demo 4 november 2016 dan hal-hal yang terkait

abu hanan wrote:jujur sayay makin kesini makin gagal paham tentang dugaan penistaan agama yang dilakukan ahok..polisi uda mentapkan sebagai tersangka..lalu rizieq shihab beserta makmum datang ke dpr..minta dpr mendesak (atau mungkin menekan polisi ya?) agar ahok dipenjara..

http://www.teropongsenayan.com/52136-kepastian-aksi-2511-ditentukan-hari-ini
............
............
............
............

owalah bib..masa nantinya akan terbukti bahwa selama ini demo memang ada yg bayar?


mungkin ada pendemo yang swadana tetapi dari berapa?
semisal 300 ribu orang..yang swadana 100 ribu orang lha kan yah tetap bisa diasumsikan ada yang bayar..artinya disini adalah demo GAK MURNI swadana..ada percampuran..hmm,apakah istilah antara yang haq dan bathil telah tercampur di 411 ditinjau dari modal peserta?

halah emboh..jumatan dulu..

riza chalid wrote:
MR: Saya ikut masuk ke Dharmawangsa ini, cost yang mereka bawakan sudah, tapi masih gedean mereka porsinya. Terlalu lama mereka itu boros. Saya yakin Freeport pasti jalan. Kalau sampai Jokowi nekat nyetop, jatuh dia.

ahmad dhani wrote: Ia berkata rencana itu harus dipersiapkan betul, termasuk dengan ide-ide perlengkapannya seperti rencana demonstran membawa bambu runcing.

hasyim muzadi wrote:
Makar adalah setiap usaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan tidak melalui hukum atau konstitusi yang ada. Makar juga berarti pemaksaan terhadap pergantian kekuasaan apalagi dengan cara mendesak-desak dengan kekuatan tertentu. “Dalam bahasa agama, hal itu disebut bughat (pemberontak),” kata KH Hasyim Muzadi, Ketua Umum PB NU, Rabu malam (24/1) di Jakarta.

bughot wrote:
Kelompok bughot ini boleh di perangi seorang pemimipin jika syarat syarat menjadi pemberontak terpenuhi. Ada tiga syarat menjadi bughot yaitu:

1. Bughot memiliki senjata yang kuat dan berjumlah banyak dan dengan adanya pemimpin maupun tidak adanya seorang pemimipin di kelompok pemberontak

2. Sudah tidak mau diatur atau melepaskan diri dari aturan aturan pemerintahan, dengan melanggar semua larangan larangan dan meninggalkan perintah perintah dari pemerintahan.

3. Tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan dengan tujuan untuk melengserkan seorang pemimpin dan menentang hukum yang sudah pasti.


Meskipun syarat syarat bughot sudah terpenuhi seorang pemimpin tidak boleh langsung untuk memeranginya atau membunuhnya, sebelum seorang pemimpin mengirimkan seorang utusan yang cerdas dan amanah untuk menemui pemberontak dan menanyakan apa yang tidak disukai sehingga mereka menentang kebijakan yang di keluarkan pemerintah. Tetapi jika bughoh menentang kebijakan pemerintah yang tidak bagus yang mereka anggap tidak baik untuk negara dan kemaslakhatan umum, maka seorang pemimpin harus menghapus kebijakan yang sudah di keluarkan, akan tetapi jika kebijakan sudah di hapus mereka masih menentang seorang pemimpin harus menasehati mereka terlebih dahulu dan tetapi setelah dinasehati mereka masih tetap menentang maka seorang pemimpin boleh untuk memerangi dan membunuh bughot. Kesimpulanya adalah jika ada pemberontak yang menentang kebijakkan pemerinthan, maka seorang pemimipin tidak boleh lagsung memerangi atau membunuh bughot jika mereka belum terpenuhi syarat syarat untuk menjadi bughot (pemberontak).

arifin ilham wrote:Soal rencana massa yang akan menggelar salat Jumat di sepanjang jalan protokol Sudirman-Thamrin, Arifin enggan berkomentar karena masih menunggu fatwa MUI.

"Tunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia, sepertinya MUI juga akan menganjurkan untuk di mesjid, tidak di jalan," lanjutnya.

