Polisi Selidiki Adanya Sekte Seks Bebas di Bandung

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Suhardi Alius - ist

INILAH.COM, Jakarta - Isu adanya sekte seks bebas menyebar luas di kalangan penegak hukum dan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Saat ini pihak kepolisian masih mengumpulkan informasi dan menyelidiki kebenaran isu tersebut.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Suhardi Alius, membenarkan adanya yang mencatut nama Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Kota Bandung, Muhammad Anwar dalam surat perintah seks bebas.

"Tadi info sementara, ada yang mengeluarkan surat untuk ajakan seperti itu," katanya Suhardi kepada INILAH.COM, Kamis (30/5/2013).

Suhardi melanjutkan, Muhammad Anwar selaku Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Kota Bandung, Muhammad Anwar, sudah membantah bahwa dirinya telah mengeluarkan surat untuk melakukan seks bebas di institusinya, dan sudah melaporkan ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen untuk melalukan seks bebas.

"Namun menurut yang tanda tangan itu tidak benar, dan sudah melapor ke Polisi," ucapnya.

Sementara, Kapolrestabes Bandung Kombes Abdul Rakhman Baso menyebutkan akan menelusuri informasi yang beredar tersebut.

"Ada informasi seperti itu. Tapi fakta secara konkret belum ada. Ini kan masih semacam katanya-katanya," jelasnya kepada wartawan saat menghadiri acara PT Pos dan Giro di Jalan Cilaki, Rabu (29/5/2013).

Kendati begitu, pihaknya sudah melakukan penyelidikan untuk menelusuri isu yang berhembus tersebut untuk mengetahui kebenarannya. Sementara itu berkas atau dokumen yang diperoleh INILAH di lapangan terdapat sebuah surat perintah dari salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Dokumen tersebut berisi surat perintah bernomor No :41/019-C-Kapuserda Kota Bandung. Dalam surat perintah tersebut berisi beberapa poin yang menginstruksikan kalau beberapa nama yang tercantum dalam surat perintah tersebut diharuskan mengikuti ritual seks bebas di tempat yang telah ditentukan.

Bahkan dalam surat perintah itu juga disebutkan, kalau kegiatan tersebut sudah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Keperpusda No DPA : 1.24. 01.01.03.52 tanggal 1 Januari 2013. Mereka yang telah melakukan ritual tersebut juga diharuskan melaporkan hasilnya kepada kepala kantor dan pemimpin jemaah terkait.

Surat perintah tersebut ditandatangani oleh Kaperpusda di atas materai Rp 6.000 lengkap dengan stampel Pemkot Bandung. Selain itu, di dalam lampiran surat itu tercantum 10 nama PNS, di antaranya lima laki-laki dan lima perempuan.[bay]