Waspada imigran Cina

Dari tahun lalu kita disuguhi berita kedatangan imigran Cina dengan visa kunjungan tapi g pulang2. 

Karena ternyata mereka datang lengkap dengan KTP nasional yang WNI saja belum seluruhnya punya.

Entah dari kapan tuh si engkoh pada ziarah ke bukit2 jadi petani, buruh pabrik dll.

berita wrote:http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/12/08/ohv32t377-warga-cina-tanam-benih-cabai-mengandung-bakteri-berbahaya-di-bogor

Warga Cina Tanam Benih Cabai Mengandung Bakteri Berbahaya di Bogor

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Benih dan tanaman cabai, bawang daun, dan sawi hijau yang dibawa dan ditanam oleh warga negara Cina dimusnahkan. 
Pemusnahan dua kilogram benih cabai, 5.000 batang tanaman cabai dan satu kilogram benih bawang daun dan sawi hijau dilakukan dengan cara dibakar dengan incinerator di Instalasi Karantina Hewan Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta.
Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Antarjo Dikin menyebutkan, Kantor Imigrasi telah kecolongan atas kegiatan berbahaya tersebut. Mengingat bibit dan tanaman itu membawa bakteri yang belum pernah ada di Indonesia dan belum bisa diberikan perlakuan apa pun terhadap tanaman yang terindikasi.
"Kalau saya bilang ini imigrasi kebobolan. Seharusnya kalau sudah lewat masanya kok belum balik ya dicari-cari dong," kata Antarjo di Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, Kamis (8/12).

Warga negara Cina diketahui melakukan aksi tanam secara ilegal, mengingat tersangka memakai paspor wisata. Berdasarkan hasil uji laboratorium yang diterbitkan oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian pada 24 November, benih cabai yang ditanam dinyatakan positif terinfestasi bakteri erwinia chrysantemi, organisme pengganggu tanaman karantina (OPTK) A1 golongan 1.

Mengingat besarnya risiko bagi pertanian cabai nasional, maka dilakukan pencabutan tanaman cabai, baik yang ada di persemaian, maupun di areal pertanaman dan diangkut ke Instalasi Karantina Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta untuk dilakukan pemusnahan. 

Tim P2 (Pengawasan dan penindakan) Badan Karantina Pertanian menemukan benih ilegal ini atas kerja sama Kantor Imigrasi Kelas I Bogor yang menangkap empat warga negara asing (WNA) asal Cina pada 8 November lalu. WNA asal Cina tengah melakukan aktivitas bercocok tanam cabai. 

Aktivitas ini melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di antaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal. 

Atas kecurigaan terhadap aktivitas bercocok tanam cabai yang dilakukan oleh keempat WNA Cina tersebut, pada 15 November, Tim P2  Badan Karantina Pertanian segera berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Bogor untuk menahan benih  di lahan pertanaman cabai yang berlokasi di perbukitan (+ 500 mdpl) Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. 

Menurut Antarjo, lahan tersebut bukanlah lahan perkebunan cabai. Dia memperkirakan lahan yang digunakan adalah semak-semak. Dan dia meyakini ada orang Indonesia yang menunjukkan lahan tersebut kepada tersangka. Karena tidak mungkin warga Cina bisa mendapatkan lahan yang jauh di atas bukit. 

Sementara warga Tiongkok tersebut mengaku mendapatkan lahannya dengan menyewa ke warga lokal. Sebanyak 5.000 tanaman cabai itu ditanam di lahan sekitar 4.000 meter persegi.

Ini pak RT pada kemana nih? 

isaku wrote:Ini pak RT pada kemana nih?

setuju ... ini pak RT pada kemana sih ??



termasuk yang ini .... ulama dan pak RT pada kemana ??

berita wrote:http://www.hidayatullah.com/feature/kisah-perjalanan/read/2015/01/26/37568/imigran-syiah-di-bogor-dunia-malam-nikah-mutah-dan-kriminal.html

Imigran Syiah di Bogor: Dunia Malam, Nikah Mut’ah dan Kriminal

Yanyan menjelaskan “kehidupan” para imigran banyak berlangsung di malam hari dan jarang shalat Jumat

MENONTON televisi, makan, pergi ke tempat hiburan malam nampaknya menjadi pemandangan sehari-hari para imigran Syiah asal Afghanistan di kawasan Puncak Bogor.

Mereka bahkan sanggup menempuh jarak kiloan meter dari kawasan pedalaman Cisarua untuk sampai di Jalan Raya Puncak, untuk membeli kebutuhan sehari-sehari.

Salah satu imigran Syiah Afghanistan di daerah Bogor adalah Ali Rezaei (26 tahun) megaku sudah dua tahun tinggal di Indonesia. Pria dengan potongan rambut bergaya mohawk dan bercelana pendek ini bahkan  mengaku sangat kerasan tinggal di Bogor karena masyarakatnya terkenal ramah.

“Indonesia sangat bagus. Orang-orangnya ramah. Saya suka Cisarua, Bogor,” ujarnya sembari menenteng sejumlah belanjaan di tangannya.

Pria yang bisa bicara bahasa Inggris cukup fasi mengaku tak memiliki banyak kegiatan yang dilakukannya di Bogor. Setiap hari hanya tidur, makan, menonton TV, dan belanja.

Ali mengaku, bisa menjadi imigran di Indonesia atas bantuan lembaga PBB untuk para pengungsi alias UNHCR. Untuk kebutuhan sehari-hari, Ali mengaku mendapatkan kiriman uang dari keluarganya di Afghanistan. Ali juga mendapatkan biaya hidup dari UNHCR.

“UNHCR memberi saya makan dan tempat tinggal,” ujar imigran Syiah beretnis Hazara ini.

Saat ditanya apakah ada keinginan untuk kembali ke Afghanistan,  Ali menegaskan keinginan itu hanya akan menjadi masalah bila terwujud. Karena itu, dalam waktu dekat, dirinya belum mau kembali ke Afghanistan.

“Itu masalah buat saya. Saya tidak mau kembali ke Afghanistan sekarang sebab masih ada Taliban. Itu masalah yang sangat besar di suku Hazara. Al-Qaidah tidak suka dengan Hazara,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan tiga orang imigran Syiah di Bogor yang lain; Muhammad Husein, Ahmad Husein, dan Haidri. Berbeda dengan Ali, Muhammad Husein dan kawan-kawan mengaku berasal dari Pakistan.

Saat ditemui, ketiganya langsung mengajak masuk ke sebuah warung kopi. Di situlah, mereka biasa “nongkrong” menghirup udara malam kawasan Puncak.

Kala itu Ahmad Husein langsung menaruh tasnya di atas meja, dan memesan kopi dengan bahasa Inggris dicampur Indonesia.

Bersama rekan-rekannya, Ahmad Husein mengaku sudah tinggal selama satu tahun di Bogor.