MUI wrote:Hal ini disampaikan oleh Ketua MUI KH Ma’ruf Amin, Jakarta, Minggu (13/11). “Sebetulnya, sejak proses hukum sudah dilaksanakan oleh Polri, kita MUI merasa sudah tidak perlu lagi ada demo,” kata Ma’ruf saat ditemui.

Ia berharap semua umat Islam bersabar dan menyerahkan sepenuhnya terhadap mekanisme penegakan hukum yang berlaku.

“Kami menyerahkan prosesnya kepada penegak hukum bagi MUI sudah selesai. Tinggal tunggu prosesnya,” katanya.

kapolda metro jaya wrote:
Pertama, Kapolda Metro Jaya, M. Iriawan, menyampaikan agar masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Jika tidak, Polisi tidak akan segan-segan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kedua, Kapolda mengatakan penyampaian pendapat di muka umum baik berupa unjuk rasa, demonstrasi dan mimbar bebas dilarang membawa senjata tajam, senjata pemukul atau benda-benda yang membahayakan.

Ketiga, Iriawan menjelaskan, pelaksanaan pendapat di muka umum dilarang mengganggu ketertiban, merusak fasilitas umum, melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan raya/lalu lintas, melakukan provokasi yang bersifat anarkis, maupun yang mengarah kepada SARA.

Keempat, Kapolda menegaskan di dalam melakukan penyampaian di muka umum, dilarang melakukan kejahatan terhadap keamanan negara berupa makar terhadap presiden dan atau wakil presiden, makar hendak memisahkan diri dari NKRI dan makar dengan menggulingkan pemerintah.

UU no 9 wrote:
Kewajiban dan tanggung jawab warga negara yang mengemukakan pendapat di muka umum antara lain :
a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
c. mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
e. menjaga keutuhan dan persatuan dan kesatuan bangsa

UU no 9 wrote:Pasal 10
(1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat ) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

mbah abu wrote:
btw,,
gak ada aksi buat rohingya ya?

MUI: GNPF Bukan Bagian Kami, Jangan Gunakan Atribut MUI

Jakarta - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI berencana menggelar aksi lanjutan pada 2 Desember. Dewan Pimpinan MUI mengimbau agar tidak dilakukan demo lagi. Kalaupun ada aksi, jangan menggunakan atribut MUI.

"Terkait dengan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang antara lain akan dilakukan oleh GNPF MUI, maka MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari Dewan Pimpinan MUI," ujar Wasekjen MUI Sholahudin Al-Ayubi dalam konferensi pers di kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakpus, Selasa (22/11/2016).

Sholah juga memastikan GNPF MUI dengan MUI tidak memiliki hubungan struktural. Oleh karena itu MUI meminta kepada GNPF agar jangan menggunakan logo MUI.

"MUI meminta apabila terdapat kelompok masyarakat tetap melakukan aksi demo pada 2 Desember 2016, hal tersebut hendaknya dilakukan dengan tidak menggunakan atribut atau logo MUI," ujar Sholah.

Apa yang disampaikan Sholah tersebut tertuang dalam taushiyah kebangsaan yang berisikan enam poin. Di poin-poin awal MUI menghimbau agar tidak ada demo lagi,

"MUI mengimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan aspirasinya dilakukan melalui saluran demokrasi, seperti lobi, perundingan dan musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum maupun legislatif," ujar Sholah.

Di samping itu, lanjut Sholah, ada cara lain yang dapat ditempuh. Masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi bisa memanfaatkan media massa.

"Bisa menyampaikan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya karena itu dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi," sambung Sholah.

dee-nee wrote:Ini ada gossip tentang FPI ... hanya gossip ya jangan dipercaya



harus kah dipercaya ?? ... ga .... ga harus percaya kok

kita nikmati saja kedepannya gimana ... anggap hiruk pikuk politik kali ini bagaikan nonton wayang orang sedang beraksi



btw itu demo wiro sableng 212 ... sampai memunculkan martir dari demo segala ya

Kalau benar 212 seperti itu kejadiannya ... yang seneng itu ya amerika dan sekutu2nya (asing), cina dan teman2nya (aseng), plus kelompok2 radikal di timteng (aswan)

