harga mahal demokratisasi

by **paman tat** Fri Mar 13, 2015 7:00 am

DEMOKRATISASI. Itulah kata kunci dari berbagai keruwetan dan kekisruhan yang terjadi di negeri ini. Semua pihak yang bertikai, maupun yang sekedar ikut meramaikan, selalu menggunakan jargon demokrasi dan demokratisasi dalam setiap pembelaan mereka terhadap sikap dan langkah yang mereka ambil. Di depan sejumlah budayawan di Istana Bogor hari Minggu kemarin, Gus Dur mengatakan: "Mudah-mudahan dalam periode saya menjadi Presiden, paling pokok terjadi transisi menuju demokrasi" (Kompas, 5/02/01). Hanya saja fakta di lapangan --baik di kalangan elit maupun kawulo alit-- menunjukkan berbagai anomali dan berbagai kegilaan alias democrazy. Hantu atau monster macam apa yang namanya demokrasi itu? Apa saja korbannya? Apa bahayanya ditinjau bagi bangsa dan umat Islam? Apa solusi Islam sebagai alternatif?

Demokratisasi dan Korban-korbannya

Demokrasi adalah konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Lima tahun sekali rakyat dilibatkan dalam pemilu yang disebut sebagai pesta demokrasi. Pesta tersebut selain menghabiskan triliunan uang negara maupun rakyat sendiri, juga menghabiskan perhatian, pikiran, energi, bahkan tidak jarang meneteskan darah dan air mata. Namun rakyat tampak senang, meski harus menderita di bawah telapak kaki rezim yang berkuasa yang telah mereka pilih dan mereka dukung dengan suka cita. Setiap ada sikap kritis, apalagi yang muncul dari para muballigh dan aktivis Islam, langsung disumbat. Agar tidak muncul lagi yang sama, para aktivis Islam itu diculik dan disiksa, sebagaian masuk penjara, sebagian lagi dibunuh. Masjid-masjid ditutup dari ceramah politik. MUI dan guru-guru agama serta pengurus DKM diperalat dan ditakut-takuti agar mengatakan agama harus dipisahkan dari negara, agama yang suci jangan dikotori dengan kegiatan-kegiatan politik (Bahkan Gus Dur semasa menjadi ketua PBNU dulu mengatakan politik itu bagi warga NU adalah najis.). Itulah gambaran politik di era Demokrasi Terpimpin rezim Soekarno dan era Demokrasi Pancasila rezim Soeharto bagian pertama, yakni tatkala pengaruh kaum minoritas non muslim dan kaum abangan sangat kuat di tubuh partai Golkar dengan think-thank-nya CSIS.

Pada awal dekade 90-an rezim Soeharto dikitari oleh tokoh-tokoh ICMI yang dipimpin Habibie. Terjadilah proses "penghijauan" di Golkar dan TNI. Rezim Soeharto yang dicap "ijo royo-royo" itu mulai digugat, dinilai tidak demokratis. Padahal pada saat-saat itulah keran keterbukaan mulai dibuka.

Proses demokratisasi versi baru pun dihembuskan untuk menggeser diktator Soeharto. Soeharto dan para pendukung nya waktu itu selalu berkilah bahwa bangsa Indonesia punya demokrasi Pancasila yang tak bisa diukur dengan demokrasi ala Barat.

Hembusan itu begitu kuat khususnya setelah Gus Dur mendirikan Forum Demokrasi (Fordem) dan terpilih kembali sebagai Ketua PBNU mengalahkan Abu Hasan di Muktamar NU Cipasung, dan merayakan kemenangan itu dengan pesta Gus Dur OK di Diskotik Casablanca. Kenapa desakan itu begitu kuat? Karena Gus Dur yang memainkan dukungan kaum tradisonalis NU itu di-backup oleh kelompok minoritas Nasrani dan kalangan LSM yang mendapat dukungan dari luar negeri memainkan peranan sebagai oposisi terhadap rezim Soeharto babak akhir. Sekalipun demikian Gus Dur adalah pemain politik yang sangat piawai karena masih mampu berangkulan dengan Soeharto karena dalam sejumlah kampanye dia sempat mendampingi Mbak Tutut Soeharto dan termasuk yang dimintai nasihat oleh Soeharto saat akan lengser dari jabatannya. Walhasil, lengsernya Soeharto --setelah krisis moneter yang berbuntut krisis ekonomi pada tahun 1997 -- oleh gerakan reformasi pimpinan Amien Rais dianggap sebagai tonggak bagi penegakan demokrasi versi aslinya. Ucapan tokoh-tokoh AS saat lengsernya Pak Harto pada bulan Mei 1998 menunjukkan hal itu.

