Kristen Tidak Nasionalis ! Kristen Dukung OPM !

20 PRINSIP PERJUANGAN PAPUA MERDEKA
Thursday, April 26, 2012

Oleh: Sokrates sofyan Yoman


Pdt. Socratez Sofyan Yoman (Foto: Ilst)

Dalam upaya menuju papua merdeka penting ditempuh dengan beberapa prinsip sebagai pola perjuangan yang terhormat, bermartabat, simpatik dan bermoral seta berbobot. Dalam memperjuangkan papua merdeka patut ditempuh dengan pendekatan prinsip nilai nilai rohani, persatuan, hokum, budaya, dialog, diplomasi, negosiasi, lobi, karya ilmiah, seminar ilmiah, pendidikan, pembangunan, saling menghargai, penguasaan roda ekonomi, penguasaan tekhnologi informasi, prinsip kesabaran dan prinsip konsolidasi serta rekonsiliasi. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan sebagai berikut :

1. PRINSIP ROHANI
Yang dimaksud dengan perjuangan rakyat dan bangsa papua barat untuk menuju suatu kemerdekaan di negerinya sendiri tidak identik dengan pengertian kargroisme. Pengertian perjuangan berdasarkan “prinsip rohani” adalah nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kasih dan kedamaian terus dibelenggu manusia-manusia yang angkuh dan sombong.
Yesus kristus juga mengatakan kepada umat manusia di dunia ini. “jikalau kamu tinggal didalam aku dan firman-ku tinggal didalam kamu, minta lah apa yag kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya” (Yohanes 7.15). ini timbul pertanyaan apakah rakyat papua tinggal didalam tuhan dan mengikuti firman-nya? Jawabnya terpulang pada masing-masing pribadi, karena rohani adalah perkara individu dengan tuhan.
Bagaimana pengalaman daud dengan goliath juga menjadi refleksi renungan bagi rakyat dan bangsa papua barat. Rakyat papua barat sedang diperadapkan dengan peralatan senjata yang canggih dan ampuh. Sementara, bangsa papua memperjuangkan menuju kemerdekaan papua barat hanya dengan pendekatan kasih, damai dan dialog.
Tempat pengungsian dan pengaduhan bagi orang orang yang percaya yesus kristus bukan ke PNG, keluar Negeri dank e pengadilan manusia.orang orang percaya kepada yesus patut menguji (baca:mengharapkan) dan mengadupada yesus kristus. Yesus kristus adalah jawaban bagi mereka yang merindukan dan mencari wajah-Nya.tuhan yesus setia dan tidak perna mengecewakan bagi orang orang percaya dan mengikuti jalan-jalannya.

2. PRINSIP PERSATUAN
Prinsip persatuan dan kesatuan dalam memperjuangkan hak-hak asasi rakyat dan bangsa papua barat adalah persyaratan yang sangat mendasar. Rakyat dan bangsa papua barat harus bersatu dengan menyatukan visi ke depan untuk mewujudkan missi perjuangan papua barat merdeka. Rakyat dan bangsa papua barat harus meninggalkan berbagai bentuk perbedaan seperti orang pantai dan orang pedalaman. Ideology yang harus dikembangkan dalam menyatukan persepsi adalah kita sama-sama orang papua ras Negroid, rumpun Malanesia. Hak-hak kita telah dirampas oleh bangsa-bangsa di dunia dan bangsa Indonesia.
Satukan pikiran, hati dengan menatap masa depan Papua yang Merdeka dari segala penindasan, penjajahan, penipuan, pemerasan dan berbagai bentuk kekejaman orang-orang Indonesia. Moto “bersatu kita teguh berpisah kita runtuh” patut menjadi motivasi juang dan semangat juang menuju papua baru untuk menemukan hak asasi. Jati dir, harga diri, martabat, identitas sebagai orang-orang papua yang telah sirna sejak papua di aneksasi oleh Indonesia dengan maklumat Trikora pada tanggal 19 desember 1961, Perjanjian New York 1962, penyerahan pemerintahan dari UNTEA kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 dan rekayasa PEPERA 1969.
Persatuan dan kesatuam adalah modal dasar perjuangan dan kemenangan. Orang-orang papua harus bersatu. Berbagai perbedaan baik dalam hal pendapat, mengemukakan pikiran adalah hal yang wajar dan itu adalah kekayaan bangasa dan Negara Papua barat. Perbedaan pendapat dan gagasan-gagasan itu menjadi inspirasi perjuangan dan saling memperkaya satu sama lain sesama orang-orang papua. Perbedaan-perbedaan pendapat dan ide-ide adalah perkara unik. Perbedaan adalah anuggerah dan pemberian Tuhan dan dipergunakan secara bertanggung jawab dengan saling melengkapi menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai rakyat dan bangsa papua barat, ras Negroit dan rumpun Malanesia. Papua tetap Papua. Negroid tetap Negroid. Malanesia tetap Malanesia.
Orang papua harus mengembangkan nasionalisme dan ideology seperti ini;” saya orang Papua kelahiran wamena atau saya orang papua kelahiran biak. Dan tinggalkan pemikiran bahwa saya orang wamena atau saya orang serui”. yang lazim dipakai adalah “orang pegunungan/pedalaman dan orang pesisir pantai. Pandangan orang pedalaman dan pantai harus dihilangkan. Kita sama-sama sebagai anak papua sedang berjuang untuk negeri papua yang merdeka. Bukan negeri pedalaman atau negeri pesisir pantai. Polemik pedalaman dan pantai harus dihilangkan dari kehidupan anak-anak Papua. Jika orang-orang papua mencintai papua sebagai tanah ahli waris dan kesulungan yang diberikan Tuhan dan di wariskan oleh nenek moyang berarti harus diperjuangkan dengan militansi “Ke-Papua-an” yang abadi.

3. PRINSIP HUKUM
Status papua selain ditinjau dari pendekatan politik dapat juga ditinjau dari perspektif hukum. Dalam sub bagian ini disoroti dalam konteks hukum. Status politik papua adalah masalah hukum. Karena, ada beberapa peristiwa penting yang patut mendapat perhatian dari pendekatan hokum (Law Approach). Para pembaca diharapkan merenungkan sejenak rentetan peristiwa-peristiwa di sebutkan ini. Peristiwa tertanggal 19 Desember 1961 dengan istilah TRIKORA, peritiwa Perjanjian New York 15 Agustus 1962, peristiwa tanggal 1 Mei 1963 tanggal penyerahan pemerintahan dari UNTEA kepada Indonesia, dan peristiwa puncak dengan rekayasa PEPERA 1968. Seluruh dinamika peristiwa yang disebutkan, bila ditempatkan dalam konteks hokum, akan ditemukan banyak pelanggaran dan kesalahan fatal yang bias menjadi serangan balik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa tadi.
Orang Indonesia mengatakan kepada orang papua bahwa jika orang papua kibarkan “Bintang Kejora” dan turunkan “Merah Putih” adalah perbuatan “makar” dan “separatis”. Perbuatan itu melanggar hokum, dan orang papua yang melakukan perbuatan “makar” harus diproses secara hokum dan diberikan hukuman kurungan penjara sesuai ketentuan KUHP yang berlakukan di Indonesia. Pernyataan ini sering dilontarkan oleh orang-orang Indonesia yang memiliki perangkat hukumnya.
Jika demikian orang-orang papua akan mengatakan dengan penuh pertannyaan di dalam hati mereka. Dulu di bumi papua ini [ernah berkubar benderannya orang-orang papua dengan nama bendera “Bintang Kejora” berdampingan dengan bendera Belanda “Wilhelmus” dari tanggal 1 Desember 1961 s/d 1963. Bendera itu mempunyai dasar hokum, yaitu dengan ketetapan Dewan Nieuw Guinea Raad (DPR-nya) orang papua, tahun 1961 No. 68, dan Tahun 1961 No. 70. Tetapi, orang-orang Indonesia datang ke papua dengan maklumat TRIKORA, bendera “Bintang Kejora” diturunkan dan bendera “merah Putih” dinaikan di bumi cenderawasih. Setelah mengukuti peristiwa ini timbul pertanyaan, siapa yang menurunkan bendera “Bintang Kejora” dan kibarkan “Merah Putih” di Papua Barat? Apakah itu perbuatan “makar” dan “separatisme” terhadap kedaulatan rakyat dan bangsa papua barat? Ini yang dimaksud persoalan hokum. Orang-orang tertentu akan mengatakan bahwa bahwa “de fakto” dapat dibenarkan tetapi “de jure” masih diragukan legitimasinnya. Perlu ada penyelesaian dengan pendekatan kajian yuridis formal.
Selanjutnya yang patut mendapat perhatian adalah Perjanjian New York 15 Agustus 1962. yang harus digugat dengan pendekatan hokum tentang perjanjian Perjanjian New York adalah mengapa orang asli Papua tidak dilibatkan dalam proses pembuatan Perjanjian New York? Mengapa Rakyat Papua yang pro-merdeka tidak ditetapkan nasibnya di dalam Perjanjian New York? Dari perspektif hokum ini telah melanggar hak-hak asasi manusia sehingga perlu di kaji secara utuh berdasarkan hokum-hukum internasional.
Selain Perjanjian New York 15 Agustus 1962 ditujukan dari pendekatan hokum, penting pula tinjau tanggal 1 Mei 1963 sebagai waktu penyerahan pemerintahan dari PBB atau disebut dengan UNTEA waktu itu. Berdasarkan apa UNTEA menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia untuk berkuasa selama enam tahun sebelum PEPERA 1969 dilaksanakan? Apakah berdasarkan Perjanjian New York, ataukah berdasarkan hukum internasional? Semua proses seperti ini harus di selidiki dengan seksama dengan pendekatan hukum.
Akhir dari proses kelalaian yang disebutkan ketiga pokok diatas, titik kulminasinya adalah rekayasa PEPERA 1969 yang diselengarakan 14 Juli s/d 2 Agustus 1969. Hasil PEPERA 1969 diterima dalam siding Umum PBB pada tanggal 19 Nopember 1969 dengan menerima resolusi PBB No. 2504. Orang Indonesia dalam berbagai pertemuan baik melalui media cetak dan elektronik mengatakan bahwa status papua adalah final dan Valid. Yang perlu dikaji dengan pendekatan hokum adalah dengan beberapa pertanyaan ini;
1. Mengapa PEPERA 1969 dilaksanakan dengan sistim “Musyawara” yang biasanya dipakai oleh orang Indonesia?
2. Mengapa 1.025 orang sebagai peserta PEPERA 1969 dengan suara bulat tinggal dengan Indonesia?
3. Mengapa hasil PEPERA 1969 ditolak oleh 15 negara Afrika?
4. Mengapa hasil PEPERA 1969 diterima tanpa sanggahan terbuka dan hanya dicatat di PBB?
Beberapa deretan pertanyaan ini perlu dan penting dikaji dengan pendekatan hokum. Barangkali pertanyaan lebih efektif dan lebuh tepat lagi ada selain empat pertanyaan yang telah diajukan oleh penulis.

