verbal ... ahok tuh udah biasa dihakimi seperti itu .... toh nyatanya ahok tetap "dibanjiri" pujian dan dukungan dari banyak orang >>>> dan saya yakin ahok bukan pengecut yang akan kalah atau takut dihakimi oleh yang model2 seperti ini

kan dia memang ga salah ... kalau ga salah ngapain takut coba ??

biru : negara kok diancam2 ... memang dikira negara ini sekelas pasar

>>> buat apa coba POLRI dan TNI "show off" kekuataan kemarin2 ini (di natuna, teror sarinah, terkait santoso, dsb) >>>> tambah seneng dong mereka (tni, polri) kalau diancam2 begitu ... bisa tambah "show off" lagi dong

hehehehehehe

Daripada ormas Islam gontok2an dgn Polri, bukankah lebih baik seorang ahok saja yg dikorbankan ?

Disinyalir ahok memiliki kekuatan besar dibelakangnya; kekuatan dana dan kekuatan politik.
Tapi melihat perkembangan terkini dimana nampak reaksi keras dari masyarakat muslim di berbagai daerah dan desakan2 mereka terhadap Polri, dll... maka tidak menutup kemungkinan:
a. Polri tidak menangguhkan kasus dugaan penistaan agama si ahok
b. beking2 ahok yg punya kekuatan dana dan kekuatan politik itu memperhitungkan untung/rugi mempertahankan ahok.. misalnya; kalo mereka ga membuang ahok, maka mereka harus mengambil langkah2 tertentu tuk memperjuangkan ahok, nah mereka tentunya memperhitungkan, apakah pengorbanan mereka itu worth atau lebih baik membuang ahok saja.
c. Parpol2 yg mengusung ahok juga memperhitungkan untung/rugi mempertahankan pencalonanahok, krn apabila tidak ditangguhkan.. dan pasca tanggal 24 Oktober Ahok ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri, maka partai pengusung tidak bisa mengganti pencalonan

Kalo tidak ditangguhkan, kemungkinan terjadi penghakiman masa.. apalagi kalo massa yg sudah tersulut emosinya itu "diprovokasi pake ayat2 jihad"
Saya ga bilang "dibohongi pake ayat2 jihad" loh.. hehee

quote
Parpol2 yg mengusung ahok juga memperhitungkan untung/rugi mempertahankan pencalonanahok, krn apabila tidak ditangguhkan.. dan pasca tanggal 24 Oktober Ahok ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri, maka partai pengusung tidak bisa mengganti pencalonan

tanggapan
kutipan dari http://www.beritasatu.com/politik/369545-posisi-ahok-dinilai-lebih-menguntungkan-lewat-jalur-independen.html

Ditambahkan, keuntungan Ahok maju lewat jalur independen karena Partai Nasdem dan Hanura juga menyatakan dukungan tanpa syarat. Artinya, Ahok didukung kedua partai itu karena berhasil membuktinya kinerjanya membangun Jakarta.

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:Jika pada 24 Oktober 2016, ahok-djarot yg diusung sejumlah parpol itu telah ditetapkan sbg pasangan calon dan diumumkan oleh KPU DKI... maka ada kemungkinan kasus dugaan penistaan agama ahok akan ditangguhkan berdasarkan Surat Edaran Perkap Nomor SE/7/VI/2014

memang .... kan saya sudah bilang kasus ahok baru akan dilanjutkan setelah pemilu ... toh dari awal Bawaslu sudah menetapkan ahok tidak melakukan penistaan agama

Kalo setahu saya, dari bawaslu; konteksnya ahok tidak melanggar peraturan terkait kampanye krn belum masa kampanye.

oh iya ... statement bawaslu tentang ahok dan penistaan agama ... memang cuma dijawab bawaslu : Jangan Panik, Statement Ahok Soal Al Maidah 51 Biasa Saja

 

ya menurut saya ... bawaslu aja bilang biasa aja ... kenapa harus pusing nguruisn 24 Oktober 2016

--------------------------------------------------

ryo wrote:

dee-nee wrote:

ryo wrote:

njlajahweb wrote:semoga ditangguhkan sampai setelah ahok terpilih,
karena jika ahok terpilih maka akan lebih besar kemungkinanya bahwa pemberantasan korupsi akan semakin banyak lagi
dan ahok bisa lebih banyak lagi mengungkap para koruptor negara

yang akhirnya bisa sangat menguntungan lebih banyak lagi orang-orang miskin yang menjadi lebih sengsara jika koruptor tidak diberantas secara lebih luas lagi,

dengan demikian sebenarnya yang paling diuntungan adalah umat Islam sendiri, mengingat umat Islam sebagian besarnya adalah orang miskin.

