Saat NU dan Muhammadiyah Duduk Bareng Bahas HTI

https://news.detik.com/berita/d-3506172/saat-nu-dan-muhammadiyah-duduk-bareng-bahas-hti

Saat NU dan Muhammadiyah Duduk Bareng Bahas HTI

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menggelar diskusi terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Keduanya sepakat pembubaran ini boleh dilakukan karena mengancam Pancasila.

Said Aqil mengatakan sejak dulu para pendiri NU dan Muhammadiyah sepakat menjadikan pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara Indonesia. Dia juga menegaskan Indonesia adalah negara nasional bukan khilafah, serta mengedepankan konsep perdamaian.

"Negara ini negara nation kebangsaan. Kalau kyai-kyai NU tahun 30-an menyebutnya Darussalam atau negara damai, bukan negara agama, bukan negara suku," kata Said.

Hal itu disampaikannya dalam acara "Halaqah Kebangsaan NU dan Muhammadiyah' di Perpustakaan PBNU, Jl. Kramat Raya 164 Gedung PBNU Lt. 2, Jumat (19/5/2017).

Oleh karena itu ketika ada gerakan seperti menentang Pancasila atau menggeser dasar negara harus disikapi dengan tegas yaitu membubarkannya. Oleh karena itu dia meminta agar masyarakat tidak terpengaruh dengan ideologi lain selain Pancasila.

"Setiap gerakan yang mengarah bertentangan dengan prinsip itu harus disikapi dengan sikap yang tegas, jangan dibiarkan. Ya kalau masih kecil, ya kalau besar, jutaan anggotanya apa tidak merongrong itu? Minimal mengurangi rasa nasionalisme kita, mengurangi kecintaan kita pada Pancasila, komitmen kita pada Pancasila UUD 45. Minimal itu kan paling tidak di saat-saat sekarang kita butuh persatuan dan kesatuan yang lebih kuat lagi," ujarnya.

Sementara itu, Abdul Muti mengatakan saat ini tantangannya bagaimana warga meyakini Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi yang paling tepat.

"Indonesia ini majemuk bagaimana menyakini konsepnya Pancasia dan UUD ini 1945. Prinsip penting maka pembinaan generasi muda di level pelajar. Mahasiswa harus lebih sistematis kita lakukan untuk menjangkau mereka yang selama ini kurang dapat perhatian," ujar Abdul.

Setelah NU skrg malah muhammadiyah terkena "paham liberal" juga.

Bisa kejank2 neh si @isaku.

Bukan istilah khilafahnya yang penting menurut saya, istilah apa saja boleh digunakan, tapi yang penting adalah apakah syariat bisa tegak, apakah maksiat dapat dicegah.

Pancasila boleh dan belum perlu digeser selama ayat Ketuhanan masih dihormati. Kecendrungan yang terjadi adalah sila pertama dibenturkan dengan Pancasila. Ada hak keagamaan bagi setiap pemeluk agama yang terkadang dilanggar, dalam Islam biasanya yang berhubungan dengan akidah atau pembiaran terhadap maksiat.


HTI silahkan diproses dengan fair, adil, dengarkan dan berikan hak2 mereka.

hti mau terima dasar pancasila atau tidak?

Perppu Ormas itu pasti menang di MK ... saya yakin sekali (dengan kapasitas sebagai manusia loh ya ... jadi bisa juga saya salah ... hehehehehehe)

Lalu apakah HTI menang di pengadilan ?? ... ya ga tau ... tergantung proses pengadilannya

Tapi yang jelas pemerintah punya "kekuatan" untuk bubarkan HTI dengan perppu (yang kuat) tersebut

Jokowi jelas bukan politikus ecek2 toh ya .... sebelum menetapkan perppu, dia sudah membentuk Tim Pancasila atau Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP)

Penasehat-nya ada 9 :

1. Megawati Sukarnoputri >>> mewakili kelompok nasionalis  
2. Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno >>> mewakili TNI dan Polri
3. Mantan Ketua MK, Mahfud Md. >>> perwakilan dari MK (konstitusi dan hukum)
4. Mantan Ketua Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif >>> mewakili Muhammadiyah
5. Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin >>> mewakili ulama
6. Ketua NU, KH Said Aqil Siroj.>>> mewakili NU
7. Mantan Ketua PGI, Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe >>> mewakili Kristen
8. Ketua PHDI, Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya >>> mewakili Hindu
9. Ketua Majelis Buddhayana Indonesia, Sudhamek.>>> mewakili Buddha

Sebelum menetapkan perppu ... Jokowi pasti sudah tanya ke 9 orang ini ... dan karena sudah disetujui (akhirnya sudah ditetapkan) ... 9 orang ini juga yang akan pasang badan terhadap para penolak perppu

Jadi ... urusan perppu memang sudah selesai .... (balik ke merah ... dst)