demo 4 november 2016 dan hal-hal yang terkait

apakah ini benar

Published on Nov 2, 2016
Ternyata SBY Biang Kerok Demo Ahok 4 November 2016 - Berita Terbaru Hari Ini

2 November 2016 - SBY Sedih Dituding Jadi Biang Demo Ahok 4 November 2016 - Berita Terbaru Hari Ini
Thanks for Subcribes and Share
Please Like and Coment
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal menggelar jumpa pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (2/11/2016) pagi.

Rencananya, jumpa pers tersebut akan berlangsung pada pukul 09.00 WIB.

Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari membenarkan hal ini.

Ia mengatakan, dalam jumpa pers hari ini, SBY akan membahas isu-isu terkini, salah satunya terkait unjuk rasa di Istana Negara pada 4 November mendatang.

Unjuk rasa itu terkait pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga memuat penistaan agama saat menyitir salah satu ayat di kitab suci.
"Iya, akan membahas isu-isu terkini hasil pertemuan dengan Pak Wiranto dan Pak JK (Jusuf Kalla), salah satunya tentang itu (unjuk rasa 4 November)," kata Imelda saat dihubungi, Selasa (1/11/2016).

Sebelumnya, SBY sempat menemui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Selasa siang.

Wiranto mengakui, demonstrasi 4 November menjadi salah satu yang dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden keenam RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Pertemuan berlangsung di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa siang.

Hal yang sama menjadi materi pembahasan dalam pertemuan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan SBY, Selasa malam.

Pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu digelar di rumah dinas Wapres di kawasan Menteng,

kutipan dari http://www.suara.com/news/2016/10/30/170840/demokrat-minta-kapolda-cabut-perintah-tembak-perusuh-4-november

Demokrat Minta Kapolda Cabut Perintah Tembak Perusuh 4 November

Suara.com - Juru bicara Partai Demokrat Andi Nurpati mendesak Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mencabut perintah tembak di tempat bagi pedemo pada Jumat (4/10/2016) yang membuat kerusuhan. Menurut Andi perintah tersebut bisa memicu emosi demonstran.

"Saya sebagai pengurus dan jubir meminta dan mengimbau kepada kapolda yang akan tembak pendemo (perusuh) agar semoga itu dicabut kembali. Karena ini akan meningkatkan emosional mereka menghadapi demo seperti itu," ujar Andi di Kedai Dua Nyonya, Cikini, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2016).

Andi menilai rencana demonstrasi 4 November tidak ada kaitan dengan pilkada Jakarta, melainkan efek dari penyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kemudian ditafsirkan menistakan agama.

http://beritaku.co.id/berita-sangat-disesalkan-demo-melewati-pukul-1800-wib.html

Sangat Disesalkan, Demo Melewati Pukul 18.00 WIB

Diposting: Wiranto pada: Jumat, 04 November 2016 - 22:47:06 WIB | dibaca : 13

[size]
Polisi menyayangkan pendemo yang tetap beraksi sampai malam hari. Padahal menurut Undang-undang, pendemo seharusnya menyelesaikan aksi pada 18.00 WIB. Juru bicara Mabes Polri, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, dalam sebuah wawancara dengan KompasTV, menyatakan bahwa sebagian pengunjuk rasa menyerang aparat keamanan. "Mereka melempari petugas dengan kayu da lainnya sehingga ada petugas yang terluka, " katanya. 

Rafli Amar menyatakan bahwa ketika perwakilan pendemo bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, ada kesepakatan bahwa demonstrasi akan berakhir pukul 18.00 WIB tapi ternyata demo masih berlangsung hingga malam. 

Penyesalan juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Wiranto. Memurutnya, seharusnya demo berakhir pukul 18.00 WIB. "Kami tidak menghendaki adanya konflik. Tapi, beberapa oknum saya kira dari demonstran telah melakukan penyerangan ke aparat keamanan," kata Wiranto ditemui di Gerbang Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat malam (4/11).