4. PRINSIP NILAI NILAI BUDAYA
Rakyat dan bangsa papua memiliki nilai nilai budaya yang unik. Keunikan nilai budaya itu secara singkat akan digambarkan dalam uraianbagian ini. Orang orang papua tempo dulu, sebelum orang orang Indonesia datang mencaplok papua, orang papua mempunyai nilai nilai budaya yang menjadi bagian dalam hidupnya.
Tempo dulu, jika ada sesuatu barang yang jatuh di jalan, di lupahkan di kali, di lupahkan kebun, atau di tempat tempat umum, orang orang papua mengambil dan menyimpan atau mengamankan pada tempat pertama di mana benda itu jatuh. Setiap orang papua melewati tidak berani mengambil barang tersebut, jika barang itu bukan miliknya. Tetapi setelah, pemilik barang tersebut datang kemudian mengambilnya dari tempat semula. Barang yang jatuh ituwalaupun berhari hari, berminggu minggu tidak bias di ambil atau disentuh oleh orang yang bukan pemilik barang itu.
Jika orang menjemur pakaian setelah di cuci dan di jemur di halaman, di kali tanpa di awasi oleh pemilik, jika sepeda motor rusak dan parker di pinggir jalan, jika hewan piaraan seperti ayam. Babi tidak di tutup pintu kandangnya, ada sesuatu barang yang disimpan jauh dari rumah untuk di ambil sewaktu waktu dibutuhkan, selalu saja terjamin dari keamanan tanpa di awasi oleh pemilik pemiliknya
Dan juga perang suku sering terjadi di papua di bagian pedalaman papua. Perang itu sering di picu dengan dengan masalah melarikan seorang gadis secara paksa, melarikan ibu rumah tangga, masalah tanah, dan (pengambilan babi milik orang dengan dengan alas an yang jelas dan kuat). Ada tatanan nilai nilai budaya yang patut dipatuhi oleh pelaku pelaku masalah. Bila tatanan nilai budaya itu di langgar maka,terjadi perang antar suku atau klen.
Dalam perang suku, ada larangan larangan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang bertikai adalah :
a). Dilarang membunuh anak kecil
b). Dilarang membunuh ibu - ibu/perempuan
c). Dilarang membunuh Orang orang tua
d). Dilarang mengambil barang barang milik lawan di medan perang;
e). Dilarang memperkosa istri atau anak perempuan dari pihak lawan.

Tidak semua nilai budaya yang di gambarkan di atas, namun demikian, beberapa ciri khas nilai budaya yang disebutkan tersebut, menyatakan bahwa orang papua mempunyai nilai nialai kebenaran, kejujuran, dengan menghargai hak hak asasi sesamanya dan menghargai kepemilikan sesame.

Sebelum orang orang Indonesia sebagai penjajah baru datang ke papua, orang papua tidak mengenal apa itu mencuri dan apa itu mabuk dan apa itu yang disebut dengan memperkosa dan lain lain.

Nilai nilai budaya dan moralitas rakyat dan bangsa papua barat telah di bina dan dipupuk baik oleh nene moyang, turun temurun. Di papua barat jarang terjadi kekejaman dan penindasan, walaupun pada waktu itu di papua di kuasai oleh orang orang belanda. Kekejaman dan kejahatan orang orang Indonesia dapat disimak sebagaimana yang di ekspresikan oleh elieser bonay, Gubernur Pertama Papua, dikutip di bawah ini.

“…secepatnya orang orang Indonesia tiba di negeri kami (papua) sama sekali sesuatu yang tidak mengharapkan mulai terjadi. Ada sejumlah kekejaman, pencurian, penculikan, penyiksaan, penganiayaan, banyak hal yang tidak perna terjadi sebelumnya” (Tapol, Buletin, No. 48, Januari 1982)

Kebiadaban bangsa Indonesia tidak bisa disembunyikan, karena orang orang Indonesia lebih professional dalam menipu dan mencuri. Hal itu telah di saksikan oleh rakyat dan bangsa papua barat, setelah orang orang Indonesia mencaplok kedaulatan papua barat dengan penyerahan secara administratif oleh UNTEA kepada Indonesia, 11 mei 1963 peristiwa itu dituliskan oleh DJOPARIsebagai berikut:

“setelah tanggal 1 mei 1963 masyarakat di kota kota jayapura, biak, manokwari dan sorong menyaksikan berbagai fasilitas untuk digunakan di Irian jaya itu diangkut ke daerah Indonesia lain dengan menggunakan transportasi yang ada apakah itu tempat tidur, kasur, mesin cuci kaca nako, wastapel, open sepeda vespa kipas angin, tangga pesawat terbang di lapangan terbang internasional mokmer biak dan dok apung di manokwari” (djorari, 1993, hal.83)
Djopari menambahkan bahwa:
“…apalagi diikuti dengan tindakan menyita rumah yang di huni oleh masyarakat dengan alas an peninggalan colonial belanda, jadi harus di serahkan kepada pemerintah yang sebenarnya bukan rumah instansi pemerintah….”(ibid.hal.83)
Sebagaimana diungkapkan elieser bonay, “ada sejumlah kekejaman, pencurian, penculikan, penyiksaan, penganiayaan banyak hal yang tidak perna terjadi sebelumnya” dan juga apa yang di soroti Djopari yang telah dikutip di atas, menandakan bahwa orang orang Indonesia datang ke papua dengan budaya pembunuh, pencuri dan penipuh serta menghancur nilai nilai budaya rakyat dan bangsa papua barat. Tidak menjadi heran, karena orang orang Indonesia Neo-kolonial atau penjajah baru terhadap rakyat dan bangsa papua barat.
Melihat dari nilai nilai budaya rakyat dan bangsa papua barat yang telah diuraikan secara singkat atas, sebaiknya menjadi pilar penopang perjuangan rakyat dan bangsa papua barat untuk mengusir penjajah dari tanah air dan negeri papua barat.Rakyat bangasa papua barat tidak perlu mencaci maki,menteror,intimidasi,terhadap orang-orang melayu yang disebut dengan orang-orang Indonesia yang ada di negeri dan tanah air papua barat.Banyak nilai budaya papua barat dikelolah secara baik dan bertanggungjawab untuk mengusir nilai-nilai budaya asing yang mulai diterapkan oleh bangsa colonial di papua ini.
Sebenernya,sangat banyak nilai-nilai budaya dan filosofihidup rakyat dan bangsa papua yang harus dikaji sabagai landasan perjuangan raakyat dan bangsa papua barat.tidak perlu adopsi budaya orang lain seperti angka senjata dan segala macam.ada peluru-peluru kendali,peluru-peluru nuklir yang terpedam dalam nilai-nilai budaya rakyat dan bangsa papua barat.nilai-nilai budaya danfilosofit hidup adalah anugrah Tuhan yang perlu dan penting dikelolah dan dilestarikan sebagai senjata-senjata cangih.

5. PRINSIP DIALOG, DIPLOMASI, NEGOSIASI, LOBI
Perjuangan dengan prinsip dialog, diplomasi, negosiasi, dan lobi hdalah prinsip pendekan penyathuan prsepsi, paradigm baru, dan penyelesaian pemsalahan dengan mengedepankan nilai-nilai manusia, hak asasi manusia, martabat dan harga diri manusa. Pendekatan penyelesaian masalah dengan prinsip-prinsip yang disebutkan dalam bagian ini, adalah perjuangan yang paling berbobot, berwibawa, bermartabat, simpatik dan bermoral. Oleh karena itu, perjuangan rakyat dan bangsa papua barat untuk menemukan jati diri serta identitas sebagai suatu bangsa yang sudah merdeka, patut mempergunekan metode-metode tersebut di atas. Dalam prinsip ini diperlukan kesiapan mental, kualitas intelektual, moral, dan profesionalisme. Dr benny Giay menegaskan bahwa:
“gerja dan masyarakat internasional selalu menganjurkan agar dialog dan perundingan-perundingan dipakai sebagai media untuk membahas dan menyelesaikan konflik” dan ditambahkan pulah “persoalan merdeka itu sangat rumit, oleh karena itu, perjuangan kedepan perlu dilakukan secara konsisten, bertahap dan terus menerus”, (Giay, 2000, hal.37).

6. PRINSIP KARYA KARYA ILMIAH
Salah satu prinsip lagi karya-karya ilmiah. Dalam karya-karya ilmiah dapat dituangkan berbagai persoalan dengan pendekatan kajian-kajian ilmiah. Kajian ilmiah adalah hak intelektual setiap orang yang terdidik dan juga hak kebebasan akademik yang tidak bias di belenggu oleh siapa pun. Perjuangan dengan kajian ilmiah adalah salah satu kekuatan yang ampuh dan dapat dipertanggunjawabkan. Kajian-kajian ilmiah tentang sejarah, biografi, peristiwa-peristiwa penting adalah kontribusi pemikiran untuk menambah wawasan para pembaca, dan juaga pemberian penguasa, mengambil keputusan untuk mengethui apa yang terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi.
Karya karya ilmiah tentang dinamika fakta sejarah papua barat saat ini sangat mendesak.para pembaca perluh di beritaukan melalui kajjian-kajian ilmiah dengan pemberitauhan yang kompeherensif tantang status papua barat secara utuh.sebagai contah,masalah tuntutan rakyat dan bangsa papua barat tidak bisa dilihat secara parsial {sepotong-sepotong},tetapi harus dilihat secara konfrensif [utuh] dari perspektif sejarah,hukum,nilai-nilai budaya,hak-hak asasi manusia,aspek ras,etnis,dan juga letak geografis.tema-tema seperti ini penting dan perluh dikaji dalam kajian-kajian ilmiah.

7. PRINSIP SEMINAR ILMIAH
Prinsip perjuangan dengan pendekatan penyelenggaraan seminar adalah salah satu metode perjuangan ilmiah yang bertanggungjawab, rasional serta logis. Dalam seminar seminar ilmiah perlu di seminarkan tema tema pokok seperti.
1. trikora 19 desember 1961.
2. Perjanjian new York 15 agustus 1962
3. 1 oktober 1963 (masa UNTEA)
4. 1 Mei 1963 (pelatihan administrasi.
5. Kontrak Kerja Pt Freeport 19 April 1967 Sebelum Pepera
6. Rekayasa PEPERA 1969.
7. Pelanggaran HAM Div Papua
8. Diskriminasi Sumber Daya Manusia Di Papua
9. Diskriminasi Dalam Jabatan Jabatan Penting Di Papua
10. Eksploitasi Sumber Daya Alam Di Papua
11. Eksploitasi Pengembangan Social Ekonomi Di Papua
12. Penyelewengan Proyek Proyek Di Papua
Tema tema utama seperti ini sebaiknya menjadi Concern (Keprihatinan) para intelektual, akademisi, cendekiawan, praktisi hokum, aktivis LSM, Politikus, TAPOL-NAPOL, dan OPM dalam berbagai forum regional, nasional, dan internasional. Seminar seminar ilmiah ini dengan tujuan membanguin ideology dan Nasionalismerakyat dan bangsaa papua barat. Dengan metode metode ini akan di tumbuh kembangkan militasi ke papua an dan terus berjuang untuk mencapai kemerdekaan yang sudah lama di perjuangkan baik melalui aksi diplomasi, dialog, maupun aksi OPM di hutan hitan.
Prinsip perjuangan dengan pola seminar adalah perjuangan dengan perdebatan argumentative yang sangat relevan dalam era dewasa ini. Rakyat dan bangsa papua barat harus menunjukkan martabat dan harga diri serta identitasnya dengan menunjukkan kemampuan intelektual dalam perdebatan tema tema di atas dalam forum forum ilmiah dalam berbagai strata.