Habibie, Wapres yang menggantikan Soeharto, tampak ingin menjadi seorang pemimpin demokratis yang diakui dunia. Dia keluarkan berbagai peraturan dan keputusan untuk itu, termasuk --yang paling fatal-- jajak pendapat untuk kemerdekaan Timtim, kebebasan pers, dan mengadakan pemilu 1999. Untuk memantapkan posisinya dalam menghadapi pemilu yang sampai didatangi mantan Presiden AS Jimmy Carter, Habibie di depan para santri Pondok Gontor mengungkapkan dukungan Clinton. Toh Habibie terjungkir karena kalah opini pers, khususnya berkaitan dengan pansus Bank Bali yang mengeksploitir media massa TV sedemikian rupa.

Gus Dur, pendiri Fordem, mbah-nya LSM, memiliki link internasional yang kuat, menggantikan Habibie. Setelah dilantik, ia mengokohkan dirinya sebagai demokrat, mengeluarkan berbagai pernyataan dan kebijakan yang melindungi dan memanjakan minoritas, sekalipun harus mengorbankan mayoritas. Pernyataannya di Bali, pada perayaan natal, dll. jelas menunjukkan hal itu. Termasuk sikapnya yang selalu ingin bermesraan dengan negara Yahudi Israel.

Hari-hari ini, Gus Dur sebagaimana dua presiden sebelumnya harus mengadapi badai ak-bat blunder dari pemerintahan demokratis itu sendiri. Gus Dur, sang pejuang demokrasi harus siap ditembak dengan peluru-peluru yang dibuatnya sendiri. Para pendukung Gus Dur yang sangat sederhana dan fanatik itu, yang tentu tidak rela kyainya dikritik sedemikian rupa, harus menerima dianggap sebagai orang-orang yang perlu belajar demokrasi. Reformasi pun berjalan setengah hati. Pengadilan KKN Soeharto semakin tidak jelas. Tommy yang terpidana saja tak tereksekusi. Bisnis asing hasil KKN toh malah dilindungi. Beberapa koruptor kelas kakap dihukum ringan. Malah banyak konglomerat teman-teman para koruptor masih tenang saja bahkan keputusan pemerintah tentang imlek dan barongsai membuat spekulasi bahwa kedudukan mereka semakin kuat. Bukti nyatanya, mereka semakin tak tersentuh. Sementara aset-aset negara yang ada di BUMN banyak dijual murah kepada pihak asing. Kisruh di Jakarta pun membuat gerakan sparatis semakin berani, terbukti pada serangan OPM terhadap Kopasus pada tanggal 3/2/2001.

Itulah negeri yang selalu dipimpin demokrasi. Tidak pernah sepi dari konflik antara anak bangsa sendiri. Tidak beda antara demokrasi versi reformasi, dengan demokrasi Pancasila, maupun demokrasi terpimpin. Rakyat yang menjadi korban-korban telah menjadi fakta sejarah.

BAHAYA DEMOKRASI BAGI UMAT ISLAM

Disadari atau tidak, demokratisasi membentuk bahaya tersendiri bagi umat Islam. Pertama, bahaya yang paling besar bagi umat Islam, demokrasi nampak menjadi berhala baru yang merusak aqidah, hukum syara', dan akhlaq kaum muslimin. Secara aqidah, dengan demokrasi, umat Islam dikikis aqidahnya. Tokoh-tokoh demokrasi selalu menyerang agar umat Islam jangan merasa benar sendiri. Islam bukanlah satu-satunya agama yang benar. Jelas ini bisa meragukan keyakinan umat kepada Islam sebagai agama satu-satunya yang diridloi oleh Allah SWT(lihat QS. Ali Imran 19) dan rugilah orang yang mencari agama selain Islam (lihat QS. Ali Imran 85). Nampak bau taklid tokoh demokrasi kepada orang-orang kafir padahal Allah SWT sudah mewanti-wanti mereka. Dia SWT berfirman:

"Hai orang-orang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Al-Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman (menjadi murtad)" (QS. Ali 'Imran: 100 ).