Menurut Wiranto, semestinya seluruh peserta unjuk rasa membubarkan diri dengan tertib setelah perwakilannya melakukan pertemuan dengan pemerintah yang diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sekitar pukul 21.00 WIB massa berunjuk rasa di kawasan Istana Negara dan Jalan Medan Merdeka Selatan secara perlahan meninggalkan lokasi tersebut untuk melanjutkan aksinya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Sebagian massa bergerak dengan menumpang kendaraan bak terbuka, sebagian lainnya melanjutkan aksi menggunakan sepeda motor. Pihak Mabes Polri mengonfirmasi massa pengunjuk rasa yang mengarah ke Gedung DPR/MPR RI untuk menginap usai melakukan aksi di Istana Merdeka Kepresidenan Jakarta Pusat.

"Mereka kan dipersilakan untuk menginap di Gedung DPR," kata juru bicara Divisi Humas Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto. Dia mengatakan petugas kepolisian dan TNI tetap berjaga di Gedung DPR/MPR RI guna mengamankan massa.[/size]

Suasana di Pluit mencekam... Tadi ada penjarahan... Lempar2an batu...Merusak mobil yang ditumpangi orang cina... Ngincer orang2 etnis cina....Ada yg lagi di TKP ?

http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/11/05/lalu-lintas-dari-cawang-semanggi-hingga-pluit-kembali-dibuka
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Setelah sempat ditutup karena aksi demontrasi di depan gedung DPR/MPR Jl Gatot Subroto Jakarta, polisi kembali menormalkan arus jalan arteri dan tol dalam kota dari Cawang hingga Pluit.

Mengutip akun Twitter TMC Polda Metro, Sabtu (5/11/2016) pukul 04.26, petugas kembali membuka ruas jalan tersebut, setelah sebelumnya ditutup untuk mengantisipasi kemacetan yang ditimbulkan massa yang berkumpul di depan gedung DPR/MPR.
Jalan tol dalam kota dari Cawang, Semanggi, hingga Pluit terpantau cukup lancar, bahkan lengang. Massa yang sejak semalam berada di lokasi tersebut dilaporkan juga berangsur berkurang, meski ada sebagian yang masih bertahan.
Sebelumnya, ruas jalan tersebut ditutup karena aktivitas massa di depan gedung DPR/MPR menutupi jalan arteri hingga ke dalam jalan tol. Akibatnya terjadi kemacetan yang cukup parah pada tengah malam tadi.
Petugas lantas menutup ruas jalan Cawang, Semanggi hingga Pluit pada pukul 00.40 dan mengarahkan pengguna jalan tol memutar melewati Tanjung Priok.

para perusuh adalah bukan BAGIAN dari islam..sayah memang gak ikutan demo dan juga gak anjurkan demo tetapi sayah dapat katakan bahwa :
1. jika pendemo mematuhi aturan bubar jam 18.00 maka itulah bentuk ketaatan pada ulil amri..dalam hal ini pada wiranto selaku wakil negara/menkopolhukam yang berada di tengah massa..

2. jika pendemo tidak bubar pada jam tersebut itu terdapat kemungkinan para pendemo ada MISI lain dengan menjadi penumpang gelap..dalam hal ini sebaiknya HMI dan AKBAR memberikan konfirmasi atas terlihatnya bendera HMI di massa yang melakukan provokasi..

#aksidemo4nov2016

http://news.liputan6.com/read/2644186/demo-4-november-rusuh-23-provokator-ditangkap-polisi?medium=Headline&campaign=Headline_click_1

Kerusuhan pecah sekitar pukul 19.00 WIB. Massa dengan atribut HMI berada di baris depan dan berupaya merangsek masuk barikade aparat. Polisi terpaksa menembakan gas air mata guna memukul mundur demonstran.
---------------------------
http://news.liputan6.com/read/2644182/hmi-membela-diri-soal-kerusuhan-demo-4-november?medium=Headline&campaign=Headline_click_2

"Masa aksi HMI hanya beratribut bendera kecil dengan tiang bambu belah sepanjang 1,2 meter, sehingga tidak mungkin menjebol barikade polisi," dia menambahkan.

Mulyadi juga membantah ada kabar yang menyebut terjadi benturan antara massa HMI dan FPI. "Tidak benar," kata dia.