8. PRINSIP PENDIDIKAN
Dr.B.S. Sidjabat dalam bukunya: strategi pendidikan Kristen mengatakan bahwa :
“Pendidikan merupakan usaha sadar tujuan untuk memperlengkapi individu maupun kelompok, agar mereka bertumbuh dengan baik menujuh kedewasaan pribadi seutuhnya”
( sidjabat, ANDI Yogyakarta,1996.hal.155).
Sidjabat menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar tujuan melengkapi orang supaya menjadi dewasa dalam segala aspek hidup manusia sehingga dalam kontes upaya memperjuangkan aspirasi rakyat dan bangsa papua barat untuk merdeka, salah satu pinsip perjuangan yang harus di perhatikan adalah pendidikan. Pendidikan harus di selenggarakan dalam berbagai strata dan tingkatan, yang paling penting adalah peningkatan kwalitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek. Rakyat dan bangsa papua harus di siapkan secara baik terprogram, terarah, terpadu dan berkesinambungan baik segi kognitif, afektif, motorik, maksudnya, semua komponen rakyat papua disiapkan dari segi rohani, mental, intelektual, etika, kletrampilan, (skiil), dan profesionalisme dan andal untuk ,memperjuangkan kemerdekaan papua barat. Karena sumber daya manusia adalah factor utama dalam roda pembangunan suatu bangsa. Dalam hal manusia sebagai factor utama, emil h. tambunan, MA dalam bukunya: kunci menuju sukses dalam manajemen dan kepemimpinan menegaskan bahwa:
Factor manusia merupakan pokok utamadalam segala memajakan organisasi dan untuk mencapai tujuan proktivitas.tentang manusia ialahast utama yang amat potensial. Kuatas yang dimilikimerupakan salah satu factor yang akan menentukan keberhasilan organisasi atau perusahaanmencapai tujuan “[Tambunan badung ,1991
Sebagimanan yang dikemukakan Tambunan tersebut ,yang lebih penting adalah pendidikan untuk membangun sumber daya manusia yang handal .dengan menanamkan ideology dan nasionalisme sebagai rakyatdan bangsa papua barat melalui pprosespendidikan yang wajar.maksudnya . dalam keluarga sekolah ,perkumpulan perkumlan semua orang papua baik dari anak kecil sampai pada usia dewasa diajarkan lagu kebangsaanpapua “Hai tanaku papua “dan memperkenalkan secara sungguh sungguh tentang bendera kembangsaan” bintang kejora “dan nilai nilai budaya rakyat dan bangsa papua dalam konteks papuasendiri percaya atau tidak ,lima tahun ke depan semangat dan jiwa nasionalisme “ke -papua-an “tidak bias diuntuhkan dengan berbagian bujuk-rayu oleh bangsa colonial.

9. PRINSIP KEPEMIMPINAN
Perjuangan dengan prinsip kepemimpinanadalah hal yang sangat mendasar.karena untuk menwujudkan suatu perjuangan diperlukan prinsip menajerial yang baik teratutur.prinsip manajerial mencakup organisasi kerja ,pendelegasian tugas ,kekompakan kerja prinsip kepemimpinan lain adalah rela menerima masukan ,saran dan kritik .prinsip kepemimpinan juga dari segi kualifikasi pendidikan yang memadai sebagai pilarpenopang perjuangan pemimpinjuga harus memiliki sifat keterbukaan dalam kegagalan adalah maupun juga kesuksesan.pemimpin harus menyadari bahwa kegagalan adalah kegagalan kita bersama dan keberhasilan yang diraih sebagai kesuksesan kita bersama .ciri cirri ini patut dipedomani oleh pejuang-pejuang orang papua .perkara lain yang patut pendapat perhatiandari prinsip kemimpinan adalah mempunyai kerelaanuntuk diganti jika dikehendaki oleh rakyat dan bangsa papua barat .perjuangan untuk menuju papua merdeka harus di organisirdengan baik melalui suatu mekanisme kerja yang transparan

10. PRINSIP PEMBANGUNAN
Prinsip perjungan dengan pendekatan pembangunan adalah salah satu aspek penting dalam perjuangan ,pembangunan memiliki arti yang sangat luas .pembangunan dari aspek manusia yaitu pningkatan sumber daya manusiaadalah sebagai perkara yang utama, peningkatan kwalitas ibu ibu supaya melahirkan anak anak yang sehat, kuat sebagai generasi penerus. Optimalisasi potensi potensi rakyat dan rakyat papua yang berada di birokrast, politikus, akademisi, politisi, aktivis, petani, nelayan, peternak dan pengusaha, itusemua yang di maksut dengan pembangunan.
Selain hal pokok yang telah di sebutkan, pembangunan secara fisik perlu di terima dan di dukung oleh rakyat dan bangsa papua barat, semua sarana dan fasilitas yang sudah sedang dan akan disiapkan oleh pemerintah adalah milik rakyat dan bangsa papua barat dan akan di nikmati oleh rakyat papua pula. Sarana transportasi jalan yang di bangun, jembantan disiapkan, sarana sarana umum yang lain disediakan pemerintah Indonesia patut di sambut dengan baik.. itu sermua akan menjadi fasilitas perjuangan menuju papua merdeka dan itu juga menjadi asset rakyat dan bangsa papua selamanya setelah rakyat dan bangsa papua barat mewujutkan kerinduan dan pergumulan sebagai bangsa yang merdeka.
Jangan lupa bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bukan sebagai alat penawar dan peredam aspirasi papua merdeka. Karena, pembangunan di lakukan oleh pemerintah adalah hak asasi, tanggungjawab asasi, dan kewajiban asasi bangsa Indonesia. Sedangkan, p[erjuangan menuju pqapua merdeka adalah hak asasi, tanggungjawab asasi, dan kjewajiban asasi bangsa papua barat sebagai manufestasi ideology dan nasionalisme yang sudah di bangun sejak tahun 1940-an. Otonomi khususnya juga sebagai pilihan pemerintah dan juga kemauan pemerintah Indonesia. Sementara aspirasi rakyat dan bangsa papua barat belum mendapatkan jawaban dari pemerintah Indonesia maupun dunia internasional. Pembangunan dan otonomi khusus tidak identik dengan meredam aspirasi papua merdeka.

11. PRINSIP SALING MENGHARGAI
Prinsip perjuangan dengan pendekatan “saling menghargai” adalah bagian dari nilai universal yang berlaku umum. Prinsip saling menghargai berada pada setiap suku, ras, etnis, bangsa dan Negara. Orang kafir dan kejam sekalipun merindukan suatu penghargaan dari orang lain. Rakyat dan bangsa papua barat patut menghargai eksistensi saudara – saudara non –papuayang berada di tanah papua untuk hidup bersama kita. yang perluh kita waspadai adalah orang orang datang dengan misi-misi khusus di papua barat ini. Rakyat dan bangsa papua barat juga perlu menghargai eksistensi pemerintah Indonesia yang sedang bangun di papua ini. Perjuangan-perjuangan untuk meneghakan nilai nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kasih dan kedamaian di bumi papua barat harus di perjuangkan dengan pendekatan saling menghargai.

12. PRINSIP PENGUASA RODA PEREKONOMIAN
Prinsip lain yang penting dan perlu di kuasai dalam memperjuangkan menuju papua merdeka adalah penguasaan roda perekonomian di papua barat. Penguasaan roda perekonomian di papua adalah salah satu prinsip perjuangan yang ampuh. Orang papua memiliki tokoh, bengkel, pasar pasar, premeublank, pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan sagu, pengolahan pinang, memiliki rumah rumah makan, memiliki sarana transportasi seperti mobil- mobil perau mesin, adalah modal dasar menuju kemerdekaan bangsa papua barat.
Tetapi, orang papua sendiri yang menjadi bodoh di negerinya sendiri. Kebodohannya terbukti dengan contoh ini. Orang papua bawah sagu, pinang dari kebun menjual kepada orang orang non- papua. Selanjutnya orang orang non papua mengelolah dengan baik dan hasil olahan itu di beli oleh orang orang papua dengan hasil jualan sagu dan pinang tersebut.contoh lain adalah orang orang papua membawah pisang dan ubi dari kebun dan jual kepada orang orang pedagang dan orang orang non-papua membeli dan mengelolah pisang itu menjadi “pisang goring atau ubi goring” dan orang orang papua membeli pisang goring itu dengan uang hasil jualan pisang atau ubi tersebut. Ini tindakan yang paling bodoh. Jikalau cara demikian bagimana menguasai roda perekonomian dan mendukung papua merdeka? Rakyat dan bangsa papua barat harus mengubah paradigm ini.
Selain sagu, pinang, pisang dan ubi di jual, tanah tanah di papua sebagai ahli waris dan hak kesulungan yang sudah di berikan oleh tuhan untuk rakyat dan bangsa papua barat di jual habis habisan. Rakyat dan bangsa papua barat berlaku bodoh seperti “esau” yang menjual hak kesulungannya kepada “yakup” untuk menukar “Roti Dan Kacang Merah” rakyat dan bangsa papua barat berjuang untuk merdeka tetapi hak kesulungan dan berkat berkat seperti tanah sebagai anuhgera allah ditolak dengan cara menjualnya. Tanah adalah bagian dari hidup manusia yang perlu di jaga dan dikelola dengan baik. Supaya tanah dan negeri papua ini di berkati oleh tuhan.
Hal penting lain yang perlu di perhatikan adalah hasil hasil hutan, kayu kayu, rotan-rotan yang ada di negeri papua ini perlu dilindungi oleh rakyat dan bangsa papua barat sebagai ahli warisnya. Semua itu harus di jaga, dikelola dengan baik dan mencari pemasaran pemasaran kedunia internasional. Tetapi, realita yang ada di tanah papua adalah di kuasai oleh orang orang non papua dan hasil hasil rotan dan kayu itu di jaul kepada orang orang papua.rakyat dan bangsa papua barat di harapkan melindungi hutan, lautan, tanah yang ada di negeri papua barat ini sebagai anuhgera tuhan.

13. PRINSIP PENGUASA TEHNOLOGI INFORMASI
“menguasai teknologi komunikasi berarti sama dengan menguasai seluruh dunia”. pernyataan ini bisah dikatakan benar benar dan tidak dari sudut kepentingan dan pemahaman masing masing individu. Bagi penulis, pernyatan tersebut benar, karena dalam era perkembangan sains teknologi dewasa ini, penguasaan teknologi informasi adalah kebutuhan mendesak. Dunia ini terus berubah setiap detik. setiap peristiwa yang terjadi di belahan bumi barat dalam waktu yang sama di ketahui di belahan bumi timur. Ini dampak disebabkan karena kemajuan era globalidsasi yang terjadi sebagai dampak dari teleponisasi, tipinisasi, radionisasi,internisasi, amailinisasi. Tidak ada suatu yang menjadi rahasia lagi oleh karena itu, dalam memperjuangkan menuju papua merdeka, prinsip penguasaan teknologi komunikasi adalah kebutuhan mendesak. Ini sangat ampuh.

14. PINSIP KESABARAN
Salah satu prinsip perjuangan yang perlu di pedomani oleh rakyat dan bangsa papua barat adalah kesabaran. Pemasmur mengakatan “orang sabar melebihi seorang pahlawan dan orang yang menguasai dirinya, sama seperti merebut sebua kota” (Amsal 16:32). Prinsip perjuangan lain yang harus di miliki oleh rakyat dan bangsa papua barat adalah penguasahan diri dan pengendalian diri dalam proses memperjuangkan menuju papua merdeka. Sabar itu sangat penting dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Dengan kesabaran pasti mencapai tujuan yang maksimal jangan tergesa gesa, pemasmur bemasmur “orang yang tergesa gesa akan salah langkah” (19:2b).