Semoga kasus dugaan penistaan agama oleh ahok tidak ditangguhkan, daripada ahok dihakimi massa mengingat adanya ancaman dari ormas islam.

merah : kalau dihakimi secara verbal ... ahok tuh udah biasa dihakimi seperti itu .... toh nyatanya ahok tetap "dibanjiri" pujian dan dukungan dari banyak orang >>>> dan saya yakin ahok bukan pengecut yang akan kalah atau takut dihakimi oleh yang model2 seperti ini

kan dia memang ga salah ... kalau ga salah ngapain takut coba ??

biru : negara kok diancam2 ... memang dikira negara ini sekelas pasar

>>> buat apa coba POLRI dan TNI "show off" kekuataan kemarin2 ini (di natuna, teror sarinah, terkait santoso, dsb) >>>> tambah seneng dong mereka (tni, polri) kalau diancam2 begitu ... bisa tambah "show off" lagi dong

hehehehehehe

Daripada ormas Islam gontok2an dgn Polri, bukankah lebih baik seorang ahok saja yg dikorbankan ?

wakakakakaka ... lebih baik FPI lah yang "taat hukum" ... kalau mereka sampai ngancem2 ... ya masa polisi takut diancem sama FPI

 

----------------------------------------------------------------------

ryo wrote:Disinyalir ahok memiliki kekuatan besar dibelakangnya; kekuatan dana dan kekuatan politik.

Tapi melihat perkembangan terkini dimana nampak reaksi keras dari masyarakat muslim di berbagai daerah dan desakan2 mereka terhadap Polri, dll... maka tidak menutup kemungkinan:

a. Polri tidak menangguhkan kasus dugaan penistaan agama si ahok
b. beking2 ahok yg punya kekuatan dana dan kekuatan politik itu memperhitungkan untung/rugi mempertahankan ahok.. misalnya; kalo mereka ga membuang ahok, maka mereka harus mengambil langkah2 tertentu tuk memperjuangkan ahok, nah mereka tentunya memperhitungkan, apakah pengorbanan mereka itu worth atau lebih baik membuang ahok saja.
c. Parpol2 yg mengusung ahok juga memperhitungkan untung/rugi mempertahankan pencalonanahok, krn apabila tidak ditangguhkan.. dan pasca tanggal 24 Oktober Ahok ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri, maka partai pengusung tidak bisa mengganti pencalonan

Kalo tidak ditangguhkan, kemungkinan terjadi penghakiman masa.. apalagi kalo massa yg sudah tersulut emosinya itu "diprovokasi pake ayat2 jihad"
Saya ga bilang "dibohongi pake ayat2 jihad" loh.. hehee

merah : hadeehhh ... pake disinyalir2 segala ... sama aja semuanya ... ormas2 itu juga memiliki kekuatan besar dibelakangnya; kekuatan dana dan kekuatan politik >>> memang demo kemarin ga pake dana ??

biru : udah lah ... yang kaya begini2 mah cincai ... pokoknya siapapun yang berani2 bikin rusuh terkait pilkada DKI >>> ada polri dan tni yang tetap menjaga situasi kondusif

santai ajah



nih .. salah satu contohnya ya

http://news.liputan6.com/read/2632418/hadiri-perayaan-hari-santri-ahok-disambut-deklarasi-pilgub-damai

tuh buktinya .... Ahok (sebagai gubernur) saja sudah disambut oleh warga nahdliyin Jakarta dan Relawan Nusantara (RelaNU) ... mereka juga sudah deklarasi pilgub damai