Massa HMI yang ada di dua titik aksi, yaitu di Jalan Medan Merdeka Barat dan samping Kantor Sekretariat Negara, terlibat kericuhan dengan aparat. Mereka berupaya menerobos barikade polisi. Botol air mineral, batu, serta bambu dilempar ke arah aparat yang memilih diam dan tidak membalas.

Dua kelompok demonstran dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) terlibat kericuhan di tengah aksi di depan Istana Merdeka, tepatnya di depan RRI, dan sebelah kantor Sekretaris Negara arah Harmoni, Jumat 4 November 2016.

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/05/06000061/saat.jk.gantikan.peran.jokowi.yang.tak.bisa.pulang.ke.istana.
---------------------
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Jokowi sudah melakukan kesalahan fatal. "Presiden mengambaikan demo terbesar dalam sejarah Indonesia. Enggak pernah ada demo sebesar itu," kata Fahri saat dihubungi, Jumat (4/11/2016).

Fahri yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa menilai, dengan sikap ini Jokowi bisa kehilangan simpati rakyat. Jokowi yang selama ini mengklaim dekat dengan rakyat, lanjut Fahri, justru mengabaikan suara rakyat yang sudah datang ke istananya.

"Massa datang dari seluruh pelosok negeri masa enggak dianggap? Kayak enggak punya leadership. Kayak enggak punya perasaan sebagai pemimpin," kecam Fahri yang juga ikut aksi di DPR.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang juga ikut aksi demo, menyampaikan hal serupa dengan Fahri. "Apakah Presiden belum melihat dan mendengar keinginan sebagian rakyat, apakah Presiden masih mau menutup mata dalam aksi terbesar dalam sejarah kita?" kata dia.
-----------------------------------------
justru dengan menemani dan ikutan demo itulah si duo ember GAGAL bekerja sebagai wakil rakyat..menumpang aksi massa agar terlihat heroik..dan pulang duluan sebelum jam 18.00..coba misalnya masih ada di lokasi ketika terjaid kerusuhan lalu berlumur darah kaya wiranto yang terkena darah prajurit..wuihhhh..heboh bakalan sejagad nih..woi,nih darah rakyat bla bla dst dst..

dan presiden jokowi yang mendelegasikan pertemuan kepada para menteri itu adalah langkah tepat,,jangan samakan dengan kesediaan presiden menemui pengusaha di sosialisasi tax amnesty..tax amnesty adalah program pemerintah jadi presiden,menkeu,menko adalah tim marketing,,wajib blusukan supaya laku jualan..sedangkan demo itu sekalipun katanya atas nama islam tetapi ada upaya pemaksaan kehendak dengan MENANGKAP ahok malam itu juga..

uda pasti presiden akan melanggar konstitusi dan sejumlah aturan..itu tentu berakibat fatal..pihak seperti fadli zon,fachri hamzah,amien rais,ahmad dhani dan orang yang belum move on dari pilpores 2014 untuk mengadakan sidang istimewa..turunkan jokowi..

logika sayah sederhana,duo ember (fachri hamzah dan fadli zon) ini uda GAGAL sebagai wakil rakyat di parlemen..karena banyak ember (banyak ember dikit kerja) lalu mereka beralih profesi menjadi tukang rombeng (pengepul barang rongsokan)..kalo mereka berdua itu termasuk orang cerdas dan selalu bernalar sehat maka tentu akan mendesak komisi hukum DPR untuk memanggil kapolri guna menegaskan kasus penistaan ini..bukan malah ngember di jalan..

#fahcrihamzah
#fadlizon

untuk presiden jokowi..
tidak menemui demonstran adalah langkah tepat sekalipun anda ingin tetapi tetap tidak terjadi..karena republik ini TIDAK TUNDUK pada hukum PREMAN..
selamat pak..

