Obrolan Santai Pilkada Jakarta...

Baru kali ini pilkada Jakarta memiliki Suhu yg Hot, panas... penuh intrik2 dan bumbu-bumbu, Utamanya terkait Pak Ahok.

Kita liat, sedikit pendapat dari 2 kubu yg berbeda pendapat:


Pendapat 1.

http://arrahmah.com/read/2012/08/15/22426-said-aqil-siraj-bolehkan-pemimpin-kafir-kh-cholil-ridwan-haram-kaum-muslimin-dipimpin-kafir.html#

JAKARTA (Arrahmah.com) - Menanggapi pernyataan Said Aqil Siraj yang membolehkan kaum Muslimin mengangkat pemimpin seorang Kafir yang kemudian ia kuatkan dengan berbagai argumen, Ketua MUI KH Kholil Ridwan mengatakan dalam sejarahnya Jakarta didirikan oleh Fatahilah, seorang ulama besar yang berhasil menumpas tentara Portugis, dalam hal ini kalangan nasrani atau yahudi.

Dengan demikian, berdirinya kota Jakarta yang dahulu dinamai Jayakarta dan Sunda Kelapa.

"Atas dasar itulah, Jakarta ini sebenarnya warisan atau amanah dari seorang ulama besar yang berhasil mengalahkan kolonial Portugis. Dengan begitu, umat Islam di Jakarta ini wajib mempertahankan agar pemimpin Jakarta ini tidak jatuh ke tangan non muslim," tukasnya, Selasa (14/8) dikutip inilahcom.

Menurutnya, umat Islam di Jakarta jumlahnya mayoritas dibanding umat-umat lainnya. Dengan begitu, jika umat tersebut beriman maka tidak baik untuk memilih seorang non muslim.

Jakarta idealnya dipimpin oleh seorang muslim. Sebab sejatinya seorang muslim ini tidak hanya memimpin di dalam masjid, akan tetapi di luar masjid pun harus jadi pemimpin.

"Bahkan secara pribadi saya katakan bahwa haram hukumnya kalau orang muslim ini memilih pemimpin dari kalangan non muslim, kalau masih ada pilihan dari kaum muslim," tegasnya.

Hal ini sesuai dengan salah satu ayat Qur'an yang menyebutkan, dilarang orang muslim itu memilih orang-orang kafir untuk menjadi pimpinannya. Padahal, saat itu masih ada orang muslim yang siap menjadi pemimpin.

Ia sendiri sebagai orang muslim, menolak untuk dipimpin oleh orang-orang kafir. Sebab haram hukumnya.

Ia juga menyebut, orang muslim belum tentu saleh, sehingga bagaimana dengan orang-orang kafir, tentu sangat dipertanyakan kesalehannya. Padahal Allah SWT mengamanatkan bahwa bumi ini sebaiknya dipimpin oleh hamba-hamba Nya yang saleh.

Sebelumnya, Ketua PB NU, Said Agil Siraj menyatakan bahwa sama sekali tidak ada masalah latar belakang keagamaan seorang pemimpin. Terlebih salah satu kalimatnya disebutkan bahwa keadilan bersama non muslim itu lebih baik daripada ketidak adilan bersama muslim.

Keruan saja pernyataan ini mengundang reaksi keras dari kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hal lain yang mengundang kontroversi adalah, sikap Said Agil yang mengatakan dengan mengutip kaidah Fiqih Ibnu Taimiyah yang dalam kitab Siyasah Syar'iyah menyatakan, kalau orang yang adil meski non muslim yang memimpin, maka orang Islam itu pasti mendapatkan keadilan pula.

Sebaliknya, jika ada pemimpin beragama Islam yang zalim, maka orang Islam sekalipun akan dizalimi. "Tidak banyak kyai atau tokoh yang berani ngomong ini, tapi kalau saya berani. Berdasarkan kaidah tersebut, pasangan Jokowi-Ahok tidak bermasalah di mata NU. Silahkan saja menang, bagi NU tidak ada masalah," tegas Said Agil Siraj di kantor PBNU, pekan lalu. (bilal/arrahmah.com)



Pendapat 2.
http://suarapengusaha.com/2012/08/25/pandangan-saya-sebagai-orang-islam-terhadap-ahok/
Oleh Anita Tahmid

(Alumnus Universitas Al-Azhar Kairo)

KAMIS, kemarin, 19 Juli 2012, KPUD Jakarta mengumumkan hasil Pemilukada tanggal 11 Juli 2012 yang lalu. Hasilnya sebagai berikut:

Jokowi – Ahok 42,6 %

Foke – Nara 34,05 %

Hidayat – Didik 11,7 %

Faisal – Biem 4,9 %

Alex – Nono 4,67 %

Herdardji – Riza 1,97 %

Tampilnya pasangan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama atau Jokowi – Ahok sebagai peraih suara paling tinggi cukup mengejutkan bagi saya, karena survei-survei yang dilakukan sebelum hari pemilihan hanya menempatkan pasangan kotak-kotak itu pada posisi kedua.

Padahal, Calon Wakil Gubernur yang diusung PDI Perjuangan dan Gerinda itu beragama Kristen Protestan. Hasil ini menunjukkan, agama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak terlalu menjadi persoalan bagi warga Jakarta yang mayoritas Muslim. Mereka sama sekali tak menghiraukan fatwa atau pendapat yang mengharamkan memilih Non-Muslim sebagai pemimpin.

Memang sudah seharusnya pemilih Jakarta menunjukkan kelasnya sebagai warga Ibukota yang cerdas, rasional dan tidak emosional, yang menyadari isu agama itu dimunculkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk kepentingan politik sesaat.

Isu agama bukan kali pertama terjadi di dunia perpolitikan di Indonesia. Pemilihan Presiden tahun 1999, 2004 dan 2009 selalu diwarnai isu agama. Tahun 1999 sekelompok ulama dan tokoh Islam mengeluarkan fatwa haramnya perempuan menjadi presiden. Fatwa itu sengaja dimunculkan untuk menghadang Megawati Soekarno Putri, karena ada kekhawatiran terhadap orang-orang di belakang Megawati yang rata-rata abangan dan bahkan Non-Muslim.

Pada Pilpres 2004 isu agama kembali dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Istri Calon Presiden SBY dituduh beragama Kristen karena namanya Kristiani Herrawati. Demikian juga pada Pilpres 2009 istri Calon Wakil Presiden Boediono dituduh beragama Kristen. Akibat tuduhan itu, beberapa kali Bu Herawati mengenakan jilbab untuk menunjukkan di depan publik bahwa tuduhan itu tidak benar.

Ternyata semua isu agama itu tidak terbukti. Kekhawatiran adanya kristenisasi dan pembangunan gereja besar-besaran pada pemerintahan Megawati, ketika Bu Ani Yudhoyono menjadi ibu Negara dan pada saat Bu Herawati Boediono menjadi Ibu Wakil Presiden, semua itu tidak terbukti. Rakyat akhirnya paham bahwa isu agama hanyalah dijadikan mainan politik semata.

Memilih Pemimpin yang Sejati

Menurut saya, memilih pemimpin harus didasarkan kepada kemampuan Calon, bukan apa agama Calon. Sebab, soal agama adalah urusan pribadi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Apakah Calon rajin sembahyang atau tidak, tekun puasa Ramadhan atau tidak, dan selalu membayar zakat atau tidak, itu semua bukan urusan rakyat untuk mengetahuinya.

Yang perlu dipertimbangkan saat memilih pemimpin adalah sejauhmana kemampuan pemimpin untuk menghadirkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu, yang harus dipilih adalah pemimpin yang adil sehingga kepemimpinannya membawa kemaslahatan (kemanfaatan) bagi rakyat yang dipimpinnya.

Dalam Kitab Al-Hisbah karangan Ibnu Taimiyah dinyatakan sebagai berikut:

الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة

Artinya:

“Allah akan menolong Negara yang adil meskipun Negara itu Kafir. Dan Allah tidak akan menolong Negara yang dholim meskipun Negara itu Mukmin (Islam).”

Kita bisa melihat Australia, Jepang, Korea, Negara-negara Eropa dan Amerika yang penduduknya bukan mayoritas Muslim (baca: Kafir), tapi ternyata lebih maju dan sejahtera dibandingkan dengan Negara-negara Islam seperti Mesir, Yaman, Aljazair, Oman, Libya dan Tunis, tidak lain karena Negara-negara Kafir itu menjunjung tinggi keadilan. Maka Allah menolong mereka karena keadilan yang mereka tegakkan.

