Prahara Pilkada Langsung!

article wrote:http://endibiaro.blogdetik.com/index.php/2014/09/09/pilkad/?query-string

Berapa panjang waktu persiapan untuk memenangkan Pilkada langsung? Jika Anda incumben (petahana), maka mungkin butuh satu setengah tahun. Tempo agak panjang itu terisi sejumlah agenda padat dan penting. Di periode paling dini, mengurus para birokrat yang tak setia untuk di kirim ke pos yang kering atau kalau perlu dinonaktifkan. Lalu berikutnya, merekayasa para penyelengara (KPU, Panwas) agar jinak dan lunak.

Nah, langkah-langkah ini butuh waktu panjang bukan? Belum lagi untuk urusan berikut, yakni mengakali APBD agar banyak bagian bisa dirampok, guna membiaya Pilkada langsung. Plus “mempermainkan” program-program pemerintah (dari pusat atau dari Provinsi, atau bahkan dari APBD Kabupaten/ Kota), agar hanya bermanfaat untuk membuat Anda populer.

Tahapan-tahapan awal ini sungguh standar dalam persiapan Pilkada langsung. Di fase berikutnya pertarungan kian berat. Mengongkosi media massa dan jurnalis lokal (yang memang sangat tidak profesional dan bermental preman), memelihara preman, LSM, aktivis mahasiswa, dan preman bersorban. Langkah kian berat, manakala butuh tiket rekomendasi partai, untuk mengusung Anda sebagai calon peserta.

Dari babak awal ini, di mana suara rakyat ditaruh? Dan pada titik apa kepentingan rakyat diperhatikan? Tidak ada. Satu setengah tahun jelang Pilkada adalah justru saat paling menentukan untuk membodohi dan menghancurkan kepentingan rakyat.

Hancurnya Social Trust (modal sosial)

Siapapun, baik incumbent (yang sedang menjabat), mau pun non incumbent, sama-sama terlibat dan bergerak melakukan penghancuran moralitas masyarakat madani (civil society). Mereka menyebarkan sampah visual: baliho, spanduk, banner, sticker di mana-mana, termasuk di dekat masjid, mushola, sekolah, atau area publik. Menggerojoki memori publik lewat sampah virtual: via internet; media sosial, atau hingar bingar radio lokal dan TV lokal.

Mengapa semua itu disebut penghancuran? Tepatnya adalah memutus potensi saling percaya, solidaritas dan kebersamaan sesama kalangan masyarakat madani (civil society). Dengan, sekali lagi, rentang waktu yang panjang nan membosankan. Penghancuran memori kolektif rakyat juga dilakukan dengan operasi komunikasi politik yang “anti sosial”.

Bentuknya: memanas-manasi isu SARA, mengipasi sentimen sektarian, dan pemunculan klaim-klaim primordial lainnya.

Efek perampasan memori publik juga terasa karena diskursus atau ruang-ruang percakapan publik, baik di rumah atau di luar rumah, tersedot oleh isu Pilkada. Sudah bagus kalau poin diskusi adalah seputar nilai-nilai demokrasi. Tetapi bisa dipastikan tidak. Karena diskusi dengan poin demokrasi politik adalah “menu mahal”, terlalu serius, butuh referensi, dan tidak asyik —bahkan kalangan akademisi sekali pun belum tentu sanggup.

Maka yang ramai adalah diskursus (percakapan) banal, alias mentah, cetek, tak ada nilai.
Dibaluri dengan gosip, fitnah, prasangka, olok-olok, dan gaya khas obrolan kelas Pos Ronda. Bisa jadi malah tema obrolan bukan soal ide dan gagasan, melainkan kandidat mana yang bisa memberi uang terbesar?

Ingat, diskursus atau percakapan politik seputar Pilkada hanya bisa bernilai jika rakyat umum memiliki atau terasah dalam budaya diskusi yang tekun, rasional, dan koheren (ada rujukan, percaya pada refernsi, dan konsisten pada nilai kebenaran).

Sungguh naif kalau kita percaya publik terasah dalam agenda diskurus (percakapan) publik yang rasional. Indonesia adalah negeri yang rakyatnya keliru dalam melewati sejarah intelektual, tak ada budaya baca, tak ada budaya intelektual, yang ada adalah pragmatisme dan mistis. Era internet malah memperparah sikap ini, hanya bisa berpikir pendek, tak betah dengan abstraksi (gagasan-gagasan berbentuk konsep), seraya membuang jauh-jauh analisis detil dan argumentasi ilmiah.

Pilkada langsung, sejatinya, hanya memanjakan rakyat dengan menu-menu mentah itu. Melulu gosip, prasangka, olok-olok, dan diskusi pragmatis (soal uang dan uang).

Merampas Agenda Publik

Penyakit-penyakit ini yang kemudian dibela atas nama suara rakyat suara Tuhan. Padahal semua sepakat bahwa jaminan hak-hak politik tak hilang secuil pun jika mereka tak ikut Pilkada. Hak politik untuk berorganisasi, menyatakan pendapat, dan mengawal kebijakan publik, tetap tersedia. Lagipula, hak politik masih bisa diregulasi, sesuai dengan kebutuhan. Dan mereka masih bisa ikut Pemilu.

Artikel ini bahkan sengaja tak menghitung gurita kejahatan Pilkada langsung dari sisi politik uang, kecurangan sistematis, konflik horisontal, terbelahnya mesin birokrasi, menguatnya sektarianisme, pelanggengan politik dinasti, dan itu berlangsung begitu panjang, bertahun-tahun. Tentu saja, hal-hal buruk ini tak ada dalam Pilkada oleh DPRD.

Para intelektual dan akademisi pro Pilkada langsung juga menyepelekan betapa kuatnya momen Pilkada langsung merebut Agenda Publik. Urusan-urusan lain yang lebih penting, yang lebih butuh kerjasama dan solidaritas, jadi terpental jauh gara-gara Pilkada. Semua tersedot ke soal politik kepemimpinan lokal. Padahal rakyat mungkin butuh kerjasama solid dan panjang dalam membangkitkan ekonomi lokal, memajukan pendidikan, memelihara keamanan, dan lain-lain, dan itu bisa dilakukan oleh hati nurani dan prakarsa publik, tanpa embel-embel politik dan janji palsu para pemenang.

Catatan akhir, Pilkada langsunga atau Pilkada oleh DPRD sama-sama rusak karena proses demokrasi hanya sekedar instrumen, dan sangat bisa dipermainkan oleh siapapun. Demokrasi di negeri ini belum jadi ruh. Jadi lebih baik perkecil dan lokalisir dampak buruk Pilkada, cukup hanya di DPRD saja.

Barangkali (ini hanya tebak-tebakan saya) mereka yg jungkir balik menggolkan UU pilkada via DPRD ini merindukan jaman "keemasan" ORBA yg terstruktur, sistematis dan masif .. dimana sudah membuat Korupsi menggurita hebat, juga ingin agar struktur sosiokultural yg terpeliharan seja era kolonial ini terus bisa mereka nikmati dimana kebiasaan birokrat untuk melakukan menyuap demi lancarnya hemegoni kekuasaan.

..sayah justru khawatirkan martabat prabowo..sebagai orang yang akan dituduh sebagai pecundang padahal si pengusul bukanlah prabowo atow mungkin lawan politik prabowo..