Dari segi hukum syara, demokrasi menolak hukum Islam dengan dalih negara ini bukan negara Islam dan bukan milik orang Islam. Negara plural. Padahal syari'at Islam, bukanlah syari'at buatan orang Islam dan khusus untuk orang Islam. Dia buatan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan manusia dan menurunkan syari'atnya dan mengutus rasul-Nya sebagai rahmat-Nya atas seluruh alam.

Kerusakan moral atau akhlaq akibat meninggalkan syari'at Allah --lantaran tidak sopannya manusia kepada Tuhan mereka-- kiranya tidak perlu diuraikan lagi.

Kedua, demokratisasi telah memecah belah persatuan umat Islam dalam berbagai partai politik yang memperjuangkan demokrasi dan aspirasi kelompoknya sendiri. Umat pun terpecah belah oleh perkara-perkara yang bukan asasi. Perpecahan itu begitu menyedihkan karena telah sampai terjadi penggunaan ayat-ayat Al Qur'an untuk membela tindakan kelompoknya (misalnya penggunaan QS. Hujurat 9 --tanpa melihat konteksnya-- untuk memerangi kelompok yang dianggap berontak kepada tokoh mereka yang jadi kepala negara) sementara kalau diajak kepada pelaksanaan hukum Islam secara menyeluruh (hudud, jinayat, ta'zir, dll), mereka mengatakan kita bukan negara agama! Umumnya tokoh muslim demokrat yang berpecah belah itu, selalu mengajak agar semua kembali kepada konstitusi dan melaksanakan perbedaan pendapat dengan koridor demokrasi, padahal Allah SWT menuntun mereka agar dalam menyelesaikan konflik kembali kepada Allah dan Rasul-Nya (Al Quran dan Sunnah) jika mereka masih beriman (lihat QS. An Nisa 59).

Ketiga, demokratisasi melanggengkan konspirasi internasional untuk mengubur Islam dan agar umat lupa kepada cita-cita hidup di bawah naungan kalimat tauhid, khilafah Islamiyah. Manakala ada partai umat islam yang setia dengan nilai-nilai demokrasi sekalipun harus mengorbankan nilai-nilai Islam, dijadikan bukti bahwa Islam memang sesuai dengan demokrasi. Manakala ada kelompok umat Islam yang setia kepada nilai-nilai islam dan bertekad menegakkan Islam mendapatkan simpati umat sehingga menang dalam pemilu yang demokratis --seperti FIS di Aljazair-- maka dibikinlah berbagai sandiwara agar kelompok itu tidak mencapai kekuasaan. Dan apabila ada kelompok Islam yang tidak mau kompromi dengan sistem demokrasi, maka dibuatlah berbagai opini bahwa kelompok tersebut bukanlah Islam yang sebenarnya, disifati sebagai kelompok sempalan (bukan mainstream) fundamentalis, ekstrimis, teroris, dan berbagai tuduhan jahat lainnya agar umat menjauh darinya.

ISLAM SOLUSI, BUKAN POLUSI

Islam adalah solusi. Islam menjawab masalah-masalah pemerintahan dengan hukum-hukumnya yang khas, yang berbeda dengan demokrasi. Islam memberikan wewenang mutlak kepada kepala negara yang telah dipilih oleh rakyat secara suka rela untuk menjalankan amanat Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Jika rakyat sudah mengangkat, mereka tak punya wewenang untuk menurunkannya. Yang berhak memecatnya hanyalah keputusan Mahkamah Mazhalim yang menilai bahwa kepala negara telah jauh melampaui batas-batas hukum Islam dan tidak mungkin diluruskan kembali. Jika Mahkamah tidak berfungsi, rakyat akan melakukan gerakan amar ma'ruf nahi munkar dan bila perlu gerakan fisik, khususnya jika terjadi kekufuran yang nyata dilakukan penguasa. Jika belum sampai kondisi yang sangat buruk itu, rakyat tetap harus taat selama penguasa memerintahkan perkara-perkara yang bukan maksiat kepada Allah SWT. Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. Nabi saw. bersabda: "Mendengar dan taat (kepada khalifah/penguasa penerap hukum Islam) wajib atas seorang muslim baik pada perkara yang dia sukai maupun benci, selama tidak diperintah melakukan perbuatan maksiat (melanggar aturan Allah SWT). Jika dia diperintah bermaksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat".

