Jagal - The Act of Killing (full movie)

abu hanan wrote:mbdee..rada susah juga mengupas satu per satu masalah di trit ini..

sayah mulai dulu dari sarekat islam..
perpecahan sarekat ini adalah karena sikap cokroaminoto yang pada awalnyah pro pemerintah..artinyah SI bukan parpol ato gerakan revolusioner..akan tetapi dalam perkembangan SI berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke volksraad 1917..
ketika SI mengalami perkembangan pesat dan memiliki jumlah anggota yang banyak, telah  menimbulkan kekhawatiran pemerintah belanda. sarekat islam tersusupi oleh faham sosialims revolusioner oleh H.F.M Sneevliet yang mendirikan organisasi ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging) pada tahun 1914..

penyusupan ini berhasil dengan menggunakan isu kemakmuran rakyat dan memilih sarekat islam sebagai kendaraan adalah langkah tepat..dan berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh muda SI seperti semaun,darsono,muso,dan misbach, untuk tujuan yang sama yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme namun dengan cara yang berbeda..

Dini : merah underline .... sip jadi karena ideologi yang berbeda ... berujung pada implementasi/cara yang berbeda ... begitu kan ya
kalau dikatakan bahwa komunisme/sosialisme mempunyai gerakan yang bersifat radikal (dengan mempersenjatai buruh dan petani untuk melawan kapitalisme) >>> saya setuju

dan ini saya gantung dulu ya mbah

-----------------------------------

akibatnya banyak anggota serikat islam yang menjadi sosialis terutama serikat islam cabang semarang..

intermezzo..
http://vivaciousky.blogspot.com/2012/03/sosialis-isdv-yang-melahirkan-pki.html

latar belakang pki wrote: Paham Marxisme datang ke Indonesia pada masa sebelum perang dunia pertama. Dibawa oleh pemimpin buruh Belanda bernama H.J.F.M Sneevliet. Pada tanggal 9 Mei 1914, Sneevliet dengan orang sosialis lainnnya seperti J.A. Brandsteder, H.W. Dekker dan P.Bregma berhasil mendirikan indischee Sociaal-demokratische Vereniging (ISDV). Perkembangan ISDV sangat lambat sehingga mereka bersekutu dengan Insulinde, namun tidak memenuhi sasaran dan tujuan dari ISDV sehingga bubar dari Insulinde.

Kemudian mereka bersekutu dengan SI atau sarekat Islam . Sneevliet berhasil menyusup dan melakukan Infiltrasi ke dalam kubu SI dengan cara saling bertukar keanggotaan antara SI dengan ISDV. . Dalam beberapa tahun saja Sneevliet berhasil memberikan pengaruh ke dalam kubu SI.

Langkah selanjutnya pada tahun 1916 Sneevliet menjadikan pemimpin muda SI menjadi pemimpin ISDV seperti Semaun dan Darsono.  Semaun berhasil mengembangkan jumlah keanggotaan SI Semarang menjadi 1700  orang pada tahun 1916 dan 20.000 orang setelah setahun setelahnya. Karena Orientasinya yang Marxis di bawah pengaruh ISDV, mereka Berseberangan dengan CSI (Central Sarekat Islam) yang dipimpin oleh H.O.S Cokroaminoto.

Dini : mbah abu bisa jelaskan yang merah ga ?? berseberangan ini contohnya dalam sudut pandang apa ??
disini bukan saya menolak adanya "berseberangan" ini .... cuma mau tau detail "berseberangan" ini seperti apa contoh2nya

Pada saat Revolusi Bolsyewick di Rusia pada tahun 1917, ISDV telah bersih dari unsur Moderat dan mulai pada sifat yang komunistis. Kemenangan Bolsyewik mendirikan negara komunis mendorong Baars untuk menyerukan negara Hindia Belanda untuk mengikuti jejak yang ada.

Pada Tahun 1917, ISDV mengerahkan pelaut Belanda untuk mengumpulkan 3000 orang untuk melakukan gerakan ISDV. Yaitu demonstrasi. Sehingga memicu bentrokan dengan polisi pemerintah.  Sementara itu  partai moderat mendesak pemerintah agar menggantikan Volksrad dengan parlemen pilihan rakyat.