>>> menjadi martir di NKRI demi menyenangkan asing, aseng, dan aswan ??? >>> ck ck ck bener2 wiro sableng ..... muridnya sableng gurunya gendeng

KALAU bener seperti itu loh ya



-------------------------------------------------

mbah abu wrote:
btw,,
gak ada aksi buat rohingya ya?

saya dapetnya ini mbah

http://m.news.viva.co.id/news/read/850204-kabar-muslim-rohingya-dibantai-ini-kata-menlu-ri

dibaca langsung aja mungkin (ga perlu copas isi artikelnya disini) ... hehehehehehe

rizieq shihab wrote:"Hingga banyak yang dirawat di RS, bahkan menyebabkan ada 1 orang meninggal dunia. Jadi Kami minta DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan untuk menggunakan hak-hak konstitusinya agar mendalami persoalan tersebut," sambung dia.

hmi wrote:Gerakan Eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengancam bakal kembali turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi pada 25 November 2016. Aksi demonstrasi tersebut tak hanya kembali menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) tapi juga tuntutan agar Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya. Mereka menganggap Jokowi tak lagi berpihak pada rakyat karena tak mau menemui pendemo 4 November.

isaku wrote:Ada yang malu karena ada yg bilang presiden menista ulama.

sebaliknya

ada juga yg malu punya presiden udah tau ulama mau pada datang, malah nyari acara lain yg kurang urgent dan kurang penting/bisa diwakili.



Namanya juga isi kepala beda2

jasmerah wrote:
Presiden @#$%^, udah menteri agamanya sesat, kurang ajar, qori’nya dajjal, istananya menjadi istana iblis.

Kenapa saya sebut Presiden nya @#$%^? Kalau tidak tau agama tanya dulu dong pada ulama, tanya dulu dong pada kyae.

Ini menteri agama, kurang ajar. Ngaku dari partai Islam. Prilaku prilaku setan.

1 Juni kita punya agenda buat dongkel kutil Babi, kalau Presiden tidak minta maaf, kalau menteri agama tidak bertaubat, kami akan kepung, kami akan seruduk.”

abu hanan wrote:

isaku wrote:Ada yang malu karena ada yg bilang presiden menista ulama.

sebaliknya

ada juga yg malu punya presiden udah tau ulama mau pada datang, malah nyari acara lain yg kurang urgent dan kurang penting/bisa diwakili.



Namanya juga isi kepala beda2

hahaha..

mengapa presiden HARUS keluar dari istana?
kalo logika sayah sih ;
1.ada wapres
2.antisipasi kemungkinan terburuk kalo ada bom/perusuh kelas berat di garis depan (dekat barikade)

jadi kalo ada traffic light atau situational error,simbol negara aka presiden masih bisa terbang ke surabaya..blusukan di bandara kan?jadi bukan tanpa alasan..anggap aja prosedur jadi pemerintahan berpindah sementara seperti masa kemerdekaan yang pindah ke yogyakarta dan sempat mampir sumatera,palembang mungkin ya?

eh mbok ya kirim sms ke protokoler ;
ulama ;bu,bisa minta ketemu presiden?

protokol ; bisa..jokowi ada waktu segini di hari itu..gimana pak?

ulama ; ya wis..rapopo..

lha enak toh?

btw..balik ke sejarah

https://www.youtube.com/watch?v=ErPelon-1Bw

jasmerah wrote:
Presiden @#$%^, udah menteri agamanya sesat, kurang ajar, qori’nya dajjal, istananya menjadi istana iblis.

Kenapa saya sebut Presiden nya @#$%^? Kalau tidak tau agama tanya dulu dong pada ulama, tanya dulu dong pada kyae.

Ini menteri agama, kurang ajar. Ngaku dari partai Islam. Prilaku prilaku setan.