Seorang tokoh pembaharu asal Mesir, Mohammad Abduh mengatakan “Saya melihat Islam di Barat tapi saya tidak temukan Kaum Muslim di sana. Sebaliknya, saya menemukan Kaum Muslim di Timur tapi saya tidak melihat ada Islam di sana.” Maksudnya, Orang-orang Barat tidak mengenal agama Islam, namun perilakunya mencerminkan ajaran Islam. Mereka menjunjung tinggi keadilan, giat bekerja, disiplin, memudahkan urusan orang lain, menjaga kebersihan dan ketertiban umum serta menghargai waktu.

Nah, inilah pentingnya memilih pemimpin yang diyakini mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Soal apa agama pemimpin tersebut, itu bukan faktor penting Sebab, bisajadi ada pemimpin yang di KTP tertulis agama Islam, tapi perilakunya justru Kafir, tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Keislaman seorang pemimpin bukan dilihat dari peci dan baju koko-nya, melainkan dari perilakunya. Pemimpin yang mengaku Islam sebagai agamanya, tidak berani berbuat korupsi, tidak menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi, dan tidak berbuat dholim kepada rakyatnya.

Sebaliknya, tidak mustahil ada pemimpin yang di KTP tertulis Kristen tapi perilakunya malah sangat Islami. Ia curahkan segala pikiran dan tenaganya untuk kesejahteraan rakyat, sehingga rakyat bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, baik jasmani maupun rohani. Ia kerahkan jiwa dan raganya untuk kemaslahatan (kemanfaatan) rakyat, sehingga rakyat tidak menemui kesulitan untuk memperoleh pangan, sandang dan papan, bahkan untuk melakukan peribadatan kepada Allah SWT. Pemimpin seperti itu sesuai dengan Kaidah Fiqh:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya:

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan (kebaikan) rakyat”.

Kajian Dalil Larangan Memilih Pemimpin Kafir

Memang dalam kitab Suci Al-Quran ada beberapa ayat yang melarang umat Islam untuk memilih pemimpin yang tidak beragama Islam. Di antaranya ayat-ayat yang terjemahannya berikut ini:

o Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpinmu (Al-Maidah : 51)

* Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Kafir sebagai pemimpin-pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang Mukmin / Muslim (An-Nisa : 144)

Menurut saya, ayat-ayat di atas benar adanya. Hanya saja, pertanyaannya adalah orang Kafir seperti apa yang tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin. Di sinilah perlunya melakukan apa yang dalam Logika Hukum disebut Rechtsvervijning (Pengkonkritan atau Penghalusan Hukum) yang merupakan salah satu metode dalam Konstruksi Hukum.

Kita tidak boleh memahami ayat secara apa adanya atau tekstual, tapi harus melakukan kontekstualisasi. Kenapa orang Kafir tidak boleh dijadikan pemimpin? Bagaimana kondisi dan situasi pada saat ayat itu diturunkan? Apakah keadaan sekarang masuk dalam kriteria tidak dibolehkannya mengangkat pemimpin Kafir seperti pada masa Rasulullah SAW. masih hidup dulu?

Saya berpendapat bahwa orang-orang Islam tidak boleh memilih pemimpin Kafir dengan catatan pemimpin tersebut membawa dampak negatif bagi agama dan umat Islam. Selama pemimpin Kafir tersebut diyakini mendatangkan keburukan atau kemudharatan bagi agama dan umat Islam, maka hukum memilihnya tidak boleh. Sebaliknya, bila keyakinan itu tidak ada maka hukumnya boleh.

Lagi pula, untuk ukuran jaman sekarang di era demokrasi, pemimpin tidak bisa tampil secara sewenang-wenang dan sesuka hatinya. Ia tidak bisa menjadi satu-satunya pengambil kebijakan. Setiap kebijakan yang diputuskan harus melalui musyawarah dengan banyak pihak dan dalam pelaksanaannya dikontrol oleh rakyat, baik melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat, media dan LSM. Adanya mekanisme kontrol inilah yang membedakan pemerintahan sekarang dengan jaman dulu.

Pemimpin sekarang tidak akan berani berbuat semena-mena, kecuali ia akan menjadi bulan-bulanan media dan didemonstrasi oleh rakyat. Karena itu, kekhawatiran dengan adanya pemimpin Kafir tidak mempunyai dasar.

Sosok Ahok yang Islami

Ada seorang ulama di Belitung Timur, kampung halaman Ahok, yang mengatakan, “Pada diri Ahok ditemukan sifat-sifat kenabian, yaitu Shidiq (jujur), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (mampu berkomunikasi) dan Fathonah (cerdas).”

Saya sependapat dengan ulama tersebut. Berdasarkan rekam jejak yang dipublikasikan, selama memimpin Belitung Timur, Ahok terkenal sebagai sosok pemimpin yang profesional, jujur, bersih, transparan dan merakyat. Sifat-sifat itu sesuai dengan ajaran Islam.

Ahok tak menjaga jarak antara dirinya dengan rakyat. Ia biasa keliling kampung untuk mengetahui persoalan rakyatnya. Perilaku Ahok itu seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab yang suka keliling kampung. Dengan keliling kampung, Khalifah Umar pernah dikisahkan menemukan suara tangis pada malam hari. Ternyata ada anak-anak kecil yang menangis tiada henti karena tidak makan berhari-hari. Karena merasa bersalah, Khalifah Umar spontan mengambil sendiri makanan yang ada di gudang Negara, memikulnya sendiri dan mengantarkan ke keluarga tadi. Itulah perlunya pemimpin turun ke bawah (turba) sehingga tahu persis keadaan rakyat yang dipimpinnya, dan tidak melulu mengandalkan laporan dari staf-stafnya.

Ahok juga tidak pernah memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Justru yang terjadi, Ahok memotong uang perjalanan dinasnya untuk membantu rakyatnya yang miskin. Perilaku Ahok ini mengingatkan saya kepada cerita Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika putranya datang menghadap ke Istana, lalu Khalifah Umar bertanya, “Untuk urusan apa, Kamu datang, Nak?” Sang putra menjawab, “Untuk urusan pribadi.”

Seketika Khalifah Umar mematikan lampu ruangan. Sang putra bertanya lagi, “Kenapa dimatikan, Ayahanda?”

“Karena lampu ini dibiayai oleh Negara. Tidak boleh menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi.” Subhanallah.

Perilaku Ahok itu jarang ditemukan pada pemimpin-pemimpin saat ini. Tidak sedikit Gubernur dan Bupati/Walikota yang mendekam di penjara karena terlibat kasus korupsi penggunaan APBD. Tapi tidak termasuk Ahok. Ia sadar bahwa APBD adalah uang rakyat yang harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Maka, uang itu haram dimanfaatkan untuk urusan pribadi, seperti untuk memperkaya diri sendiri atau untuk mendanai kampanye pemenangan dalam Pemilukada.

Ketika pemilukada Belitung Timur 2005, ada kekhawatiran bahwa jika terpilih, Ahok akan melakukan kristenisasi atau membangun gereja besar-besaran, ternyata kekhawatiran itu tidak terbukti. Selama memimpin Belitung Timur, Ahok lebih menjunjung tinggi ayat-ayat Konstitusi.

Lagi pula, kalau kelak benar-benar terpilih pada Pemilukada Jakarta putaran kedua tanggal 20 September 2012, sosok Jokowi tidak akan mungkin membiarkan wakilnya, Ahok sibuk memprioritaskan urusan agamanya ketimbang urusan rakyat keseluruhan. Ahok bukan pasangan pertama Jokowi. Sebelumnya, Jokowi sudah pernah berpasangan dengan Wakil yang beragama Kristen. Selama dua periode kepemimpinannya di Solo, Jokowi didampingi Wakil yang juga beragama Kristen. Namanya FX Hadi Rudyatmo. Dan, selama ini tidak pernah terjadi apa-apa. Lalu, apa yang dikhawatirkan dari Ahok? (***)


Bapak2 yg terhormat, bagaimana kalian menyikapi hal tsb?

bukan hanya untuk warga Jakarta..
Thread ini Terbuka untuk warga seluruh dunia (asal bukan warga dunia Ghaib)


Gimana ?

satu kata...tumben musicman nge-post panjang dan berwarnah....



komen seriusnyah?ntar baca2 dulu lah

yehh, kan copasannya emang Panjang tuh!

Saya sih kemaren Golput..gk tau kenapa, mendadak eneg dan mual pingin muntah kalau urusan begituan

baru kemaren penyakit saya ini kambuh

musicman wrote:yehh, kan copasannya emang Panjang tuh!