Krisis tersebut segera mereda setelah Gubernur Jenderal van Limburg stirum menjanjikan akan mengadakan perubahan yang luas. Setelah semua terkendali, pemerintah kolonial segera mengambil tindakan keras. Anggota militer yang indisipliner dihukum berat. Sneevliet diusir, sedangkan Darsono Abdul Muis, dan beberapa pemimpin Indonesia lainnya ditangkap. ISDV pun menjadi Depresi.

Tahun 1919 merupakan tahun yang sulit bagi ISDV. Karena pemimpin mereka banyak yang ditangkap. Disisi lain Pada tahun 1918, Darsono diangkat sebagai propagandis resmi SI dan Semaun diangkat sebagai Komisaris wilayah Jawa Tengah.  Di dalam SI Semaun dan Darsono berupaya untuk meningkatkan pengaruhnya agar SI menjadi lebih radikal.

Dini : merah underline ... agar SI menjadi lebih radikal ini kepada siapa mbah ??
mungkin saya ga clear tentang kata "radikal" ini ...
bukankah perang terbuka memang sifatnya radikal .... apalagi jaman kemerdekaan untuk melawan kolonialisme

Social Democratische Arbeideispartij (SDAP) di Belanda mengumumkan dirinya sebagai Partai Komunis Belanda (CPN), para anggota ISDV dari golongan Eropa mengusulkan untuk megnikuti jejak itu. Sehingga pada 23 Mei tahun 1920 ISDV mengubah namanya menjadi Peserikatan Komunis Indonesia Hindia, kemudian pada bulan desember tahun 1920 diubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia.Dalam nama tersebut Semaun menjadi ketua, Darsono sebagai wakil, Bergsma sebagai sekretaris dan Sugono sebagai anggota pengurus.

Komintern didirikan pada tahun 1919 yang pengaruhnya terasa di Indonesia. Komintern banyak sekali terjadi kegagalan  dalam merencanakan program komunisnya di Asia. Sehingga Lenin menyatakan bahwa untuk Asia garis politik komintern harus bekerja sama dengan kaum borjuis nasional (kaum terpelajar yang memimpin pergerakan Nasional) dan menggunakan organisasi rakyat terjajah. Kemudian pada tahun 1920  PKI bergabung dengan Komintern.

Dini : maaf mbah abu .... saya tidak menolak uraian mbah abu ....
maka seperti yang saya baca .... terlihat bahwa PKI sangat dekat hubungannya dengan Rusia dan komunis Belanda

supaya netral aja sih .... hehehehehe .... kalau kita bicara tentang aliansi2 dalam PD 1 (dimana ada aliansi Sekutu - termasuk Rusia dan Belanda vs aliansi Blok Sentral - termasuk Jerman dan Utsmaniyah)

sebagian dari anggota SI pun sangat dekat hubungannya dengan Utsmaniyah yang beraliansi dengan Jerman
sehingga banyak pendapat2 sebagian anggota SI yang mendukung Jerman (Hitler)  
bukan OOT .... hanya untuk membuat semua netral sesuai dengan kondisi waktu itu
yang ini saya simpen dulu untuk kapan2 (**)

 

siapakah semaun?
https://id.wikipedia.org/wiki/Semaun

semaoen wrote:
Kemunculannya di panggung politik pergerakan dimulai di usia belia, 14 tahun. Saat itu, tahun 1914, ia bergabung dengan Sarekat Islam (SI) afdeeling Surabaya. Setahun kemudian, 1915, bertemu dengan Sneevliet dan diajak masuk ke Indische Sociaal-Democratische Vereeniging, organisasi sosial demokrat Hindia Belanda (ISDV) afdeeling Surabaya yang didirikan Sneevliet dan Vereeniging voor Spoor-en Tramwegpersoneel, serikat buruh kereta api dan trem (VSTP) afdeeling Surabaya. Pekerjaan di Staatsspoor akhirnya ditinggalkannya pada tahun 1916 sejalan dengan kepindahannya ke Semarang karena diangkat menjadi propagandis VSTP yang digaji. Penguasaan bahasa Belanda yang baik, terutama dalam membaca dan mendengarkan, minatnya untuk terus memperluas pengetahuan dengan belajar sendiri, hubungan yang cukup dekat dengan Sneevliet, merupakan faktor-faktor penting mengapa Semaoen dapat menempati posisi penting di kedua organisasi Belanda itu.