“Kami tidak bekerja karena tidak mendapat izin dari UNHCR,” ujarnya yang menolak untuk difoto.

Karbala dan Nikah Mut’ah

Muhammad Husein membantah jika imigran Syiah di Bogor meresahkan. Ia mengklaim para imigran Syiah sangat dekat dengan masyarakat.

“Muslim di Indonesia moderat. Orang Indonesia baik,” ujar Muhammad Husein. Dia mengaku tak risau hidup di Indonesia meski mayoritas berasal dari kaum Muslimin Ahlus sunah wal Jamaah.D

Meski kelompok Syiah memiliki komunitas di Indonesia, Muhammad Husein menerangakan, tidak memiliki koneksi.

“Kami tidak kenal dan kami tidak menghubungi organisasi Syiah yang ada di Indonesia,” ujarnya yang langsung berseri-seri ketika kami tanyakan tentang Karbala.

Ketika ditanyakan perihal rumor praktik nikah  nikah mut’ah yang banyak dilakukan para imigran Syiah, ketiganya terdiam sejenak.

Tak lama kemudian, Hussein menjawab, “Itu tidak benar.”

Tindakan Kriminal

Berbeda dengan pengakuan warga,  para imigran diakuai warga biasa berkumpul di sebuah hotel berinisial HK di pinggir Jalan Raya Puncak.

Namun sayang, saat kami datangi lokasi keesokan harinya, para imigran menolak untuk diwawancara. Pihak warga di sekitar lokasi pun terlihat irit bicara saat kami mengorek informasi lebih jauh.

Beberapa wanita lokal di hotel tersebut langsung bersembunyi ke dalam ketika mengetahui kedatangan kami.

Tepat di samping hotel berinisial HK, kami juga menemui hotel berinisial HM. Di sana, tampak satu dua-perempuan berpakaian minim di tengah Puncak yang dikenal sebagai kawasan berhawa dingin.

Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Yanyan Hendayani, memiliki sejumlah data tentang tindakan kriminal para imigran.

“Ada banyak, seperti penipuan, uang palsu, perkelahian, baik dengan warga atau sesama imigran, termasuk pelecehan seksual,” ujarnya saat kami temui di kantor Kecamatan Cisarua.

Keresahan para warga, kata Yanyan, sebenarnya dipicu oleh para imigran sendiri. Seperti sikap enggan untuk berbaur karena merasa hanya menumpang transit.

“Apalagi adat dan budaya mereka berbeda,” ujar Yanyan yang menjelaskan “kehidupan” para imigran banyak berlangsung di malam hari.

Hal senada juga dikatakan warga setempat. Masyarakat mengaku resah dengan sikap para imigran karena dinilai tidak relijius. Padahal Bogor dikenal sebagai kabupaten dengan mayoritas Muslim.

“Saat Jum’atan, mereka gak shalat Jum’at,” ujar seorang warga yang ditemui di desa Batulayang.

Yanyan menjelaskan, rata-rata para imigran memegang surat sertifikat UNHCR. Namun tidak sedikit di antara mereka mengantongi surat yang habis masa berlakunya. “Ada juga yang datang tanpa surat-surat,” ujarnya saat ditemui Kecamatan Cisarua.

Yanyan menerangkan, para imigran di Kecamatan Cisarua tersebar di sejumlah daerah di Kabupaten Bogor di antaranya; Kopo, Cisarua, Batulayang, Cibeureum, Tugu Utara, Tugu Selatan, Citeko, dan Leuwimalang.

Bukan hal mudah bagi pihak kecamatan untuk mendata jumlah imigran. Setiap kali ada pendataan, para imigran menunjukkan sikap tidak senang.

Sedangkan ketika pihak kecamatan melakukan penyuluhan atau pemeriksaan, para imigran akan segera pindah untuk mencari tempat lain.

“(Mereka pindah) masih di sekitaran kita juga, cuma sudah beda tempat. Makanya, jumlah mereka ini fluktuatif,” ujarnya.

Yanyan mengaku, ada jurang komunikasi antara pihak UNHCR dengan pihak setempat. Kecamatan Cisarua sendiri tidak pernah dikabari UNHCR, terkait kedatangan maupun kepergian para imigran. “Kalaupun ada laporan datangnya ya dari pemilik kontrakan,” tukas Yanyan.*/ Laporan Azeza Ibrahim Rizki dan Andi Ryansah wartawan JITU

karena berita diatas ditulis oleh media typical "you know who" ... makanya tertulis "syiah" >>> padahal kalau untuk saya ... yang seperti ini hanya akan membentuk "opini" atas suatu perkara yang masih 50-50 kebenarannya

toh nyatanya ... kalau sudah namanya imigran Timur Tengah ... ya artinya mereka2 yang datang dari timur tengah ... tidak bisa langsung dibatasi berdasarkan aliran

misalnya ini :

http://www.indeksberita.com/puncak-kampung-halaman-nyaman-para-imigran/

https://m.tempo.co/read/news/2012/02/13/083383748/122-imigran-timur-tengah-terjaring-di-puncak

-----------------------------------

waspada pada imigran ... setuju banget .... karena ada diantara mereka yang nyebarin bakteri, yang bermaksiat, yang bawa dan jadi mafia narkoba, yang jadi mafia perdagangan orang, dst dst  

yah semua memang harus waspada ... tapi sebetulnya bukan hanya pada para imigran (non-pribumi dari negara manapun) ... tapi juga pada para pribumi itu sendiri

namanya juga manusia ... semua sama ajah toh ya ... ada yang baik ada yang buruk

pak rt..woi pak rt..

Mb Dee:
OOT, si mas cina sudah melewati hal2 etika atau bahkan narkoba. Wan Abud di bogor bagi2 duit, Si engkoh nyari duit. Si Wan dokumennya bener, si Koko pake KTP WNI.

Kalau lebih cinta Mas Wan ya gelar perkara sendiri gpp kok  

tempo wrote:http://m.tempo.co/read/news/2016/10/20/058813894/salah-gunakan-izin-tinggal-papua-barat-usir-38-warga-cina

Salah Gunakan Izin Tinggal, Papua Barat Usir 38 Warga Cina


TEMPO.CO, Manokwari - Kantor Imigrasi Manokwari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat, mendeportasi 38 warga negara Tiongkok selama 2016.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Manokwari Anton Purnomo Hadi di Manokwari, Kamis 20 Oktober 2016, mengatakan, 38 warga Cina tersebut bekerja pada proyek pembangunan konstruksi pabrik semen PT SDIC Papua Cemen Indonesia di daerah tersebut.

Anton menyebutkan, 38 orang itu adalah tenaga asing ilegal yang terbukti menyalahgunaan visa atau izin tinggal mereka di Manokwari.

"Sesuai visa mereka hanya izin kunjungan, tapi belakangan kita temukan mereka bekerja di pabrik semen milik PT SDIC tersebut. Mereka juga melanggar undang-undang ketenagakerjaan," ujarnya.