Saya sih kemaren Golput..gk tau kenapa, mendadak eneg dan mual pingin muntah kalau urusan begituan

baru kemaren penyakit saya ini kambuh

kalow sayah seh,jokowi kan muslim andaikan dia melihat wakilnyah mengobok obok islam tentulah jokowi gak diam kecuali munafik.jadi gak ada masalah...islam tersimpan di laci meja kalow pemeluknyah gak amalkan nilai islam.modal dalil wal dalil aja tapi gak kerja...

ya lah..sesama golput (dari thn 92 smp pilpres-pilgub kemarin) dilarang maju di pilkada..

Pilihannya pasangan jokowi ahok - foke nara ....

Bukan untuk kampanye ... tapi dari dua pasangan itu ... jelas saya pilih jokowi ...

Alasannya ... kedua sosok ini (jokowi - ahok) jauh lebih islami dari pasangan lain ...
Walaupun salah satu dari mereka tidak mengucapkan kalimat syahadat ... tapi akhlak nya sudah cukup Islami menurut saya.

Mohon maaf bila kalimat saya ada yang kurang berkenan ... tetapi untuk saya pribadi dalam memilih pemimpin .... nilai (value) jauh lebih penting daripada simbol (label) ....

Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim .... tapi apakah label Islam yang kita bawa sudah sejalan dengan value Islam itu sendiri ? ... (kira2 begitu gambarannya).

Saya sendiri juga tidak ikut mencoblos ... maklum KTP saya tertulis banten ... alias saya tinggal 15 meter dari perbatasan Jakarta

saya ingin ikut komentar
saya sendiri heran, bagaimana bisa muslim2 sedemikian sempit dan mayoritas mengagungkan labelisasi dan Tongkrongan dibanding esensi?

saya fikir, inilah salah satu PR yg harus dikoreksi kalau Dunia Islam ingin lebih Baik.

Ketika Fakta disajikan secara Baik, sulit untuk bisa membedakan antara Topeng dan muka Asli. Masyarakat lbh suka Sosok Muslim silat lidah (contoh:Ustad seleb bertarif wah) dari pada "muslim" tanda kutip yg Islami.

Bagaimana bisa mayoritas Ulama Islam bisa sedemikian picik?
trus lah bermimpi bisa mengejar negara2 kafir kalau paradigma ini tidak bisa dirubah.

saya heran betul2 dengan pengikut agama Islam ini

armyman wrote:saya ingin ikut komentar
saya sendiri heran, bagaimana bisa muslim2 sedemikian sempit dan mayoritas mengagungkan labelisasi dan Tongkrongan dibanding esensi?

saya fikir, inilah salah satu PR yg harus dikoreksi kalau Dunia Islam ingin lebih Baik.

Ketika Fakta disajikan secara Baik, sulit untuk bisa membedakan antara Topeng dan muka Asli. Masyarakat lbh suka Sosok Muslim silat lidah (contoh:Ustad seleb bertarif wah) dari pada "muslim" tanda kutip yg Islami.

Bagaimana bisa mayoritas Ulama Islam bisa sedemikian picik?
trus lah bermimpi bisa mengejar negara2 kafir kalau paradigma ini tidak bisa dirubah.

saya heran betul2 dengan pengikut agama Islam ini

Hehehehe ... boleh ya nambahin dikit ajah :)

Melihat kalimat anda diatas .... supaya lebih fair dan tidak terlihat memojokkan ...
Anda tentunya setuju bila saya katakan ... pernyataan diatas tidak hanya berlaku bagi golongan (kaum) tertentu saja tapi harus jadi refleksi bagi seluruh umat manusia ....

Setuju kan?

musicman wrote: :
Pendapat 1.
[color=blue]
http://arrahmah.com/read/2012/08/15/22426-said-aqil-siraj-bolehkan-pemimpin-kafir-kh-cholil-ridwan-haram-kaum-muslimin-dipimpin-kafir.html#

JAKARTA (Arrahmah.com) - Menanggapi pernyataan Said Aqil Siraj yang membolehkan kaum Muslimin mengangkat pemimpin seorang Kafir yang kemudian ia kuatkan dengan berbagai argumen, Ketua MUI KH Kholil Ridwan mengatakan dalam sejarahnya Jakarta didirikan oleh Fatahilah, seorang ulama besar yang berhasil menumpas tentara Portugis, dalam hal ini kalangan nasrani atau yahudi.

menyesatkan

SEGOROWEDI wrote:

musicman wrote: :
Pendapat 1.
[color=blue]
http://arrahmah.com/read/2012/08/15/22426-said-aqil-siraj-bolehkan-pemimpin-kafir-kh-cholil-ridwan-haram-kaum-muslimin-dipimpin-kafir.html#

JAKARTA (Arrahmah.com) - Menanggapi pernyataan Said Aqil Siraj yang membolehkan kaum Muslimin mengangkat pemimpin seorang Kafir yang kemudian ia kuatkan dengan berbagai argumen, Ketua MUI KH Kholil Ridwan mengatakan dalam sejarahnya Jakarta didirikan oleh Fatahilah, seorang ulama besar yang berhasil menumpas tentara Portugis, dalam hal ini kalangan nasrani atau yahudi.

menyesatkan

masih belum terima dengan fakta sejarah nih om wedi?

3G..oh 3G..seandainya saja engkau tidak ada dalam buku sejarah...

emang gak ada kok GGG di sejarah indonesia

dee-nee wrote:

armyman wrote:saya ingin ikut komentar
saya sendiri heran, bagaimana bisa muslim2 sedemikian sempit dan mayoritas mengagungkan labelisasi dan Tongkrongan dibanding esensi?

saya fikir, inilah salah satu PR yg harus dikoreksi kalau Dunia Islam ingin lebih Baik.

Ketika Fakta disajikan secara Baik, sulit untuk bisa membedakan antara Topeng dan muka Asli. Masyarakat lbh suka Sosok Muslim silat lidah (contoh:Ustad seleb bertarif wah) dari pada "muslim" tanda kutip yg Islami.

Bagaimana bisa mayoritas Ulama Islam bisa sedemikian picik?
trus lah bermimpi bisa mengejar negara2 kafir kalau paradigma ini tidak bisa dirubah.

saya heran betul2 dengan pengikut agama Islam ini

Hehehehe ... boleh ya nambahin dikit ajah :)

Melihat kalimat anda diatas .... supaya lebih fair dan tidak terlihat memojokkan ...
Anda tentunya setuju bila saya katakan ... pernyataan diatas tidak hanya berlaku bagi golongan (kaum) tertentu saja tapi harus jadi refleksi bagi seluruh umat manusia ....

Setuju kan?

Kl saya melihat KOmentar armyman bukan dalam Posisi memojokan, tapi memang fakta beraksi demikian dan fakta adalah sebuah tulisan "pena" yg tidak bisa kita ubah-ubah semau kita.

Pola Pikir dan Stigma Umat tidak akan menjadi benar seandainya pun apa yg armyman katakan juga berlaku untuk semua Umat manusia, hanya saja kebetulan yg menyampaikan adalah seorang non muslim, serta merta tentu tidak membuat perkataan beliau menjadi pasti salah dalam melihat kondisi dan keadaan Umat Islam.

Kondisi Kejiwaan Foke terlihat rapuh dan lemah strategi. Apakah ini karena memiliki Beban dan Tantangan yg super maha berat terkait Pilpres selanjutnya??
...dimana Kemenangan Jokowi nanti sebagai tanda Turun Tahtanya SBY sebgai Corong partai Demokrat beserta konco2nya, dan terjadi WIND OF CHANGE dimana PDIP dan konco2nya naik Tahta?

Kesian FOKE...

dee-nee wrote:

armyman wrote:saya ingin ikut komentar
saya sendiri heran, bagaimana bisa muslim2 sedemikian sempit dan mayoritas mengagungkan labelisasi dan Tongkrongan dibanding esensi?

saya fikir, inilah salah satu PR yg harus dikoreksi kalau Dunia Islam ingin lebih Baik.

Ketika Fakta disajikan secara Baik, sulit untuk bisa membedakan antara Topeng dan muka Asli. Masyarakat lbh suka Sosok Muslim silat lidah (contoh:Ustad seleb bertarif wah) dari pada "muslim" tanda kutip yg Islami.

Bagaimana bisa mayoritas Ulama Islam bisa sedemikian picik?
trus lah bermimpi bisa mengejar negara2 kafir kalau paradigma ini tidak bisa dirubah.

saya heran betul2 dengan pengikut agama Islam ini

Hehehehe ... boleh ya nambahin dikit ajah :)

Melihat kalimat anda diatas .... supaya lebih fair dan tidak terlihat memojokkan ...
Anda tentunya setuju bila saya katakan ... pernyataan diatas tidak hanya berlaku bagi golongan (kaum) tertentu saja tapi harus jadi refleksi bagi seluruh umat manusia ....