trus mau ngapain ormas2 Islam yang akan melakukan "penghakiman massa" itu ?? >>> gimana mereka bisa menghakimi coba ... wong ada nahdliyin yang maunya suasana "damai" kok

walaupun tidak secara langsung ... tapi sikap2 seperti ini kan sebetulnya bisa dianggap sebagai "peringatan" juga bagi mereka2 yang mau "menghakimi"

quote kutipan
trus mau ngapain ormas2 Islam yang akan melakukan "penghakiman massa" itu ?? >>> gimana mereka bisa menghakimi coba ... wong ada nahdliyin yang maunya suasana "damai" kok

walaupun tidak secara langsung ... tapi sikap2 seperti ini kan sebetulnya bisa dianggap sebagai "peringatan" juga bagi mereka2 yang mau "menghakimi"

tanggapan
mungkin seperti ini
http://www.portalpiyungaan.ga/2016/10/ketum-pbnu-siapapun-yang-mengusik-kita.html

Perkembangan terkini:
Bareskrim belum mengeluarkan surat pemanggilan terhadap Ahok, si Ahok yg samperin Bareskrim duluan...
Tapi sebelumnya, sekitar pukul 9.30 WIB, ia dari balai kota menuju ke istana kepresidenan.

semoga ditunda terus

ryo wrote:

isaku wrote:

ryo wrote:

isaku wrote:
Ya ada yang menggunakan logika itu dan tidak pernah bekerja diperusahaan bukan muslim. Namun lebih banyak yang menganggap menjadi karyawan sama halnya dengan Jual Beli, ada akad/perjanjian dan tidak ada masalah siapa yang punya, sama halnya tida ada larangan bertransaksi dengan nonmuslim. Jadi bekerja itu adalah menjual jasa dan mendapat upah dan bukan perkara memilih pemimpin.

Oh begitu... dgn kata lain, pada analogi "orang muslim memilih dipimpin non muslim dgn memilih bekerja di tempat yg pemimpinnya non muslim"...
- walau kenyataannya orang muslim tsb jelas2 dipimpin oleh non muslim dan
- walau kenyataannya orang muslim tsb punya pilihan..
namun krn anggapan bhw 'karyawan sama halnya jual beli", maka lebih banyak orang mengesampingkan kenyataan tsb.

Kata "mengesampingkan" itu tidak tepat sih.
Orang yang jual beli tidak pernah bertanya dahulu ketika transaksi "apakah anda muslim?", demikian juga halnya dengan jual jasa, Pembeli barang atau jasa yang penting itu barang/jasanya sesuai, yang jual yang penting harganya cocok, intinya "sesuatu yang tidak ada aturan khusus tidak bisa disebut mengesampingkan atau tidak mengesampingkan"

Kalo masalah muslim memilih gubernur di negara RI, yg penting bukan seperti ilustrasi yg anda ajukan yakni "yg penting barang/jasanya sesuai" melainkan "yg penting agamanya apa" gitu ya ?

Memilih kan bukan jual beli, selesai memilih yang dbawa pulang cuma tanda biru di jari.

Agama itu cuma salah satunya kok: kriteria penting lainnya juga termasuk,

Adil dan tidak mengikuti hawa nafsu
[38:26] Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Sabar
[32:24] Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar1196. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.

Mengerjakan kebaikan dan beribadah
[21:73] Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah,

Pandai dan berpengetahuan
[12:55] Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Para ulama secara umum juga membuat kriteria pemimpin adalah sesuai sifat Nabi utusan Allah SWT, yaitu Shidiq, Amanah, Fathonah, Tabligh

ryo wrote:

isaku wrote:

ryo wrote:Sekarang saya sedang berkhayal:
1. Bila di negara Repulblik Indonesia tercinta yg:
- menganut paham demokrasi
- berasaskan pancasila
- berpedoman UUD'45 yg pada pasal 28D ayat 3 tertulis "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."
- terdiri dari berbagai pulau, suku, bahasa dan agama; pulau bali mayoritas hindu, pulau papua, NTT, dll bagian Indonesia timur mayoritas kristen, beberapa daerah seperti manado, ambon, dll yg mayoritas kristen