Anton merinci, pada Januari 2016 pihaknya mendeportasi 13 orang, Februari 10 orang, Maret delapan orang, April tiga orang dan Juni 4 orang.

Ia mengutarakan, sejak awal tahun 2015 hingga saat ini pihaknya sudah mendeportasi sebanyak 178 warga Cina yang bekerja pada pembangunan konstruksi pabrik semen ini.

"Pada 2015, cukup banyak yang kami deportasi. Pada tahun itu kita pulangkan sebanyak 140 orang dan rata-rata jenis pelanggaranya sama," ujarnya lagi.

Anton menegaskan bahwa, tim pengawasan orang asing (Tim Pora) akan terus bekerja keras melakukan pengawasan, baik di Manokwari maupun di empat kabupaten lain yang menjadi wilayah kerja kantor Imigrasi Manokwari.

Selain di Manokwari, kata dia, Tim Pora sudah dibentuk di Kabupaten Teluk Wondama dan Teluk Bintuni. Dalam waktu dekat tim yang sama akan dibentuk di Kabupaten Manokwari Selatan.

"Untuk Kabupaten Pegunungan Arfak mudah-mudahan segera menyusul. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat," ujar Anton.

Sixpack loh si kokohnya makanya ada beberapa pengamat curiga ada agenda tidak baik yang sedang dilancarkan cina. 

KTP palsu, penyalahgunaan ijin tinggal, jadi buruh bahkan petani, punya duit buat sewa tanah pertanian... padahal negara cina saat ini sedang takeoff.

isaku wrote:OOT, si mas cina sudah melewati hal2 etika atau bahkan narkoba. Wan Abud di bogor bagi2 duit, Si engkoh nyari duit. Si Wan dokumennya bener, si Koko pake KTP WNI.

udah ah ... ga usah nyari2 pembenaran ... narkoba juga banyak kali dari timteng and afrika ... afganistan kan ladang kokain ... gimana toh ya

wan abud bagi2 duit buat PSK maksudnya ?? ... ya apa bedanya sama si engkoh ??

tentang surat2 ... semua juga sama aja ... mo dari cina kek, dari timteng kek .... tetep aja ada imigran yang legal ada yang illegal >>> itu kan ada juga beritanya .. imigran illegal dari timteng terkait surat2nya yang ga lengkap

Yusril Minta Intelijen Usut Warga China Ilegal Tanam Cabai Beracun di Bogor


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai kasus penanaman cabai yang mengandung bakteri berbahaya oleh warga negara Cina di Bogor bisa dikategorikan subversif.
"Ini sudah subversif," kata Yusril di Twitter-nya seperti dikutip Tribunnews.com, Jumat (12/9/2016).
Menurut Yusril sudah saatnya polisi turun tangan menyelidiki masalah ini sebab ini bukan lagi kewenangan imigrasi dan karantina tumbuhan.
"Warga negara RRT diam-diam menanam cabai dan bibit tanaman lain di suatu tempat dan setelah diteliti mengandung bakteri membahayakan. Membahayakan tanaman sejenis, jelas bukan kegiatan petani biasa. Polisi patut menduga ini adalah kegiatan sengaja yang terencana dengan rapi," tulis Yusril di twitter.
Dalam bahasa politik, Yusril mengatakan kegiatan itu bisa dikategorikan sebuah infiltrasi atau subversi untuk meruntuhkan ekonomi suatu negara.
"Bayangkan kalau cabe, bawang dan aneka sayuran kita musnah karena bakteri yg blm ada penangkalnya, negara pasti impor bahan2 tsb," tulis Yusril.
Berikut isi twitter Yusril selanjutnya :
Darimana impornya? Tentu dari negara yg melakukan infiltrasi dan subversi untuk melemahkan ekonomi negara kita
Petani kita jadi miskin dan tak berdaya, sementara makin banyak saja bahan2 kebutuhan yg harus diimpor
Saya minta polisi menyelidiki masalah ini. BIN juga harus mencari tahu apa maksud dibalik WN China yg menanam cabe berbahaya itu
Hal2 spt ini jangan dianggap sepele oleh negara. Kegiatan infiltrasi dan subversi dari negara lain harus diwaspadai dan ditangkal
Keselamatan negara harus diutamakan. Jaga kekuatan dan ketahanan nasional kita dari setiap bentuk infiltrasi! Demikian twt saya.
Terakhir, Yusril meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menyelediki motif warga China itu.
"Perintahkan BIN selidiki motifnya & perintahkan polisi tegakkan hukum pr pelakunya. Amankan negara, lindungi rakyat," tulis Yusril.

Penjelasan Karantina
Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Antarjo Dikin, masih mencari tahu motif empat warga negara China menanam cabai secara ilegal di Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, sebulan yang lalu.
Cabai ilegal itu dibawa dari China tanpa melalui proses sertifikasi dan diketahui mengandung bakteri perusak tanaman sejenis jika ditanam.
"Motifnya masih diselidiki, entah mereka sengaja untuk menggoyang pemerintah melalui stok cabai karena harga cabai yang lagi mahal sekarang atau ada tujuan lain, masih kami cari tahu," kata Antarjo saat ditemui di Instalasi Karantina Hewan Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta, Kamis (8/12/2016) dikutip dari Kompas.com.
Awalnya, keempat WNA (warga negara asing) itu diamankan oleh petugas kantor Imigrasi Kelas 1 Bogor karena melanggar izin tinggal.
Setelah diperiksa lebih lanjut, keempatnya ternyata sudah sebulan lebih menggarap lahan seluas 4.000 meter persegi di sebuah perbukitan tersembunyi di mana semuanya ditanami cabai ilegal.
Badan Karantina Pertanian yang menyita 5.000 batang tanaman cabai itu memastikan, seluruhnya positif mengandung bakteri erwinia chrysanthemi.
Bakteri itu dikategorikan sebagai organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) golongan A1 dan belum pernah ada di Indonesia.
"Kalau dibiarkan, bakteri ini bisa menyerang tanaman sejenis, seperti cabai, bawang, sampai kentang pun bisa kena juga. Bakteri ini diperkirakan bisa menimbulkan kerusakan atau kegagalan produksi hingga 70 persen dari total tanaman di suatu tempat," tutur Antarjo.
Selain tanaman cabai itu, petugas juga menemukan dua kilogram benih cabai dan satu kilogram benih bawang daun serta sawi hijau.
Keempat WNA itu kini tengah dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Imigrasi Bogor.
Sedangkan semua barang bukti dimusnahkan di Instalasi Karantina Hewan Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta pada siang ini.

