Pelanggaran HAM Papua Dibawa ke PBB, Catatan Keras untuk RI

First topic message reminder :

http://satuharapan.com/read-detail/read/pelanggaran-ham-papua-dibawa-ke-pbb-catatan-keras-untuk-ri

Penulis: Bob H. Simbolon 18:56 WIB | Jumat, 27 Mei 2016

Pelanggaran HAM Papua Dibawa ke PBB, Catatan Keras untuk RI


Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua, Yunus Wenda ((Foto: Bob H Simbolon)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua, Yunus Wenda, mengatakan pelaporan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan catatan keras bagi Indonesia.

"Laporan yang disampaikan Pacific Islands Association for Non-Governmental Organisations (PIANGO) merupakan catatan pelanggaran yang dilakukan aparat keamanan dari Tahun 1990 sampai Tahun 2016," kata dia kepada satuharapan.com di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta pada hari Jumat (27/5).

Dia juga mengatakan masyarakat Papua saat ini menjadi perhatian dunia, terbukti dengan adanya laporan pelanggaran HAM ke PBB.

"Senjata yang diberikan kepada personel sebenarnya untuk melindungi masyarkat tetapi kondisinya senjata tersebut digunakan secara tidak manusiawi kepada masyarakat Papua. Pada saat masyarakat Papua menyampaikan aspirasi untuk merdeka, aparat memberlakukan mereka secara tidak manusiawi padahal mereka hanya menuntut merdeka karena tidak sejahtera," kata dia.

Dia juga mengingatkan aparat agar tidak mengeluarkan senjata saat masyarakat Papua menyampaikan aspirasi untuk merdeka karena masyarakat intenasional memperhatikan masalah Papua saat ini.

"Penanganan-penanganan masyarakat Papua agar tidak mengunakan senjata tetapi menggunakan pendekatan kemanusiaan karena masyarakat Papua merupakan bangsa Indonesia, harus dilindungi, kalau mereka demo berikan mereka ruang untuk melakukan aksi unjuk rasa," tambah dia.

Mampus, biar rasain begimana nasibnye Israel di kepoin ke dunia oleh play victim-nya Palestina. Kalo bisa sekalian Papua ngeluncurin roket yg bisa nyampe ke pulau Jawa kek Hamas yg ngeluncurin roket dr Galur Gaza. Sekalian perempuan & anak2 Papua dipersenjatai bom & senapan kek Hamas yg mempersenjatai anak2 & perempuan. Enak aje, masak cuman Palestina doank yg boleh persenjatain perempuan & anak2, Papua juga donk

SEGOROWEDI wrote:secara mendukung terwujudnya kesejahteraan
kan berarti saya anti opm

baca #47 ...

atau para penghianat mending kelaut ajeh ... bolak balik mulu

itu tu hanya tekananan..
goalnya terwujudnya kesejahteraan
kl kesejahteraan terwujud, gak akan ada opm2an
beda dengan pengkhianat, yg tuntutannya mengganti 4 pilar dengan hukum sariat arab

http://sorotindonesia.com/2016/09/16/tuntutan-ulmwp-tentang-pelanggaran-ham-papua-tidak-diterima-di-ktt-47-pif-pacific-islands-forum/

Tuntutan ULMWP Tentang Pelanggaran HAM Papua Tidak Diterima di KTT-47 PIF (Pacific Islands Forum)

PNG (Papua new Guinea) tetap mendukung Kedaulatan Indonesia atas Papua dan Papua Barat, termasuk hasil dari KTT ke 47 PIF di Mikronesia serta tuntutan kelompok separatis Papua KSP/ULMWP atas pelanggaran HAM di Papua tidak diterima. Hal ini merupakan keberhasilan diplomasi Indonesia.

jayapura ==Hasil KTT ke-47 PIF (Pacific Islands Forum) yang berlangsung di Pohnpei, ibukota negara federal Mikronesia, 7 hingga 11 September 2016 bahwa tidak diterimanya tuntutan Kelompok Separatis Papua (KSP)/ULMWP dan perwakilan Civil Society Organisation (CSO) agar pimpinan PIF mendukung isu pelanggaran HAM di Papua & self determination utk dibawa ke PBB menunjukkan keberhasilan diplomasi Indonesia dlm KTT ke 47 PIF.

Selain itu sikap Pemerintah PNG yangg tetap mendukung kedaulatan Indonesia atas Papua merupakan hal yg perlu tetap diapresiasi. Karena pd saat KTT ke-47 PIF, Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill menegaskan bhw PIF bukanlah tempat yg diamanatkan utk berbicara isu HAM di Papua. Namun, pemerintah Indonesia hrs terlibat dlm pembahasan Papua, krn Indonesia telah menjadi Associate Member di MSG, sementara ULMWP hanya sebagai observer.