Setuju kan?

atas komen @manusia serdadu mah sayah makmum sama om MM...ehmmm...cuman tebar pesona aja di lapak ini...

hehehe swory om.....sayah gak pengen kalah sama jokowi yg tebar pesona melulu,sayah kan juga punya hak cari ganti yg dulu di sebelah...

wah, yah bener banget!
INgin selamat cuman satu kok resepnya..Pesona!


Kak Rhoma Mode On

‘Ku memanggilmu melalui lagu
Nada cinta merayu..Oh wahai pesonaaaaaaa...."




ehemmmmmm...
Terimaaah Kaziiiihhh semuahnyaaahhhhhhh...

Kak Rhoma Mode Off

musicman wrote:

dee-nee wrote:

armyman wrote:saya ingin ikut komentar
saya sendiri heran, bagaimana bisa muslim2 sedemikian sempit dan mayoritas mengagungkan labelisasi dan Tongkrongan dibanding esensi?

saya fikir, inilah salah satu PR yg harus dikoreksi kalau Dunia Islam ingin lebih Baik.

Ketika Fakta disajikan secara Baik, sulit untuk bisa membedakan antara Topeng dan muka Asli. Masyarakat lbh suka Sosok Muslim silat lidah (contoh:Ustad seleb bertarif wah) dari pada "muslim" tanda kutip yg Islami.

Bagaimana bisa mayoritas Ulama Islam bisa sedemikian picik?
trus lah bermimpi bisa mengejar negara2 kafir kalau paradigma ini tidak bisa dirubah.

saya heran betul2 dengan pengikut agama Islam ini

Hehehehe ... boleh ya nambahin dikit ajah :)

Melihat kalimat anda diatas .... supaya lebih fair dan tidak terlihat memojokkan ...
Anda tentunya setuju bila saya katakan ... pernyataan diatas tidak hanya berlaku bagi golongan (kaum) tertentu saja tapi harus jadi refleksi bagi seluruh umat manusia ....

Setuju kan?

Kl saya melihat KOmentar armyman bukan dalam Posisi memojokan, tapi memang fakta beraksi demikian dan fakta adalah sebuah tulisan "pena" yg tidak bisa kita ubah-ubah semau kita.

Pola Pikir dan Stigma Umat tidak akan menjadi benar seandainya pun apa yg armyman katakan juga berlaku untuk semua Umat manusia, hanya saja kebetulan yg menyampaikan adalah seorang non muslim, serta merta tentu tidak membuat perkataan beliau menjadi pasti salah dalam melihat kondisi dan keadaan Umat Islam.

Kondisi Kejiwaan Foke terlihat rapuh dan lemah strategi. Apakah ini karena memiliki Beban dan Tantangan yg super maha berat terkait Pilpres selanjutnya??
...dimana Kemenangan Jokowi nanti sebagai tanda Turun Tahtanya SBY sebgai Corong partai Demokrat beserta konco2nya, dan terjadi WIND OF CHANGE dimana PDIP dan konco2nya naik Tahta?

Kesian FOKE...

Maaf kalau ada yang tida berkenan

Maksud saya adalah (mungkin saya salah) ... karena saya lihat ini adalah forum obrolan santai ... saya hanya bermaksud untuk menetralkan suasana saja agar tidak terjadi debat kusir (salah menyalahkan) antar member.

Kalimat ArmyMan memang benar, ada faktanya, dan saya tidak tutup mata tentang itu ... cuma saya pikir banyak member yang nantinya akan menggunakan kalimat itu hanya untuk bahan debat kusir saja ...

Mungkin bagi muslim yang tidak suka akan melihat pernyataan ArmyMan sebagai hujatan atau kebencian
Mungkin bagi non-muslim yang suka akan menggunakan pernyataan tersebut sebagai alat untuk menyerang Islam

Jatuhnya hanya jadi debat kusir masalah agama ... padahal sedang membahas pilkada.

Oleh karena itu supaya tidak terlihat memojokkan dan fair ... saya netralkan bahwa pernyataan tersebut tidak hanya berlaku bagi satu golongan saja tapi juga berlaku bagi semua orang ....

Bukan artinya saya menganggap kata2 ArmyMan salah ...



Mengenai pilkada :

Kondisi Kejiwaan Foke terlihat rapuh dan lemah strategi. Apakah ini karena memiliki Beban dan Tantangan yg super maha berat terkait Pilpres selanjutnya?? ...dimana Kemenangan Jokowi nanti sebagai tanda Turun Tahtanya SBY sebgai Corong partai Demokrat beserta konco2nya, dan terjadi WIND OF CHANGE dimana PDIP dan konco2nya naik Tahta?


Bagi saya pilkada Foke-Nara vs Jokowi-Ahok ini sama dengan pilkada status quo vs non-status quo

Status quo ini adalah semua partai dalam koalisi partai demokrat sebagai partai berkuasa (pemenang pemilu), termasuk didalamnya adalah partai Islam didukung oleh ormas2 vokal berbasis Islam. Kasus Rhoma Irama adalah salah satu kasus dimana issue ras dan agama dimasukkan dalam ranah politik ...

Walaupun saya tidak ikut mencoblos, tapi saya sangat ingin melihat hasilnya ... karena hasil ini akan menjadi refleksi bagaimana kesadaran (kecerdasan) warga dalam berdemokrasi (dalam hal ini khususnya warga Jakarta)

Apakah warga lebih memilih tokoh atau partai? Karena bila memilih berdasarkan partai ... Jokowi-Ahok pasti kalah
Apakah warga mudah dipengaruhi issue primordial atau tidak? Karena bila warga setuju dengan apa yang dikatakan Rhoma Irama misalnya ... Jokowi-Ahok pasti kalah
Apakah warga mudah dipengaruhi kekuasaan dan otoritas atau tidak? Karena bila warga menurut apa yang dikatakan lurah mereka ... Jokowi-Ahok pasti kalah
Apakah warga peduli akan perubahan atau sudah nyaman dengan kondisi sekarang ini? Karena bila mereka sudah nyaman ... Jokowi-Ahok pasti kalah

Tidak hanya dalam urusan pilpres 2014 ...
Kemenangan Jokowi tidak hanya sebagai tanda turunnya tahta SBY tetapi saya juga percaya foke terbebani oleh masalah di pemda DKI itu sendiri.

Maksudnya ... foke sebagai gubernur mempunyai pekerjaan (sampingan) untuk melindungi kasus2 KKN yang meilbatkan rezim sutiyoso dulu di DKI ... foke adalah wakil sutiyoso ... dengan kemenangan Jokowi akan mempermudah KPK untuk ngintip2 apa yang pernah dilakukan sutiyoso waktu itu (berikut para anggota pemda lainnya, walikota, dsb) ... mungkin juga bisa merembet pada instansi2 pusat lainnya (tapi mungkin ini terlalu jauh kalo merembet ke instansi ... fokus di sutiyoso dan kroni saja dulu)

Itulah beban yang terberat bagi foke (menurut saya) ... pengaruh dan tekanannya banyak ... dan yang namanya politik (apapun sah .. apapun akan dilakukan) ... warga yang benar2 menjadi penentu ...

(Tambahan: Saya sendiri juga tidak terlalu suka dengan dua partai yang mengusung J-A ... dan secara garis besar memang tidak ada partai yang bisa dipercaya ... jadi walaupun saya suka tokohnya ... pengaruh partai pengusung juga pasti besar ke tokoh tersebut .... Bukan tidak mungkin J-A cuma jadi bonekanya partai2 ini untuk melindungi mereka ... namanya juga politik)

Jokowi-Ahok justru dalam posisi lebih santai dan ringan menghadapi pilkada ... mereka lebih berada diatas angin ... dari kampanye nya saja saya lihat J-A lebih luwes daripada F-N





Begitu tanggapan saya tentang pilkada ini

Ane Ga Pernah Ikut Pemilu, karna Semua Omong Kosong menurut Ane,
Tapi sekedar Informasi, aja nih...

Jakarta – KabarNet: Calon wakil gubernur Jakarta, Basuki T. Purnama alias Ahok tak mau mempersoalkan aliran dana bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Kota Solo tahun 2009 kepada kelompok-kelompok agama. Dari data yang beredar diketahui bahwa sekitar 71 persen dana bansos diberikan kepada kelompok non-muslim, sementara sisanya kepada kelompok muslim yang merupakan mayoritas.

Menurut Ahok, aliran dana bansos itu sudah dipolitisir. “Dalam berbangsa dan bernegara tidak ada istilah persentase,” kata Ahok seperti dikutip Rakyat Merdeka, (22/8).

