Bu Mega: Bangka harus berkorban sementara

Blunder Ahok tidak baik untuk semua orang, muslim atau nonmuslim, pendukung atau bukan pendukung Ahok.

Megawati memilih salah satu dari banyak status Ahok sebagai excuse.

Ahok laki2, pejabat, gubernur, orang bangka, keturunan cina, non muslim, suami, bapak.


Pilihannya adalah:
laki2 emang gitu
pejabat emang gitu
gubernur emang gitu
orang bangka emang gitu
cina emang gitu
nonmuslim emang gitu
suami emang gitu
seorang bapak emang gitu.

Dari sekian banyak pilihan status diatas, cukup cerdas Bu Mega memilih Bangka, walau terpaksa orang2 Bangka sedikit mengalah.




ini tret g penting sih

isaku wrote:ini tret g penting sih

justru kalimat ini sangat penting untuk dibaca

wakakakakaka ....



-----------------------------------

tapi kalau tentang bu Mega .. udah deh ... politik is politik

ahok bukan malaikat yang harus dipuja2 setinggi langit ... tapi dia juga bukan manusia yang begitu rendah sekelas dajjal >>> mbok jadi orang itu yang normal ajah ... sehingga "normal" juga cara kita memperlakukan orang lain

btw ... si Mega ngomong apa sih tentang bangka2 an ini ??

--------------------------------------

sebetulnya yang lebih menarik itu tentang fatwa MUI

http://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya?_ga=1.207979546.902133175.1474646368

penasaran juga dengan hasil pilkada nanti ... karena MUI juga sedang mempertaruhkan "harga diri" mereka sebagai majelis ulama di indonesia :

a. Kalau ahok kalah >>> artinya jakarta masih mengakui legitimasi fatwa2 MUI
b. Kalau ahok menang >>> artinya penduduk ibu kota NKRI (negara mayoritas muslim terbesar di dunia) ... secara terang2an mengabaikan fatwa majelis ulama-nya sendiri

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/15/16462071/pbnu.merujuk.ke.fatwa.1999.tentang.pemimpin.non-muslim

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak risau dalam menghadapi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang memanas jelang Pilkada DKI 2017.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya PBNU, Rumadi Ahmad, mengatakan bahwa PBNU sudah pernah mengeluarkan fatwa pada 1999 tentang memilih pemimpin non-Muslim.

"Fatwa kepemimpinan kalau MUI, Muhammadiyah, sudah jelas memilih pemimpin kafir tidak boleh, titik. Namun, NU punya fatwa-nya yang membolehkan, kata ulama pada tahun 1999," kata Rumadi di Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Dalam fatwa itu dijelaskan bahwa boleh memilih pemimpin non-Muslim jika pertama memang tidak ada orang Islam yang mampu memimpin. Kedua, ada calon beragama Islam, tetapi karena dikhawatirkan berkhianat, boleh memilih alternatifnya yang non-Muslim.

"Ketiga, memilih pemimpin non-Muslim selama tokoh itu dianggap tidak jadi ancaman bagi umat Islam, boleh saja," kata Rumadi.

Rumadi menjelaskan bahwa kepemimpinan dan pemilu selalu jadi masalah bagi pemilih beragama Islam sebab ada teks yang mengaturnya. Teks itu pula yang menjadi rujukan atau senjata untuk keuntungan politik.

Menurut Rumadi, konteks di balik teks ini adalah peperangan pada masa lampau.

"Bagi orang NU tidak ada lagi peperangan. Jadi, sekarang masa perdamaian. Kalau perdamaian me-refer ke ayat yang tadi itu (haram memilih pemimpin kafir), ya itu tidak relevan," kata dia.

saya ini bukan cina, tapi jika ada orang yang sudah terbukti banyak memberantas koruptor, saya tidak keberatan kalau dia jadi pemimpin, tidak perduli dia cina atau bukan, tidak perduli dia Muslim atau bukan

orang-orang indonesia yang tidak memilih orang seperti ahok, sama dengan orang yang mempersilahkan banyak koruptor menggerogoti negara indonesia lagi. dengan kata lain rakyat kecil yang merupakan bagian besar diindonesia akan semakin terpuruk dan orang kaya akan semakin jaya.