2. Bagi orang muslim: (gubernur/bupati/walikota/presiden/wapres/kepala kelas bangku pendidikan/kepala sekolah bangku pendidikan/ketua organisasi/ketua kelompok/ketua regu/ketua arisan/dll jabatan pemimpin) serta merta pengertiannya adalah pengertian awliya (QS 5:51)

3. Maka kemungkinan implikasinya:
-di daerah2 yg mayoritas beragama Islam, non-muslim jadi tukang sapu, tukang parkir, dsb
- terjadi pengelompokan; krn non muslim ingin mencari kehidupan ekonomi yg lebih baik, mereka pindah ke daerah yg mayoritas pemeluk agamanya masing ie; orang hindu pindah bali, orang kristen pindah papua, dsb dan lama2 musnahlah populasi non-muslim di daerah yg mayoritas muslim
- lalu dari hal tsb, bisa jadi bagi daerah2 yg mayoritas non-muslim tsb, muncul benih2 keinginan untuk lepas dari NKRI

Bagaimana menurut anda, apakah ada kemungkinan hal demikian akan terjadi sbg implikasi dari poin 2 ?

a. Tidak usah berkhayal yang tidak perlu karena faktanya kan bukan begitu.
b. Kalau distribusinya normal maka tukang sapu, tukang parkir pasti banyakan muslimnya karena mereka mayoritas, demikian juga pns, pejabat pemerintahan, pedagang, nelayan, petani, pengusaha, orang miskin, orang kaya tetap harusnya lebih banyak yg mayoritas. Sebaliknya di Bali harusnya sedikit muslim yang jadi tukang sapu, pedagang, pejabat dst. Itu terjadi bukan karena diskriminasi, rasis atau apapun sebutannya tapi semata2 karena presentasenya lebih tinggi, jumlahnya lebih banyak. Distribusi yang tidak normal biasanya yang menyebabkan masalah dan kecemburuan, Papua cemburu karena menganggap distribusi tidak normal, muslim cemburu karena distribusi tidak normal dalam hal tertentu.
Point 3 anda tidak logis;
Tingginya tingkat ekonomi seseorang tidak ditentukan apakah dia jadi kepala sekolah atau bukan, justru kalau jadi pejabat inkamnya terukur  dan terbatas pada nilai tertentu. Jauh melebihi angka yang terukur maka siap2 dicokok kpk. Justru kalau pengusaha punya income no limit.

a. faktanya kemungkinan akan begitu jika poin 2 terpenuhi dan teraplikasi.

b. boleh dijabarkan relevansinya dgn pendapat saya ?

maksud saya begini ttg point 3, saudara isaku:
Apabila poin 2 saya terpenuhi dan teraplikasi, maka tidak akan ada di daerah ber-mayoritas muslim, seorang non-muslim dapat menjadi gubernur/bupati/walikota/presiden/wapres/kepala kelas bangku pendidikan/kepala sekolah bangku pendidikan/ketua organisasi/ketua kelompok/ketua regu/ketua arisan/dll jabatan pemimpin... konsekwensinya kemungkinannya adalah point 3. Adapun ttg kalimat "non-muslim jadi tukang sapu, tukang parkir, dsb"  itu hanya sekedar kalimat majas untuk mengkontraskan dgn ketidak mungkinan non muslim menjabat kedudukan pemimpin dlm berbagai sektor dikarenakan poin 2 saya terpenuhi dan teraplikasi.

a. dan b. Tidak mungkin seperti itu karena tidak relevan, tidak ada hubungan antara memangku jabatan dengan tingkat ekonomi, justru pejabat sangat kaya dengan mudah dituduh korupsi dibanding pedagang atau pengusaha. Jumlah jabatan ketua/kepala juga sangat2 kecil dibanding jumlah penduduk. Implikasi khayalan anda hanya bisa terjadi kalau si pejabat TIDAK ADIL, misal pajak umum biasa, pajak nonmuslim 30%.