Semua warga, baik muslim dan non-muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama. Negara bukan milik suku, katanya lagi, agama dan ras tertentu. Indonesia adalah kesatuan dari empat pilar yakni Pancasila. UUD 1945, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Lantas, perlu tidak Walikota Solo Joko Widodo yang berpasangan dengan Ahok sebagai calon gubernur membongkar data aliran dana bansos Pemkot Solo untuk kelompok muslim dan non-muslim tahun 2010-2011?

“Saya kira hal seperti itu tidak perlu dipersoalkan, karena walikota atau wakil tidak banyak ikut campur, semua transparan dan sesuai pengajuan dan keperluan tanpa boleh membeda-bedakan agama,” jawab Ahok.

Padahal dana bansos itu dari pajak yang dibayar oleh rakyat, yang bayar pajak juga mayoritas umat islam. Anehnya, saat dibagikan, umat islam justru dapat kurang dari 30 persen.

Tentu saja umat Islam di Solo merasakan alokasi anggaran Bantuan Sosial Pemerintah Kota Solo untuk kelompok agama tidak proporsional. Dalam hal ini, bantuan yang diterima kelompok Muslim tidak berimbang dibandingkan dengan bantuan yang diterima kelompok umat non Muslim.

The.Barnabas wrote:Ane Ga Pernah Ikut Pemilu, karna Semua Omong Kosong menurut Ane,
Tapi sekedar Informasi, aja nih...

Jakarta – KabarNet: Calon wakil gubernur Jakarta, Basuki T. Purnama alias Ahok tak mau mempersoalkan aliran dana bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Kota Solo tahun 2009 kepada kelompok-kelompok agama. Dari data yang beredar diketahui bahwa sekitar 71 persen dana bansos diberikan kepada kelompok non-muslim, sementara sisanya kepada kelompok muslim yang merupakan mayoritas.

Menurut Ahok, aliran dana bansos itu sudah dipolitisir. “Dalam berbangsa dan bernegara tidak ada istilah persentase,” kata Ahok seperti dikutip Rakyat Merdeka, (22/8).

Semua warga, baik muslim dan non-muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama. Negara bukan milik suku, katanya lagi, agama dan ras tertentu. Indonesia adalah kesatuan dari empat pilar yakni Pancasila. UUD 1945, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Lantas, perlu tidak Walikota Solo Joko Widodo yang berpasangan dengan Ahok sebagai calon gubernur membongkar data aliran dana bansos Pemkot Solo untuk kelompok muslim dan non-muslim tahun 2010-2011?

“Saya kira hal seperti itu tidak perlu dipersoalkan, karena walikota atau wakil tidak banyak ikut campur, semua transparan dan sesuai pengajuan dan keperluan tanpa boleh membeda-bedakan agama,” jawab Ahok.

Padahal dana bansos itu dari pajak yang dibayar oleh rakyat, yang bayar pajak juga mayoritas umat islam. Anehnya, saat dibagikan, umat islam justru dapat kurang dari 30 persen.

Tentu saja umat Islam di Solo merasakan alokasi anggaran Bantuan Sosial Pemerintah Kota Solo untuk kelompok agama tidak proporsional. Dalam hal ini, bantuan yang diterima kelompok Muslim tidak berimbang dibandingkan dengan bantuan yang diterima kelompok umat non Muslim.

Aduh ... maaf sekali bung Barnabas ... semoga anda percaya kalimat saya berikut ini bukan untuk kampanye ... (sungguh saya tidak punya kepentingan apapun dengan pilkada ini).... saya hanya mencoba mengkritisi saja disini ...

Sebetulnya dari dulu saya sudah sering gatel untuk membahas issue2 mengatasnamakan agama seperti ini ...
Saya tahu hendaknya kita membela saudara seukhuwah kita. Tapi ada yang perlu kita cermati dari artikel yang anda bawa

Berkaitan dengan uraian anda diatas ... apakah tidak lebih bijaksana bila kita melihat dulu presentase tingkat kesejahteraan hidup rakyat solo secara keseluruhan ... berapa persen yang hidup di kalangan menengah keatas ... berapa persen yang miskin
Setelah didapat berapa persen penduduk solo yang miskin ... lalu kita lihat dari persentase (penduduk miskin) tersebut berapa persen yang Islam ... berapa persen yang non-islam ....

Gambaran saya begini .... kita bicara soal bansos (bantuan sosial) artinya bantuan yang diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan ... (masyarakat miskin)

Dari data yang beredar diketahui bahwa sekitar 71 persen dana bansos diberikan kepada kelompok non-muslim, sementara sisanya kepada kelompok muslim yang merupakan mayoritas.

Artinya 71% diberikan kepada kelompok non-muslim ... sisanya 29% kepada kelompok muslim ....
Lalu bagaimana bila ternyata ada faktanya bahwa masyarakat miskin di solo adalah 71% non-muslim dan 29% muslim ....

Padahal dana bansos itu dari pajak yang dibayar oleh rakyat, yang bayar pajak juga mayoritas umat islam. Anehnya, saat dibagikan, umat islam justru dapat kurang dari 30 persen.

Memang mayoritas penduduknya muslim ... tapi apakah benar (dengan data yang valid) yang mayoritas itu juga perlu diberikan bansos? Bagaimana kalau yang mayoritas itu ternyata sudah tercukupi semua kehidupannya dan tidak perlu lagi bansos

Pandangannya begini ... Seandainya kita adalah sekelompok muslim yang semuanya mempunyai kehidupan mapan lalu melihat kelompok non-muslim yang tidak seberuntung kita di depan mata ... Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan membantu kelompok non-muslim tersebut atau tidak?

Bagaimana kita memahami sila ke-5 Pancasila ... dipandang dari akidah kita?

Sekali lagi ini hanya gambaran saja ...
Saya tidak menolak berita yang bung Barnabas sampaikan diatas, karena bisa juga artikel tersebut ditulis dengan data yang sangat valid (yang jelas menunjukkan ada ketidak adilan dilakukan Jokowi kepada muslim dan non-muslim)
Tetapi bukankah lebih arif bila kita menanyakan semua data terlebih dahulu ... baru memutuskan apa yang disebut dengan adil vs tidak adil ....

Sekian tanggapan saya ... sungguh saya tidak bermaksud menentang siapa2 disini ...
wassalam

@deenee

memang benar...
Tapi Ada hal yg menarik dalam setiap Pemilihan kepala apa saja di Indonesia ini.


Begini..

Dalam berbagai dimensi dan Macamnya, persaingan itu adalah suatu Sunnah, bahkan Untuk menggapai Surga pun perlu ada perasaan bersaing dalam koridor "cemburu" kepada selain diri sendiri. Mudahnya, ada berbagai macam persaingan, salah satunya adalah persaingan Alami yaitu suatu persaingan di alam semesta dimana semua mahluk hidup (dan Mati?) bersaing untuk memperoleh kehidupan dan kesinambungan hidup.

Saya teringat kata2 Charles Darwin yaitu beliau memperkenalkan istilah survival for the fittest alias yg kuat yg selamat atau bahasa sederhananya lagi Jagoan=Juara.

Kalau saya boleh sedikit berubah arah, persaingan ini pernah terjadi dalam kehidupan ekonomi Kapitalis Jaman baheula (baca:primitif), saat sang Juragan, boss, pemilik modal berusaha menang dengan cara apapun termasuk menipu pasar, memanipulasi usaha, bahkan menghisap Pekerja.. dsb.


Terkait Pilkada ini, perlu dilirik lagi mengenai istilah "MICHIAVELLI" dimana dalam area Politik hanya terdapat 2 cara untuk menang yaitu dengan cara2 Positif, bermoral, dan manusiawi atau dengan cara menghalalkan segala cara.

Sayangnya, Foke sepertinya lupa dengan Kondisi masyarakat yg saya harus katakan sudah cukup matang mencicipi asam garam gejolak perpolitikan, utamanya dimulai pada saat gejolak peristiwa mei'98 yg menjatuhkan Presiden Suharto, sampai dengan detik ini, menit ini dan jam ini, juga hari ini.

Peristiwa Kasus SARA Rhoma Irama, Ledekan saat mengunjungi korban kebakaran oleh FOKE, Isyu kebakaran dibasis tempat2 jokowi, sampai tuduhan kepada Jokowi atas politik uang (yang tidak terbukti) meMang suka atau tidak suka malah semakin menegaskan "SEOLAH-OLAH" Jokowi satu2nya yang berusaha menang dengan cara2 Positif dimata Masyarakat.

Tapi juga harus diingat, Arah bisa saja berubah. Political Will seorang Foke, kedekatan beliau dengan mantan2 GUbernur sebelumnya (plus akses2 kekuasaan) tentu saja gk bisa diremehkan begitu saja.