1 Juni kita punya agenda buat dongkel kutil Babi, kalau Presiden tidak minta maaf, kalau menteri agama tidak bertaubat, kami akan kepung, kami akan seruduk.”

lha gimana coba?intinya bukan pada langgamnya loh ya tetapi cara rizieq memilih kata2..

mbah abu wrote:dan mungkin karena MUI uda nyatakan bahwa GNPF MUI itu bukan bagian atau bukan sayap organisasi MUI..ini rasanya skenario harus diubah..karena embel2 MUI itu juga harus diakui punya pengaruh menggerakkan massa..mungkin bilangnya gini"noh MUI uda kasi lampu hijau,ayo demo,kita bener nih bla bla"..

dan setelah MUI melarang penggunaan atribut dan segala macam milik MUI plus penjelasan GNPF MUI bukan bagian organisasi, boleh jadi,dan bisa saja,,demo wiro sableng bakal gembos..mungkin simpatisan FPI plus (mungkin) KSPI yang hobi demo..plus HMI yang demen senandung lengser wengi..

ini mahasiswa emang belajar apa tiap hari?

Habib Rizieq: Tak Boleh Ada yang Larang Demo, Sekalipun itu Presiden

Jakarta - Pemerintah dan MUI meminta tidak ada lagi aksi demo pasca 4 November. Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq menyatakan tak ada pihak yang boleh melarang aksi demo.

"Tanggal 2 Desember adalah unjuk rasa yang dilindungi UU nomor 9 tahun 1998, siapapun orang di Indonesia tidak boleh melarang atau menghadang unjuk rasa yang dijamin UU, Presiden sekalipun," ujar Rizieq.

Hal itu disampaikan Rizieq di kantor Bareskrim sementara di gedung Kementerian Kelautan Perikanan, Jakpus, Rabu (23/11/2016). Rizieq baru saja diperiksa sebagai ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki T Purnama.

"Bahkan dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 UU 9, barang siapa menghalangi atau menghadang unjuk rasa damai dengan kekerasan, yang dilindungi UU itu dipidana 1 tahun penjara," ujar Rizieq.

"Jadi sekali lagi, aksi 212 adalah aksi unjuk rasa yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang," sambungnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya menyatakan bahwa demonstrasi pada 2 Desember yang rencananya akan diawali dengan Salat Jumat di Jalan Sudirman Thamrin, dilarang. Pelarangan dilakukan untuk menjaga ketertiban umum.

MUI juga mengimbau agar aksi demonstrasi tidak dilakukan. MUI meminta diplomasi dan musyawarah dikedepankan.

njlajahweb wrote:quote
"Bahkan dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 UU 9, barang siapa menghalangi atau menghadang unjuk rasa damai dengan kekerasan, yang dilindungi UU itu dipidana 1 tahun penjara," ujar Rizieq.

tanggapan
ya lihat-lihat dulu,
unjuk rasanya memang unjuk rasa damai atau nggak,
kalau unjuk rasanya ternyata nggak damai,
ya jangan salah kan keamanan yang melakukan kekerasan dengan menghalangi ataupun menghadang,
bahkan bila perlu melakukan tindakan tegas lebih jauh, jika memang massa tidak bisa dikendalikan atau semakin beringas

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya menyatakan bahwa demonstrasi pada 2 Desember yang rencananya akan diawali dengan Salat Jumat di Jalan Sudirman Thamrin, dilarang. Pelarangan dilakukan untuk menjaga ketertiban umum.

Dilarang Kapolri, GNPF MUI Tetap Demo 2 Desember

Jakarta, CNN Indonesia -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) tetap akan melanjutkan demonstrasi 2 Desember di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, mendatang walaupun mendapat larangan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Jadi kami tetap melaksanakan aksi super damai 2 Desember mendatang. Mungkin salat Jumat masih bisa dibicarakan," kata Sekretaris Jenderal DPP FPI Jakarta Novel Chaidir Hasan Bamukmin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Menurut Novel, Bundaran HI bisa ditutup saat car free day, dan hari raya tahun baru. "Namun kenapa ini kami yang belum tentu setahun sekali tak diizinkan?" kata Novel.

Novel menjelaskan, aksi mereka dilindungi oleh UUD 1945, UU Nomor 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan UU Nomor 39/1999 tentang HAM.

"Kalau demo kami dilarang maka menentang kami sebagai warga negara Indonesia dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat. Ini ada apa? Aki ketiga ini komandonya ada ditangan ulama, tidak ada yang lain. Aksi ini kami juluki super damai," ujarnya.