mungkin banyak koruptor yang tidak terima,
mereka menyerang ahok dari semua sisi,
baik secara didepan layar atau
secara dibelakang layar,
karena mata pencaharian haram mereka telah dilibas ahok

setahuku tidak ada orang yang berani transparan seperti ahok, bahkan pejabat yang pernah ditantang transparan oleh ahok, tidak berani menanggapi

menurutku orang-orang Islam yang merasa tersinggung oleh ahok dan yang menganggap ahok menghina, adalah karena kesalah pahaman

ahok tidak bermaksud menghina tapi mengungkapkan kebenaran

atau mungkin jalan tengahnya begini,
selama ahok bukan Islam, ahok tidak boleh menjadi presiden, tapi boleh menjadi wakil presiden

dee-nee wrote:btw ... si Mega ngomong apa sih tentang bangka2 an ini ??

ya itu ringkasnya..... Ahok itu orang Bangka, orang Bangka emang gitu..... kurang lebih lah, kalau persisnya sih harus dikutip :)

sebetulnya yang lebih menarik itu tentang fatwa MUI

http://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya?_ga=1.207979546.902133175.1474646368

penasaran juga dengan hasil pilkada nanti ... karena MUI juga sedang mempertaruhkan "harga diri" mereka sebagai majelis ulama di indonesia :

a. Kalau ahok kalah >>> artinya jakarta masih mengakui legitimasi fatwa2 MUI
b. Kalau ahok menang >>> artinya penduduk ibu kota NKRI (negara mayoritas muslim terbesar di dunia) ... secara terang2an mengabaikan fatwa majelis ulama-nya sendiri

Menurut saya MUI nya g ada masalah, itu sudah tugasnya, menghilangkan keragu2an umat, justru kalau ambigu malah tidak ada harganya.
Bagi para muballigh atau bahkan muslim secara umum, menyampaikan kebenaran itu wajib, dengan MUI sudah menyampaikan maka kewajiban tersebut sudah terlaksana, katakanlah fardhu kifayah.
Dan bagi setiap muslim, fardhu ain melakukan apa yang dia sadari benar dan diperintahkan.

Ahok menang atau kalah, dua2nya agak kurang baik bagi Islam, jika Ahok kalah, maka ada sentimen bahwa kekalahan tsb karena dia minoritas, jika menang secara umum Islam bisa dianggap kalah.

Tapi itu sudah jalannya, memang harus begitu prosesnya.

Positifnya bukan tidak ada, kalau Ahok kalah, akan menghilangkan kekhawatiran beberapa kalangan muslim umumnya terhadap hal2 yang mereka waswas dan ragu2 jika dipimpin nonmuslim. Jika Ahok menang bisa disebut warga jakarta khususnya muslim cukup percaya diri, percaya pada sistem, dan percaya pada Ahok itu sendiri bahwa tidak ada rasa khawatir berlebih sehingga nonmuslim tidak bisa dipilih.

njlajahweb wrote:atau mungkin jalan tengahnya begini,
selama ahok bukan Islam, ahok tidak boleh menjadi presiden, tapi boleh menjadi wakil presiden

Ahok boleh boleh saja menjadi presiden, itu hak setiap warga negara, g ada masalah.

Perintah AlQuran kalau disederhanakan cuma 2, amar ma'ruf (menyuruh kepada kebaikan) dan nahi mungkar (mencegah kemaksiatan).
Siapapun yang jadi presidennya, muslim atau bukan, katika ada potensi kemaksiatan maka muslim akan mencegahnya, dan setiap potensi kebaikan akan didukung dan diseru. Sesederhana itu.