Ah..betul2 seru..gk sabar menunggu hasilnya..

apa PDIP sudah kehabisan kader muslim cerdas untuk mendampingi pak jokowi y?

kita lihat saja sejauh mana jokowi - ahok bisa melangkah?eng...ing..eeengg..

musicman wrote:@deenee

memang benar...
Tapi Ada hal yg menarik dalam setiap Pemilihan kepala apa saja di Indonesia ini.


Begini..

Dalam berbagai dimensi dan Macamnya, persaingan itu adalah suatu Sunnah, bahkan Untuk menggapai Surga pun perlu ada perasaan bersaing dalam koridor "cemburu" kepada selain diri sendiri. Mudahnya, ada berbagai macam persaingan, salah satunya adalah persaingan Alami yaitu suatu persaingan di alam semesta dimana semua mahluk hidup (dan Mati?) bersaing untuk memperoleh kehidupan dan kesinambungan hidup.

Saya teringat kata2 Charles Darwin yaitu beliau memperkenalkan istilah survival for the fittest alias yg kuat yg selamat atau bahasa sederhananya lagi Jagoan=Juara.

Kalau saya boleh sedikit berubah arah, persaingan ini pernah terjadi dalam kehidupan ekonomi Kapitalis Jaman baheula (baca:primitif), saat sang Juragan, boss, pemilik modal berusaha menang dengan cara apapun termasuk menipu pasar, memanipulasi usaha, bahkan menghisap Pekerja.. dsb.


Terkait Pilkada ini, perlu dilirik lagi mengenai istilah "MICHIAVELLI" dimana dalam area Politik hanya terdapat 2 cara untuk menang yaitu dengan cara2 Positif, bermoral, dan manusiawi atau dengan cara menghalalkan segala cara.

Sayangnya, Foke sepertinya lupa dengan Kondisi masyarakat yg saya harus katakan sudah cukup matang mencicipi asam garam gejolak perpolitikan, utamanya dimulai pada saat gejolak peristiwa mei'98 yg menjatuhkan Presiden Suharto, sampai dengan detik ini, menit ini dan jam ini, juga hari ini.

Peristiwa Kasus SARA Rhoma Irama, Ledekan saat mengunjungi korban kebakaran oleh FOKE, Isyu kebakaran dibasis tempat2 jokowi, sampai tuduhan kepada Jokowi atas politik uang (yang tidak terbukti) meMang suka atau tidak suka malah semakin menegaskan "SEOLAH-OLAH" Jokowi satu2nya yang berusaha menang dengan cara2 Positif dimata Masyarakat.

Tapi juga harus diingat, Arah bisa saja berubah. Political Will seorang Foke, kedekatan beliau dengan mantan2 GUbernur sebelumnya (plus akses2 kekuasaan) tentu saja gk bisa diremehkan begitu saja.

Ah..betul2 seru..gk sabar menunggu hasilnya..

Setuju sekali bung MM ... khususnya kalimat anda yang berikut :

Peristiwa Kasus SARA Rhoma Irama, Ledekan saat mengunjungi korban kebakaran oleh FOKE, Isyu kebakaran dibasis tempat2 jokowi, sampai tuduhan kepada Jokowi atas politik uang (yang tidak terbukti) meMang suka atau tidak suka malah semakin menegaskan "SEOLAH-OLAH" Jokowi satu2nya yang berusaha menang dengan cara2 Positif dimata Masyarakat.

Sering juga saya terpikir ... kenapa pemberitaan media yang sampai ke telinga kita secara tidak langsung telah membentuk image kedua kandidat ini menjadi hitam vs putih .... Apa iya yang putih ini betul2 putih ... atau cuma akal2an saja supaya yang hitam ini terlihat makin hitam ...

Lucunya ... bicara soal media ... sudah bukan rahasia bahwa beberapa media kita dikuasai partai2 tertentu. Perhatian saya tertuju pada partai besar baru (sejenis demokrat) yang juga sedang mendulang simpati ... stasiun TV ini gencar sekali promosi Jokowi ... bukan karena mereka mendukung Jokowi (atau partai dibelakangnya) .... tapi Jokowi = good image ... tv ini mendukung si good image ... tv ini = good image ... partai dibelakang tv ini juga good image .... kembali ke pilpres 2014 ...
Apa benar ya analogi saya ini ? (ga tau juga sih ...)

Memang kembalinya adalah bagaimana masyarakat menilai issue2 tersebut .... ditambah lagi masalah kekuatan politik seperti bung MM sampaikan

Tapi juga harus diingat, Arah bisa saja berubah. Political Will seorang Foke, kedekatan beliau dengan mantan2 GUbernur sebelumnya (plus akses2 kekuasaan) tentu saja gk bisa diremehkan begitu saja.

Ada berita pernah saya baca >>> Ini adalah satu topik yang saya tulis di fb saya
"kompas senin (25/06/2012) : Bambang Soesetyo bilang ideologi (hati nurani) diyakini tidak mampu menjaring suara ketika rakyat tidak sejahtera. kekuasaan uang lantas ditempuh untuk memenangi pemilu. akibatnya biaya politik tinggi -> Dini: lingkaran setan ini namanya ... politikus bayar rakyat, lalu menang n sibuk korupsi spy balik modal, rakyat ga keurus, rakyat ga sejahtera, rakyat tetep bodo n matre, wkt pemilu rakyatnya dibayar lagi ... menang lagi korupsi lagi ..."

Saya tertarik untuk lihat apakah pilkada ini membuktikan apa yang dibilang Mr. Bambang dari Golkar ini benar atau salah

Saya juga tidak menutup mata Jokowi ini kadang sangat tebar pesona .... tapi dalam masa kampanye bukankah wajar bila kita tebar pesona ?? Strategi nya pas untuk Jakarta ... karena masyarakat sudah sadar bahwa lebih enak liat orang yang tebar pesona daripada tebar uang dan tebar fitnah >>> ini bukan maksudnya Foke loh ya. Saya hanya bicara strategi Jokowi ...

Yang nyebelin tuh kalo tidak sedang kampanye tapi masih asik tebar pesona ... apalagi sampe bikin album ... kakakakaka



Yang saya cermati dari pilkada ini adalah posisi dimana J-A benar2 berada diatas angin .... (karena mereka sebetulnya nothing to lose) ... bandingkan dengan F-N dengan beban dan tekanan yang seabreg ...

Plus ... memang lebih mudah mengkritik daripada mempertahankan image ...

Bila liat dua video yang saya tampilkan sebelumnya .... terlihat betapa mudahnya J-A memberi kritik sambil menarik simpati (perhatikan orang2 di kelurahan yang rata2 orang Tionghoa (mengkritik sulitnya warga Tionghoa dapet KTP) ... ditambah gaya kampanye yang tidak kaku) ....
Bandingkan dengan F-N yang mencoba mempertahankan image (yang saya bingung ... mempertahankan image kok malah jual mimpi .... apa sudah tidak ada lagi bukti akan keberhasilan Foke selama 5 thn?)

Dari kedua campaign tersebut ... jelas campaign J-A lebih laku dan mudah mendulang simpati ... lah wong tugas dia cuma kritik ... harus dibuktikan apakah campaign ini akan jadi boomerang bila dia menang ...

Contohnya : Katakan Tidak Pada Korupsi !!! >>> taunya banyak yang berurusan dengan KPK ...

Begitu saja bung MM ... terima kasih diskusinya ... mari kita nantikan sama2 hasilnya

dee-nee wrote:

The.Barnabas wrote:Ane Ga Pernah Ikut Pemilu, karna Semua Omong Kosong menurut Ane,
Tapi sekedar Informasi, aja nih...

Jakarta – KabarNet: Calon wakil gubernur Jakarta, Basuki T. Purnama alias Ahok tak mau mempersoalkan aliran dana bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Kota Solo tahun 2009 kepada kelompok-kelompok agama. Dari data yang beredar diketahui bahwa sekitar 71 persen dana bansos diberikan kepada kelompok non-muslim, sementara sisanya kepada kelompok muslim yang merupakan mayoritas.

Menurut Ahok, aliran dana bansos itu sudah dipolitisir. “Dalam berbangsa dan bernegara tidak ada istilah persentase,” kata Ahok seperti dikutip Rakyat Merdeka, (22/8).

Semua warga, baik muslim dan non-muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama. Negara bukan milik suku, katanya lagi, agama dan ras tertentu. Indonesia adalah kesatuan dari empat pilar yakni Pancasila. UUD 1945, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Lantas, perlu tidak Walikota Solo Joko Widodo yang berpasangan dengan Ahok sebagai calon gubernur membongkar data aliran dana bansos Pemkot Solo untuk kelompok muslim dan non-muslim tahun 2010-2011?