#jokowi

Orasi Fahri Hamzah dalam 'Aksi Bela Islam II' di depan Istana Negara:
"Jatuhkan presiden itu ada dua cara, pertama lewat parlemen ruangan dan kedua lewat parlemen jalanan,"

sekilas info tentang fahri hamsah
https://id.wikipedia.org/wiki/Fahri_Hamzah

Fahri Hamzah
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
[th]Fahri Hamzah[/th][th]Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bidang Kesejahteraan Rakyat[/th][th]Presiden[/th][th]Ketua DPR[/th][th]Didahului oleh[/th][th]Informasi pribadi[/th][th]Lahir[/th][th]Partai politik[/th][th]Alma mater[/th][th]Agama[/th]

Petahana

Mulai menjabat 2 Oktober 2014

Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo

Setya Novanto Ade Komarudin

Sohibul Iman

10 Oktober 1971 (umur 45) Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Partai Keadilan Sejahtera(sampai April 2016)

Universitas Indonesia

Islam

H. Fahri Hamzah, S.E. (lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 Oktober 1971; umur 45 tahun) adalah seorang politikus Indonesia dari Nusa Tenggara Barat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sejak tahun 2014.

Daftar isi

• 1 Kehidupan awal
  
• 2 Politik
  
  
  
  • 2.1 MPR
    
  • 2.2 DPR
    
  
  
  
• 3 Kontroversi
  
  
  
  • 3.1 Dana nonbudjeter DKP
    
  • 3.2 Pembubaran KPK
    
  
  
  
• 4 Kehidupan pribadi
  
• 5 Referensi
  
• 6 Pranala luar
  

Kehidupan awal

Fahri tercatat pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram pada tahun 1990 hingga 1992. Dia tidak melanjutkan kuliahnya di Unram dan memilih masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1992.^[1]
Di UI-lah kegiatan aktivisnya berkembang. Ia menjadi ketua umum Forum Studi Islam di fakultasnya, dan juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa universitas periode 1996-97.^[1]
Seiring bergulirnya Reformasi pada 1998, Fahri yang aktif di organisasi-organisasi mahasiswa Islam di Jakarta turut membidani kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang, dan menjabat sebagai Ketua I pada periode 1998-1999.^[2] Ia ikut serta mengorganisir gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru bersama KAMMI. Bahkan, setelah jatuhnya Soeharto, ia bersama gerakannya tetap mendukung presiden baru B.J. Habibie, meskipun sebagian besar mahasiswa saat itu mulai menentang Habibie yang dianggap tidak berbeda dengan pendahulunya.^[3]

Politik

MPR

Ia terpilih menjadi staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2002 dan ikut dalam diskusi-diskusi terkait amendemen UUD 1945.^[4]

DPR

Fahri terpilih ke DPR pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2004 lewat daerah pemilihan NTB, tanah kelahirannya. Ia terpilih ke komisi III yang membidangi hukum dan menjadi wakil ketua, dan terus di sana sampai terpilih kembali dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2009. Pada 15 November 2011, ia dipindahkan ke komisi IV yang membidangi antara lain BUMN dan perdagangan, sekaligus ke Badan Kehormatan DPR menggantikan Ansory Siregar.^[5] Posisinya sebagai wakil ketua di komisi tersebut digantikan oleh Nasir Djamil, rekannya di fraksi PKS.^[6]
Pada Mei 2013, Fahri dan Nasir (yang sebelumnya dipindahkan ke komisi VIII), dikembalikan ke komisi III.^[7]

Kontroversi

Fahri dan Abraham Samad, ketua KPK periode 2011-2015

Dana nonbudjeter DKP

Pada bulan Juni 2007, setelah menjabat sebagai anggota DPR, Fahri mengaku menerima dana nonbudjeter di Departemen Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 150 juta dari Rokhmin Dahuri yang menjabat sebagai menteri kelautan saat itu.^[8] Pada berita acara pemeriksaan, Fahri mendapat Rp 200 juta. Fahri mengaku mendapat dana tersebut pada periode 2002-2004 sebagai pembuat makalah pidato Rokhmin sebelum dirinya menjabat di DPR.^[4] Sebulan kemudian, Badan Kehormatan DPR memutuskan Fahri bersalah menerima dana nonbudjeter itu. Ia dilarang menjabat pimpinan alat kelengkapan dewan sampai 2009.^[4] Sanksi dari BK DPR sempat menuai protes keras dari fraksi PKS yang saat itu dipimpin Mahfudz Siddiq. Mahfudz menyatakan bahwa wakil ketua BK, Gayus Lumbuun, berusaha menggiring Rokhmin untuk Fahri bersalah dalam kasus dana nonbudjeter tersebut.^[9] Tetapi, setelah pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Fahri dinyatakan bersih.