GNPF MUI menggelar demonstrasi dengan tujuan memenjarakan calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok telah ditetapkan polisi sebagai tersangka dugaan kasus penistaan agama, namun tak ditahan karena berbagai alasan.  

Novel menjelaskan, aksi 2 Desember tidak terlaksana jika polisi menahan Ahok. "Kapolri tidak usah pusing-pusing. Ahok ditahan, kita tidak aksi."

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, sebelumnya, melarang demo 2 Desember 2016 yang dilakukan GNPF MUI. Berikut pernyataan lengkap Tito yang disampaikan di Lobi Gedung Utama Mabes Polri, Jalan Trunjoyo, Jakarta.

Ada sejumlah elemen melakukan penyebaran pers rilis. Akan ada kegiatan yang disebut Bela Islam Ketiga. Itu dalam bentuk gelar sajadah, Salat Jumat di Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan serta Bundaran HI. Kami sampaikan di sini bahwa kegiatan tersebut diatur pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak kontitusi dari warga. Namun tidak bersifat absolut.

Ada empat batasan dalam Undang-undang itu yang tidak boleh.

Yang pertama, tidak boleh menggannggu hak asasi orang lain, termasuk memakai jalan, kalau jalan protokol itu tidak boleh dihalangi.

Yang kedua, tidak menganggu ketertiban umum, sangat jelas bahwa itu jalan protokol. Kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu warga yang melewati jalan itu. Ibu-ibu yang melahirkan, mau berangkat ke RSCM bisa tergangu. Yang sakit bisa terganggu, yang mau bekerja juga bisa terganggu. Sopir taksi, angkutan, dan lain-lain bisa terganggu. Disamping itu, juga bisa memacetkan Jakarta, karena di jalan protokol, hari Jumat lagi. Itu menganggu ketertiban publik. Dalam penilaian kami kepolisian, oleh karena itu maka kami akan melarang kegiatan itu.

Melarang, kalau dilaksanakan akan kita bubarkan. Kalau tidak mau dibubarkan kita akan lakukan tindakan, ada ancaman hukuman dari Pasal 221, 212 KUHP sampai 218 KUHP. Yaitu melawan petugas. Kalau melawan satu orang 212 KUHP, melawan lebih dari tiga orang 213 KUHP, melawan sampai ada korban luka dari petugas 214 KUHP ancamannya berat, itu diatas lima tahun, tujuh tahun kalau ada korban luka dari petugas.

Oleh karena itu, Kapolda Metro akan melakukan maklumat pelarangan itu dan kemudian akan diikuti kapolda-kapolda lain yang kantong -kantong massa yang mengirim akan dikeluarkan maklumat dilarang berangkat bergabung dengan kegiatan yang melanggar undang-undang tersebut. Dan kemudian akan dilakukan tindakan

isaku wrote:
Sebagian orang akan menyebut presiden kabur,

btw, protokol: presiden sibuk, g bisa, tulis aja di kotak surat.

isaku wrote:
kalau cuma masalah riziqnya, tuntut aja.

Btw, sekilas pandang FPI lah yang menghalang2i dan mengingatkan calon2 provokator untuk tertib. Apa salah ya?

mbah abu wrote:sik toh..212 ini katanya aksi damai tapi kok ada wacana dari cawabup bekasi (selamat ya buat warga bekasi..bambu akan menjadi tanaman utama di taman kota bekasi wkwkwk) bawa bambu runcing..

GNPF MUI Tetap Salat Jumat di Jalan Saat Demo 2 Desember

Jakarta - Polri melarang adanya aksi salat Jumat di jalan protokol Jakarta pada aksi demo 2 Desember mendatang karena mengganggu ketertiban umum. Meski dilarang, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI memastikan akan tetap menggelar salat Jumat di jalan protokol.

"Ini sudah zaman merdeka. Alhamdulillah persiapan sedang ditingkatkan karena insya Allah massa dua kali lipat dari kemarin," kata perwakilan GNPF MUI yang juga Sekjen Front Pembela Islam (FPI) Novel Bamukmin melalui pesan singkat kepada detikcom, Rabu (23/11/2016).