“Saya kira hal seperti itu tidak perlu dipersoalkan, karena walikota atau wakil tidak banyak ikut campur, semua transparan dan sesuai pengajuan dan keperluan tanpa boleh membeda-bedakan agama,” jawab Ahok.

Padahal dana bansos itu dari pajak yang dibayar oleh rakyat, yang bayar pajak juga mayoritas umat islam. Anehnya, saat dibagikan, umat islam justru dapat kurang dari 30 persen.

Tentu saja umat Islam di Solo merasakan alokasi anggaran Bantuan Sosial Pemerintah Kota Solo untuk kelompok agama tidak proporsional. Dalam hal ini, bantuan yang diterima kelompok Muslim tidak berimbang dibandingkan dengan bantuan yang diterima kelompok umat non Muslim.

Aduh ... maaf sekali bung Barnabas ... semoga anda percaya kalimat saya berikut ini bukan untuk kampanye ... (sungguh saya tidak punya kepentingan apapun dengan pilkada ini).... saya hanya mencoba mengkritisi saja disini ...

Sebetulnya dari dulu saya sudah sering gatel untuk membahas issue2 mengatasnamakan agama seperti ini ...
Saya tahu hendaknya kita membela saudara seukhuwah kita. Tapi ada yang perlu kita cermati dari artikel yang anda bawa

Berkaitan dengan uraian anda diatas ... apakah tidak lebih bijaksana bila kita melihat dulu presentase tingkat kesejahteraan hidup rakyat solo secara keseluruhan ... berapa persen yang hidup di kalangan menengah keatas ... berapa persen yang miskin
Setelah didapat berapa persen penduduk solo yang miskin ... lalu kita lihat dari persentase (penduduk miskin) tersebut berapa persen yang Islam ... berapa persen yang non-islam ....

Gambaran saya begini .... kita bicara soal bansos (bantuan sosial) artinya bantuan yang diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan ... (masyarakat miskin)

Dari data yang beredar diketahui bahwa sekitar 71 persen dana bansos diberikan kepada kelompok non-muslim, sementara sisanya kepada kelompok muslim yang merupakan mayoritas.

Artinya 71% diberikan kepada kelompok non-muslim ... sisanya 29% kepada kelompok muslim ....
Lalu bagaimana bila ternyata ada faktanya bahwa masyarakat miskin di solo adalah 71% non-muslim dan 29% muslim ....

Padahal dana bansos itu dari pajak yang dibayar oleh rakyat, yang bayar pajak juga mayoritas umat islam. Anehnya, saat dibagikan, umat islam justru dapat kurang dari 30 persen.

Memang mayoritas penduduknya muslim ... tapi apakah benar (dengan data yang valid) yang mayoritas itu juga perlu diberikan bansos? Bagaimana kalau yang mayoritas itu ternyata sudah tercukupi semua kehidupannya dan tidak perlu lagi bansos

Pandangannya begini ... Seandainya kita adalah sekelompok muslim yang semuanya mempunyai kehidupan mapan lalu melihat kelompok non-muslim yang tidak seberuntung kita di depan mata ... Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan membantu kelompok non-muslim tersebut atau tidak?

Bagaimana kita memahami sila ke-5 Pancasila ... dipandang dari akidah kita?

Sekali lagi ini hanya gambaran saja ...
Saya tidak menolak berita yang bung Barnabas sampaikan diatas, karena bisa juga artikel tersebut ditulis dengan data yang sangat valid (yang jelas menunjukkan ada ketidak adilan dilakukan Jokowi kepada muslim dan non-muslim)
Tetapi bukankah lebih arif bila kita menanyakan semua data terlebih dahulu ... baru memutuskan apa yang disebut dengan adil vs tidak adil ....

Sekian tanggapan saya ... sungguh saya tidak bermaksud menentang siapa2 disini ...
wassalam

Kenapa Si Joko Ga berani Buat transparan Buat Anggaran Tahun Ini,,

Malahan Kata Si Ahok Ga Usah Dibicarakan dan di Bahas

Anehhh...

Buat Yang Ikut Milih, Pilahan cuma 2 Pilih yang Buruk atau yang Paling Buruk

The.Barnabas wrote:


Kenapa Si Joko Ga berani Buat transparan Buat Anggaran Tahun Ini,,

Malahan Kata Si Ahok Ga Usah Dibicarakan dan di Bahas

Anehhh...

Buat Yang Ikut Milih, Pilahan cuma 2 Pilih yang Buruk atau yang Paling Buruk

kok gak berani bicara program yah????lebih jauh dan lebih dalam eh kamsutnyah sayah,misi.

jangan2 bener jugah...pilihan baek uda gak ada....

The.Barnabas wrote:

dee-nee wrote:

The.Barnabas wrote:Ane Ga Pernah Ikut Pemilu, karna Semua Omong Kosong menurut Ane,
Tapi sekedar Informasi, aja nih...

Jakarta – KabarNet: Calon wakil gubernur Jakarta, Basuki T. Purnama alias Ahok tak mau mempersoalkan aliran dana bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Kota Solo tahun 2009 kepada kelompok-kelompok agama. Dari data yang beredar diketahui bahwa sekitar 71 persen dana bansos diberikan kepada kelompok non-muslim, sementara sisanya kepada kelompok muslim yang merupakan mayoritas.

Menurut Ahok, aliran dana bansos itu sudah dipolitisir. “Dalam berbangsa dan bernegara tidak ada istilah persentase,” kata Ahok seperti dikutip Rakyat Merdeka, (22/8).

Semua warga, baik muslim dan non-muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama. Negara bukan milik suku, katanya lagi, agama dan ras tertentu. Indonesia adalah kesatuan dari empat pilar yakni Pancasila. UUD 1945, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Lantas, perlu tidak Walikota Solo Joko Widodo yang berpasangan dengan Ahok sebagai calon gubernur membongkar data aliran dana bansos Pemkot Solo untuk kelompok muslim dan non-muslim tahun 2010-2011?

“Saya kira hal seperti itu tidak perlu dipersoalkan, karena walikota atau wakil tidak banyak ikut campur, semua transparan dan sesuai pengajuan dan keperluan tanpa boleh membeda-bedakan agama,” jawab Ahok.

Padahal dana bansos itu dari pajak yang dibayar oleh rakyat, yang bayar pajak juga mayoritas umat islam. Anehnya, saat dibagikan, umat islam justru dapat kurang dari 30 persen.

Tentu saja umat Islam di Solo merasakan alokasi anggaran Bantuan Sosial Pemerintah Kota Solo untuk kelompok agama tidak proporsional. Dalam hal ini, bantuan yang diterima kelompok Muslim tidak berimbang dibandingkan dengan bantuan yang diterima kelompok umat non Muslim.

Aduh ... maaf sekali bung Barnabas ... semoga anda percaya kalimat saya berikut ini bukan untuk kampanye ... (sungguh saya tidak punya kepentingan apapun dengan pilkada ini).... saya hanya mencoba mengkritisi saja disini ...

Sebetulnya dari dulu saya sudah sering gatel untuk membahas issue2 mengatasnamakan agama seperti ini ...
Saya tahu hendaknya kita membela saudara seukhuwah kita. Tapi ada yang perlu kita cermati dari artikel yang anda bawa

Berkaitan dengan uraian anda diatas ... apakah tidak lebih bijaksana bila kita melihat dulu presentase tingkat kesejahteraan hidup rakyat solo secara keseluruhan ... berapa persen yang hidup di kalangan menengah keatas ... berapa persen yang miskin
Setelah didapat berapa persen penduduk solo yang miskin ... lalu kita lihat dari persentase (penduduk miskin) tersebut berapa persen yang Islam ... berapa persen yang non-islam ....

Gambaran saya begini .... kita bicara soal bansos (bantuan sosial) artinya bantuan yang diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan ... (masyarakat miskin)

Dari data yang beredar diketahui bahwa sekitar 71 persen dana bansos diberikan kepada kelompok non-muslim, sementara sisanya kepada kelompok muslim yang merupakan mayoritas.

Artinya 71% diberikan kepada kelompok non-muslim ... sisanya 29% kepada kelompok muslim ....
Lalu bagaimana bila ternyata ada faktanya bahwa masyarakat miskin di solo adalah 71% non-muslim dan 29% muslim ....

Padahal dana bansos itu dari pajak yang dibayar oleh rakyat, yang bayar pajak juga mayoritas umat islam. Anehnya, saat dibagikan, umat islam justru dapat kurang dari 30 persen.