Pembubaran KPK

Pada 3 Oktober 2011, Fahri mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sebuah rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi dengan Polri, Kejaksaan Agung dan KPK sendiri.^[10] Ia beralasan KPK gagal menjawab waktu delapan tahun untuk menangani korupsi sistemik dan mengklaim DPR sudah memberikan dukungan luar biasa untuk pemberantasan korupsi.^[11] Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut usulan tersebut sebagai sebuah blunder,^[12] sementara yang lainnya menyebut wacana tersebut tidak akan direspon publik.^[13] Meskipun begitu, elit PKS mendukung pendapat Fahri ini dan fraksi PKS di DPR menolak memberikan sanksi, menyatakan opini tersebut sebagai bagian dari "kebebasan berekspresi.^[14][15]

Kehidupan pribadi

Fahri telah menikah dan dikaruniai tiga orang anak.^[1]

Referensi

Presiden Jokowi menunda kunjungan kenegaraan ke Australia gara2 kerusuhan kemarin.
Presiden menelpon PM Australia Malcolm Turnbull menyampaikan ttg penundaan kunjungannya.

PM Turnbull: "President Widodo thanked me for Australia's understanding and noted his desire to conduct the visit as soon as mutually convenient dates can be identified.... we both expressed disappointment that the visit would not go ahead, particularly given the strength of the bilateral relationship"

-----------------------

Udah ada perwakilan dari pemerintah yg sama saja merupakan representatif presiden sehingga presiden bisa mengurusi pekerjaan2 lainnya... masih aja nuntutnya ketemu presiden langsung.

Aspirasi pendemo sudah didengarkan, dan sudah ada konferensi pers bhw proses hukum ahok akan berlangsung TEGAS dan cepat, masih juga rusuh.. akibatnya menghambat roda perekonomian, menghambat jadwal pekerjaan presiden juga yg mestinya melakukan kunjungan kenegaraan berkaitan dgn hubungan kerjasama bilateral dgn Australia ttg pertukaran info intelejen.

DILEMA:
1. jika secara objektif tidak ada unsur pidana, tapi maksa men-tersangka-kan ahok demi memenuhi tuntutan massa yg mana diduga diantara mereka kemungkinan ada yg ditunggangi aktor2 politik (entah aktor lapangan atau aktor dibalik layar atau keduanya) dlm pelaksanaan agenda aktor2 tsb... maka hal tsb akan menimbulkan preseden serius dan membahayakan iklim penegakan hukum dan marwah penegak hukum

2. jika secara objektif tidak ada unsur pidana, tapi maksa tidak men-tersangka-kan ahok... maka perlu adanya langkah2 strategis yg dilakukan agar massa anti ahok menjadi percaya bhw proses hukum telah berjalan dgn benar2 adil sehingga dgn demikian juga sekaligus merupakan upaya mencegah kemungkinan adanya gelombang massa susulan yg bersifat destruktif kedepannya.. adapun melihat situasi pada kubu anti-ahok yg terkesan persepsi mereka terhadap ahok sudah mendarah daging bhw ahok adalah seorang penista agama walau belum diputuskan melalui Persidangan... sepertinya langkah2 strategis seperti transparansi pun akan sulit diterima mereka.

ryo wrote:DILEMA:
1. jika secara objektif tidak ada unsur pidana, tapi maksa men-tersangka-kan ahok demi memenuhi tuntutan massa yg mana diduga diantara mereka kemungkinan ada yg ditunggangi aktor2 politik (entah aktor lapangan atau aktor dibalik layar atau keduanya) dlm pelaksanaan agenda aktor2 tsb... maka hal tsb akan menimbulkan preseden serius dan membahayakan iklim penegakan hukum dan marwah penegak hukum