Di Semarang, ia juga menjadi redaktur surat kabar VSTP berbahasa Melayu, dan Sinar Djawa-Sinar Hindia, koran Sarekat Islam Semarang. Semaoen adalah figur termuda dalam organisasi. Pada tahun belasan itu, ia dikenal sebagai jurnalis yang andal dan cerdas. Ia juga memiliki kejelian yang sering dipakai sebagai senjata ampuh dalam menyerang kebijakan-kebijakan kolonial.

Pada tahun 1918 dia juga menjadi anggota dewan pimpinan di Sarekat Islam (SI). Sebagai Ketua SI Semarang, Semaoen banyak terlibat dengan pemogokan buruh. Pemogokan terbesar dan sangat berhasil di awal tahun 1918 dilancarkan 300 pekerja industri furnitur. Pada tahun 1920, terjadi lagi pemogokan besar-besaran di kalangan buruh industri cetak yang melibatkan SI Semarang. Pemogokan ini berhasil memaksa majikan untuk menaikkan upah buruh sebesar 20 persen dan uang makan 10 persen.

Dini : sip ... jadi berdasarkan yang underline .... yang merah ada pemogokan buruh dsb kepada Belanda ya

dari sekilas uraian diatas,sayah pikir konflik sarekat islam adalah karena perbedaan taktis perjuangan vs kolonial..si merah lebih memilih jalur konflik untuk membuktikan ketegasan mereka vs kolonial..hal itu dapat diliat dari aksi semaoen dengan demonstrasi dan beberapa pemberontakan yang bersifat lokal dan tidak terorganisir di jaman belanda..tentu hal itu memudahkan penumpasan dan secara luas membawa dampak negatif bagi pergerakan nasional..

Dini : hihihihihihi ... biar seru aja sih mbah



lalu sikap taktis apa yang dilakukan si putih dalam SI untuk membuktikan ketegasan mereka vs kolonial ??
apakah dengan diplomasi dan perundingan2 maksudnya ??

mbah abu wrote:

mbdee wrote:
- kenapa terjadi pemberontakan PKI ?? >>> apa yang menjadi sebab pemberontakan tersebut

??

memberontak pada siapa dulu?kompeni ato pemerintah ri?

mbah abu wrote:

mbdee wrote:
- seperti apa komunisme di Indonesia ?? >>> dan kenapa ideologi ini ditolak ??

ini yang sayah suka hehehe..

Dini : mbah abu bisa jelaskan yang merah ga ?? berseberangan ini contohnya dalam sudut pandang apa ??
disini bukan saya menolak adanya "berseberangan" ini .... cuma mau tau detail "berseberangan" ini seperti apa contoh2nya

Dini : merah underline ... agar SI menjadi lebih radikal ini kepada siapa mbah ??
mungkin saya ga clear tentang kata "radikal" ini ...
bukankah perang terbuka memang sifatnya radikal .... apalagi jaman kemerdekaan untuk melawan kolonialisme

aidit wrote:Dan jika PKI bisa hidup 32 tahun dalam serangan-serangan taufan kolonialisme dan fasisme, maka sekarang juga sudah dapat kita pastikan, bahwa PKI akan bisa hidup seterusnya dan akan mencapai tujuannya, yaitu hilangnya penindasan atas manusia oleh manusia dan terlaksananya perdamaian dunia yang abadi. Dan ini adalah keyakinan yang bulat daripada tiap-tiap Komunis Indonesia.

mbdee wrote:
lalu sikap taktis apa yang dilakukan si putih dalam SI untuk membuktikan ketegasan mereka vs kolonial ??
apakah dengan diplomasi dan perundingan2 maksudnya ??

sumber dirahasiakan wrote:
Menurut Ruht McVey, pertumbuhan SI bersamaan dengan meluasnya keresahan rakyat, khususnya di pedesaan. Kehidupan petani di desa-desa makin merosot akibat didesak oleh perkebunan swasta. Selain itu, kaum tani dibebani pajak dan kerjapaksa. Yang menarik, SI berhasil mengolah keresahan itu melalui advokasi dan aksi-aksi. Hasilnya jelas: pembesaran organisasi.
SI pun berkembang dari organisasi kaum pedagang (borjuis kecil) di perkotaan menjadi organisasi kaum miskin, yang menjangkau buruh-buruh pabrik dan petani miskin di pedesaan. Tjokro pun mendapat gelar “Raja Jawa tanpa Mahkota”.
Pertumbuhan pesat SI, terutama pergeserannya ke gerakan rakyat, menciptakan keresahan di kalangan pengusaha dan orang-orang Eropa. Pada tahun 1913, seperti dicatat Ruth Mcvey, seorang pengusaha gula di Jawa memasang iklan di koran lokal: “Dicari, opsir militer hindia Belanda yang berkemampuan, paham akan meningkatnya keresahan yang sedang terjadi di kalangan masyarakat pribumi di Jawa, siap memberi nasehat bagi pengurus perusahaan besar dalam mengatur pengamanan instalasi mereka menghadapi serangan.”

