Ditemukan 1 data yang cocok

pssi dibekukan?langkah terbaik bagi sepak bola

barusan muter2 lalu ketemu detiksport..

Jakarta - Sudah beku, lalu buntu.
Begitulah pertemuan antara Menteri Pemuda dan Olahraga dengan PT Liga Indonesia beserta klub-klub peserta Liga QNB 2015 Senin (27/4) kemarin, tepat sepuluh hari pasca pembekuan PSSI (17/4).

Walaupun, beku, buntu dan seolah-olah tidak ada jalan keluar, saya justru berpikir sebaliknya. Mungkin ini titik balik reformasi sepakbola Indonesia, khususnya perihal tata kelola yang baik -- istilah baratnya good governance (GG). Selanjutnya transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip dan kata kunci dalam setiap perubahan GG. Dalam fase ini, keterbukaan, keterlibatan stakeholder dan partisipasi masyarakat menjadi batu uji pelaksanaan GG.

Mengapa saya percaya kebuntuan kemarin adalah titik balik, karena menurut saya ada hasil lebih krusial namun tertutup dengan pemberitaan deadlock dan ramainya #AkuiDuluPSSI di media sosial. Bahwa ketegasan Kemenpora mendorong perbaikan GG dan adopsi prinsip transparansi (tertuang dalam poin nomor 8 pernyataan resmi Kemenpora setelah pertemuan dengan PT. LI dan klub) yaitu: a). PT. Liga wajib membuka nilai kontrak komersial dengan BV Sport dan QNB.
b). PT. Liga membuka berapa pembagian hak-hak komersial yang akan diterima oleh klub.
c). PT. Liga menjelaskan kapan dan bagaimana hak lub dibayarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Komitmen di atas kemudian dijelaskan
lagi pada no. 9 bahwa tujuan
perbaikan GG dan menegakkan prinsip
transparansi disebutkan oleh
Kemenpora bertujuan untuk
penguatan stakeholder sepakbola
khususnya klub dan pemain, pelatih
serta ofisial. PT. Liga menurut
Kemenpora harus menunjukkan
komitmen yang kuat untuk memenuhi
hak-hak klub. Jika hak-hak klub
tidak jelas, bagaimana perhitungan
dan prosentasenya dan kemudian juga
kapan akan dipenuhi, maka klub akan
kesulitan memenuhi kewajiban-
kewajibannya. Ujung-ujungnya, hak-
hak pemain, pelatih dan ofisial yang
akan dikorbankan. Begitulah tuntutan
dan sekaligus kekhawatiran
Kemenpora.

Lebih jauh, fase Kemenpora mendesak PT. LI untuk transparan merupakan sambungan rantai proses GG yang telah dilakukan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) mendobrak GG di tingkat klub yaitu perihal laporan keuangan, NPWP,pajak dan tunggakan gaji pemain. Inilah fase awal yang harusnya berkelanjutan.
Bagaimanapun, PT. LI sebagai operator kompetisi, yang sahamnya dimiliki oleh klub, harus bertanggungjawab memenuhi kewajiban terhadap klub-klub.
Pertanyaannya, kenapa klub-klub
saat pertemuan kemarin justru lebih
vokal meneriakkan tentang
pengakuan PSSI yang sudah beku.
Padahal, sebenarnya klub-klub justru
telah dibela dan dijamin hak-haknya
oleh Kemenpora dalam poin No. 8 dan
9. Menurut saya ini hal yang aneh.
Logika aneh ini juga sebelumnya
pernah dirasakan oleh Gubernur DKI
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama
atau Ahok. Saat itu Ahok melalui
salah satu BUMD Jakarta yaitu PT.
Jakarta Propertindo (Jakpro) ingin
membeli saham PT. Persija. Saat
tawar menawar harga, Ahok tidak
keberatan jika harus membeli dengan
nilai ratusan miliar rupiah karena
Persija kedapatan masih terikat
utang hingga Rp 76 miliar. Ahok
bahkan berani membeli Rp 100 miliar,
jika manajemen Persija terbuka dan
berkomitmen untuk perbaikan
manajerial, agar ke depan mendapat
banyak keuntungan dengan
pengelolaan bisnis industri olahraga.
Yang kemudian membuat Ahok heran,
dengan tawaran investasi yang
besar, manajemen Persija justru
menolak dan tidak melanjutkan
proses investasi dan pembelian.
Aneh rasanya, ada investor malah
ditinggal lari. Di luar negeri, investor
yang mau menanam modal di bidang
sepakbola terus dicari. Mengapa hal
ini bisa terjadi, karena selama ini
klub-klub tidak pernah menerapkan
GG. Kenapa demikian, karena dalam
pelaksanaan GG, harus ada komitmen
transparansi dan akuntabilitas yang
mengikat kepada publik dan
stakeholder, dalam hal ini misalnya
investor. Mungkin, kebiasaan yang
ada saat ini, klub lebih suka menerima
dana dari sumber yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan dan
membelanjakannya semaunya tanpa
ada keterikatan transparansi dan
akuntabilitas.
Untuk memutus logika sesat inilah
desakan publik terkait GG dan
transparansi kadang menjadi penting
untuk mendorong kesadaran berpikir
manajemen klub. Dalam konteks
federasi, yaitu PSSI, proses
mendorong transparansi dan
akuntabilitas telah dilakukan secara
hormat dan konstitusional oleh Forum
Diskusi Suporter Indonesia (FDSI).
Upaya FDSI ini mungkin satu-satunya
di dunia, bagaimana suporter dapat
menggugat dan menang melawan
federasi. Ini bisa terjadi karena di
Indonesia, ada Undang-undang
Keterbukaan Informasi Publik No. 14
Tahun 2008. Dalam UU ini, PSSI
dikategorikan sebagai badan publik
(nonpemerintah) karena
mendapatkan dana dari APBN,
menggunakan fasilitas publik dan
memperoleh dana dari masyarakat.
Kemenangan pertama FDSI diraih
dalam sidang panjang majelis Komisi
Informasi Pusat (KIP) sekitar
Desember 2014. KIP memutuskan PSSI
harus membuka laporan keuangan
yaitu, tentang kontrak PSSI dengan
stasiun televisi terkait hak siar tim
nasional U-19, timnas U-23, dan
timnas senior. Selain itu federasi
juga harus membuka pengelolaan dana
hak siar dan kerjasama sponshorship ,
rincian keuangan dan hasil audit
keuangan PSSI, serta rincian laporan
keuangan penyelenggaraan Kongres.


*bersambung*