2. jika secara objektif tidak ada unsur pidana, tapi maksa tidak men-tersangka-kan ahok... maka perlu adanya langkah2 strategis yg dilakukan agar massa anti ahok menjadi percaya bhw proses hukum telah berjalan dgn benar2 adil sehingga dgn demikian juga sekaligus merupakan upaya mencegah kemungkinan adanya gelombang massa susulan yg bersifat destruktif kedepannya.. adapun melihat situasi pada kubu anti-ahok yg terkesan persepsi mereka terhadap ahok sudah mendarah daging bhw ahok adalah seorang penista agama walau belum diputuskan melalui Persidangan... sepertinya langkah2 strategis seperti transparansi pun akan sulit diterima mereka.

saya setuju dengan dua poin ini



tapi sebetulnya bukan dilema ... tapi hanya masalah "ketegasan" dan "kejujuran" dari pihak polisi itu sendiri untuk bersikap adil seadil2nya sesuai aturan hukum yang berlaku

sudah saya sampaikan di thread ini #3

http://www.laskarislam.com/t10338-dugaan-penistaan-agama-oleh-ahok-ustaz-arifin-ilham-minta-presiden-tegas#198149

abu hanan wrote:para perusuh adalah bukan BAGIAN dari islam..sayah memang gak ikutan demo dan juga gak anjurkan demo tetapi sayah dapat katakan bahwa :
1. jika pendemo mematuhi aturan bubar jam 18.00 maka itulah bentuk ketaatan pada ulil amri..dalam hal ini pada wiranto selaku wakil negara/menkopolhukam yang berada di tengah massa..

2. jika pendemo tidak bubar pada jam tersebut itu terdapat kemungkinan para pendemo ada MISI lain dengan menjadi penumpang gelap..dalam hal ini sebaiknya HMI dan AKBAR memberikan konfirmasi atas terlihatnya bendera HMI di massa yang melakukan provokasi..

#aksidemo4nov2016

coba mbah abu baca link ini

http://poskotanews.com/2016/11/04/antre-foto-bareng-polwan-pendemo-senyum-ya-bu/
http://mv.beritacenter.com/news-144106-kami-cinta-damai-sejumlah-demonstran-foto-selfie-dengan-polwan.html

dan banyak lagi berita2 yang menunjukkan bagaimana massa yang datang MEMANG BUKAN MASSA YANG ANARKIS >>> foto2 bareng polisi, polisi dan tni kasih fasilitas dan bantuan untuk massa sholat dsb, massa ngobrol dengan polisi (ada yang nanya jalan karena nyasar, ada yang nanya tempat makan dsb)

yang seperti ini loh maksud saya .. bahwa demo buat orang Indonesia itu sama dengan piknik >>> sama sekali tidak ada pikiran untuk melakukan "kerusuhan" dan "anarkisme" >>> karena sifat anarkis itu memang bukan tabiat orang Indonesia (apapun agama-nya)

dengan massa begitu besar seperti kemarin ... di Timur Tengah mungkin sudah terjadi kerusuhan habis2an ... tapi tidak di Indonesia. Dan menurut saya benar sekali "strategi/keputusan" presiden untuk tidak mau bicara dengan pendemo

kebijakan presiden adalah keputusan politik tertinggi >>> dalam hal ini presiden "dikhawatirkan" akan sangat terpojok untuk memberikan keputusan yang tidak konstitusional (berdasarkan desakan massa) ... bila sampai presiden ada di istana pada waktu itu

dan dengan memberikan keputusan yang tidak konstitusional .... presiden akan dengan sangat mudah dilengserkan

Alhamdulillah ... strategi ini terbaca oleh pihak pemerintah



------------------------------------------

btw untuk point 2 .... sepertinya saya pernah baca ... HMI sudah konfirmasi bahwa si provokator bukan dari HMI ... tapi dia menyusup dalam massa HMI ... ya saya juga ga tau sih ... karena yang namanya nyari "the real provokator" itu kan sulit ... karena pada waktu itu semua orang (di dalam massa HMI) juga teriak2 .... siapa yang teriak karena terprovokasi atau memang dia yang provokasi ... gimana cara bedainnya ??

hehehehehehe

quote
dengan massa begitu besar seperti kemarin ... di Timur Tengah mungkin sudah terjadi kerusuhan habis2an ... tapi tidak di Indonesia
tanggapan
ya aku percaya itu