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/09/yusril-minta-intelijen-usut-warga-china-ilegal-tanam-cabai-berbahaya-di-bogor

Di jakarta juga ada ternyata


https://m.tempo.co/read/news/2015/03/25/064652769/bayar-rp-8-juta-warga-negara-cina-dapat-ktp-aspal

Bayar Rp 8 Juta, Warga Negara Cina Dapat KTP Aspal

TEMPO.CO,�Tangerang� - Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta terus menelusuri kasus pemalsuan dokumen kependudukan Indonesia yang dilakukan Lin Chuan Hui, 24 tahun, warga negara Cina. Dari penyelidikan terungkap bahwa Lin membayar Rp 8 juta�untuk mendapatkan paket yang terdiri atas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat serta akta kelahiran dari�Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat.

"Dokumen yang diduga palsu itu didapat dari seorang warga negara Indonesia dengan membayar Rp 8 Juta," ujar Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta Sutrisno, Rabu, 25 Maret 2015

Warga negara Indonesia yang membantu Lin membuat dokumen palsu itu bernama A Hua, yang merupakan teman kerja Lin. Menurut Sutrisno, A Hua meminta bantuan seorang WNI lain untuk memproses pembuatan KK, KTP dan akta kelahiran palsu itu.�

Lewat bantuan itu, syarat untuk membuat paspor terpenuhi satu per satu. KTP bernomor 6101050403910001 dan KK bernomor 3173011510141002 dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada 20 Oktober 2014. Sedangkan akta kelahiran nomor 5791/klt/-jp/2014 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat pada 25 Juli 2014 menggunakan identitas Lin Chuan Huai yang disebut lahir di Sambas, 4 Maret 1991.

"Setelah dilakukan pengecekan data dalam dokumen kependudukan, identitas itu tidak terdaftar," kata Sutrisno.

Ia menegaskan, semua yang terlibat dalam pembuatan dokumen kependudukan palsu ini tengah ditelisik.�

Lin ditangkap petugas Imigrasi Soekarno-Hatta pada 4 Maret lalu. Pria ini sudah 7 tahun tinggal di Indonesia dan menjabat komisaris di PT Putra Resource Indonesia, yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 127, Jakarta Pusat.�

Ketika ditemui�Tempo�di Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, ia menolak memberi keterangan. Ia hanya memberi isyarat dengan tangan tanda menolak diwawancarai.

Warga negara Indonesia yang membantu Lin membuat dokumen palsu mestinya juga ditangkap

harusnnya cina yang tanam cabai bakteri ditangkap bersama warga indonesia yang terbukti ikut bersekongkol

intinya cina ataupun pribumi, imigran ataupun bukan, baik syiah maupun non syiah, baik Kristen ataupun nonKristen, baik Islam maupun nonIslam wajar untuk diwaspadai jika memang ada alasan yang kuat tentang itu, juga perlu ditangkap jika melanggar hukum.

Pak Mentri sudah mengakui KTP plasu sudah banyak beredar. Pertanyaannya ke siapa saja KTP palsu itu diberikan? Yang sudah muncul ke permukaan adalah kepada warga negara Cina.

berita wrote:http://sp.beritasatu.com/home/mendagri-jutaan-e-ktp-palsu-dicetak-di-paris-dan-tiongkok/69208

Mendagri: Jutaan E-KTP Palsu Dicetak Di Paris dan Tiongkok

[YOGYAKARTA] Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membeberkan fakta bahwa jutaan e-KTP palsu telah beredar di tengah masyarakat dan percetakannya ternyata dilakukan di Paris dan Tiongkok.

Karena itulah Kemendagri lagsung menghentikan proses perekaman atau identifikasi biometrik sekaligus pencetakannya.

“Sekarang kita hentikan dulu, karena terlalu banyak persoalan. Program e-KTP sangat bagus tetapi prosesnya yang harus kembali dicermati, termasuk posisi servernya yang masih di luar negeri,” kata Mendagri saat membuka ’Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Tahun 2014’ di Jogja Expo Center Yogyakarta, Minggu (16/11) malam.

Tjahjo Kumolo juga mengatakan, pasca duduk sebagai menteri, dirinya mendapat laporan dari koleganya bahwa banyak e-KTP yang dicetak di Paris dan Cina. “Persis sama termasuk hologramnya.

Jumlahnya jutaan. Ada oknum yang bermain, Mabes Polri sedang menyelidikinya dan kita tunggu saja hasilnya," katanya.

Tjahjo mengungkapkan sejumlah fakta yang ditemukan yang dianggap cukup serius.

Pertama, ada dugaan korupsi dalam proyek itu. Kedua, server yang digunakan e-KTP milik negara lain sehingga database di dalamnya rentan diakses pihak tidak bertanggungjawab.

Ketiga, vendor fisik e-KTP tidak menganutopen system sehingga Kemendagri tidak bisa mengutak-utik sistem tersebut. Keempat, banyak terjadi kebocoran database. Misalnya, di kolom nama tertulis nama perempuan, tapi foto yang bersangkutan menunjukan laki-laki.

Karena itulah, lanjut Tjahjo, dalam tempo dua bulan ke depan, e-KTP dihentikan untuk mengevaluasi, mendata ulang dan merekonstruksi sistemnya.

“Penyimpanan data base di kantor Kemendagri harus diperbaiki. Sehingga akurasi data pada e-KTP bisa dipertangungjawabkan. Termasuk mengevaluasi keberadaan server dan chip di e-KTP,” katanya.

Temuan tersebut lanjut Mendagri, juga mengindikasikan tindak pidana korupsi, dan sudah diserahkan ke KPK. Sementara, persoalan sistem yang bobrok akan dirapatkan terlebih dahulu dengan sejumlah pihak.

Di hadapan 625 kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia, Mendagri mengatakan bahwa sistem kependudukan dan catatan sipil merupakan hal yang sangat penting bagi negara Indonesia. Termasuk program e-KTP yang menjadi polemik di berbagai daerah karena warganya belum mendapatkan E KTP tersebut.

Tjahjo juga mengatakan bahwa Rakernas ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada seluruh perangkat aparatur pencatatan sipil yang ada di seluruh Indonesia agar dapat melakukan pelayanan dengan lebih baik dan singkat.