PM Solomon Tidak Hadir karena kepentingannya atas Papua tidak direspon

PM Solomon Islands, Manasseh Sogavare tdak hadir dlm pertemuan PIF, dimana selama ini ybs termonitor paling intens melakukan lobby-lobby utk kepentingan KSP/ULMWP. Ketidak hadiran Manasseh Sogavare disebabkan karena Sogavare sebelumnya sudah mengetahui bahwa nantinya hasil KTT ke-47 tersebut tidak akan menerima tuntutan KSP/ULMWP dan perwakilan Civil Society Organisation (CSO) agar pimpinan PIF mendukung isu pelanggaran HAM di Papua & self determination utk dibawa ke PBB.

Tokoh Separatis Papua Benny Wenda Dicekal

Putusan KTT ke-47 PIF akan melemahkan posisi ULMWP di wilayah Pasifik, terutama setelah ULMWP ditolak menjadi full member pd KTT Khusus MSG di Honiara, Solomon Islands pada Juli 2016 lalu. Apalagi saat ini Benny Wenda dan Octo Motte masuk daftar cekal di PNG, sehingga semakin mempersempit ruang gerak ULMWP untuk melakukan kegiatan di Kepulauan Pasifik, dimana PNG merupakan negara yg memiliki pengaruh besar di kawasan.

Pemerintah Selandia Baru mempunyai kebijakan yang sama terhadap gerakan KSP/ULMWP diantaranya yaitu mencekal Benny Wenda  masuk ke Selandia Baru, Benny Wenda dikabarkan sebelumnya akan melakukan kampanye hitam di negara tersebut. Kebijakan dari pemerintah Selandia Baru yaitu  tidak memberikan Visa dan ijin resmi kepada Benny Wenda untuk masuk ke Selandia Baru.

makanya toh ... sudah lah ... ga usah aneh2 ingin keluar segala macem ... udah ga jaman

seperti saya sebut di kalimat saya yang merah #21

baca TS ...

ada ga kalimat OPM ngurusin pembangunan papua ... yang OPM mau cuma merdeka ... lepas dari NKRI >>> kalau perlu dibawa sampai ke PBB ... minta referendum ... cari dukungan dari negara2 melanesia (yang ujung2nya juga toh kalah saing sama Luhut) ... negara mana coba yang mau ngurusin OPM .... wong legalitasnya selevel manusia bayaran begitu

diluar dari kalimat2 kompor lainnya (hihihihihi ....)

>>> yang merah itu point-nya jelas .... bahwa NKRI ga pernah main2 kalau masuk urusan disintegrasi

>>> mengamankan status kedaulatan dan kesatuan NKRI (bahkan mengamankan 4 pilar) itu hukumnya wajib dilakukan pemerintahan manapun

dan ini (sebetulnya) titipan TNI (secara tidak langsung) setelah Indonesia masuk era reformasi (pasca Timtim lepas) >>> bisa ngamuk2 TNI kalau sampai wilayah Indonesia ada yang lepas (lagi)

sekilas info...
saya mencium bau kebencian antar agama juga antar suku, yang menjadi background kasus ini diusung diforum ini.

*mungkin perlu disadari bahwa:

di irian ada juga orang jawa
di jawa ada juga orang irian

di palestina ada juga Kristenya
di israel ada juga Islamnya

kalau ada orang-orang brengsek di irian bukan berarti semua orang irian brengsek
kalau ada orang-orang brengsek di jawa bukan berarti semua orang jawa brengsek

demikian pula,

kalau ada orang-orang brengsek di palestina bukan berarti semua orang palestina brengsek
kalau ada orang-orang brengsek di israel bukan berarti semua orang israel brengsek

66:4 demikianlah Aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka; oleh karena apabila Aku memanggil, tidak ada yang menjawab, apabila Aku berbicara, mereka tidak mendengarkan, tetapi mereka melakukan yang jahat di mata-Ku dan lebih menyukai apa yang tidak Kukehendaki.

20:12 Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.

Qs 10:27  Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

5:29 dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum.

njlajahweb wrote:sekilas info...
saya mencium bau kebencian antar agama juga antar suku, yang menjadi background kasus ini diusung diforum ini.

mudah2an saya bukan diantara yang dimaksud ....

karena saya sendiri juga mikir2 ... jangan sampai salah ngomong >>>> dan gimana caranya supaya kasus ini tidak masuk ranah agama (tapi lebih kepada individu-nya)

ada alasan kenapa saya bawa nama Luhut ..... dan bukan Jokowi (sebagai kepala negara) >>> karena logikanya kebijakan Luhut-pun ada dibawah perintah Jokowi

ada alasan kenapa saya bikin thread http://www.laskarislam.com/t9876-pendeta-papua-pemerintah-jangan-larang-gereja-bicara-referendum
plus semua isi TS (dengan membandingkan sikap saya terkait Piagam Jakarta)

walaupun TS di thread itu saya dapat dari link kristen >>> tapi issue "miring"nya (yaitu kebencian pada agama tertentu) saya dapat dari link Islam

thread itu sebetulnya untuk dibaca semua orang .... harapan saya supaya yang muslim tau bahwa ga semua kristen harus identik dengan OPM dan semua aliansi-nya ....

