belajar pengalaman demokrasi dari turki dan aljazair

by **paman tat** Sat Mar 07, 2015 6:20 am

Reformasi 1998 membawa angin segar bagi kebangkitan politik ummat Islam yang sekian puluh tahun hanya di'bonsai' oleh rezim Soeharto yang sangat pro-Barat. Pemilu 1999 dan 2004 membuktikan, betapa kekuatan politik ummat Islam menjadi sangat menonjol dalam percaturan politik pasca-reformasi politik 1998 itu. Demokrasi yang dibawa Barat kemari, justru membangkitkan fundamentalisme Islam yang lebih kental di negeri ini sehingga dia menjadi ancaman baru. Belajar dari sejarah demokrasi di Tuki dan Aljazair, pada ujung-ujungnya ketika mereka melihat ancaman 'bahaya Islam' dalam politik kekuasaan menjadi riel, serta merta demokrasi itu akan ditumpas berikut politik Islamnya. Nah, coba tebak, apa makna ucapan TNI dan BIN yang meramal Pemilu akan gagal?
Ujung Tombak Reformasi yang Dikhianati
Membandingkan proses demokratisasi di Turki, Indonesia, dan Aljazair. Refah, Masyumi, dan FIS sama-sama dikerjain golongan militer

Salah satu persamaan antara Masyumi dan Refah adalah sama-sama lengah terhadap kekuatan militer yang akan mengintervensi politik. Masyumi lengah terhadap gerak-gerik militer dalam hal ini AH Nasution pada peristiwa perdebatan di Konstituate. Kemudian Nasution mengilik-ngilik Bung Karno untuk membubarkan Konstituante. Refah juga lengah dengan kekuatan militer yang dibantu Amerika yang menghancurkan Refah lewat Parlemen dan Presiden pula.

Masyumi adalah partai yang sejak awal berdirinya terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan politik berskala nasional, bahkan ia pernah menjadi partai yang memerintah, walaupun harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Faktor ini menjadi penyebab Masyumi melakukan strategi "mengalah untuk menang". Strateginya adalah melakukan berbagai kompromi-kompromi politik. Partai yang memegang kekuasaan memang terdorong untuk memecahkan masalah yang secara nyata dihadapi.

Partai yang harus bertindak, selalu dilanda oleh keterbatasan dan juga tantangan dari pihak lain. Karena itu mereka cenderung untuk mengemukakan gagasan-gagasan dalam bentuk yang "sederhana" yang mereka rasakan akan mampu mereka laksanakan dalam kenyataan. Demikianlah yang dilakukan Masyumi. Refah juga melakukan kompromi politik dengan menjalin kerja sama militer dengan Israel. Hal ini adalah kompromi yang tidak terhindarkan.

Sebaliknya partai oposisi, apalagi kalau memang kecil sekali kemungkinan mereka memerintah "karena kekuatan yang lemah" akan cenderung untuk tenggelam dalam slogan-slogan dan jargon-jargon politik. Karena itu program yang dirumuskan seringkali bersifat absolut, maksimum dan terkesan sebagai program yang muluk-muluk. Karena itu kesulitan timbul ketika kaum militan Islam (atau kalau menurut katagorisasi John L Esposito Neo Revivalis Islam) memerintah seperti PAS di Malaysia.

Necmettin Erbakan (ketua Partai Refah) berhasil menjadi Perdana Menteri, setelah Refah menjalin Koalisi dengan partai Jalan Kebenaran (Jalan Sejati) pimpinan mantan PM Tansu Ciller. Ciller kemudian menjadi deputi PM sekaligus memangku jabatan Menlu pada pemerintahan koalisi tersebut. Partai Ciller pun mendapat kursi Departemen Pertahanan, Dalam Negeri, dan Pendidikan. Sedangkan Refah mendapatkan jabatan Menteri Keuangan. Pembagian kursi ini merupakan kesepakatan atas susunan pemerintah, pada pertemuan tanggal 28 Juni 1996.

Apa yang dilakukan Refah mirip dengan apa yang dilakukan Masyumi yang bekoalisi dengan PSI, PNI, Parkindo, Partai Katholik, dan lain-lain. Kemudian Refah juga mengajukan permohonan agar Turki diterima menjadi anggota NATO. Hal ini juga dilakukan Masyumi pada masa jayanya yang sangat dekat dengan Amerika Serikat.

MODERNISASI ISLAM

Dalam sejarah Turki Modern, semua partai politik punya tradisi berlomba mencari simpati para pimpinan tarekat Naqshabandiyah, terlebih menjelang pemilu. Barangkali secara intelektual, pengikut tarekat Naqshabandiyah dan murid sekolah al-Quran bisa dikatagorikan kelompok Islam konservatif atau tradisionalis di Turki. Sedangkan pimpinan partai Refah, seperti Necmettin Erbakan, Abdullah Gul, dan Tayyeb Erdogan yang lulusan perguruan tinggi bisa digolongkan Islam modernis.

Tetapi batasan kedua kutub Islam itu dalam bidang budaya, sosial, ekonomi dan dalam batas tertentu politik tidak berlaku lagi, karena mereka di sektor ini lebih merasa satu nasib dan seperjuangan menghadapi musuh bersama, kelompok sekuler. Karena itu jargon-jargon politik partai Islam Refahpun, selalu menonjolkan tentang etika, tradisi, keadilan sosial, dan pendidikan, dan penolakan keras atas westernisasi. Singkat kata Refah memperjuangkan Islam model khas Turki, sesuai dengan aspirasi massa Islam di negara itu sendiri.

Tetapi dasar militer Refah yang pejuang demokrasi dan menang secara demokratispun tetap diberangus. Begitupun partai-partai Islam Modernis Turki selalu diberangus setiap menang dalam pemilu yang demokratis. Partai Demokrasi pimpinan PM Menderes yang mulai memerintah tahun 1950 diberangus militer tahun 1960 gara-gara menjalankan program Islamisasi di segala bidang.

Pada pemilu 1973 Partai Penyelamat Nasional yang beraliran Islam dan berhasil masuk dalam pemerintahan koalisi dan memerintah secara bergantian juga diberangus militer. Menurut Hakan, mahasiswa Sastra Indonesia FSUI asal Turki, setiap sepuluh tahun sekali terjadi demokratisasi dan sama saja dengan Islamisasi. Dan setiap sepuluh tahun sekali pula Amerika menyuruh militer untuk mengkudeta pemerintahan dari partai Islam.

TIPOLOGI MILITER

Seperti apa sebenarnya militer di negara-negara yang suka mengintervensi pemerintahan? Menurut Moris Janowitz militer di Indonesia dan Aljazair sama yaitu sama-sama tentara revolusi. Tentara Revolusi salah satu cirinya adalah interest yang sangat tinggi kepada politik sehingga kemungkinan mengintervensi ke dalam kancah politik sangatlah besar.

Keadaan di Aljazair sebelum 1990 mirip dengan yang terjadi di Indonesia.