Cabang yang berhasil “digarap” oleh ISDV adalah Semarang. Hal itu dimungkinkan karena dua orang kader SI semarang, yakni  Semaun dan Darsono, sudah menjadi marxis. Pada tahun 1917, kepengurusan SI semarang jatuh ke tangan Semaun. Sejak itu, SI semarang makin fokus menggarap buruh dan tani. SI Semarang terlibat dalam memperjuangkan hak buruh melalui mogok, membela kaum tani dari perkebunan, agitasi soal wabah pes, kampanye menolak Indie Weerbaar, dan kritik tajam terhadap Volksraad.
Tan Malaka, salah seorang aktivis SI dan sekaligus anggota ISDV, memuji kerjasama antara kaum marxis dengan SI tersebut. Ketika berpidato di forum Kongres Komunis Internasional ke-empat, Tan Malaka membela strategi itu: “Hingga tahun 1921 kita berkolaborasi dengan mereka. Partai kita, terdiri dari 13,000 anggota, masuk ke pergerakan popular ini dan melakukan propaganda di dalamnya. Pada tahun 1921 kita berhasil membuat Sarekat Islam mengadopsi program kita. Sarekat Islam juga melakukan agitasi pedesaan mengenai kontrol pabrik-pabrik dan slogan: Semua kekuasaan untuk kaum tani miskin, Semua kekuasaan untuk kaum proletar! Dengan demikian Sarekat Islam melakukan propaganda yang sama seperti Partai Komunis kita, hanya saja terkadang menggunakan nama yang berbeda.”

2 wrote:

1 wrote:- seperti apa komunisme di Indonesia ?? >>> dan kenapa ideologi ini ditolak ??

mbok dijawab terus terang pertanyaan saya

abu hanan wrote:mbdee..

Dini : mbah abu bisa jelaskan yang merah ga ?? berseberangan ini contohnya dalam sudut pandang apa ??
disini bukan saya menolak adanya "berseberangan" ini .... cuma mau tau detail "berseberangan" ini seperti apa contoh2nya

berseberangan secara teknis..karena untuk mengaitkan dengan ideologi  antara islam dengan marxis/sosialis jelas susah bagi sayah..mengafa?sekali lagi,belum ada bukti tertulis (dokumen pki) yang secara jujur mengakui bahwa mereka atheis..dan memang sulit memilah antara yang pure atheis ato yang masih meragukan seperti tan malaka yang secara terus terang menyatakan bahwa al quran adalah kitab maha karya..

tan malaka berpendapat,bahwa di masa itu (1900 awal) kapitalism adalah sesuatu yang hampir mustahil dilawan secara kompromis..dia berpikir untuk menghadapi volksraad adalah dewan rakyat (mungkin itu adalah demonstrasi)..

secara umum,komunis indonesia berhaluan “menentang segala bentukan kompeni" termasuk didalamnyah adalah dewan rakyat/volksraad..mereka berpikir memasuki volksraad adalah sama dengan berkomplot dengan para penyamun ato dengan kata lain duduk di parlemen lalu mengajukan tawar menawar untuk kemerdekaan adalah main dadu (kalah menang untuk 50:50)..

sarekat islam merah menmpunyai solusi ; demonstrasi terencana secara besar2an karena dengan bugituh ekonomi akan melemah dan mengharapkan efek domino di bidang politik..