Baca juga: Din: Salat Jumat 2 Desember Jangan di Jalan, Mengganggu Ketertiban Umum

Novel menegaskan, aksi demo 2 Desember mendatang tetap pada rencana semula, yaitu menggelar salat Jumat di jalan protokol Sudirman-Thamrin. Mereka tetap pada pendirian meski sudah banyak pihak yang mengimbau agar niat itu tidak dilakukan.

"Iya kita tetap salat di jalan. Kita tidak terpengaruh atas penggembosan dari Kapolri (Jenderal Tito Karnavian)," jelasnya.

Baca juga: Gus Mus: Kalau Jadi Salat Jumat di Jalan Raya, ini Bid'ah Besar

Novel mengatakan, dirinya menjamin tidak ada agenda lain dalam aksi tersebut. Dia berjanji, FPI akan meningkatkan keamanan untuk mencegah provokator seperti aksi 4 November lalu.

"Kami dalam aksi super damai. Ini hanya doa dan zikir, istigasah dan merayakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW agar pemerintah mau tegas terhadap penista agama. Aksi kami tidak ada yang menunggangi karena semua terkordinasi dan kita siapkan pengamanan berangkap-rangkap," tutupnya.

Baca juga: Kajian Fikih PBNU: Salat Jumat di Jalanan Tidak Sah

MUI Akan Keluarkan Fatwa Soal Salat Jumat di Jalan Pada Demo 2 Desember

Jakarta - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI akan menggelar salat Jumat di protokol Jakarta saat aksi demo 2 Desember mendatang. Apa sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI)?

"Lagi dibahas fatwanya, ini enggak boleh pernyataan. Fatwa itu harus dibahas dulu," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin kepada wartawan usai mengikuti Rakernas II MUI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (23/11/2016).

"Rujukannya harus jelas, harus pendapat-pendapat ulama. Rujukannya harus kita himpun. Boleh atau tidak. Fatwa itu enggak boleh jadi harapan. Kita enggak boleh minta, itu memang ada prosedurnya. Kita harus tunduk pada prosedur itu," sambung Ma'ruf.

Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid juga berpendapat sama. Soal salat Jumat bersama di jalan protokol yang akan dilakukan GNPF MUI saat aksi demo 2 Desember menurutnya masih dalam pembahasan.

"MUI melalui Komisi Fatwa sedang membahas dan mendalami masalah yang ditanyakan. Insya Allah pada waktunya akan disampaikan kepada masyarakat," ujar Zainut saat dihubungi detikcom lewat telepon.

Dia meminta masyarakat bersabar. MUI dalam waktu dekat akan mengeluarkan fatwa terkait aksi salat Jumat di jalan pada 2 Desember itu.

njlajahweb wrote:memang akan lebih baik jika ada tim pengawas fatwa mui, tim pengawas ini mungkin lebih baik dari tim ahli NKRI yang juga menguasai ilmu hukum.
tim pengawas fatwa akan memfilter fatwa mui sehingga mencapai inti hasil menuju jalan tengah, sebelum fatwa mui dipublikasikan

abu hanan wrote:

isaku wrote:
Sebagian orang akan menyebut presiden kabur,

btw, protokol: presiden sibuk, g bisa, tulis aja di kotak surat.

gpp..sebagian orang yang berpikir seperti itu adalah sebagian kaum yang belum mengetahui prosedur tetap pengamanan presiden..

isaku wrote:
kalau cuma masalah riziqnya, tuntut aja.

Btw, sekilas pandang FPI lah yang menghalang2i dan mengingatkan calon2 provokator untuk tertib. Apa salah ya?

hmmm...kalo sama rizieq kayaknya sayah secara pribadi gak bakalan nuntut..setidaknya apa yang dia ceramah kapan hari tentang ulama buruk itu ada contoh realnya.


FPI uda kasi janji tertib dan janji menertibkan provokator..karena memang begitu kesepakatan dengan kepolisian..

isaku wrote:Mungkin perlu kajian khusus ttg FPI, ini ormas mungkin..... mungkin sih, paling banyak dapat pahala, dari ghibah, dari fitnah, g berhenti2, ngalir terus