Hanya dalam proses memilih pemimpin, (ini dalam proses ya bukan setelah terpilih, kalau sudah terpilih ya sudah), muslim punya acuan, ada kriteria, salah satunya pilih pemimpin yang tidak menjauhkan dari ayat2 Allah, lebih explisit lagi bahkan larangan memilih pemimpin nonmuslim untuk meminimalisir kemungkinan terjadi hal2 itu tadi

isaku wrote:

dee-nee wrote:btw ... si Mega ngomong apa sih tentang bangka2 an ini ??

ya itu ringkasnya..... Ahok itu orang Bangka, orang Bangka emang gitu..... kurang lebih lah, kalau persisnya sih harus dikutip :)

hihihihihi ... setelah dari blitar ... Ahok itu sebetulnya sedang di "jawanisasi" oleh megawati

artinya ... diajarkan gimana caranya "main cantik"

 

mau tau ga maksudnya main cantik dalam falsafah jawa ??

Ojo gumunan, ojo kagetan lan ojo dumeh. Maksudnya, sebagai pemimpin janganlah terlalu terheran-heran (gumun) terhadap sesuatu yang baru (walau sebenarnya amat sangat heran), tidak menunjukkan sikap kaget jika ada hal-hal diluar dugaan dan tidak boleh sombong (dumeh) dan aji mumpung sewaktu menjadi seorang pemimpin.Intinya falsafah ini mengajarkan tentang menjaga sikap dan emosi bagi semua orang terutama seorang pemimpin.

Keno cepet ning aja ndhisiki, keno pinter ning aja ngguroni,keno takon ning aja ngrusuhi. Maksudnya, boleh cepat tapi jangan mendahului (sang pimpinan), boleh pintar tapi jangan menggurui (pimpinan), boleh bertanya tapi jangan menyudutkan pimpinan. Intinya seorang anak buah jangan bertindak yang memalukan pimpinan, walau dia mungkin lebih mampu dari sang pimpinan.

Sugih tanpa bandha, digdaya tanpa aji, nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake secara harafiah dapat diartikan: kaya tanpa harta, memiliki kesaktian tanpa ilmu/benda pusaka, menyerang tanpa bala pasukan, menang tanpa merendahkan.

dsb

diluar apakah yang diatas ini sesuai Islam atau tidak ... strategi2 diatas ini cenderung menang dalam per-politikan Indonesia (bahkan mungkin dunia)  

intinya sih buat saya >>> kalau sudah didepan lawan atau kawan politik (dalam politik loh ya (artinya dalam lingkup kekuasaan)... jadi bukan pada rakyat) ...

strateginya adalah jangan terlalu ditunjukkan "wajah asli mu" >>> tidak usah bohong tapi tidak perlu terus terang .... jangan jahat tapi juga tidak usah terlalu baik .... jangan diam tapi juga tidak usah teriak2 ... dsb ... nyantai aja kaya di hawai

 

----------------------------------------------------------

isaku wrote:

sebetulnya yang lebih menarik itu tentang fatwa MUI

http://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya?_ga=1.207979546.902133175.1474646368

penasaran juga dengan hasil pilkada nanti ... karena MUI juga sedang mempertaruhkan "harga diri" mereka sebagai majelis ulama di indonesia :

a. Kalau ahok kalah >>> artinya jakarta masih mengakui legitimasi fatwa2 MUI
b. Kalau ahok menang >>> artinya penduduk ibu kota NKRI (negara mayoritas muslim terbesar di dunia) ... secara terang2an mengabaikan fatwa majelis ulama-nya sendiri

Menurut saya MUI nya g ada masalah, itu sudah tugasnya, menghilangkan keragu2an umat, justru kalau ambigu malah tidak ada harganya.

Bagi para muballigh atau bahkan muslim secara umum, menyampaikan kebenaran itu wajib, dengan MUI sudah menyampaikan maka kewajiban tersebut sudah terlaksana, katakanlah fardhu kifayah.

Dan bagi setiap muslim, fardhu ain melakukan apa yang dia sadari benar dan diperintahkan.

Ahok menang atau kalah, dua2nya agak kurang baik bagi Islam, jika Ahok kalah, maka ada sentimen bahwa kekalahan tsb karena dia minoritas, jika menang secara umum Islam bisa dianggap kalah.

Tapi itu sudah jalannya, memang harus begitu prosesnya.

