Apa Kabar Lokasi "Blusukan" Pertama si Jokowi?

Kompas wrote:JAKARTA, KOMPAS.com — Sehari setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo melakukan blusukan pertamanya ke Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, 16 Oktober 2012. Saat itu, dia berjanji melakukan pembangunan dari perkampungan warga.

Lalu, apa kabar Pademangan? Apakah sudah ada pembangunan di kawasan tersebut?

Kompas.com yang berkunjung ke RT 14 RW 01, Kelurahan Pademangan Timur, Jumat (4/10/2013), tidak melihat ada perubahan yang signifikan. Di drainase Kali Mati yang ada di lingkungan permukiman warga terlihat masih banyak sampah rumah tangga.

Bau tak sedap langsung "menyapa" orang yang melintas. Air pun tidak mengalir karena banyaknya sampah yang menyumbat.

Padahal, saat kunjungan pertama Jokowi, nyaris setahun yang lalu, ia langsung memerintahkan pembersihan kali tersebut dalam waktu satu minggu. Perintah itu disampaikan Gubernur kepada RT dan RW di lingkungan tersebut.

Menurut Lurah Pademangan Timur Kelik Sutanto, saat ini pihaknya sudah bermusyawarah dengan para pengurus RT-RW untuk melaksanakan kerja bakti massal melibatkan masyarakat, kelurahan, TNI-Polri dan sektoral terkait dalam hal ini Sudin PU Air dan Sudin Kebersihan Jakarta Utara.

"Karena pernah kita coba kerja bakti manual, hasilnya kurang efektif," ujar Kelik.

Namun, lanjut Kelik, saat ini mungkin belum terlihat hasilnya karena baru direncanakan. Setelah dilaksanakan, baru tahu hasilnya. "Kalau masih kurang efektif, kami evaluasi dan cari solusi alternatif yang lain," ujarnya.

Menurut warga RT 14, Suhari (48), kondisi kali saat ini sudah lebih baik daripada sebelumnya karena seminggu sekali sampah terus diambil, dan kali dikeruk untuk mengangkat lumpur. "Sekarang di sini sudah jarang banjir. Cuman ya begitu, walaupun sudah sering diambil, sampah numpuk terus," ujar Suhari.

Provinsi Papua Barat

Manokwari; Penerapan hukum berdasarkan Injil, yang secara spesifik menjelaskan mengenai pelarangan minuman beralkohol dan kegiatan prostitusi, peraturan mengenai busana dan persekutuan, termasuk pelarangan penggunaan dan pemakaian simbol-simbol agama, dan pelarangan pembangunan rumah-rumah ibadat agama lain didekat Gereja. (2007)