Islam mewajibkan kepala negara agar menjamin kesejahteraan warga negara, bukan sebagian golongan minoritas. Islam mewajibkan negara menjamin kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) warga negara tanpa terkecuali. Islam mewajibkan negara menjamin agar kebutuhan kolektif rakyat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan, dapat diperoleh rakyat secara gratis. Untuk itu pemerintah sebagai wakil seluruh umat (bukan partai tertentu) harus mengelola bumi, air, udara dan kekayaan alam guna memenuhi kebutuhan kolektif tersebut. Sedangkan kebutuhan pokok, pemerintah menjamin stoknya, menyediakan lapangan kerja agar rakyat berpenghasilan, dan menjadi pintu terakhir bagi mereka yang miskin dan terlantar.

Islam membebaskan manusia dari belenggu-belenggu kezhaliman yang dilakukan oleh para pejabat, orang-orang kuat, dan penguasa. Islam mewajibkan negara senantiasa menegakkan hukum Islam yang berlaku sama bagi seluruh warga negara baik muslim maupun non muslim. Jika ada seorang muslim mencuri di toko orang Kong Hu Cu, dia tetap dihukum potong tangan, Allah berfirman:

"Laki-laki pencuri dan perempuan pencuri potonglah tangan keduanya" (QS. Al Maidah 38).

Jika ada seorang gadis Nasrani berzina dengan seorang bujangan Hindu, maka keduanya akan dicambuk 100 kali, Allah berfirman:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah setiap dari keduanya seratus kali dera" (QS. An Nuur 2).

Anak pejabat yang mencambuk seorang rakyat jelata, pasti akan dikenai hukum qishas, yakni balas cambuk, atau membayar tebusan (diat) dimana hak pilihan hukum itu ada pada korban, bukan pada hakim atau pihak lain. Sementara itu, negara menggerakkan jihad fi sabilillah untuk menaklukkan berbagai negeri kafir untuk membebaskan rakyat mereka dari kezhaliman sistem dan penguasa kufur di sana.

Islam memberdayakan seluruh umat agar tidak terpedaya oleh kelompok elit tertentu. Islam memberikan kemerdekaan berbicara sebatas kebenaran yang hakiki. Siapapun yang diam atas kebenaran yang harus dia ucapkan, maka orang itu dikategorikan sebagai setan bisu. Tentu saja bicara melebihi batas kebenaran, bicara bohong, palsu dan batil, adalah sejawat setan pembisik. Dengan ketentuan seperti ini, orang yang kampung sekalipun berani berbicara tajam kepada kepala negara. Ketika seorang Baduwi berkata bakal hendak meluruskan (bukan menjatuhkan) Khalifah Umar bin Khaththab r.a. dengan pedangnya, beliau malah mengucapkan alhamdulillah masih ada orang yang akan meluruskan Umar.

KHATIMAH

Sudah nyata demokratisasi memberikan implikasi sangat buruk kepada kaum muslimin, baik ekonomi, politik, sosial, keamanan, bahkan keyakinan. Orientasi politik ekonomi keduniaan semata yang diajarkan oleh ideologi demokrasi telah mengesampingkan orientasi dunia akhirat sehingga yang terjadi kerusakan semata.

Jika sudah demikian, masihkah kita berharap kepada demokrasi buatan manusia dan melupakan sistem peraturan Ilahi? Mari kita renungkan peringatan Allah SWT.

"Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta" (QS. Thaha 124).

Jelaslah betapa mahal harga proses demokratisasi yang dialam bangsa muslim terbesar di dunia ini. Kapankah mereka bertaubat dan kembali? Wallahu a'lam!

*************************************************

by **SEGOROWEDI** Sat Mar 14, 2015 5:14 pm

islam gak kenal demokrasi
maka setelah muhammad mati langsung berantakan
gak punya sistem pilih pemimpin

harga mahal demokratisasi

harga mahal demokratisasi

Re: harga mahal demokratisasi