Kapolri Tito Karnavian menegaskan pihaknya akan melakukan gelar perkara secara langsung di hadapan media massa.
Kapolri Tito Karnavian: "Ini perintah eksepsional, untuk transparansi kami akan menggelar perkara ini secara terbuka di hadapan media dan disiarkan langsung. Ini perintah dari Presiden Joko Widodo,"

Juru Bicara FPI Munarman: "Presiden mencoba untuk melindungi pelaku kejahatan, dengan melakukannya secara terbuka. Padahal itu sudah dikonstruksi, sehingga ujungnya ini dianggap bukanlah sebagai tindakan pidana,"

----------------------------

Communal reinforcement
Communal reinforcement is the process by which a claim becomes a strong belief through repeated assertion by members of a community. The process is independent of whether the claim has been properly researched or is supported by empirical data significant enough to warrant belief by reasonable people.

"We know that people can maintain an unshakable faith in any proposition, however absurd, when they are sustained by a community of like-minded believers."--Daniel Kahneman

Salah satu metode efektif untuk mencuci otak orang scr communal reinforcement yakni lewat lagu... sebab nyanyian adalah ungkapan jiwa seseorang... dan dengan nyanyian, pesan yg terkandung dlm lirik lagu tsb disimpan di alam bawah sadar yg menyanyikannya selain itu juga mempengaruhi sikap, prilaku dan pengambilan keputusan mereka...

Dengarkan lagu yg disampaikan dlm orasi berikut ini:



Jika Mabes Polri menyatakan menemukan unsur pidana dan menetapkan ahok sbg tersangka, walau mungkin ada beberapa pihak yg tidak puas dgn penanganan kasus ini, namun hampir dapat dipastikan bhw tidak akan muncul gelombang massa yg akan bertindak anarki..

Sebaliknya, jika Mabes Polri tidak menemukan unsur pidana dan tidak menetapkan ahok sbg tersangka, mungkin hampir semua anti-ahok'er tidak puas dgn penanganan kasus ini, dan hampir dapat dipastikan bhw akan muncul gelombang massa yg akan bertindak anarki.. dan bahkan bukan suatu kemustahilan akan bisa berujung pada desakan untuk mendelegitimasi Presiden.

Jika Mabes Polri menyatakan menemukan unsur pidana dan menetapkan ahok sbg tersangka, walau mungkin ada beberapa pihak yg tidak puas dgn penanganan kasus ini, namun hampir dapat dipastikan bhw tidak akan muncul gelombang massa yg akan bertindak anarki..

Sebaliknya, jika Mabes Polri tidak menemukan unsur pidana dan tidak menetapkan ahok sbg tersangka, mungkin hampir semua anti-ahok'er tidak puas dgn penanganan kasus ini, dan hampir dapat dipastikan bhw akan muncul gelombang massa yg akan bertindak anarki.. dan bahkan bukan suatu kemustahilan akan bisa berujung pada desakan untuk mendelegitimasi Presiden.

merah : tenang ... ada Polri dan TNI yang bisa handle urusan beginian ... ya paling2 cuma ditanggapi oleh TNI Polri "Halah ngerepotin aja nih .... nambah2 kerjaan"

berapa kali saya bilang ... Tiongkok aja bisa dikirimin "pesan" lewat aksi di natuna .... ya masa TNI Polri ga bisa kasih "pesan" ke mereka2 yang merah ini

 

mungkin juga ada baiknya kalau seandainya ada demo lagi, mungkin pihak keamanan (seperti polisi, misalnya) perlu diputarkan lagu religi Islam yang lagunya tentang istifar

terus kalau bisa didominasi oleh tentara, karena biasanya walaupun masyarakat agak-agak takut sama polisi, biasanya massa itu lebih takut kalau tentara doreng yang menjaga keamanan. jadi seharusnya yang menjaga keamanan itu (paling tidak) seharusnya didominasi oleh tentara doreng.

bila perlu diciptakan peluru plastik yang berisi serbuk gatal yang ditembakan apabila massa tak terkendali