"Perlunya pemahaman yang lebih utuh dari aparatur pencatatan sipil di seluruh Indonesia mengenai Elektronik KTP ini sehingga kita harus bekerja keras memeras otak dalam rapat kerja ini tentu untuk sesegera mungkin mengatasi permasalahan yang terjadi," terang Mendagri. [152/L-8]

Ini berita sudah lama, dua tahun lalu, dan sama sekali tidak ada confirmasi apapun terkait penyelidikan aparat.
Yang ada malah pemakai KTP palsu ditemukan menanam cabe berbakteri.

mungkin ini juga perlu diketahui
http://www.pusakaindonesia.org/polemik-kolom-agama-dan-pancasila/
Masyarakat dihebohkan dengan rencana Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo yang mengijinkan kolom agama di KTP dikosongkan. Menurut Mendagri, alasannya kebijakan ini untuk menampung aspirasi diluar agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah yakni; Islam, Kristen, Katolik, Budha , Hindu dan Kong Hu Cu. Selama ini terdapat agama atau aliran kepercayaan yang ada di masyarakat termasuk agama leluhur yang berkembang di setiap suku. Meski pun tidak besar pengikutnya, namun pemerintah berusaha untuk menampung aspirasi mereka. “Saya mendapat laporan bahwa ada warga di daerah menolak membuat KTP karena harus ditulis Islam, Kristen, Buddha, Hindu, atau Khonghucu. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak punya agama dalam artian penganut kepercayaan? Bagaimana mereka mau dapat E-KTP kalau mereka tidak bisa menuliskan keyakinan mereka?” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Tentunya pro dan kontra akan mewarnai rencana pemerintah ini. Putri mantan Presiden Adburahman Wahid, Yenni Wahid mendukung rencana pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).”Saya mendukung. Kalau saya lihat itu menjadi sumber diskriminasi, sebagian orang dipaksa mencantumkan nama agama yang bukan dianutnya,” ucapnya di Jakarta, Minggu (9/11) dikutip dari beritasatu.com.

Menurutnya rencana kebijakan pemerintah tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mengikis diskriminasi selama ini, pemerintah juga harus segera menindaklanjuti rencana itu. Ia menambahkan setiap orang berhak memilih agama sesuai dengan kepercayaannya dan keyakinan yang dianutnya. Seperti diatur Undang-Undang jadi pihak manapun, apalagi Negara, tidak boleh memaksa seseorang untuk mengakui agama atau kepercayaan yang tidak dipeluknya.

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menentang keputusan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo terkait pengosongan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Meski sifatnya sementara, itu tidak boleh dilakukan,” kata Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU, Andi Najmi Fuaidi, Senin (10/11) seperti dikutip Detik.com.

Andi menjelaskan, Indonesia adalah negara berketuhanan sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila. Jika nantinya benar dilakukan, pengosongan kolom agama di KTP merupakan kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila. “Yang harus diperhatikan oleh pemerintah, semua Undang Undang pasti merujuk ke Pancasila. Oleh karena itu tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila,” jelas Andi.

Lebih jauh Andi mengungkapkan, kebijakan pengosongan kolom agama di KTP sama artinya Pemerintah menolerir adanya kelompok masyarakat yang tidak mengenal Tuhan.Kondisi ini dikhawatirkan justru mengakibatkan gejolak sosial di masyarakat.

Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali menyatakan wacana pengosongan kolom agama oleh Mendagri harus segera dihentikan. Menurutnya, mengizinkan pengosongan kolom agama sam saja bertentangan dengan Pancasila. “Dari PPP jelas minta Mendagri segera akhiri wacana itu (pengosongan kolom agama). Karena bertentangan dengan Pancasila,” kata dia, di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Ahad (9/11/2014) dikutip republika.co.ic.

SDA menolak cara untuk mengakomodir masyarakat yang menganut aliran kepercayaan non-agama yang diakui secara nasional tersebut. SDA menilai pengosongan kolom agama bukan sebagai cara yang terbaik.Pemerintah seharusnya memegang teguh sila pertama dari Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. “Negara kita kan berdasar Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kosong berarti tidak beragama dong. Kalau alasannya untuk akomodir kelompok kepercayaan bukan dengan pengkosongan kolom agama, itu soal teknis. Subtansinya kolom agama tidak boleh kosong,” ungkapnya.
Jalan Tengah

Harus diakui bahwa Indonesia adalah Negara yang mengakui adanya Tuhan sesuai sila I Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya agama menjiwai setiap gerak langkah anak bangsa baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implikasinya adalah setiap kebijakan atau aturan hukum yang diambil tidak boleh bertentangan dengan sila Pertama.

Termasuk dalam hal kebijakan pengosongan kolom agama. Menurut hemat penulis, jelas penghapusan kolom apapun alasannya bertentangan dengan sila I dari Pancasila. Namun jika hanya pengosongan kolom agama, masih bisa diterima dan tidak menyalahi Pancasila. Untuk itu penulis berusaha menyodorkan dua solusi yang diambil dari para ahli atau pengalaman Negara lain.

Solusi pertama, kolom agama boleh dikosongkan hanya untuk agama atau aliran diluar 6 agama resmi yang diakui pemerintah. Pendapat ini juga datang dari ulama agama mayoritas di negeri ini yang tergabung dalam MUI. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Ma’ruf Amin mengatakan, MUI tak masalah jika pengosongan kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) berlaku bagi mereka yang tidak menganut satu dari enam agama yang diakui pemerintah. Sebaliknya, bagi penganut satu dari enam agama yang diakui, mereka harus mengisi kolom agama yang tercantum di KTP.

“Bagi mereka yang tidak merasa menganut enam agama itu, mereka boleh mengosongkan (kolom agama di KTP), tetapi data mereka dimasukkan ke database administrasi kependudukan,” ujar Ma’ruf dalam Jumpa pers di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2014). Menurut Ma’ruf, pengosongan kolom agama, bagi mereka yang menganut aliran kepercayaan di luar enam agama yang diakui, diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Solusi kedua adalah, khusus bagi yang beragama Islam wajib dicantumkan selain Islam boleh dikosongkan. Kebijakan demikian sudah diterapkan di Negara tetangga seperti Malaysia. Hal ini dikarenakan karena Islam sebagai agama mayoritas dan dalam Islam ada ritual wajib yang harus dilakukan bagi penganutnya ketika meninggal dunia. Dan kalangan yang getol mempertahankan kolom agama sebagian besar adalah umat Islam. Sehingga kebijakan seperti ini bisa mengamodasi umat mayoritas tanpa menghilangkan hak kaum minoritas.

Apapun kebijakan yang diambil pemerintah harus mengacu pada hukum yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan agama. Apalagi bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang relijius sehingga pemerintah harus bisa bijaksana dalam mengambil sikap demi menjaga keutuhan bangsa dan nilai-nilai luhur Pancasila.