Kata2 majasnya tidak relevan dan tidak proporsional. Kalau maunya tukang sapu ya berarti ketua tukang sapunya, itupun kalau si ketua dipilih langsung oleh anggota2nya sesama tukang sapu.

ryo wrote:

isaku wrote:
Kepala sekolah tidak dipilih dan tidak diangkat oleh warga sekolah tapi oleh instansi yang membawahi sekolah, jadi tidak ada pilih memilih dalam hal itu oleh masyarakat. Adapun yang memilih, anggaplah kepala dinas yang milih, milih nonmuslim pun tidak keliru dan tidak ada larangannya karena dia tidak memilih si kepala sekolah untuk memimpin dirinya tapi justru membantu dia.

Bukannya dipilih oleh guru2 ya ?

Kayanya bukan. Tidak ada pemilu untuk memilih kepsek.

ryo wrote:Jadi poinnya sekarang gini, saya ulang ya... apakah bagi anda: gubernur/bupati/walikota/presiden/wapres/kepala kelas bangku pendidikan/kepala sekolah bangku pendidikan/ketua organisasi/ketua kelompok/ketua regu/ketua arisan/dll jabatan pemimpin serta merta pengertiannya adalah pengertian awliya (cf. QS 5:51) ?

Bagi anggota/penduduk masing2 ya.

ryo wrote:Kembali ke gubernur DKI..
Di negara RI yg bukan era jahiliyah dgn sistem kekabilahan.... gubernur itu kan petugas yg dibayar rakyat untuk ngurusin sampah, macet, banjir, dll yg mana tidak mempunyai kekuasaan mutlak dan terikat dgn UU yg mengatur ttg tugas, wewenang, apa yg boleh/tidak untuk dilakukan.. bahkan rakyat bisa kalo mau melengserkan, jangankan gubernur.. presiden aja bisa dilengserkan kok...

Dgn ilustrasi frase merah anda diatas, yg mana gubernur itu sebagai kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD, dan sebagai wakil pemerintah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.. lantas kok sepertinya menurut anda pengertian auliya pada ayat al maidah 51 serta merta termasuk adalah 'gubernur dki' dan serta merta ayat al maidah melarang muslim memilih ahok sbg gubernur ?

Andaikan Gubernur tidak dipilih rakyat, maka tidak ada beban untuk perintah dari AlMaidah 51 kepada masing2 individu pemilih muslim.
Sekalipun setiap pemimpin bisa dilengserkan, tapi memilih pemimpin tujuannya bukanlah untuk dilengserkan tapi untuk mengurus kehidupan (hal2 yang dipercayakan) dari si pemilih dalam lingkungan tersebut.

ryo wrote:

isaku wrote:....
Hanya saja ada tuntunan bagi muslim untuk memilih pemimpin BAGI DIRINYA, ada kehati2an disitu. Dan ketika muslim melaksanakan perintah itu, tidak ada peraturan NEGARA atau UNDANG2 yang dilanggar, setiap orang kan punya hak untuk memilih. Itu urusan rumah tangga muslim menghimbau umatnya tentang kriteria memilih.

Maksudnya "kehati-hatian" dan "kriteria memilih" itu begimana, mas isaku:
1. Apakah Al Quran mengajarkan umat muslim untuk tidak memilih ahok sbg gubernur DKI hanya dikarenakan ia ialah seorang non muslim, bukan dikarenakan he has done anything to personally deserve that ?
2. Apakah al quran menggolongkan kelompok berdasarkan agama; membentuk pemikiran prejudis dan diskriminasi scr generalisasi terhadap golongan lain yg berbeda agama ie;
a. non muslim serta merta identik dgn kafir,
b. muslim yg mendukung serta merta identik dgn munafik, lalim.
c. orang kristen serta merta sifatnya buruk,jahat, dll sehingga seolah2 mereka patut untuk dipandang sbg "musuh" yg wajib bagi umat muslim untuk ekstra hati2 dlm berhubungan dgn mereka.. (padahal mereka itu sesama human being ciptaan Allah SWT)

1. AlQuran menjaga muslim seperti orangtua menjaga anaknya, http://www.laskarislam.com/t10291-alquran-menjaga-muslimin-sebagaimana-orangtua-menjaga-anaknya#197365. kata pepatah "mencegah lebih baik daripada mengobati". Pemilu itu adalah pilihan bebas, sama bebasnya dengan memilih pasangan hidup. Orang tua yang baik memberi nasehat kepada anaknya pasangan hidup seperti apa yang sebaiknya ananda pilih.