Positifnya bukan tidak ada, kalau Ahok kalah, akan menghilangkan kekhawatiran beberapa kalangan muslim umumnya terhadap hal2 yang mereka waswas dan ragu2 jika dipimpin nonmuslim. Jika Ahok menang bisa disebut warga jakarta khususnya muslim cukup percaya diri, percaya pada sistem, dan percaya pada Ahok itu sendiri bahwa tidak ada rasa khawatir berlebih sehingga nonmuslim tidak bisa dipilih.

hmmmm .... menurut saya jawaban anda terlalu naif

merah : tidak bisa disebut Islam dong ah ... wong NU saja menolak fatwa MUI kok ... plus pemilih Ahok juga mayoritas islam

>>> jadi bukan secara umum Islam bisa dianggap kalah ... tapi ya disimple kan saja ... secara umum (BERKALI2) MUI atau partai Islam kalah

kenapa saya sebut yang underline ?? >>> coba anda baca uraian saya #8

http://www.laskarislam.com/t10283-mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya#197257

jadi ... katakanlah MUI melakukan semua ini demi yang biru (yang sejuta persen saya setuju) ... tapi menjadi tidak bijaksana ... bila suatu ayat yang masih multi-tafsir ... terlalu buru2 ditafsirkan menurut versi mereka (apalagi pakai fatwa) ... DALAM KONDISI SEDANG PILKADA

unsur kepentingan politiknya terlalu kuat ... yg membuat kalimat biru ini cuma didengar bla bla bla (ga ada artinya)

makanya saya sebut sebelumnya >>> kalau mau bahas Al Maidah 51 .... tunggu setelah selesai pilkada ... ayat ini jangan dibahas dulu SAMPAI PILKADA SELESAI >>> sehingga tujuan yang biru menjadi lebih "relevan"

kalau pakai dalil yang biru ... atau si Denny JA bawa2 hak asasi manusia lah ... demokrasi lah >>> semua alasan itu menjadi basi ... ketika diucapkan pada saat pilkada ... ketika suhu politik sedang panas

mohon maaf untuk kalimat yang ungu >>> semua itu akan dengan mudah dijawab oleh mereka yang pro Ahok dengan kalimat "anda saja yang parno karena sentimen agama ... berujung pada curiga, takut dan ragu pada sesuatu yang tidak ada esensinya, dasar-nya, bahkan bukti-nya (terkait Ahok) .... bukan soal percaya diri dsb ... tapi karena mayoritas rakyat jakarta memang baik2 saja dan tidak ada masalah dengan kepeminpinan Ahok"

percaya sama saya ... mereka semua akan bicara yang underline ini

--------------------------------------------------------

njlajahweb wrote:atau mungkin jalan tengahnya begini,
selama ahok bukan Islam, ahok tidak boleh menjadi presiden, tapi boleh menjadi wakil presiden

yang seperti itu justru melanggar demokrasi dan 4 pilar

udah lah ... ga usah dicari2 jalan tengah ... semua ini cuma dinamika politik .... biarkan saja demokrasi berjalan

itu kalau dilihat dari sudut pandang ulama yang berdasarkan kisah kekalifahan umar bin kotob

njlajahweb wrote:itu kalau dilihat dari sudut pandang ulama yang berdasarkan kisah kekalifahan umar bin kotob

coba dibawa kesini kisahnya

sebentar ya Cayang...
aku lupa tak taruh dimana infonya

ini Cayangku...
(oya makasih mau dengerin aku yang miskin ilmu ini)

kutipan dari http://santriclumut.blogspot.sg/2014/11/hukum-mengangkat-pemimpin-non-muslim-dalam-islam.html

Apabila kita bersedia merujuk pada data sejarah yang otentik, maka diketahui bahwa pengangkatan non muslim sebagai pemimpin ataupun petinggi di bawah khalifah pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khatab dan khalifah-khalifah selanjutnya. Di masa itu Khalifah umar memasukkan orang-oorang non muslim dalam jajaran pemerintahannya. Begitu pula dengan khalifah di masa pemerintahan bani Abbas juga mempercayakan jabatan-jabatan kenegaraan kepada orang yahudi dan nasrani.
Dari kenyataan sejarah ini kemudian muncullah pendapat dari para ulama, misalnya mufti mesir, D. Ali Jumah, yang membolehkan untuk mengangkat pemimpin non muslim selama statusnya itu berada di bawah pemimpin tertinggi atau presiden.