15. PRINSIP MEMBANGUN IDEOLOGI DAN NASIONALISME RAKYAT PAPUA
Prinsip membangun ideology dan Nasionalisme untuk rakyat dan bangsa papua barat tidak terlalu sulit. Benih benih ideology dan Nasionalisme ke-papua-an itu sudah menjadi bagian dan terpatri dalam hidup orang papua sehingga proses pengembangan nasionalisme dan ideology ke-papua-an tidak membutuhkan waktu lama. Hanya yang perlu di waspadai sekarang adalah terkontaminasinya ideology dan nasionalisme dari bangsa colonial yang merusak ideology papua. Ideology dan nasionalisme adalah factor penting untuk terciptanya orang orang papua yang militant untuk mencintai tanah airnya, papua barat barat yang di jajah oleh bangsa colonial. Ideology dan nasionalisme rakyat dan bangsa Papua barat tidak terlepas dari “Jati Diri Orang Papua ”.
“jadi diri orang papua” harus di bangun sebagai landasan pengembangan ideology dan nasionalisme rakyat dan bangsa papua.”jati diri orang papua adalah hal yang hakiki” ungkap piet maturbongs dalam wawancaranya pada tanggal 19 desember 2000. Piet dengan tepat sekali menambahkan “jati diri orang papua sudah musna dan perluh dibangun kembali dengan revitalisasi pendidikan di tanah papua berdasarkan konteks budaya dan keberadaan orang papua sendiri tanpa mengadopsi budaya dan sistim pendidikan asing yang tidakl relevan bagi eksistensi orang papua.”
Prinsip membangun ideology dan nasionalisme rakyat rakyat dan bangsa papua barat adalah dianggap kebutuhan yang sangat urgen (mendesak). Karena jika orang papua tidak memiliki tatanan ideology dan nasionalisme yang solit, maka pengaruh ideology asing akan memporak-porandakan nilai nilai dan semangat juang rakyat dan bangsa papua dalam upaya menuju penemuan identitas, harga diri serta martabat yang selama ini di injak-ijak bangsa colonial. Pendidikan ideology harus di bangun secara terporogram, terpadu, dan kontinuitas.

16. PRINSIP DISIPLIN, LOYALITAS, DEDIKASI, KESETIAAN
Prinsip perjuangan lain adalah menunjukan disiplin kerja, loyalitas (ketaatan), dedikasi (pengapdian), dan kesetiaan terhadap tugas panggilan masing masing. Prinsip disiplin kerja, ketaatan, pengapdian dan kesetiaan adalah perkara yang sangat fundamentral. Bangsa colonial akan segan dan takut jikalau rakyat dan bangsa papua barat menunjukkan prinsip ini di negeri papua.

17. PRINSIP KONSOLIDASI DAN REKONSILIASI
A). Rekonsiliasi Internal
Prinsip rekonsiliasi internal adalah rakyat dan bangsa papua barat harus meninggalkan dikotomi orabng papua pantai dan orang papua pegunungan atau pedalaman. Di negeri papua barat ini yang ada adalah orang orang ras negroid dan rumpun malanesia. Orang orang papua adalah orang orang papua yang berkulit hitam dan berambut keriting. Di tanah air dan negeri papua barat tidak ada istilah orang papua pantai dan orang papua pedalaman. Kita ini adalah rakyat dan bangsa papua barat. Rakyat dan bangsa papua barat senasip dan sependeritaan yang dicurigai sebagai “SEPARATIS”,OPM oleh orang Indonesia dan dikejar, di tangkap, disiksa, penjarahkan, di bunu8h dan dihilangkan, dengan bentuk perangkat aturan HUKUM nya. Rakyat dan bangsa papua barat adalah satu bangsa dan satu jiwa sebagai bangsa papua barat.

B). Rekonsiliasi Eksternal
Prinsip konsolidasi dan rekonsiliasi secara eksternal secara sangat penting bagi rakyat dan bangsa papua barat dalam memperjuangkan hak-hak asasi bangsa papua. Prinsip konsolidasi dan rekonsiliasi eksternal yang dimaksutkan penulis adalah dengan saudara saudara kita non-papua yang berada di bumi cenderawasih ini. Prinsip konsolidasi dan rekonsiliasi eksternal dianggap penting, karena tidak sedikit saudara saudara non-papua yang mendukung perjuangan rakyat papua untuk merdeka.
Saudara saudara non-papua mendukung dengan alas an alas an sebagai berikut:
1. Untuk menentang ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan korupsi dan berbagai penipuan dan keangkuhan yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia.
2. Saudara saudara non-papua sebagai rakyat dari Indonesia juga adalah korban dari berbagai kebijakan pemerintah Indonesia. Mereka juga adalah bagian dari korban ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi, dan berbagai bentuk kejahatan pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya. Mereka membutuhkan suatu pemerintahan yang sangat demokratis dan damai dengan mengutamakan nilai nilai kemanusiaan.
Selain dua kesamaan alasan yang telah disebutkan di atas, ada pula yang perlu di waspadai dan juga diantisipasi kemungkinan kemungkinan seperti ini:
1. Pemerintah Indonesia akan menggalang saudara saudara non-papua untuk mengatasnamakan rakyat dan bangsa papua untuk mengadakan rapat rapat akbar dan membuat berbagai pernyataan di media massa dan di depan public untuk membangun opini bahwa rakyat dan bangsa papua tetap setia kepada NKRI. Pola seperti ini perlu di waspadai supaya pengalaman tahun 1969 waktu PEPERA jangan lagi terulang kembali.
2. Pengalaman tahun 1969 waktu sebe4lum dan sesudah PEPERA jangan terulang kembali di tanah air papua barat.
3. Pemerintah Indonesia akan mempersiapkan rakyat non-papua yang militan untuk mati hidup mempertahankan tanah papua. Perbuatan seperti ini sebenarnya terlaknat, karena yang harus mempertahankan tanah air papua adalah anak anak negeri sebagai alih wartis tanah papua. Orang yang mempertahankan yang bukan menjadi hak dan alih warisnya adalah orang yang tidak memiliki adat dan norma-norma hidup. Karena yang mempertahanklan bukan hak kesulungan dan berkat serta alih warisnya.

18. PRINSIP PINANSIAL (KEUANGAN)
Masalah financial (keuangan) adalah sala satu prinsip dalam perjuangan menuju papua merdeka. Keuangan adalah factor penentuan dalam segalah arah perjuangan pembangunan. Orang papua harus berkomitmen dengan masalah keuangan ini. Komitmen itu kembali pada roda perekonomian. Orang papua mengelola roda perekonomian dengan baik, maka kendali perjuangan dengan muda dikemudikan baik untuk mendukung lobi di luar negeri maupun ke dalam negeri. Lagi pula, membiayai kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan perjuangan rakyat dan bangsa papua barat menuju papua merdeka.
Seseorang penulis yang bernama David beanal dalam wawancaranya pada tanggal 20 desember 2000, mengatakan bahwa “rakyat papua mengadapi 3 M sebagai tantangan besar, yaitu: Merdeka, Money (uang), M.16 (Senjata).” Beanal lebih jauh menjelaskan, “aspirasi M rakyat papua sangat kuat dan sangat berat. Kekuatan money sebagai kendala perjuangan. Jika kedua duanya itu tidak di kelola secara professional dan proporsional maka rakyat dan bangsa papua akan di perhadapkan M.16. maka perlu kita gumuli dengan pendekatan perjuangan yang rasional”.

19. PRINSIP PENDEKATAN HAM
Dalam konteks prefektive ham Dr. George Yunus Adi condro mengatakan bahwa:
“kalau kita tetap berpegang pada ke 30 pasal deklarasi universal HAM, dimana salah satu pasalnya adalah hak untuk menentuhkan nasip sendiri dari daerah daerah yang sekarang tidak berdiri sendi. Entah, berupah koloni atau propinsi. Kesempatan tetap terbuka”, (adi condro, cahaya bintang kejora, ELSAM-Jakarta, 2000, hal.190).
Merujuk dari pandangan yang diikuti di atas, dalam konteks pendekatan dengan prinsip ham, peluang untuk papua merdeka terbuka lebar. Untuk itu, tinggal sekarang bagaimana upaya upaya rakyat dan bangsa papau barat mengelola kerinduan dan pergumulan papua merdeka itu dengan menghargai hak hak manusia. Kepada rakyat dan bangsa papau barat diingatkan supaya perjuangan menuju papua merdeka tidak harus dengan kekerasan, pemerasan, intimidasi, teror, dan intervensi terhadap siapa saja yang berada di negeri papua barat ini.
Rakyat dan bangsa papua barat berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir (mengurangi) sikap yang memaksakan kehendak kepada setiap individu, kelompok, maupun kepada siapa saja yang berada, hidup dan bekerja di papua barat. Adiconro menganjurkan kepada rakyat dan bangsa papua barat sebagaimana yang di kutip di bawah ini.

“yang tidak boleh adalah orang pro/OPM memaksa orang lain juga pro/OPM. Kalau kita menghormati hak berbeda pendapat maka boleh saja ada orang papua yang pro RI, ada orang papua yang pro OPM.juga selp determination ringht, hak menentuhkan nasif sendiri”.(ibit hal.190)
Lebih jauh dalam konteks Ham, adicondro menegaskan bahwa:

“jika kita menerima deklarasi universal Ham maka memperjuangkan republic papua barat adalah suatu hal yang legal. Yang tidak legal adalah jika ada orang yang baku bunuh untuk itu. Seperti membunuh transmingan jawa. Atau tentara jawa membunuh orang papua. Itu yang illegal dan tak bisa di tolerir” (ibit.hal 155).
Prinsip ham yang lebih luas adalah hak kemerdekaan pembicara, hak berkarya, hak menentuhkan nasip sendiri, hak mendapatkan pendidikan, hak kemerdekaan untuk menyampaikan pikiran dengan tulisan tulisan ilmiah. Hak kebebasan akademis, hak kebebasan mengekspresikan intelektualnya. Dan hak untuk mendapatkan perlindungan hokum, hak untuk tinggal disuatu tempat sesuai dengan kehendak orang yang bersangkutan. Setiap orang memiliki hak hakiki. Hak asasi adalah pemberian allah bukan pemberian dari manusia sehingga hak hak tiap tiap manusia tidak bisah di ganggu oleh siapapun dengan alasan apapun. Hak hak dasar manusia sebagai pemberian tuhan itu tidak bisah di batasi dengan perangkat aturan manusia kebebasan dan kemerdekaan setiap manusia adalah hak yang mendasar.