Dudun Parwanto (pengamat Pancasila)

saya juga mendukung yenni wahid(Putri mantan Presiden Adburahman Wahid) yang mendukung tentang kebijakan pengosongan kolom agama

tentang polemik ektp memang perlu didiskusikan dengan para ahli, yang ahli dibidangnya masing-masing yang berhubungan dengan ektp itu

@ atas
Mohon jangan nyampah deh

http://wartakota.tribunnews.com/2016/04/28/5-warga-china-berpakaian-militer-ngebor-di-bandara-halim-ditangkap


5 Warga China Berpakaian Militer Ngebor di Bandara Halim Ditangkap

WARTA KOTA, PALMERAH— Lima orang berbaju militer China bersama dua orang WNI tertangkap Tim Patroli TNI Angkatan Udara Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, memasuki area Halim Perdanakusuma tanpa izin, Rabu (27/4) pagi.
Mereka masuk melalui pinggir Jalan Tol Jakarta-Cikampek dengan cara menerobos pembatas jalan tol. Ketujuh orang itu kemudian digiring ke Markas Angkatan Udara Halim Perdanakusuma untuk dimintai keterangan.
Dari hasil pemeriksa­an, Danlanud Halim Perda­nakusuma Marsma Handoko memastikan lima warga negara China yang ditangkap bukan anggota militer. Saat ditangkap, mereka memang berpakaian tentara.
"Bukan tentara. Mereka sipil, cuma waktu ditangkap pakaiannya tentara. Mereka kami amankan karena memasuki area Halim Perdanakusuma dan melakukan pengeboran proyek," ujar Handoko, Rabu (27/4).
Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Wieko Syofyan mengatakan, ketujuh pekerja yang lima di antaranya merupakan warga negara Tiongkok, itu akan melakukan pengeboran tanpa izin di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
"Mereka masuk bukan melalui pintu resmi, mereka masuk melalui jalan tol. Mereka tertangkap karena adanya patroli petugas yang mendapati adanya aktivitas pengeboran tanah oleh ketujuh orang tersebut," ujarnya, Rabu (27/4).
Pantauan Warta Kota di lokasi, tempat pengeboran yang diklaim tidak memiliki izin itu berada tersembunyi di pinggir jalan tol Jakarta-Cikampek. Selain itu di lokasi yang berada tidak jauh dari sebuah kali tersebut juga masih terlihat ada bekas-bekas sisa pengerjaan.
Sejumlah alat seperti bor, pipa, dan selang juga masih dibiarkan tergeletak di lokasi. Lahan yang dijadikan sebagai tempat pengeboran tersebut diperkirakan memiliki luas sekitar 80 meter persegi. Sementara kedalaman pengeboran diperkirakan mencapai sekitar 50 meter.
Salah seorang warga, Arifin (45) mengaku memang kerap melihat para pekerja berada di lokasi pengeboran. Hanya saja ketika itu dirinya mengira bahwa pengeboran tersebut terkait dengan proyek jalan tol. "Enggak tahu, saya pikir itu proyek jalan tol. Aktivitas mereka biasanya dilakukan sejak pagi hingga sore hari," kata warga RW 12 tersebut, Rabu (27/4).
Sementara itu warga lainnya, Wahyu (34) mengaku mengetahui memang proyek itu digunakan untuk proyek kereta cepat. Bahkan pengerjaan proyek itu sudah berlangsung kurang lebih satu minggu. "Tapi kalau proses mengukur tanahnya, bawa alatnya, kurang lebih sudah satu bulan," ujarnya.

Wahyu mengaku dirinya pernah menanyakan kepada para pekerja itu perihal izin proyek itu. Namun ketika itu para pekerja tidak dapat menunjukannya. Wahyu menambahkan untuk menuju lokasi proyek dan mengangkut alat bor, para pekerja masuk melalui pinggir jalan tol dengan merusak pembatas jalan tol.
"Kami kan tahu kalau ini tanah TNI AU, saya tanya mana surat izinnya (dari TNI AU). Dia jawabnya ada, izin Amdal sudah sama (perusahaan) kontraktor. Kebun warga juga rusak saat mereka angkut alat-alatnya," katanya.

isaku wrote:Ini berita sudah lama, dua tahun lalu, dan sama sekali tidak ada confirmasi apapun terkait penyelidikan aparat.

Yang ada malah pemakai KTP palsu ditemukan menanam cabe berbakteri.

untuk kasus e-ktp palsu ... KPK bukannya lagi "ngincer" gamawan fauzi ... mantan mendagri

ya ... mari kita tunggu gimana proses selanjutnya di KPK

Ternyata bukan hanya KTP.

SIM, bahkan NPWP aja punya...

http://gowest.id/saat-wn-tiongkok-jadi-petani-terapis-kecantikan-hingga-tinggal-di-rumah-mewah/

“SAAT WN TIONGKOK JADI PETANI, TERAPIS KECANTIKAN HINGGA TINGGAL DI RUMAH MEWAH”

DESAS desus kedatangan imigran China dalam jumlah besar, sudah menghiasi pembicaraan masyarakat Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Mulai di warung-warung kopi, laman diskusi di jejaring sosial hingga pemberitaan di media-media main stream tanah air.

Yang terbaru adalah kasus penangkapan imigran gelap asal Tiongkok di Bogor. Ini bukan yang pertama kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Para imigran gelap ini datang bukan sebagai tenaga ahli di pabrik atau industri. Mereka bekerja sebagai buruh tani.

Pada Selasa (8/11/2016) lalu, sekitar pukul 10.00 WIB, Kantor Imigrasi Bogor menangkap para imigran yang bekerja sebagai petani. Tim buru imigran gelap mendapati mereka di Kampung Gunung Leutik, Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Bogor.

Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Bogor, Arief A Satoto mengatakan, timnya menindaklanjuti laporan warga soal keberadaan empat WNA Tiongkok di pedalaman Kabupaten Bogor. diduga para WNA tersebut tidak mengantongi surat-surat resmi.

“Kita mendalami laporan warga yang curiga kepada para WNA saat melintasi perkebunan,” kata Arief dikutip dari Jawa Pos.

Dari pemeriksaan sementara, keempat WNA itu di antaranya Xue Qingjiang (40), Yu Wai Man (37), Gu Zhaojun (50), dan Gao Huaqiang (50). Mereka tinggal di sebuah rumah yang berada di tengah lahan perkebunan. Saat dipergoki petugas, keempatnya tengah mengawasi petani lokal yang sedang bekerja.

Selama sekitar dua jam, tim memeriksa dan menggeledah kediaman para imigran. Dari penggeledahan, tim menyita delapan unit handphone, alat pertanian, radio komunikasi, dua buku tabungan berisi Rp 20 juta dan Rp 15 juta.

Kedatangan para Imigran asal China tersebut ternyata difasilitasi oleh salah satu di antaranya dan paling muda di antara mereka, Yu Wai Man. Yu Wai Man sebelumnya sudah dikenal baik oleh warga sekitar lokasi. Ia diketahui membeli lahan seluas 20 hektar di perbukitan itu. Lahan tersebut ditanami cabai dengan mempekerjakan imigran asal Tiongkok dan warga lokal sebagai buruh tani.

“Tapi baru empat hektar yang jadi, sisanya baru direncanakan,” tutur YWM yang ternyata fasih berbahasa Indonesia.

Kasir Wasdakim Imigrasi Bogor, Arief A Satoto, menjelaskan dari empat WNA, hanya dua orang yang memiliki paspor dengan visa bebas fasilitas di 169 negara. Dua lainnya tidak ditemukan dokumen apapun.

Punya SIM A dan NPWP

Penangkapan empat WNA Cina di perbukitan Gunung Leutik, Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, membuka tabir serbuan imigran gelap asal Tiongkok ke Bogor. Tanpa mengantongi surat resmi, WNA tersebut bebas menyewa lahan dan bercocok tanam.