njlajahweb wrote:ini Cayangku...

kutipan dari http://santriclumut.blogspot.sg/2014/11/hukum-mengangkat-pemimpin-non-muslim-dalam-islam.html

Apabila kita bersedia merujuk pada data sejarah yang otentik, maka diketahui bahwa pengangkatan non muslim sebagai pemimpin ataupun petinggi di bawah khalifah pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khatab dan khalifah-khalifah selanjutnya. Di masa itu Khalifah umar memasukkan orang-orang non muslim dalam jajaran pemerintahannya. Begitu pula dengan khalifah di masa pemerintahan bani Abbas juga mempercayakan jabatan-jabatan kenegaraan kepada orang yahudi dan nasrani.

Dari kenyataan sejarah ini kemudian muncullah pendapat dari para ulama, misalnya mufti mesir, D. Ali Jumah, yang membolehkan untuk mengangkat pemimpin non muslim selama statusnya itu berada di bawah pemimpin tertinggi atau presiden.

yang underline merah : darimana ya mufti mesir ini bisa berpendapat underline berdasarkan kisah diatas ?? >>> dalam kisah ga ada tuh tulisan "selama statusnya berada dibawah pemimpin tertinggi atau presiden"

linknya sudah dibaca sampai selesai?

njlajahweb wrote:linknya sudah dibaca sampai selesai?

sudah ... dan tetap tidak ada bukti dalam kisah tersebut tertulis "selama statusnya berada dibawah pemimpin tertinggi atau presiden"


semua uraian itu kan pendapat ulama ... tapi nyatanya yang merah

kalimat anda yang ini

Apabila kita bersedia merujuk pada data sejarah yang otentik, maka diketahui bahwa pengangkatan non muslim sebagai pemimpin ataupun petinggi di bawah khalifah pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khatab dan khalifah-khalifah selanjutnya. Di masa itu Khalifah umar memasukkan orang-orang non muslim dalam jajaran pemerintahannya. Begitu pula dengan khalifah di masa pemerintahan bani Abbas juga mempercayakan jabatan-jabatan kenegaraan kepada orang yahudi dan nasrani.

ini logika yang sama dengan Jokowi mengangkat Kapolri, Mentri, dsb yang non-muslim >>> ya logis lah kapolri, mentri dsb ini di bawah Jokowi ... wong Jokowi-nya sendiri presiden

pertanyaan saya ... ada ga kisah atau aturan tertulis dalam Kekhalifah Umar bin Khatab ... yang menyatakan "boleh memilih non muslim selama statusnya berada dibawah pemimpin tertinggi atau presiden"

dalm kasus Umar bin kotob kan tetap Umar bin kotob yang paling tinggi jabatanya faktanya, jadi secara tidak langsung demikian aturanya

mungkin untuk mengantisipasi hal-hal takterduga yang nantinya bisa merugikan umat Islam

saya kira ini justru lebih baik untuk meredam suasana tegang di Indonesia ini

tidak baik kalau menjadikan es langsung mencair

njlajahweb wrote:dalm kasus Umar bin kotob kan tetap Umar bin kotob yang paling tinggi jabatanya

padahal yang dibahas adalah tentang bagaimana memilih "yang paling tinggi jabatannya"

jadi ... kisah Khalifah Umar bin Khatab tersebut menjadi tidak relevan dengan yang merah ..... karena dalam kasus Khalifah Umar ... siapa "yang paling tinggi jabatannya" sudah diketahui/ditentukan orangnya ....

kisah itu adalah kisah tentang penunjukkan orang2 dibawah presiden ... bukan kisah tentang pemilihan pemimpin tertinggi atau presiden