20. PRINSIP PENDEKATAN SENI BUDAYA
Sebelum jabar lebih jauh, penulis mengajukan suatu pertanyaan untuk para membaca. Bagaimana perasahan sebagai orang papua ketika anda menderngar lagu-lagu “mambesak” yang dirintis oleh sangbudayawan dan antropologi sejati, tuhan arnol C. Ap, BA dan tuan Edward mofu dkk?
Untuk penulis sendiri anak papua merasakan bahwa “jati diri, harga diri, martabat diri, citra diri, sebagai anak papua terus dibangun”. “saya adalah saya” atau dengan kata lain”papua tetap papua”. Penulis percaya bahwa orang-orang tulem papua pun merasakan hal yang sama. Untuk itu, sala satu instrument perjuangan yang harus ditempuh adalah meningkat seni budaya orang papua. Bangkitlah pemuda papua, jangan terkontanminasi dengan budaya dan ideology kaum colonial. Lambat dan pelan tapi pasti sampai pada tujuan.
Untuk memperjuangkan “jati diri” orang papua yang selama ini di injak-injak para colonial, perlu dikembalikan dengan pendekatan seni budaya. Modal alam sangat penjanjikan rakyat papua barat untuk menjadikan alat perjuangan untuk menuju papua baru. Kelompok budayawan papua didirikan pada tanggal 15 agustus 1978 di bawa komando arnol c. ap dan kawan-kawan itu, penting di tumbu kembangkan masa sekarang ini. Kepiawaian tuan arnol ap di puji oleh Dr. George junus aditjondro dengan pernyatahan berikut ini “berti dengan pelan tapi pasti, suatu gerakan kebangkitan kebudayaan papua sedang terjadi, di motori oleh arnol ap dari kantornya di loka budaya uni versitas cenderawasi….. ia juga sangat akrab berkomunikasi dengan took-toko adat serta seniman-seniman alam yang asli di papua” (ibid. hal. 23).
Rakyat papua barat memiliki keunikan tersendiri dari orang-orang rumpun melayun. Banyak kehindaan alam gunug. Laut, hutang, burung, hewan dan binatang-binatang langka yang diciptakan tuhan dan di peruntukkan bagi orang-rang ras negroi dan rumpun malanesia yang terkenal dengan sebutan orang papua atau lebih tepat lagi adalah rakyat papua barat. Rakyat papua diminta untuk pakai baju “kebaya” dan juga diminta melakoni “wayang” dan diminta memotong “nasi tumpeng” sangat tudak relevan. Karena, semua itu seni budaya orang_orang rumpun melayu.
Kebenaran, kejujuran, keadilan, kasih dan kedamaian dijadikan patut mendaoat tempatsebagai pilar penyangga dan pedoman perjuangan rakyat papua barat untuk mencapai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Maka tidak ada istilah “separatis” dan juga tidak ada terminology “makar” di negeri papua barat. Bertolak dari nilai-nilai universal ini, matin luter king dalam upaya pembebasan perbudakan terhadap orang-orang kulit hitam di AS di pedomani prinsip “kasih” dan “keteraturan”. Simaklah kutipan dibawa ini.
“ persoalan tak akan selesai dengan membalas tindakan kekerasan mereka. Kita harur menghadapi kebencian dengan kasih” (hal. 45.). dibagian lain luter berkata: “kita akan dituntun oleh prinsip-prinsip tertinggi dari hokum dan keteraturan” (hal.37)

Perjuangan untuk menemukan jatidiri rakyat papua barat, patut dilalui dengan pendekatan dengan seni budaya. Karena, seni budaya adalah salasatu inspirasi dan napas dengan alunan lagu-lagu daera yang menjiwai setiap anak papua barat dengan kasih dan keteraturan atas panggilan tanah hair.

http://www.umaginews.com/2012/04/20-prinsip-perjuangan-papua-merdeka.html

JHON M. YOGI: KAMI SIAP MELAWAN KOLONIAL INDONESIA HINGGA PAPUA MERDEKA 100%


Tpn-Opm Wilayah Paniai

Edudanews-- Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional (Tpn) Angkatan Darat Wilayah Paniai Jhon M Yogi kami siap melawan Kolonialisme Indonesia Yakni (Tni/Polri) sampai Papua Merdeka 100% di Tangan Rakyat Papua Barat.

kekerasan Kekejaman Penyerbuan melalui Udara, darat dan laut Terhadap warga Papua di Paniai pertengahan pada tahun 2011 dan sampai saat ini tahun 2012 yang dilancarkan oleh pihak Militerisme, Neo-Kolonialisme, dan Kapitalisme, dibawah kekuasaan Rejim Susilo Bambang Yudoyono alias (Sby) dan Budiono, bukan hanya kali ini saja tetapi ketika Papua Aneksasi kedalam NKRI kekayaan alam dirampas oleh negara adidaya Amerika serikat dan sekutunya memanfatkan melalui Negara Indonesia untuk menutupi hutan politik dari Amerika serikat dan sekutunya.

Kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Perjuangan Papua Merdeka (TPN-OPM) Devisi II Makodam Pembela Kedialan Paniai Papua Barat Berjanji dengan Tegas “ selalu Memperjuangkan Kedaulatan Nasional West Papua sampai Kemerdekaan West Papua ada di tangan Rakyat Papua sendiri.

“Perjuangan Papua merdeka, adalah Mewujudkan impian Rakyat Papua, dengan demikian, didalam Perjuangan selalu ada Sangsi (Resiko) berat maupun ringan, dan baik dari ancaman dari luar maupun dalam yakni ancaman dari Papua’isme, Ambon’isme, Sulawesi’isme, Kalimantan’isme, Jawa&bali’isme, Sumatra’isme, Belanda’isme’ America’isme, alami oleh rakyat Papua di tanah Papua, dalam tahapan proses Perjuangan Papua “MERDEKA”. Orang Asli Papua (OAP) selalu saja minoritas dan orang Luar Asli Papua (OALP) selalu Mayoritas di bidang apa saja, kapan saja dimana saja, titik radah terakhir.

Pimpinan TPN John Magai Yogi menyatakan, tak akan mundur selangkahpun dalam meladeni operasi pasukan gabungan TNI-Polri yang dimulai sejak Agustus 2011 lalu. Kami Tpn-OPM Wilayah Paniai berkomitmen, perjuangan yang dirintis para pendahulu tetap dilanjutkan demi mencapai harapan Bangsa Papua Barat. Pernyataan itu sebagaimana dituangkan dalam surat yang dikeluarkan dari tengah rimba.

“Kami TPN OPM di seluruh Tanah Papua tidak akan pernah menyerah dan akan terus melawan penguasa Indonesia sampai titik darah penghabisan, Kami hanya pegang Ukaa Mapega (busur dan anak panah, Red.), tetapi kami andalkan Tuhan, kami siap hadapi pasukan Brimob Mabes Polri dan Densus 88 sebagai pasukan elit Indonesia, yang lengkap dengan senjata modern dan saat ini mereka masih kuasai daerah Paniai,”

Sejak pengepungan dan penyerangan ke markas Eduda, 13 Desember 2011, TPN OPM Devisi II Makodam Pemka IV masih bertahan di hutan Paniai. Bukan berarti menyerah. “Setiap orang dan suku bangsa memiliki hak-hak azasi yang harus dihormati oleh siapapun, termasuk hak menentukan nasib sendiri. Hak inilah yang kami orang Papua tuntut kepada PBB yang bisu saat hak kami dirampas oleh penguasa Indonesia dan Amerika. John M. Yogi, dengan tegas menolak segala bentuk usaha-usaha Apapun kami Minta adalah Pengakuan Kedaulatan Bangsa Papua Barat. tawaran yakni Otsus, Up4b Serta Pemekaran dan lain-lainya.kami tolak 100%.

Dengan ini, kami dari seluruh rakyat Papua (Orang Asli Papua) dan Tpn-Opm Papua Barat pemerintah Indonesia segerah pengakuan atas kedaulatan Bangsa Papua Barat jika tidak mau mengakui maka kami siap melawan (perang) sampai dunia Kiamat. (Jhon M Yogi)


Jhon M Yogi

PERNYATAAN SIKAP
ASPIRASI RESMI DARI MASYARAKAT WEST PAPUA
NO. 03/XX-T/SP ARMM/WP/2011
BER-ASAL DARI : SUARA MURNI ISI HATI NURANI DARI RAKYAT WEST PAPUA DI BERITAHUKAN TUNTUTAN PERNYATAAN SIKAP RESMI; DI HADAPAN.
Y.M :

PARA PENGUASA INTERNASIONAL PBB
PARA PENGUASA UNI EROPA BELANDA DI ANSTERDAM
PARA PENGUASA TIAP-TIAP NEGARA YANG TELAH MERDEKA DI DUNIA INTERNASIONAL
PENGUASA - PEGUASA NASIONAL NKRI DI NASIONAL DAN INTERNASIONAL
I. ISI SURAT PERYATAAN SIKAP RESMI DARI TPN-OPM MAUPUN MASYARAKAT WEST PAPUA

Rakyat West Papua dengan hati nurani se-sungguh-sungguhnya menolak keras 100% untuk;
UP4B di WEST PAPUA
Di Alog Jakarta - WEST PAPUA
Pemekaran berbentuk apa saja dari NKRI
Karena ini semuanya sudah gagal/secara total terlampau


2. 1. Rakyat West Papua menuntut hanya merdeka sendiri dalam Tahun 2011/2012 ini saja.
2. 2. Rakyat West Papua mintah merdeka penuh melalui UUD dari penguasa Nasional dan dari penguasa tertinggi Internasional PBB Tahun 2011/2012 saja
2. 3. Rakyat West Papua mintah merdeka dalam tahun 2011/2012 ini saja.
Karena: Rakyat West Papua sudah bayar dengan kepala Jendral Kellik Kwalik Panglina Makodam III Timika –Agimuga. Maka Rakyat West Papua menikmati kemerdekaan West Papua dalam tahun 2011 ini saja.
2 .4. Masyarakat West Papua memohon di hadapan para pengusaha UNI EROPA ZAMAN BELANDA DI AMSTERDAM, dan masyarakat UNI EROPA segera genapi Perjanjian ` Belanda tertanggal 15 Agustus 1962 bahwa:
NKRI Perwakilannya hanya 25 tahun saja. Tetapi di Jajah 25 tahun di Irian barat. NKRI segera kembalikan ke Jakarta supaya Bangsa Malanesia bisa merdeka dan berdaulat penuh, tetapi NKRI melanggar Ham berat. Jadi Bangsa Papua Barat mohon di genapi dalam tahun 2010/2011 ini. Bangsa Papua Harus Merdeka sendiri.

II. PRESIDEN : B.J. HABIBIE DI BERIKAN KEPADA:
1. Tim 100 atau masyarakat West Papua, segera kembali ke Papua untuk renungan kembali 26 februari 1999
2. setelah kembali ke Papua sudah renungkan akhirnya dari masyarakat Papua di kemalikan Otsus tertanggal 2 agustus 2005 ke Jakarta.
III. PRESIDEN GUSTUR ABDUR RAHAMAN WAHID.
Diberikan pengakuan kepada Bangsa Papua pada tanggal 16 desember 2000.
IV. WKL SEK-JEN INTERNASIONAL PBB-HINA JILANI INJAK
DiTanah Papua Sekarang masyarakat Papua anggaplah sudah mendapatkan hak kemerdekaan resmi tertanggal 8 juli 2007 jam,10: WIT, Maka rakyat West Papua menolak keras 100% segala tawaran dari pemerinta NKRI, baik Tawaran OTSUS, Perundingan berbentuk-berbentuk apa saja, karena West Papua kemauan keras untuk merdeka. sendiri dalam tahun 2012 ini.

Demikian surat pernyataan sikap TPN-OPM maupun aspirasi resmi dari masyarakat West Papua, dengan sesunggunya dan atas perhatian hak kemerdekaan West Papua dari penguasa nasional NKRI dan dari penguasa Internasional PBB. Kami rakyat West Papua tak lupa haturkan banyak terimakasih
Keluarkan : Markas Besar Jantung Hati Pegunungan Sang
Bintang kejora, Paniai West Papua Nation Melanesia
Pada tanggal : 1 Desember 2011
Oleh : Panglima Perang Jhon M. Yogi

PERNYATAAN RESMI TPN-OPM PAPUA BARAT
SALAM REVOLUSI PEMBEBASAN

A. Pengantar
Puji syukur bagi-Mu Tuhan Perisai Bangsa Papua Barat. Atas perintah Roh Kusus dari kerajaan Tuhan Jesus TPN-OPM dalam Negeri Papua Barat dari MABES Tingginambut, Puncakjaya Papua, dibawah pimpinan Gen.Goliath Tabuni atas nama Bangsa Papua Barat dengan tegas mengeluarkan pernyataan resmi kepada: “Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Kerajaan Belanda, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah-Pemerintah Negara Anggota PBB di Seluruh Dunia”, dengan Argumentasi yang mendasar dan sangat rasional.