2a dan 2b. (---ini bahasa saya, lain orang mungkin dengan bahasa berbeda---) AlQuran adalah pedoman hidup, AlQuran menjelaskan tujuan hidup adalah untuk beribadah, AlQuran menjelaskan bagaimana beribadah dengan benar,  AlQuran mengajarkan bagaimana menjaga ibadah, menjaga niat, menjaga hati sehingga hal hal apapun tidak menjauhkan hati dari ibadah. AlQuran menjelaskan manusia dipandang sama KECUALI yang membedakan nanti di akhirat adalah takwa (tingkat kualitas ibadah). AlQuran menjelaskan orang2 paling tinggi tingkat ibadahnya disebut muttaqin, AlQuran menyebut orang2 yang benar imannya sebagai mukmin, menyebut orang yang menerima Islam sebagai muslim, menyebut muslim yang ada keragu2an dalam hatinya sebagai munafikin, menyebut orang2 yang sudah datang berita Islam tapi menolak sebagai kafirin, menyebut orang2 yang menganggap ada kekuatan lain selain Tuhan adalah musyrikin.
Panggilan2 itu sebetulnya sebutan saja, setiap budaya, negara, dan agama punya sebutan beragam. Warga negara sendiri disebut WNI, warga asing adalah WNA, pesakitan disebut tersangka di pengadilan atau tahanan kalau sudah dipenjara, yang nilep uang negara disebut koruptor, tukang ngebom disebut teroris. Di tempat lain ada sebutan domba tersesat, ada sebutan brahmana, ksatria, sudra, macam2.
Mengapa harus alergi dengan segala jenis sebutan. Kalau ada seseorang melecehkan bule karena dia orang asing, itu bukan salah negara ttg perbedaan WNA dan WNI, kalau Brahmana melecehkan sudra, itu belum tentu kesalahan aturan dalam Hindu.
Sebutan2 dalam AlQuran dalam pandangan Islam tentang kategori orang2 tersebut adalah rumah tangga Islam. Sama halnya warga negara Indonesia tidak bisa protes karena dibatasi haknya di negara lain. Saya tidak yakin ada umat Hindu yang menganggap kristen adalah keimanan yang benar, mesti Hindu dulu yang nomer 1.

2c. Setiap nonmuslim wajib dibela dengan darah sekalipun, jika yang bersangkutan berada dalam lingkungan muslim. Setiap nonmuslim berhak atas keadilan yang sama dengan diterima muslim. Kehati2an Islam yang tertuang dalam AlQuran adalah perbedaan pandangan hidup dan keyakinan, adaptasi dan toleransi yang keliru dapat menggeser dan atau menjauhkan muslim dari ayat2 Allah SWT.

Bagaimanapun Ahok telah menyinggung oknum yg menyampaikan Al-Maidah : 51 (sbg alasan untuk tdk memilih dirinya) sbg "pembohong".

Padahal oknum yg menyampaikan Al-Maidah : 51 boleh jadi Haqqul Yaqin bahwa adalah KEBENARAN di dalam Al-Maidah: 51 mengandung konteks LARANGAN dlm memilih awliyaa'/pemimpin/pelindung (yg dalam hal ini Gubernur termasuk dlm konteks ayat) yg NON MUSLIM.

Seharusnya Ahok tidak mencampurinya serta juga tdk MENGOMENTARI (ada video nya) terkait mana yg benar dalam penafsiran ayat 51 Surat Al-Maidah. Seolah2 hanya ada satu penafsiran yg hakiki dan itu adalah seperti yg ia jelaskan sendiri/sekehendaknya untuk "membenarkan" pernyataan Ia terkait oknum yg melakukan tindakan pembohongan "pakai" Al-Maidah: 51.

Apakah ini penistaan bagi kita suci?

Sudah jelas, tapi dari sisi mana?

Adalah dari sisi orang2 yg meyakini konteks Al-Maidah:51 adalah LARANGAN untuk memilih awliyaa'/penolong/pemimpin (dlm hal ini Gubernur yg jg termasuk kriteria awliyaa').