-----------------------------------

njlajahweb wrote:mungkin untuk mengantisipasi hal-hal takterduga yang nantinya bisa merugikan umat Islam

saya kira ini justru lebih baik untuk meredam suasana tegang di Indonesia ini

tidak baik kalau menjadikan es langsung mencair

mungkin kan ya ?? jadi tidak pasti ... artinya tidak bisa ditegaskan dalam sebuah aturan atau hukum

ya terserah anda
tapi pada intinya

jalan tengah itu adalah
untuk mengantisipasi hal-hal takterduga yang nantinya bisa ada kemungkinan merugikan umat Islam

dan selain itu

untuk meredam suasana memanas di Indonesia ini

njlajahweb wrote:ya terserah anda
tapi pada intinya

jalan tengah itu adalah
untuk mengantisipasi hal-hal takterduga yang nantinya bisa ada kemungkinan merugikan umat Islam

dan selain itu

untuk meredam suasana memanas di Indonesia in i

saya ulang ya ...

yang seperti itu justru melanggar demokrasi dan 4 pilar

udah lah ... ga usah dicari2 jalan tengah ... semua ini cuma dinamika politik .... biarkan saja demokrasi berjalan

mencari jalan tengah bla bla bla ... BILA ditetapkan dalam undang2 yang JUSTRU melanggar undang2 dasarnya >>> akan membuat perundang2an malah kacau kemana2

jadi sudah biarkan saja ... ga usah ribet dengan jalan tengah ... biarkan system itu berjalan (lihat yang underline)

yang harus dilakukan cuma satu ... menjaga supaya keadaan tetap kondusif >>> dan yang beginian sudah jadi makanan-nya polisi

santai ajah

kalau dengan jalan anda
mungkin lebih baik
tidak menjadikan ahok langsung jadi presiden
tapi harus menjadi wakil presiden dulu sebelum jadi presiden

njlajahweb wrote:kalau dengan jalan anda
mungkin lebih baik
tidak menjadikan ahok langsung jadi presiden
tapi harus menjadi wakil predien dulu sebelum jadi presiden

ya suka2 ahok-nya lah ... suka2 partai-nya juga ... tinggal dilihat bagaiimana dampak positif negatif-nya
kan ada yang namanya hitung2an politik

artinya ... tidak perlu juga dibuat aturan2 seperti anda sebut sebelumnya (hanya demi "meredam suasana tegang")

meredam suasana itu penting, kalau tidak, bisa perang Islam Kristen atau orang pribumi akan semakin membenci cina bisa perang ras

emosi mereka lagi meluap-luap mereka sedang sangat peka

njlajahweb wrote:meredam suasana itu penting, kalau tidak, bisa perang Islam Kristen atau orang pribumi akan semakin membenci cina

saya ulang

dee-nee wrote:

yang seperti itu justru melanggar demokrasi dan 4 pilar

udah lah ... ga usah dicari2 jalan tengah ... semua ini cuma dinamika politik .... biarkan saja demokrasi berjalan

mencari jalan tengah bla bla bla ... BILA ditetapkan dalam undang2 yang JUSTRU melanggar undang2 dasarnya >>> akan membuat perundang2an malah kacau kemana2

jadi sudah biarkan saja ... ga usah ribet dengan jalan tengah ... biarkan system itu berjalan (lihat yang underline)

yang harus dilakukan cuma satu ... menjaga supaya keadaan tetap kondusif >>> dan yang beginian sudah jadi makanan-nya polisi (plus TNI)

santai ajah

memang anda pikir ... pelanggaran yang terjadi (baca yang biru underline) ... lalu keadaan menjadi lebih baik ??

ada ATURAN yang harus diikuti ... 4 pilar itu dasarnya ... kalau mau bikin aturan seperti yang anda sebutkan ... amandemenkan dulu 4 pilarnya >>> ga bisa asal nyelonong bikin aturan yang melanggar aturan diatasnya

merah : baca yang hijau

jaln tengah itu bukan untukmu Say tapi untuk mereka

njlajahweb wrote:jaln tengah itu bukan untukmu Say tapi untuk mereka

anda baca ga sih penjelasan saya diatas ??