B. Dasar Hukum Perjuangan TPN-OPM Papua Barat

1. Bahwa, berdasarkan kejadian pasal 1 ayat 1-31, maka tanah Papua dengan segalah isinya adalah Tuhan menciptakan sebagai hak waris bangsa Papua Barat, bukan untuk bangsa-bangsa lain di muka bumi;
2. Bahwa, berdasarkan keluaran pasal 2 ayat 11 dan 12, maka TPN-OPM telah dan sedang berjuang untuk memebebaskan umat Tuhan (Bangsa Papua Barat ) dari “ Cengkraman, Perbudakan, Pembunuhan, Pemerkosaan, perampasan, penculikan, penangkapan, penahanan, pemiskinan, pemarsjinalan serta pemusnahan, yang telah dan sedang lakukan oleh bangsa colonial Republik Indonesia;
3. Bahwa, selanjutnya berdasarkan keluaran pasal 23 ayat 1-13, maka hak-hak asasi bangsa Papua Barat harus dan wajib dihargai oleh siapapun manusia di muka bumi, dan dengan tegas stop dirampas;
4. Bahwa, berdasarkan (Declarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa) atas hak-hak asasi manusia (The United Nations Universal Declaration of Human Rights)”, yang telah diterima dan disahkan dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, maka hak-hak asasi bangsa Papua Barat harus dan wajib dihormatinya;
5. Bahwa, berdasarkan, pasal 1 ayat 1,2 dan ayat 3 Kovenan Internasional atas Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenan on Civil and Political Rights),” yang telah diterima dan disahkan dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, maka bangsa Papua Barat mempunyai hak untuk Menentukan Nasib Sendiri (Self-Determination) melalui sebuah REFERENDUM yang demokratis, bermartabat serta berwibawa sesuai standar hukum Internasional;
6. Bahwa, selanjutnya berdasarkan, hak penentuan nasib sendiri (Self-Determination),” yang dapat dijelaskan pada poin ke lima datas, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mempertegas lagi dalam Deklarasi PBB atas hak-hak Masyarakat Adat Pribumi (The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People), yang telah diterima dan disahkan pada tanggal 13 September 2007 dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana dapat ditegaskan pada pasal 3 dalam deklarasi ini;
7. Bahwa, berdasarkan keenam poin pada bagian dasar hukum perjuangan TPN-OPM dan dapat diuraikan diatas, maka TPN-OPM telah dan sedang memperjuangkan hak-hak dasar bangsa Papua Barat, yang didalamnya termasuk, hak menentukan nasib sendiri (Self-Determination), berdasarkan prosedur Hukum HAM Internasional.

C. Sifat Dasar Organisasi OPM-TPN Papua Barat

1. Bahwa, TPN-OPM adalah organisasi yang dapat lahir berdasarkan misi pembelaan atas Hak-Hak Asasi Manusia, yang terutama memperjuangkan hak-hak bangsa Papua Barat;
2. Bahwa, TPN-OPM adalah organisasi yang dapat lahir berdasarkan kasih terhadap umat Tuhan yang hidup dibawah tekanan dan kematian serta pemusnahan, dari kejahatan oleh bangsa colonial Republik Indonesia;
3. Bahwa, TPN-OMP adalah organisasi pembebasan bangsa Papua Barat, dari tangan terorisme oleh bangsa colonial Republik Indonesia.

D. Sifat Dasar Perjuangan TPN-OPM Papua Barat

Bahwa, Sifat dasar perjuangan TPN-OPM adalah permanen dan kontinuitas Artinya, TPN-OPM tetap berjuang terus sampai Papua Merdeka dan berdaulat penuh, sebagai bangsa-bangsa lain di muka bumi.

E. Prinsip Dasar Perjuagan TPN-OPM Papua Bara

1. Bahwa, karena tidak mengakui “Aneksasi Papua Barat kedalam wilayah NKRI pada tanggal 1 Mei 1963”, melalui invasi Militer Indonesia dibawah pengawasan UNTEA, yang telah melanggar hak-hak bangsa Papua Barat;
2. Bahwa, karena tidak mengakui “ Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat,” yang pada dasarnya penuh rekayasa dan manipulasi dengan jalan terror serta intimidasi terhadap orang Papua asli, melalui operasi-operasi militer oleh TNI, sesuai pernyataan Purn. Letjen Sintong Panjaitan dalam bukunya yang berjudul “Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando”, yang dapat diterbitkan Maret 2009 lalu;
3. Mengakui bahwa bangsa Papua Barat adalah rumpun Melanesia ras Negrita;
4. Mengakui bahwa bangsa Papua Barat tidak memiliki hubungan apapun serta nasionalisme dengan orang Indonesia, yang mayoritas rumpun melayu Asia, sebagai mana dapat dikatakan oleh Kapolda Papua (Irjen Pol. Bekto Suprato) dalam materinya dapa tanggal 5 Juli 2011, dalam acara Konferensi Perdamaian Papua yang diselenggarakan oleh JDP di aula UNCEN Abepura Papua;
5. Bahwa, berdasarkan ke empat poin dalam bagian prinsip dasar perjuangan TPN-OPM di atas, maka tidak ada kata kompromi ataupun tidak ada kata menyerah, kepada bangsa colonial Republik Indonesia;
6. Bahwa, oleh karena itu TPN-OPM bersama rakyat bangsa Papua Barat berjuang terus sampai memperoleh kemerdekaan dari tangan colonial Republik Indonesia.

F. Dasar Pelaksanaan Pejuangan Revolusi TPN-OPM Papua Barat

1. Bahwa, Tuhan Jesus adalah Tokoh Agung SEPARATIS DUNIA yang memisahkan bumi dari kelap ke terang, maka TPN-OPM telah dan sedang berjuang demi menghormati karya-Nya;
2. Bahwa, Tuhan Jesus juga adalah seorang Pemimpin Revolusioner Sejati PEMBEBASAN umat Manusia di muka bumi, maka TPN-OPM melaksanakan revolusi dengan mengikuti teladan-Nya, demi membebaskan umat-Nya (Bangsa Papua Barat) dari tangan kolonialisme Pemerintah Republik Indonesia;
3. Bahwa, TPN-OPM sangat menghormati kedua hukum Tuhan Jesus ini, maka telah, sedang dan terus melaksanakan perjuangan melalui revolusi kerilya maupun revolusi total nanti, sampai Papua berdaulat penuh dari tangan Pemerintah colonial Republik Indonesia.

G. Pernyataan Resmi TPN-OPM Papua Barat

Bahwa, dengan argumentasi yang sangat mendasar dari bagian “A sampai F” diatas, maka TPN-OPM atas nama bangsa Papua Barat menyatakan:

1. Bahwa, mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa agar segera mengkaji ulang atas kesalahan yang telah buat dalam proses aneksasi Papua Barat dari UNTEA kepada Pemerntah Republik Indonesia, dari sejak New York Agreement 15 Agustus 1962 dan penyerahan administrasi Papua Barat kepada Indonesia pada 1 Mei 1963 serta pelaksanaan PEPERA 1969 dengan berpedomankan pada kajian Akademisi Belanda (Prof.P.J. Drooglever) dengan bukunya yang berjudul “The Act of Free Choice 1969 in West Papua” dan segera melaksanakan Referendum bagi bangsa Papua Barat sesuai prosedur hukum Internasioal;
2. Bahwa, mendesak kepada Pemerintah Amerika Serikat yang sekarang (dibawah Kepemimpinan Presiden Husein Barak Obama), agar segera mengkaji kesalahan Para Tokoh pendahulunya dalam manuver politik mereka, yang mana memihak menguntungkan Indonesia dan mengorbankan hak-hak bangsa Papua Barat dalam sangketa konflik politik Papua Barat, antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia dari tahun 1962-1969;
3. Bahwa, mendesak kepada Pemerintah Kerajaan Belanda agar segera mengambil sikap dan memberikan dukungan dalam perjuangan bangsa Papua Barat, yang sedang didorong oleh IPWP melalui jalur politik dan ILWP melalui jalur hukum, yang puncaknya akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi oleh International Lawyers for West Papua di kota London, UK, dengan thema sentral “Konferensi Internasional ILWP Jalan Menuju Kemerdekaan Papua Barat”.
4. Bahwa, mendesak kepada pemerintahan baru Indonesia (dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), agar segera mengkaji kesalahan Para Tokoh pendahulunya, yang mana telah dapat mengklaim bahwa Papua Barat adalah satu-kesatuan integral yang tak terpisahkan dari wilayah NKRI, yang akibatnya mengorbankan dan atau mengabaikan hak-hak asasi bangsa Papua Barat, untuk berdaulat penuh seperti bangsa-bangsa lain di muka Bumi. Dalam hal ini dipertegas lagi agar dengan bijaksana dan arif Pemerintah Republik Indonesia harus dan wajib minta maaf kepada bangsa Papua Barat, dan selanjutnya memberikan kemerdekaan penuh yang berdaulat. Dengan kebaikan inilah, Pemerintah Indonesia akan dihargai oleh Pemerintah-Pemerintah Anggota PBB dan masyarakat Internasional. Ingat, hal ini sangat penting demi terciptanya perdamaian dunia dan harga diri bangsa Indonesia.
5. Bahwa, jika pernyataan poin 1 sampai dengan poin ke 4 tidak dapat dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah serta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka TPN-OPM bersama seluruh komponen rakyat bangsa Papua Barat siap melaksanakan revolusi total dan siap lawan TNI/POLIRI, dengan dasar Jesus menjadi Perisai bagi bangsa Papua Barat dalam pertempuran, Amen.

Demikian Pernyataan Resmi TPN-OPM ini dikeluarkan dari MABES TPN/OPM di Tingginambut, Puncakjaya Papua, atas nama bangsa Papua Barat, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakannya Terimaksih atas perhatian anda.

Tingginambut Juli 2011
Panglima Komando Revolusi Nasional Papua Barat TPN/OPM

Gen. Goliatah N. Tabuni Gen. Antonius Tabuni

http://edudanews.blogspot.com/2012/08/jhon-m-yogi-kami-siap-melawan-kolonial.html

Kenapa Pak Maruli Sinaga Dukung Papua Merdeka?
OPINI | 15 December 2011 | 14:38 Dibaca: 979 Komentar: 84 4 aktual

Saya sangat terkejut baca postingan kompasianer Pak Maruli Sinaga yang berjudul “Bangsa Papua” yang ditutup dengan kalimat “Saya mendukung Papua Merdeka berdasarkan Injil Tuhan Yesus Kristus”. Beliau, sahabat baik dalam diskusi agama dengan saya, mempublish postingan tsb pada tanggal 8-des-2011. Tadinya saya ragu, tetapi menjadi yakin setelah meneliti komentar komentar di mana beliau tegas berpendapat agar Papua menjadi negara merdeka lepas dari Republik Indonesia.

Postingan beliau itu saya temukan berkat postingan Adam Fadhlurahman yang merujuk ke sini: http://sosbud.kompasiana.com/2011/12/08/bangsa-papua/

Setelah baca postingan dan komentar beliau saya makin miris. Sebagai sesama anak bangsa Indonesia Sungguh saya sangat menyangkan ketika beliau amat memojokkan posisi Indonesia. Terbukti dengan rujukan berat sebelah, tidak berimbang. Lebih menyayangkan lagi koq beliau TERKESAN mengatakan sudah tidak merasa bagian dari bangsa Indonesia karena kecewa dengan pemerintah. Kemudian koq berharap Papua lepas dari Indonesia seperti Timor Leste.

Saya menghargai pendapat pribadi beliau. Tapi berharap mudah mudahan Pak Maruli Sinaga bersedia berpikir ulang. Mengingat artikel tulisan beliau itu sangat sensitif pada ranah politik dan keamanan. Yang menurut saya dapat berakibat buruk bagi masa depan bangsa dan negara di tengah incaran bangsa asing yang ingin Indonesia hancur dan terpecah belah.