Memang mayoritas penduduknya muslim ... tapi apakah benar (dengan data yang valid) yang mayoritas itu juga perlu diberikan bansos? Bagaimana kalau yang mayoritas itu ternyata sudah tercukupi semua kehidupannya dan tidak perlu lagi bansos

Pandangannya begini ... Seandainya kita adalah sekelompok muslim yang semuanya mempunyai kehidupan mapan lalu melihat kelompok non-muslim yang tidak seberuntung kita di depan mata ... Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan membantu kelompok non-muslim tersebut atau tidak?

Bagaimana kita memahami sila ke-5 Pancasila ... dipandang dari akidah kita?

Sekali lagi ini hanya gambaran saja ...
Saya tidak menolak berita yang bung Barnabas sampaikan diatas, karena bisa juga artikel tersebut ditulis dengan data yang sangat valid (yang jelas menunjukkan ada ketidak adilan dilakukan Jokowi kepada muslim dan non-muslim)
Tetapi bukankah lebih arif bila kita menanyakan semua data terlebih dahulu ... baru memutuskan apa yang disebut dengan adil vs tidak adil ....

Sekian tanggapan saya ... sungguh saya tidak bermaksud menentang siapa2 disini ...
wassalam

Kenapa Si Joko Ga berani Buat transparan Buat Anggaran Tahun Ini,,

Malahan Kata Si Ahok Ga Usah Dibicarakan dan di Bahas

Anehhh...

Buat Yang Ikut Milih, Pilahan cuma 2 Pilih yang Buruk atau yang Paling Buruk

repost ...

The.Barnabas wrote:

dee-nee wrote:

The.Barnabas wrote:Ane Ga Pernah Ikut Pemilu, karna Semua Omong Kosong menurut Ane,
Tapi sekedar Informasi, aja nih...

Jakarta – KabarNet: Calon wakil gubernur Jakarta, Basuki T. Purnama alias Ahok tak mau mempersoalkan aliran dana bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Kota Solo tahun 2009 kepada kelompok-kelompok agama. Dari data yang beredar diketahui bahwa sekitar 71 persen dana bansos diberikan kepada kelompok non-muslim, sementara sisanya kepada kelompok muslim yang merupakan mayoritas.

Menurut Ahok, aliran dana bansos itu sudah dipolitisir. “Dalam berbangsa dan bernegara tidak ada istilah persentase,” kata Ahok seperti dikutip Rakyat Merdeka, (22/8).

Semua warga, baik muslim dan non-muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama. Negara bukan milik suku, katanya lagi, agama dan ras tertentu. Indonesia adalah kesatuan dari empat pilar yakni Pancasila. UUD 1945, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Lantas, perlu tidak Walikota Solo Joko Widodo yang berpasangan dengan Ahok sebagai calon gubernur membongkar data aliran dana bansos Pemkot Solo untuk kelompok muslim dan non-muslim tahun 2010-2011?

“Saya kira hal seperti itu tidak perlu dipersoalkan, karena walikota atau wakil tidak banyak ikut campur, semua transparan dan sesuai pengajuan dan keperluan tanpa boleh membeda-bedakan agama,” jawab Ahok.

Padahal dana bansos itu dari pajak yang dibayar oleh rakyat, yang bayar pajak juga mayoritas umat islam. Anehnya, saat dibagikan, umat islam justru dapat kurang dari 30 persen.

Tentu saja umat Islam di Solo merasakan alokasi anggaran Bantuan Sosial Pemerintah Kota Solo untuk kelompok agama tidak proporsional. Dalam hal ini, bantuan yang diterima kelompok Muslim tidak berimbang dibandingkan dengan bantuan yang diterima kelompok umat non Muslim.

Aduh ... maaf sekali bung Barnabas ... semoga anda percaya kalimat saya berikut ini bukan untuk kampanye ... (sungguh saya tidak punya kepentingan apapun dengan pilkada ini).... saya hanya mencoba mengkritisi saja disini ...

Sebetulnya dari dulu saya sudah sering gatel untuk membahas issue2 mengatasnamakan agama seperti ini ...
Saya tahu hendaknya kita membela saudara seukhuwah kita. Tapi ada yang perlu kita cermati dari artikel yang anda bawa

Berkaitan dengan uraian anda diatas ... apakah tidak lebih bijaksana bila kita melihat dulu presentase tingkat kesejahteraan hidup rakyat solo secara keseluruhan ... berapa persen yang hidup di kalangan menengah keatas ... berapa persen yang miskin
Setelah didapat berapa persen penduduk solo yang miskin ... lalu kita lihat dari persentase (penduduk miskin) tersebut berapa persen yang Islam ... berapa persen yang non-islam ....

Gambaran saya begini .... kita bicara soal bansos (bantuan sosial) artinya bantuan yang diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan ... (masyarakat miskin)

Dari data yang beredar diketahui bahwa sekitar 71 persen dana bansos diberikan kepada kelompok non-muslim, sementara sisanya kepada kelompok muslim yang merupakan mayoritas.

Artinya 71% diberikan kepada kelompok non-muslim ... sisanya 29% kepada kelompok muslim ....
Lalu bagaimana bila ternyata ada faktanya bahwa masyarakat miskin di solo adalah 71% non-muslim dan 29% muslim ....

Padahal dana bansos itu dari pajak yang dibayar oleh rakyat, yang bayar pajak juga mayoritas umat islam. Anehnya, saat dibagikan, umat islam justru dapat kurang dari 30 persen.

Memang mayoritas penduduknya muslim ... tapi apakah benar (dengan data yang valid) yang mayoritas itu juga perlu diberikan bansos? Bagaimana kalau yang mayoritas itu ternyata sudah tercukupi semua kehidupannya dan tidak perlu lagi bansos

Pandangannya begini ... Seandainya kita adalah sekelompok muslim yang semuanya mempunyai kehidupan mapan lalu melihat kelompok non-muslim yang tidak seberuntung kita di depan mata ... Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan membantu kelompok non-muslim tersebut atau tidak?

Bagaimana kita memahami sila ke-5 Pancasila ... dipandang dari akidah kita?

Sekali lagi ini hanya gambaran saja ...
Saya tidak menolak berita yang bung Barnabas sampaikan diatas, karena bisa juga artikel tersebut ditulis dengan data yang sangat valid (yang jelas menunjukkan ada ketidak adilan dilakukan Jokowi kepada muslim dan non-muslim)
Tetapi bukankah lebih arif bila kita menanyakan semua data terlebih dahulu ... baru memutuskan apa yang disebut dengan adil vs tidak adil ....

Sekian tanggapan saya ... sungguh saya tidak bermaksud menentang siapa2 disini ...
wassalam

Kenapa Si Joko Ga berani Buat transparan Buat Anggaran Tahun Ini,,

Malahan Kata Si Ahok Ga Usah Dibicarakan dan di Bahas

Anehhh...

Buat Yang Ikut Milih, Pilahan cuma 2 Pilih yang Buruk atau yang Paling Buruk

Karena meng-quote kalimat saya ... Apakah pertanyaan ini ditujukan untuk saya ??
Karena kalau suruh jawab ... jujur saya tidak tau karena saya bukan tim kampanye apalagi jubir nya Jokowi ...

hehehehehe

bicara Program?
emang laku yg namanya bicara program?

lha yg bicara "Katakan tidak untuk Korupsi!!!" aja jilat ludah.
Jokowi ikut2an dengan style itu?
ngga..ternyata ..beliau tau kalau masyarakat masih blm lepas Ingatannya mengenai Style Jilat ludah.

cerdik dan smart..ternyata ampuh bin Mumpuni
Foke keok ditengah2 fasilitas Mewahnya untuk kampanye

musicman wrote:bicara Program?
emang laku yg namanya bicara program?

lha yg bicara "Katakan tidak untuk Korupsi!!!" aja jilat ludah.
Jokowi ikut2an dengan style itu?
ngga..ternyata ..beliau tau kalau masyarakat masih blm lepas Ingatannya mengenai Style Jilat ludah.

cerdik dan smart..ternyata ampuh bin Mumpuni
Foke keok ditengah2 fasilitas Mewahnya untuk kampanye

masyarakat emg dah eneg ama kampanye program ya pak mus...banyak yg meleset alias ketipu...

sekarang masyarakat senengnya kampanye drama seperti yang dilakukan jokowi-ahok, trun kejalan naek metromini, mkan nasi kucing, senda gurau ama warga, bahkan nangis-nangisan...Ridwan Saidi bilang "Kampanye Bollywood" namanya

urusan program mah nomor sekian nyang penting warga naksir dulu y g pak mus???

rasanya bner nih pilihannya cm dua..buruk atau lebih buruk...