Tan Malaka wrote:Kami telah ditanya di pertemuan-pertemuan publik: Apakah Anda Muslim - ya atau tidak? Apakah Anda percaya pada Tuhan – ya atau tidak? Bagaimana kita menjawabnya? Ya, saya katakan, ketika saya berdiri di depan Tuhan saya adalah seorang Muslim, tapi ketika saya berdiri di depan banyak orang saya bukan seorang Muslim

Tan Malaka wrote:Tetapi keputusan dari Kongres Komunis Internasional Kedua secara praktis berarti bahwa kita harus membentuk sebuah front persatuan dengan kubu nasionalisme revolusioner.  Karena, seperti yang harus kita akui, pembentukan sebuah front bersatu juga perlu di negara kita, front persatuan kita tidak bisa dibentuk dengan kaum Sosial Demokrat  tetapi harus dengan kaum nasionalis revolusioner. Namun taktik yang digunakan oleh kaum nasionalis seringkali berbeda dengan taktik kita; sebagai contoh, taktik pemboikotan dan perjuangan pembebasan kaum Muslim, Pan-Islamisme. Dua hal inilah yang secara khusus saya pertimbangkan, sehingga saya bertanya begini. [u]Pertama, apakah kita akan mendukung gerakan boikot atau tidak? Kedua, apakah kita akan mendukung Pan-Islamisme, ya atau tidak? Bila ya, seberapa jauh kita akan terlibat?

Ketika sebuah pemogokan umum terjadi pada bulan Maret tahun lalu, para pekerja Muslim membutuhkan kami, karena kami memiliki pekerja kereta api di bawah kepemimpinan kami. Para pemimpin Sarekat Islam berkata: Anda ingin bekerjasama dengan kami, jadi Anda harus menolong kami juga. Tentu saja kami mendatangi mereka, dan berkata: Ya, Tuhan Anda maha kuasa, tapi Dia telah mengatakan bahwa di dunia ini pekerja kereta api adalah lebih berkuasa! [Tepuk Tangan Meriah] Pekerja kereta api adalah komite eksekutif Tuhan di dunia ini. [Tertawa]

Tapi ini tidak menyelesaikan masalah kita, jika kita pecah lagi dengan mereka kita bisa yakin bahwa para agen pemerintah akan berada di sana lagi dengan argumen Pan-Islamisme mereka. Jadi masalah Pan-Islamisme adalah sebuah masalah yang sangat mendadak.

Tapi sekarang pertama-tama kita harus paham benar apa arti sesungguhnya dari kata Pan-Islamisme. Dulu, ini mempunyai sebuah makna historis dan berarti bahwa Islam harus menaklukkan seluruh dunia, pedang di tangan, dan ini harus dilakukan di bawah kepemimpinan seorang Khalifah [Pemimpin dari Negara Islam – Ed.], dan Sang Khalifah haruslah keturunan Arab. 400 tahun setelah meninggalnya Muhammad, kaum muslim terpisah menjadi tiga Negara besar dan oleh karena itu Perang Suci ini telah kehilangan arti pentingnya bagi semua dunia Islam. Hilang artinya bahwa, atas nama Tuhan, Khalifah dan agama Islam harus menaklukkan dunia, karena Khalifah Spanyol mengatakan, aku adalah benar-benar Khalifah sesungguhnya, aku harus membawa panji [Islam], dan Khalifah Mesir mengatakan hal yang sama, serta Khalifah Baghdad berkata, Aku adalah Khalifah yang sebenarnya, karena aku berasal dari suku Arab Quraish.

Jadi Pan-Islamisme tidak lagi memiliki arti sebenarnya, tapi kini dalam prakteknya memiliki sebuah arti yang benar-benar berbeda. Saat ini, Pan-Islamisme berarti perjuangan untuk pembebasan nasional, karena bagi kaum Muslim Islam adalah segalanya: tidak hanya agama, tetapi juga Negara, ekonomi, makanan, dan segalanya. Dengan demikian Pan-Islamisme saat ini berarti persaudaraan antar sesama Muslim, dan perjuangan kemerdakaan bukan hanya untuk Arab tetapi juga India, Jawa dan semua Muslim yang tertindas. Persaudaraan ini berarti perjuangan kemerdekaan praktis bukan hanya melawan kapitalisme Belanda, tapi juga kapitalisme Inggris, Perancis dan Itali, oleh karena itu melawan kapitalisme secara keseluruhan. Itulah arti Pan-Islamisme saat ini di Indonesia di antara rakyat kolonial yang tertindas, menurut propaganda rahasia mereka – perjuangan melawan semua kekuasaan imperialis di dunia.