Diketahui pula, salah satu imigran telah memiliki SIM A dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) Republik Indonesia.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan (Wasdak) Kantor Imigrasi Kelas 1 Bogor, Arief Hazairin Sutoto mengatakan, keempat WN Cina ini diamankan karena menyalahgunakan izin tinggal.

“Kami telusuri. Kan katanya mereka bos perkebunan, mereka sedang memegang HT (handy talky) saat sedang mengatur pekerja. Kalau melanggar UUD Nomor 6 2011 aturannya bisa dideportasi,” kata Arief di Republika.

Mereka disebut datang ke Indonesia pada 20 Oktober 2016. Keempatnya diketahui menjadi bos para petani cabai. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat bernama Mamay.

Keempat WN Cina ini membuka lahan seluar empat hektare yang digunakan untuk menanam cabai. Ada sekitar 30 petani pria dan delapan wanita yang dipekerjakan. Mereka mengaku masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian dibawa oleh sponsornya ke Desa Sukamakmur untuk dipekerjakan sebagai petani cabai.

Arus WNA Cina ke Indonesia

KEDATANGAN para imigran gelap asal Tiongkok asal Cina, bukan cerita baru di negeri ini. Belum lama, Delapan Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan Tiongkok juga ditemukan berada di Kota Kendari tanpa dokumen lengkap.

Mereka adalah Shang Weiwei (27), Liu Yuechen (26), Wang Delong (42), Zhang Zhirong (59), Feng Yale (41) serta pasangan suami istri Cheng Jinhui (33) dan Zeng Xiaotao (30) dan anaknya Cheng Nan (2). Para WNA itu diamankan pada 27 Oktober 2016 lalu di sejumlah perumahan elite di Kota Kendari.

Di ibukota Jakarta, petugas imigrasi juga mengamankan dua warga negara Tiongkok yang bekerja di seuah klinik kecantikan. Beritasatu.com memberitakan bahwa Keduanya diciduk karena izin membuka klinik dan posisi jabatan yang dilaporkan tidak sesuai. Dalam dokumen disebutkan, posisi mereka sebagai direktur utama, namun ketika diperiksa sebagai terapis klinik kesehatan.

Dua WNA asing yang diamankan adalah Xie Lili (30) dan Wu Hao (29). Setelah dilakukan pencocokan data dengan dokumen keimigrasian, diketahui status Xie Lili sebagai direktur utama PT Aimei International. Namun pada kenyataannya, ia juga melakukan treatment kepada konsumen.

Sementara di kota Balikpapan, temuan migran asal Cina/ Tiongkok juga terjadi. Cai Ziyi dan Zhuang Yanglong, dua warga negara Cina tersebut ditangkap saat sedang menjadi pedagang baju di Pasar Teritip Balikpapan pada 21 April 2016 lalu. Sebelumnya, keduanya sempat berusaha menyuap warga yang mengetahui identitas mereka dengan memberikan uang sebesar Rp 1 juta.

Temuan dan kasus penanganan warga negara asal Cina/ Tiongkok ini belum termasuk beberapa kasus kejahatan cyber crime yang dilakukan mereka. seperti misalnya kegiatan “cyber crime”, 36 warga asing dari Tiongkok dan Taiwan diamankan oleh petugas Imigrasi Ngurah Rai Bali pada 5 Juni 2015, penangkapan 22 warga Tiongkok di perumahan mewah Sukajadi Batam pada 5 mei 2015 lalu dan kasus penggerebekan warga negara asal Tiongkok serta Taiwan di sebuah kawasan elit pondok Indah Jakarta karena menjalankan aktifitas kejahatan cyber online.

Yang menjadi pertanyaan, Apakah ada yang menjadi sponsor keberadaan mereka di Indonesia, dan bagaimana mungkin puluhan bahkan ratusan warga Tiongkok Ilegal bisa dengan mudah masuk ke negeri ini? ***

Sudah waktunya di expos besar2an nih. Kasus Ahok terlalu remeh dibanding serbuan ilegal cina

Umumnya temuannya adalah penyalahgunaan visa.

Pakai visa turis buat nyari duit. Cukong dan perusahaan penampung mestinya dicokok.


Menambang Emas di Solok Selatan, 4 Warga Cina Ditangkap


TEMPO.CO, Padang - Kantor Imigrasi Kelas I Padang memeriksa empat warga negara Cina yang diduga menyalahgunakan izin tinggal, Jumat, 9 September 2016. Mereka ditangkap polisi saat beraktivitas di lokasi pertambangan emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan.

"Mereka menyalahgunakan visa kunjungan dengan bekerja menambang emas secara ilegal. Terdapat barang bukti emas yang telah mereka kumpulkan," ujar Kepala Subseksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Padang Ahmad Jeffry, Jumat, 9 September 2016.

Empat warga negara Cina itu adalah Waang De Liang, Tang Zejun, Pan Wenbin, dan Pan Xiangwu. Mereka merupakan pemegang izin tinggal visa kunjungan dan diduga menyalahgunakan izin tinggal yang diatur dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Waang De Liang masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 10 Agustus 2016. Dia bertugas memberikan gaji kepada tiga rekannya itu. Tang Zejun masuk melalui Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat, pada 23 Agustus 2016. Tugasnya, menjaga mes dan emas yang dikumpulkan.

Sedangkan Pan Wenbin dan Pan Xiangwu bertugas menjaga kapal kayu yang digunakan untuk membersihkan emas dari batu-batuan. Mereka juga masuk ke Indonesia melalui Bandara Minangkabau pada 23 Agustus 2016.

"Mereka bekerja di sebuah perusahaan tambang. Dari hasil emas yang mereka kumpulkan, masing-masing diberikan imbalan gaji sebesar Rp 5 juta," ujar Ahmad.

Ahmad mengatakan pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap seorang warga Indonesia berinisial YS yang diduga membawa warga negara asing itu dengan menyalahgunakan izin tinggal.

Kepala Kepolisian Resor Solok Selatan Ajun Komisaris Besar Ahmad Basahil mengatakan anggotanya menangkap empat warga negara Cina di lokasi tambang emas ilegal di Korong Alai, Nagari Talantam, Kecamatan Sangir Batanghari, Selasa, 6 September. Polisi menemukan mereka sedang membersihkan butiran emas.

"Kami mendapat informasi, di salah satu lokasi PT Bina Bhakti Pratiwi, ada aktivitas penambangan yang dilakukan orang asing. Ternyata, setelah dicek, kami menemukan empat warga negara asing," tuturnya saat dihubungi Tempo, Jumat, 9 September.

Setelah diperiksa, empat warga negara asing ini hanya memiliki visa kunjungan wisata. Mereka juga mengakui melakukan penambangan di lokasi tersebut.