Salam ati ati,
Ragile 14des2011

http://politik.kompasiana.com/2011/12/15/kenapa-pak-maruli-sinaga-dukung-papua-merdeka-421562.html

agama jangan dipolitisasi
politik jangan diagamisasi

itu aja catatan saya..

Kata elu sendiri keimanan Kristen kalo dijadiin prinsip bernegara itu bagus Wed : https://laskarislam.indonesianforum.net/t6033-sepertiga-rakyat-as-mendukung-amerika-jadi-negara-agama

disini konteksnya konflik
jangan asal nggabrus aja, kamu ini gak nyambung mulu
tapi aku jadi korbannya..
tinggal 50% tuh..

makanya jangan suka gubris warning milik orang donk : http://www.laskarislam.com/t6041-pria-gondrong-dirazia-dimana-mana#72333

elu sendiri di trit "dupa" sama di trit "ditinggal ke gereja" juga malah nggrabusnya ke masalah musibah ibadah haji

padahal konteksnya aja masing2 beda:
- dupa, masalah kesehatan: http://www.laskarislam.com/t4067-dupa-berbahaya-bagi-kesehatan
- ditinggal ke gereja, masalah materi: www.laskarislam.com/t5773-rumah-ditinggal-pergi-ke-gereja-nasib-jadi-apes

sementara masalah musibah haji itu masalah pengamanan

btw bukannya sebetulnya amerika juga ada masalah konflik
konflik Timur Tengah, konflik Israel-Palestina, konflik sama Korut...

dupa -> ritual -> tidak ada yang mati
haji/lempar jumroh -> ritual -> banyak yang mati

apa masalahnya?
mosok dibandingin rumah yang ditinggal ke gereja...

sekedar pembanding (yang notabene dasar argumen)
langsung divonis OOT
padahal alur diskusinya masih lurus-lurus aja

sensi tinggi rupanya...

lha, jelas OOT lah

perhatikan saja judul tritnya -> Dupa Berbahaya Bagi Kesehatan

ya jelas dilihatnya dari sudut pandang dunia kesehatan lah

Dupa -> Bagi Kesehatan -> Berbahaya
Haji/lempar jumroh -> Bagi Kesehatan-> Tidak Berbahaya

kan udah sesuai konteks toh

kalo dari sudut pandang elu, maka harusnya judul tritnya -> Dupa Banyak Yang Mati

tapi kan kenyataannya tidak toh

nah, sekarang konteks isi trit dimari

OPM -> politik -> diagamakan
Amerika -> politik -> pingin diagamakan

ya gak OOT toh

heran, dimari Non-Muslim koar2 karena Muslim dimari gak ngomongin kesalahan umatnya sendiri & malah ngurusin orang, tapi Non-Muslimnya sendiri dimari juga gak ngomongin kesalahan umatnya sendiri & malah ngurusin Muslim, aneh

Penyaran wrote:lha, jelas OOT lah
perhatikan saja judul tritnya -> Dupa Berbahaya Bagi Kesehatan
ya jelas dilihatnya dari sudut pandang dunia kesehatan lah
Dupa -> Bagi Kesehatan -> Berbahaya
Haji/lempar jumroh -> Bagi Kesehatan-> Tidak Berbahaya

Haji/lempar jumroh -> Bagi Kesehatan-> SANGAT BERBAHAYA
potensi penyebaran penyakit sangat besar karena ratusan ribu manusia dari berbagai negara (mayoritas negara-negara miskin) berkumpul di satu tempat
ditambah risiko mati terinjak-injak..

Penyaran wrote:OPM -> politik -> diagamakan
Amerika -> politik -> pingin diagamakan

kondisi/konteksnya beda..
- di papua ada konflik politik
- di amerika aman jaya

om wedi malu-malu ,,Dukung Teroris OPM,,,

NKRI harga mati...
tetapi cara pandang separatis perlu dipahami dan dikaji
demi NKRI itu sendiri

Heran aja masih ada org yg menyatu-nyatukan minyak dan air...pdhal konteks politik dan agama itu jelas2 berbeda...

Mw menggenaralisasi satu orang Kristen yg terkesan ga nasionalis, itu bodoh!

Emiliana wrote:Heran aja masih ada org yg menyatu-nyatukan minyak dan air...pdhal konteks politik dan agama itu jelas2 berbeda...

Mw menggenaralisasi satu orang Kristen yg terkesan ga nasionalis, itu bodoh!

bukannya kaum Buddha pun juga demikian terhadap orang Kristen ye

orang mau nyuruh terjemahin dianggep punya maksud terselubung Kristenisasi: http://dhammacitta.org/forum/index.php/topic,23092.0.html

orang mau mencerahkan sesuatu dianggep dakwah Kristenisasi: http://dhammacitta.org/forum/index.php/topic,23093.0.html

orang mau curhat juga dianggep melakukan tipuan Kristenisasi: http://dhammacitta.org/forum/index.php/topic,23262.0.html

generalisir lagi....bedanya kali ini yg kena buddhis *aduh*

saya ga paham dan ga tertarik mengurut masalah org lain di forum itu....apakah bnr org nerjemahin langsung dianggap maksud terselebung Kristenisasi?

apakah benar org mencerahkan sesuatu dianggap dakwah Kristenisasi?
(bukankah kalau sy menjelaskan pandangan Buddha yg benar yg kek gini lho, itu udah otomatis dakwah ya? Cuman saya gak maksa situ ngikuti ajaran saya, istilahnya hanya menjelaskan)

apakah bener org curhat dianggap tipuan Kristenisasi?
(lah salah sendiri curhat spiritual di forum agama lain, kemarin kalau saya curhat perjalanan spiritual saya di sini dr yg Anda tebak A jadi B, sy pasti dianggap usaha B-sasi juga kan?)

yg jelas kalaupun mereka (Buddhis) di forum itu memang salah menganggap/menuduh, saya juga heran msh ada org kyk begitu...yg jelas g bisa lu generalisir kaum Buddha juga demikian sama Kristen...

bukan saya yang menggenelarisir, tapi merekanya yang menggeneralisir orang Kristen suka Kristenisasi

di trit ini...

Penyaran wrote:orang mau mencerahkan sesuatu dianggep dakwah Kristenisasi: http://dhammacitta.org/forum/index.php/topic,23093.0.html

kejahatan inkuisisi pada jaman dulu aja oleh kaum Buddhis juga menyatakannya sebagai kesalahan dari umat Kristen

http://dhammacitta.org/forum/index.php/topic,23093.msg415657.html?PHPSESSID=5inqsntieu7pum8srtqsh3f0t2#msg415657

Mokau Kaucu wrote:Untuk yang di bold hitam , mungkin saja Mr J**** tidak pernah membaptis secara paksa, tetapi sejarah berkata lain.
Akuilah sejarah kelam masa lampau kekr****nan, silahkan anda baca link berikut : http://www.truthbeknown.com/victims.htm#.UHaxPbQmTdl

Janganlah mengingkari sejarah; jika ada , katakan ada, dan katakan pula penyesalan serta janji untuk tidak lagi melakukan hal serupa baik dengan cara kekejaman maupun iming iming pekerjaan dan jabatan.

Kata bapak pendeta "pengakuan adalah awal dari pemulihan"

http://dhammacitta.org/forum/index.php/topic,23093.msg415677.html#msg415677

Mokau Kaucu wrote:Wah, kelihatannya masih malu malu, apakah semuanya benar tergolong oknum Krizten?
Saya copy yg bagian Amerika saja deh.. :)

Native Peoples

Beginning with Columbus (a former slave trader and would-be Holy Crusader) the conquest of the New World began, as usual understood as a means to propagate Christianity.
Within hours of landfall on the first inhabited island he encountered in the Caribbean, Columbus seized and carried off six native people who, he said, "ought to be good servants ... [and] would easily be made Christians, because it seemed to me that they belonged to no religion." [SH200]
While Columbus described the Indians as "idolators" and "slaves, as many as [the Crown] shall order," his pal Michele de Cuneo, Italian nobleman, referred to the natives as "beasts" because "they eat when they are hungry," and made love "openly whenever they feel like it." [SH204-205]
On every island he set foot on, Columbus planted a cross, "making the declarations that are required" - the requerimiento - to claim the ownership for his Catholic patrons in Spain. And "nobody objected." If the Indians refused or delayed their acceptance (or understanding), the requerimiento continued:
I certify to you that, with the help of God, we shall powerfully enter in your country and shall make war against you ... and shall subject you to the yoke and obedience of the Church ... and shall do you all mischief that we can, as to vassals who do not obey and refuse to receive their lord and resist and contradict him." [SH66]

Likewise in the words of John Winthrop, first governor of Massachusetts Bay Colony: "justifieinge the undertakeres of the intended Plantation in New England ... to carry the Gospell into those parts of the world, ... and to raise a Bulworke against the kingdome of the Ante-Christ." [SH235]
In average two thirds of the native population were killed by colonist-imported smallpox before violence began. This was a great sign of "the marvelous goodness and providence of God" to the Christians of course, e.g. the Governor of the Massachusetts Bay Colony wrote in 1634, as "for the natives, they are near all dead of the smallpox, so as the Lord hath cleared our title to what we possess." [SH109,238]
On Hispaniola alone, on Columbus visits, the native population (Arawak), a rather harmless and happy people living on an island of abundant natural resources, a literal paradise, soon mourned 50,000 dead. [SH204]
The surviving Indians fell victim to rape, murder, enslavement and spanish raids.
As one of the culprits wrote: "So many Indians died that they could not be counted, all through the land the Indians lay dead everywhere. The stench was very great and pestiferous." [SH69]
The indian chief Hatuey fled with his people but was captured and burned alive. As "they were tying him to the stake a Franciscan friar urged him to take to his heart so that his soul might go to heaven, rather than descend into hell. Hatuey replied that if heaven was where the Christians went, he would rather go to hell." [SH70]
What happened to his people was described by an eyewitness:
"The Spaniards found pleasure in inventing all kinds of odd cruelties ... They built a long gibbet, long enough for the toes to touch the ground to prevent strangling, and hanged thirteen [natives] at a time in honor of Christ Our Saviour and the twelve Apostles... then, straw was wrapped around their torn bodies and they were burned alive." [SH72]
Or, on another occasion:
"The Spaniards cut off the arm of one, the leg or hip of another, and from some their heads at one stroke, like butchers cutting up beef and mutton for market. Six hundred, including the cacique, were thus slain like brute beasts...Vasco [de Balboa] ordered forty of them to be torn to pieces by dogs." [SH83]
The "island's population of about eight million people at the time of Columbus's arrival in 1492 already had declined by a third to a half before the year 1496 was out." Eventually all the island's natives were exterminated, so the Spaniards were "forced" to import slaves from other caribbean islands, who soon suffered the same fate. Thus "the Caribbean's millions of native people [were] thereby effectively liquidated in barely a quarter of a century". [SH72-73] "In less than the normal lifetime of a single human being, an entire culture of millions of people, thousands of years resident in their homeland, had been exterminated." [SH75]
"And then the Spanish turned their attention to the mainland of Mexico and Central America. The slaughter had barely begun. The exquisite city of Tenochtitln [Mexico city] was next." [SH75]
Cortez, Pizarro, De Soto and hundreds of other spanish conquistadors likewise sacked southern and mesoamerican civilizations in the name of Christ (De Soto also sacked Florida).
"When the 16th century ended, some 200,000 Spaniards had moved to the Americas. By that time probably more than 60,000,000 natives were dead." [SH95]
Of course no different were the founders of what today is the US of Amerikkka.