Ini adalah sebuah tugas yang baru untuk kita. Seperti halnya kita ingin mendukung perjuangan nasional, kita juga ingin mendukung perjuangan kemerdekaan 250 juta Muslim yang sangat pemberani, yang hidup di bawah kekuasaaan imperialis. Karena itu saya tanya sekali lagi: haruskah kita mendukung Pan-Islamisme, dalam pengertian ini?

Aidit wrote:”bahwa Nabi Muhammad Saw. bukan hanya milik golongan tertentu dan PKI tidak anti agama. Pada 28 April 1954 saat sebagai Sekretaris I PKI ia berpidato di depan kader PKI Malang, ia menyatakan: “ Nabi Muhammad Saw. bukanlah milik Masjumi sendiri, iman Islamnya jauh lebih baik daripada Masjumi. Memilih Masjumi sama dengan mendoakan agar seluruh dunia masuk neraka. Masuk Masjumi itu haram dan masuk PKI itu halal!”ujarnya seperti dikutip oleh Remy Madinier dalam Partai Masjumi, Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral.

abu hanan wrote:

Dini : merah underline ... agar SI menjadi lebih radikal ini kepada siapa mbah ??
mungkin saya ga clear tentang kata "radikal" ini ...
bukankah perang terbuka memang sifatnya radikal .... apalagi jaman kemerdekaan untuk melawan kolonialisme

si putih cenderung kompromis,dan mungkin,berharap tak ada darah yang mengalir (dan dalam perjalanan si putih menjadi vokal)..hal sebaliknyah ditempuh si merah..jika perlu darah tumpah ketika demo yah jalankan agar lawan tau kekuatan si merah..

komunis indonesia mesti wajib dan harus  mempunyai beberapa organisasi serikat kerja, koperasi dan perkumpulan rakyat (ormas) yang selalu berada di bawah komando pki pada setiap aksi massa..pki  merupakan laskar revolusi nasional dalam perjuangan menentang imperialisme dan kapitalisme barat..sampai disini,masih belum terlihat usaha komunis indonesia (hindia belanda) memusnahkan agama..akan tetapi,pemberangusan lembaga agama sangat MUNGKIN dilakukan bila komunis memandang bahwa lembaga agama dapat menyurutkan semangat revolusi.. komunisme indonesia berpendapat bahwa imperialisme hanya bisa digulingkan dengan kekerasan, dengan revolusi, dan ia harus dipimpin oleh suatu partai yang berpedoman pada teori marxisme-leninisme..

dalam sebuah pidatonyah,aidit berkata (sumber dirahasiakan dan selaku otoritas tertinggi LI maka sayah haramkan pencantuman link komunis agar tidak terjadi salah kaprah dalam memahami ideology marxisme) :

aidit wrote:Dan jika PKI bisa hidup 32 tahun dalam serangan-serangan taufan kolonialisme dan fasisme, maka sekarang juga sudah dapat kita pastikan, bahwa PKI akan bisa hidup seterusnya dan akan mencapai tujuannya, yaitu hilangnya penindasan atas manusia oleh manusia dan terlaksananya perdamaian dunia yang abadi. Dan ini adalah keyakinan yang bulat daripada tiap-tiap Komunis Indonesia.

perhatikan underline..keren kan?

OOT sebentar wrote:ayah-nya Prabowo pun bagian dari partai sosialis demokrat ini (walaupun bukan partai PNI) >>> artinya mereka satu pandangan dengan Sukarno terkait marhaenisme
tapi dalam hal ini mereka cenderung lebih dekat dengan Amerika dibanding Soviet (ketika perang dingin)

maksud saya .... sosialis demokrat cukup banyak pengusungnya... khususnya dikalangan para elite (bangsawan dan raja) ... dan tidak harus pro Soviet hanya karena sebutannya "sosialis" .... sosialis demokrat yang agamis pun ada

OOT sedikit wrote:Pada waktu itu, Sugondo Djojopuspito, yang kenal baik dengan SM Kartosoewitjo dan Amir Sjarifuddin ketika peristiwa Sumpah Pemuda 1928 di Batavia, membujuk Kartosuwiryo, Wis to Mas, miliho menteri opo wae asal ojo Menteri Pertahanan utowo Menteri Dalam  Negeri (Sudahlah Mas, pilih jadi menteri apa saja, tapi jangan Menteri Pertahanan atau Menteri Dalam Negeri). Kartosuwiryo menjawab: Emoh, nek dasar negoro ora Islam (Tidak mau, kalau dasar negara  bukan Islam)

abu hanan wrote:

mbdee wrote:
lalu sikap taktis apa yang dilakukan si putih dalam SI untuk membuktikan ketegasan mereka vs kolonial ??
apakah dengan diplomasi dan perundingan2 maksudnya ??