Polisi telah menyerahkan empat warga negara Cina ini ke Imigrasi Kelas I Padang. Polisi juga sedang menyelidiki pelaku yang membawa mereka ke Kabupaten Solok Selatan.

https://nasional.tempo.co/read/news/2016/09/10/058803246/menambang-emas-di-solok-selatan-4-warga-cina-ditangkap

berita wrote:https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/31/058816343/berjualan-di-mal-2-warga-cina-akan-diusir-imigrasi-makassar

Berjualan di Mal, 2 Warga Cina Akan Diusir Imigrasi Makassar


TEMPO.CO, Makassar - Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar Haspion Imran menyatakan akan mendeportasi dua warga negara asal Cina. "Keduanya diduga telah melanggar izin tinggal," kata Haspion kepada Tempo, Senin, 31 Oktober 2016.

Dua warga Cina yang ditangkap itu bernama Ki Zhigang, 44 tahun, dan Li Bin Hua, 40 tahun. Menurut dia, warga negara asing tersebut ditangkap di salah satu pusat perbelanjaan (mal) di Makassar pada Kamis, 27 Oktober 2016.

Di tempat itu, ucap Haspion, keduanya beraktivitas sebagai pedagang. "Mereka membuka toko jualan keramik dan guci," ujarnya.

Baca juga: Imigrasi Jaring 11 WNA Ilegal di Apartemen dan Perumahan

Menurut Haspion, warga Cina itu masuk Makassar sejak dua bulan lalu. Mereka diketahui hanya menggunakan visa wisata, tapi malah melakukan aktivitas bisnis.

Dia menuturkan mereka ditangkap karena tidak memiliki izin untuk bekerja. Saat ini, ucap Haspion, pihak Imigrasi tengah melakukan pemeriksaan.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar Gindo Ginting menyatakan tegah mendalami pihak-pihak yang diduga membantu mereka untuk berdagang di Makassar. Dia menilai warga Cina itu tidak serta-merta datang lalu membuka toko. "Mereka pasti membayar dan dijamin akan aman," ujar Gindo.

Dia mengatakan, saat ini, pihaknya akan mengajukan upaya penindakan dengan opsi deportasi, black list, atau pro justitia. "Kami ingin memberikan efek jera agar tidak ada orang asing lain yang menyalahgunakan izin tinggal mereka," tuturnya.

Atas perbuatan warga Cina itu, pihak Imigrasi Makassar menjerat mereka dengan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Apa di Cina sana sudah tidak aman dan nyaman?. Bukannya negara Cina lagi melesat?
Apa ada agenda khusus?

http://economy.okezone.com/read/2016/12/26/320/1575973/kspi-pekerja-asing-ilegal-di-indonesia-capai-ratusan-ribu


KSPI: Pekerja Asing Ilegal di Indonesia Capai Ratusan Ribu

JAKARTA - Belakangan ini Indonesia tengah diterpa oleh isu maraknya tenaga kerja ilegal asal China, yang membuat resah para pekerja Tanah Air. Banyak yang mempertanyakan bagaimana nasib pekerja Tanah Air nanti, karena dari negara asing Indonesia selalu kalah dalam keterampilan. Tidak hanya itu, masyarakat semakin resah lantaran tenaga kerja China ilegal yang tidak memiliki keterampilan menguasai Indonesia yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia.

"Dari data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) TKA ilegal jumlahnya ratusan ribu orang yang bekerja di sektor manufaktur, energi, perdagangan, jasa dan masih banyak lagi," ungkap Presiden KSPI Said Iqbal dalam pesan singkatnya kepada Okezone di Jakarta, Senin (26/12/2016). Dia juga mengatakan, tenaga kerja asing ilegal ini banyak tersebar di daerah Bali, Kalimantan, Sulawesi Utara, Papua, Banten, dan Jakarta. "Bahkan di Pulo Gadung ribuan TKA China sebagai 'unskill worker' yang tidak tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia," ungkap Iqbal.

Ratusan ribu menurut KSPI belum tentu benar karena tidak menyebut sumbernya darimana.

Pemerintah bilang TKA China cuma puluhan ribu. Mungkin benar, tapi itu yang legal. Yang ILEGAL? G keditekkan, belum keitunglah.

Banyak temuan tentang ke-ILEGALAN dan berbagai pelanggaran, tidak hanya di satu kota, bahkan tidak hanya di kota, sudah masuk ke berbagai pelosok, seharusnya jadi warning untuk dipikirkan solusinya.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/01/02/oj5au8361-tertangkapnya-psk-asal-cina-bukti-tka-meresahkan


Tertangkapnya PSK Asal Cina Bukti TKA Meresahkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tertangkapnya warga negara Cina yang bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) membuat DPR tercengang. Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf menilai salah satu penyebabnya adalah kebijakan bebas visa.

"Jadi, pemerintah harus meninjau kebijakan ini atau memperkuat pengawasan. Karena dampak negatifnya juga pasti ada, bukan hanya wisatawan," kata Dede Yusuf saat dihubungi, Senin (2/1).

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Indonesia mengamankan 76 Warga Negara Asing (WNA) Cina ilegal. Sejumlah wanita itu menjadi PSK.

Dede enggan menyatakan penangkapan 76 PSK itu sebagai bukti serbuan WNA Cina ke tanah air. Sebab, belum ada data resmi terkait banyaknya WNA Cina tersebut. Namun, apabila setiap hari rakyat Indonesia disuguhin dengan berita ditemukan banyak TKA ilegal, maka pemerintah tidak boleh berkelit lagi dengan data banyak atau tidak. "Nyatanya sudah meresahkan masyarakat. Apalagi ini PSK," keluh mantan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut.

Selain pemerintah diwajibkan meninjau kembali kebijakan bebas visa, juga harus ada filter terhadap WNA atau TKA yang masuk ke Indonesia. Seperti pekerjaan jenis apa yang diperbolehkan, dan juga mereka harus bisa berbahasa Indonesia seperti dulu. Harus ada sanksi yang tegas bagi mereka yang kedapatan melanggar atau menyalagunakan izin kunjungan, terutama bagi sponsor atau pengguna TKA illegal tersebut.

Pengawasan terhadap mereka juga harus menyeluruh, tidak hanya di kota-kota besar. Karena mereka (TKA) sudah masuk ke pelosok tanah air. Setiap Pemerintah Daerah (Pemda) harusnya mulai mengetatkan pengawasan, dan pemberian izin bukan sekedar stempel dan amplop saja. Harus lebih ketat, khususnya dari negara-negara yang bermasalah. "Sama juga kita di luar negeri juga diperlakukan demikian," tambahnya.

Semoga para aparat selalu waspada dan siaga, semoga jawaban2 Pak Presiden dan Pak Mentri beberapa waktu lalu hanya bermaksud menenangkan masyarakat, walaupun kurang tepat, terkesan defensif dan tidak menjawab pokok masalah.