disatu pihak juga supaya yang kristen tau ... bahwa apapun dalil-nya (demi keadilan, kesejahteraan, HAM atau apapun itu) .... makar itu tetap makar .... disintegrasi itu tetap disintegrasi >>>> tidak akan pernah bisa diterima di NKRI (bahkan di negara manapun ... kecuali kalau memang ingin terjadi konflik)

jangan karena dirinya "minoritas" ... lalu merasa diperlakukan tidak adil ... sehingga boleh mendukung/bersimpati pada aksi2 "disintegrasi"

begitu juga jangan karena merasa dirinya "mayoritas" ... lalu merasa berhak untuk "menentukan nasib sendiri" ... dengan cara mendukung/bersimpati pada aksi2 "disintegrasi"

karena point-nya tetap yang bold underline >>>> dan sudah sering saya sebut .... TNI/Polri kita itu kuat ... (walaupun menyebalkan ... )

kalau mau bicara soal HAM era Orba >>> sekian banyak pelanggaran HAM sudah terjadi pada era itu di seluruh negara ini .... bukan hanya di papua (kalau mau bicara soal wilayah) ... bukan hanya pada kristen (kalau mau bicara soal agama) ... bukan hanya pada orang papua (kalau mau bicara soal etnis)

saya tidak bilang sekian banyak pelanggaran HAM era Orba bisa dibenarkan ... tapi saya hanya berpikir bahwa ini realita "perang" .... apa karena OPM dan GAM (misalnya) berada dalam posisi lemah dibanding kekuatan ABRI (waktu itu) ... lalu pelanggaran HAM hanya berlaku bagi ABRI ??

walaupun kasus pelanggaran JAUH LEBIH BANYAK dilakukan NKRI .... tapi bukan artinya OPM atau GAM tidak melanggar HAM >>>> karena ini cuma masalah angka ... banyak vs sedikit

NKRI vs PKI misalnya >>> pelanggaran HAM terlihat "ngejrenk" pada NKRI ... karena NKRI yang menang (otomatis lebih banyak membunuh) .... tapi bukan berarti seandainya PKI menang ... mereka menjadi lebih "santun" pada NKRI ... no !!! (sekali lagi balik ke biru)  

jadi sudah .... Orba sudah selesai ... mari semua diselesaikan baik2 tanpa harus bicara soal disintegrasi lagi APAPUN ALASANNYA

-------------------------------------------------------

bicara tentang OPM dan aliansi-nya .... sebetulnya yang harus mereka ketahui ... NKRI itu negara besar yang menjadi pembatas hubungan antara negara2 pasifik dengan asia .....

negara2 seperti Australia, New Zealand, PNG atau Fiji misalnya >>> mereka ini tidak akan pernah berani untuk secara terang2an mendukung Papua Merdeka ... karena itu bisa membuat Indonesia "marah" ... hubungan diplomatik-nya juga ga bagus ... dan itu yang rugi mereka

saya merasa yakin sekali .... kalau bukan dari Indonesia sendiri yang dengan "senang hati" memberikan kemerdekaan pada Papua Barat ... tidak ada satu negara-pun yang berani membela OPM dan aliansi-nya secara terang2an ... karena itu cuma akan memutus hubungan diplomatik mereka dengan Indonesia (dan itu mereka yang akan rugi)

dibawa ke PBB pun ... PBB juga tidak akan punya dalil apapun untuk membela Papua Merdeka ... karena apa yang dilakukan Indonesia sudah sesuai dengan hukum dan aturan Internasional (hitam diatas putih) ... misalnya :

- referendum sudah dilakukan thn 60an ... dan hasilnya tertulis Papua masuk wilayah NKRI (hitam diatas putih)
- balik ke thn 45 pun ... proklamasi kemerdekaan 45 pun sudah menegaskan Papua masuk wilayah NKRI (hitam diatas putih)
- balik ke cikal bakal pendirian NKRI dalam Kongres Pemuda thn 28 .... Papua pun sudah menyatakan sebagai bagian dari NKRI (hitam diatas putih)

diluar apakah 3 point diatas ini mewakili SELURUH element masyarakat >>> tapi intinya tetap sudah ada perwakilan dari mereka  

jadi mau apalagi ??

nggak nggak bukan dirimu kok Say... yang tak maksud