Although none of the settlers would have survived winter without native help, they soon set out to expel and exterminate the Indians. Warfare among (north American) Indians was rather harmless, in comparison to European standards, and was meant to avenge insults rather than conquer land. In the words of some of the pilgrim fathers: "Their Warres are farre less bloudy...", so that there usually was "no great slawter of nether side". Indeed, "they might fight seven yeares and not kill seven men." What is more, the Indians usually spared women and children. [SH111]
In the spring of 1612 some English colonists found life among the (generally friendly and generous) natives attractive enough to leave Jamestown - "being idell ... did runne away unto the Indyans," - to live among them (that probably solved a sex problem).
"Governor Thomas Dale had them hunted down and executed: 'Some he apointed (sic) to be hanged Some burned Some to be broken upon wheles, others to be staked and some shott to deathe'." [SH105] Of course these elegant measures were restricted for fellow englishmen: "This was the treatment for those who wished to act like Indians. For those who had no choice in the matter, because they were the native people of Virginia" methods were different: "when an Indian was accused by an Englishman of stealing a cup and failing to return it, the English response was to attack the natives in force, burning the entire community" down. [SH105]
On the territory that is now Massachusetts the founding fathers of the colonies were committing genocide, in what has become known as the "Peqout War". The killers were New England Puritan Christians, refugees from persecution in their own home country England.
When however, a dead colonist was found, apparently killed by Narragansett Indians, the Puritan colonists wanted revenge. Despite the Indian chief's pledge they attacked.
Somehow they seem to have lost the idea of what they were after, because when they were greeted by Pequot Indians (long-time foes of the Narragansetts) the troops nevertheless made war on the Pequots and burned their villages.
The puritan commander-in-charge John Mason after one massacre wrote: "And indeed such a dreadful Terror did the Almighty let fall upon their Spirits, that they would fly from us and run into the very Flames, where many of them perished ... God was above them, who laughed his Enemies and the Enemies of his People to Scorn, making them as a fiery Oven ... Thus did the Lord judge among the Heathen, filling the Place with dead Bodies": men, women, children. [SH113-114]
So "the Lord was pleased to smite our Enemies in the hinder Parts, and to give us their land for an inheritance". [SH111].
Because of his readers' assumed knowledge of Deuteronomy, there was no need for Mason to quote the words that immediately follow:
"Thou shalt save alive nothing that breatheth. But thou shalt utterly destroy them..." (Deut 20)
Mason's comrade Underhill recalled how "great and doleful was the bloody sight to the view of the young soldiers" yet reassured his readers that "sometimes the Scripture declareth women and children must perish with their parents". [SH114]
Other Indians were killed in successful plots of poisoning. The colonists even had dogs especially trained to kill Indians and to devour children from their mothers breasts, in the colonists' own words: "blood Hounds to draw after them, and Mastives to seaze them." (This was inspired by spanish methods of the time)
In this way they continued until the extermination of the Pequots was near. [SH107-119]
The surviving handful of Indians "were parceled out to live in servitude. John Endicott and his pastor wrote to the governor asking for 'a share' of the captives, specifically 'a young woman or girle and a boy if you thinke good'." [SH115]
Other tribes were to follow the same path.
Comment the Christian exterminators: "God's Will, which will at last give us cause to say: How Great is His Goodness! and How Great is his Beauty!"
"Thus doth the Lord make them to bow before him, and to lick the Dust!" [TA]
Like today, lying was OK to Christians then. "Peace treaties were signed with every intention to violate them: when the Indians 'grow secure uppon (sic) the treatie', advised the Council of State in Virginia, 'we shall have the better Advantage both to surprise them, & cutt downe theire Corne'." [SH106]
In 1624 sixty heavily armed Englishmen cut down 800 defenseless Indian men, women and children. [SH107]
In a single massacre in "King Philip's War" of 1675 and 1676 some "600 Indians were destroyed. A delighted Cotton Mather, revered pastor of the Second Church in Boston, later referred to the slaughter as a 'barbeque'." [SH115]
To summarize: Before the arrival of the English, the western Abenaki people in New Hampshire and Vermont had numbered 12,000. Less than half a century later about 250 remained alive - a destruction rate of 98%. The Pocumtuck people had numbered more than 18,000, fifty years later they were down to 920 - 95% destroyed. The Quiripi-Unquachog people had numbered about 30,000, fifty years later they were down to 1500 - 95% destroyed. The Massachusetts people had numbered at least 44,000, fifty years later barely 6000 were alive - 81% destroyed. [SH118] These are only a few examples of the multitude of tribes living before Christian colonists set their foot on the New World. All this was before the smallpox epidemics of 1677 and 1678 had occurred. And the carnage was not over then.
All the above was only the beginning of the European colonization, it was before the frontier age actually had begun.
A total of maybe more than 150 million Indians (of both Americas) were destroyed in the period of 1500 to 1900, as an average two thirds by smallpox and other epidemics, that leaves some 50 million killed directly by violence, bad treatment and slavery.
In many countries, such as Brazil, and Guatemala, this continues even today.


Kalau para pelaku yang diceritakan diatas adalah oknum; kok banyak amat oknumnya?
Kalau semua mereka adalah oknum, yg salah orangnya atau ajaran yang menyebabkan demikian?

Hmmm, ........

kristen tetep cinta NKRI dengan segala ragam budaya
dan kearifan lokal yang kaya, tidak ada yahudisasi
kek agama tetangga yang mengarabisasi

Kristen yang dukung OPM aja pake dasar Alkitabiah gitu

sementara Kristen yang (sok) ngaku2nya cinta NKRI gak pake dasar Alkitabiah

dulu ada orang Kristen berbuat buruk dimintanya ayat Alkitab yang mendukungnya karena orang Kristen harus berpedoman dengan Alkitab

sehingga kalo ada ayat Alkitab yang mendukung baru diakui

berarti Kristen yang (sok) ngaku2nya cinta NKRI adalah dianggap orang yang sama dengan orang Kristen yang berbuat buruk tersebut

Ini timbul pertanyaan:
apakah rakyat papua tinggal didalam tuhan dan mengikuti firman-nya?

Jawabnya:
terpulang pada masing-masing pribadi, karena rohani adalah perkara individu dengan tuhan.

nah lo...

btw bukannya elo benci sama yang namanya negara Islam ya Wed.

kalo ada berita buruk dikit dari negara Islam (kelaparan di Somalia misalnya) elo cuit2nya merdu banget.

yg dari Indonesia aja elo musuhin tuh PKS ama Demokrat.

papua kan bukan soal akan menjadi negara kristen

bukan negara kristen apanya

Pertama, jika bukan negara kristen kok ya nulisnya atas nama Yesus kek gini

Penyaran wrote:...

A. Pengantar
Puji syukur bagi-Mu Tuhan Perisai Bangsa Papua Barat. Atas perintah Roh Kusus dari kerajaan Tuhan Jesus TPN-OPM dalam Negeri Papua Barat dari MABES Tingginambut, Puncakjaya Papua, dibawah pimpinan Gen.Goliath Tabuni atas nama Bangsa Papua Barat dengan tegas mengeluarkan pernyataan resmi kepada: “Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Kerajaan Belanda, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah-Pemerintah Negara Anggota PBB di Seluruh Dunia”, dengan Argumentasi yang mendasar dan sangat rasional.

...

Indonesia saja yang mayoritas Islam palingan cuman ditulisnya "Tuhan YME".

Kedua, dalam dasar hukumnya saja ada yang ngambil dari ayat Alkitab

Penyaran wrote:...

B. Dasar Hukum Perjuangan TPN-OPM Papua Barat

1. Bahwa, berdasarkan kejadian pasal 1 ayat 1-31, maka tanah Papua dengan segalah isinya adalah Tuhan menciptakan sebagai hak waris bangsa Papua Barat, bukan untuk bangsa-bangsa lain di muka bumi;
2. Bahwa, berdasarkan keluaran pasal 2 ayat 11 dan 12, maka TPN-OPM telah dan sedang berjuang untuk memebebaskan umat Tuhan (Bangsa Papua Barat ) dari “ Cengkraman, Perbudakan, Pembunuhan, Pemerkosaan, perampasan, penculikan, penangkapan, penahanan, pemiskinan, pemarsjinalan serta pemusnahan, yang telah dan sedang lakukan oleh bangsa colonial Republik Indonesia;
3. Bahwa, selanjutnya berdasarkan keluaran pasal 23 ayat 1-13, maka hak-hak asasi bangsa Papua Barat harus dan wajib dihargai oleh siapapun manusia di muka bumi, dan dengan tegas stop dirampas;
4. Bahwa, berdasarkan (Declarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa) atas hak-hak asasi manusia (The United Nations Universal Declaration of Human Rights)”, yang telah diterima dan disahkan dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, maka hak-hak asasi bangsa Papua Barat harus dan wajib dihormatinya;
5. Bahwa, berdasarkan, pasal 1 ayat 1,2 dan ayat 3 Kovenan Internasional atas Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenan on Civil and Political Rights),” yang telah diterima dan disahkan dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, maka bangsa Papua Barat mempunyai hak untuk Menentukan Nasib Sendiri (Self-Determination) melalui sebuah REFERENDUM yang demokratis, bermartabat serta berwibawa sesuai standar hukum Internasional;
6. Bahwa, selanjutnya berdasarkan, hak penentuan nasib sendiri (Self-Determination),” yang dapat dijelaskan pada poin ke lima datas, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mempertegas lagi dalam Deklarasi PBB atas hak-hak Masyarakat Adat Pribumi (The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People), yang telah diterima dan disahkan pada tanggal 13 September 2007 dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana dapat ditegaskan pada pasal 3 dalam deklarasi ini;
7. Bahwa, berdasarkan keenam poin pada bagian dasar hukum perjuangan TPN-OPM dan dapat diuraikan diatas, maka TPN-OPM telah dan sedang memperjuangkan hak-hak dasar bangsa Papua Barat, yang didalamnya termasuk, hak menentukan nasib sendiri (Self-Determination), berdasarkan prosedur Hukum HAM Internasional.

...

Indonesia pun juga gak pake bawa ayat2 Al-Quran dalam dasar hukum kek ginian.

Ketiga, yang lebih nyetar lagi... Tuhan Yesus diikut2kan dengan diagung2kan sebagai gelar tertinggi dari gelar OPM

Penyaran wrote:...

F. Dasar Pelaksanaan Pejuangan Revolusi TPN-OPM Papua Barat

1. Bahwa, Tuhan Jesus adalah Tokoh Agung SEPARATIS DUNIA yang memisahkan bumi dari kelap ke terang, maka TPN-OPM telah dan sedang berjuang demi menghormati karya-Nya;
2. Bahwa, Tuhan Jesus juga adalah seorang Pemimpin Revolusioner Sejati PEMBEBASAN umat Manusia di muka bumi, maka TPN-OPM melaksanakan revolusi dengan mengikuti teladan-Nya, demi membebaskan umat-Nya (Bangsa Papua Barat) dari tangan kolonialisme Pemerintah Republik Indonesia;
3. Bahwa, TPN-OPM sangat menghormati kedua hukum Tuhan Jesus ini, maka telah, sedang dan terus melaksanakan perjuangan melalui revolusi kerilya maupun revolusi total nanti, sampai Papua berdaulat penuh dari tangan Pemerintah colonial Republik Indonesia.

...

dan lagi2 Indonesia pun juga palingan Ketuhanan YME doank. jarang ada yang pake Sidharta Gautama, Nabi Muhammad SAW, dlsb

namanya juga OPM
semua tujuannya politis, pakai cara/strategi seperti itu karena
mayoritas suku-suku di papua krisatiani
jangan iri ah..!

Saat GAM, beberapa Ulama luar aceh ikut dalam perundingan,,

ada ga kemungkinan pendeta2 dari luar irian jaya, mengajak pendeta2 pemberontak atau anti NKRI kembali tidak berontak..

atau seperti nasib TIMOR-TOMIR