Kecuali dr sisi mbak @dee-nee misalnya, yg meyakini tafsir ayat tersebut berbeda. Tentu pernyataan Ahok bukanlah penistaan Al-Quran. Melainkan hanya mengandung "sindiran" bagi oknum yang melakukan pembohongan "pakai" Al-Maidah : 51 untuk tidak memilih dirinya (Ahok).

Karena dari sisi yg berbeda ini, mereka meyakini bahwa "oknum" (yg disinggung Ahok) hanya berpolitik belaka dengan memakai Al-Maidah : 51.

Padahal tdk bila dipandang pada sisi lainnya, oknum yg meyakini Al-Maidah: 51 sbg ayat LARANGAN dalam memilih pemimpin non muslim menyatakan bahwa, mereka menyampaikan KEBENARAN lewat AL-QURAN. Maka sudah pasti pihak ini akan baper dan tersinggung bila disebut pembohong, sekaligus secara tdk langsung ahok menganggap bahwa penafsiran ayat 51 surah Al-Maidah oleh "oknum" tersebut adalah salah (karena yg benar adalah menurut versinya Ahok terkait penafsiran Al-Maidah :51).

Maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Ahok telah melakukan penuduhan kepada oknum (bisa Ulama' dan juga Muslim pd umumnya), bahwa telah melakukan Pembohongan pakai Al-Maidah:51 >> padahal oleh oknum ini diyakini bahwa mereka menyampaikan KEBENARAN.
2. Ahok beranggapan sendiri/sekehendaknya hati dan terkesan bahwa ada pemahaman yg salah yg dibawa "oknum" dalam menyampaikan Al-Maidah:51. Dan tafsiran yg menurut penyampaiannya lah yg benar.

sekilas info...

mungkin Al-Maidah:51 akan lebih tepat jika berarti larangan untuk memilih yahudi nasrani sebagai teman sekutu perang(pelindung) Islam, mungkin itu arti tersiratnya, kalau menurut saya begitu, jadi bukan berintikan larangan untuk memilih pemimpin tapi larangan untuk memilih pelindung.
NB:teman sekutu perang(pelindung) yang tidak zalim yang juga adil.

karena Alloh sendiri mengangkat pemimpin dari israel (non Islam).
Qs 5:13  (5:12)
Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

njlajahweb wrote:mungkin Al-Maidah:51 akan lebih tepat jika berarti larangan untuk memilih yahudi nasrani sebagai teman sekutu perang(pelindung) Islam, mungkin itu arti tersiratnya, kalau menurut saya begitu, jadi bukan berintikan larangan untuk memilih pemimpin tapi larangan untuk memilih pelindung.

karena Alloh sendiri mengangkat pemimpin dari israel, non Islam.
Qs 5:13  (5:12) Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Pelindung itu belum pasti adalah pemimpin, namun pemimpin adalah sudah pasti diantaranya pelindung.
Terkait kata awliyaa' ada ilmu nya dalam mentafsirkan secara tekstual ataupun kontekstual. Saya jujur belum berkopeten didalamnya, jd hanya bisa berpegang kpd pendapat Ulama'. Kalau anda meyakini nya seperti pemahaman anda sendiri ya silahkan. Asal tidak mengatakan oknum yg meyakini ayat tersebut adalah melarang memilih awliyaa'/penolong/pemimpin, sebagian PEMBOHONG, atau apalagi menuduh oknum tersebut menjadikan Ayat Al-Quran sebagai alat politisasi. Namanya dakwah, itu dilindungi oleh UU, asal penyampaiannya adalah benar. Sayangnya, penyampaian yg disampaikan oknum trsbt adalah KEBENARAN yg mereka yakini (berdasarkan pendapat Ulama'2 tentu nya). Jadi jangan dikatakan pembohongan.
Next,
Ayat yg anda kutip bukan merujuk kpd pengangkatan non muslim sbg pemimpin, karena yg disebut di dalam ayat tersebut juga merupakan Muslim (yg berserah diri kpd Allah), ditandai dengan lanjutan ayat nya (mendirikan shalat, zakat, beriman kpd Rasul dll), itu semua ciri2 Muslim dan Mukmin.