si putih tidak didirikan untuk versus imperialism tetapi murni berdagang..di bawah kendali cokroaminoto maka si putih berubah visi dan melebarkan sayap hingga ke pedesaan dengan segmen pasar baru yaitu petani..

sumber dirahasiakan wrote:
Menurut Ruht McVey, pertumbuhan SI bersamaan dengan meluasnya keresahan rakyat, khususnya di pedesaan. Kehidupan petani di desa-desa makin merosot akibat didesak oleh perkebunan swasta. Selain itu, kaum tani dibebani pajak dan kerjapaksa. Yang menarik, SI berhasil mengolah keresahan itu melalui advokasi dan aksi-aksi. Hasilnya jelas: pembesaran organisasi.
SI pun berkembang dari organisasi kaum pedagang (borjuis kecil) di perkotaan menjadi organisasi kaum miskin, yang menjangkau buruh-buruh pabrik dan petani miskin di pedesaan. Tjokro pun mendapat gelar “Raja Jawa tanpa Mahkota”.
Pertumbuhan pesat SI, terutama pergeserannya ke gerakan rakyat, menciptakan keresahan di kalangan pengusaha dan orang-orang Eropa. Pada tahun 1913, seperti dicatat Ruth Mcvey, seorang pengusaha gula di Jawa memasang iklan di koran lokal: “Dicari, opsir militer hindia Belanda yang berkemampuan, paham akan meningkatnya keresahan yang sedang terjadi di kalangan masyarakat pribumi di Jawa, siap memberi nasehat bagi pengurus perusahaan besar dalam mengatur pengamanan instalasi mereka menghadapi serangan.”

Cabang yang berhasil “digarap” oleh ISDV adalah Semarang. Hal itu dimungkinkan karena dua orang kader SI semarang, yakni  Semaun dan Darsono, sudah menjadi marxis. Pada tahun 1917, kepengurusan SI semarang jatuh ke tangan Semaun. Sejak itu, SI semarang makin fokus menggarap buruh dan tani. SI Semarang terlibat dalam memperjuangkan hak buruh melalui mogok, membela kaum tani dari perkebunan, agitasi soal wabah pes, kampanye menolak Indie Weerbaar, dan kritik tajam terhadap Volksraad.
Tan Malaka, salah seorang aktivis SI dan sekaligus anggota ISDV, memuji kerjasama antara kaum marxis dengan SI tersebut. Ketika berpidato di forum Kongres Komunis Internasional ke-empat, Tan Malaka membela strategi itu: “Hingga tahun 1921 kita berkolaborasi dengan mereka. Partai kita, terdiri dari 13,000 anggota, masuk ke pergerakan popular ini dan melakukan propaganda di dalamnya. Pada tahun 1921 kita berhasil membuat Sarekat Islam mengadopsi program kita. Sarekat Islam juga melakukan agitasi pedesaan mengenai kontrol pabrik-pabrik dan slogan: Semua kekuasaan untuk kaum tani miskin, Semua kekuasaan untuk kaum proletar! Dengan demikian Sarekat Islam melakukan propaganda yang sama seperti Partai Komunis kita, hanya saja terkadang menggunakan nama yang berbeda.”

Abu Hanan wrote:

dee-nee wrote:- seperti apa komunisme di Indonesia ?? >>> dan kenapa ideologi ini ditolak ??

hehehe..waktu yang akan menjawab..bukan sayah

abu hanan wrote:hihihi..
masih dilanjut ato uda giliran yang lain termasuk sayah?

sudisman wrote:
disiplin PKI bukannya suatu "Kadaver Discipline", bukannya "disiplin mati", dan seorang Komunis bukannya "manusia robot", tapi seorang Komanis adalah manusia biasa yang berpandangan dunia materialisme-dialektik dan histori (MDH)
.
.
.
.
Dalam proses sesudah G.30.S. gagal ternyata ciri politik kiri tersebut dilaksanakan oleh perwira-perwira dalam bentak melawan pendongkelan terhadap Presiden Sukarno yang berkonsekwensi mereka meringkuk dalam tahanan antara lain: Sdr. Kolonel Bambang Supeno, penggali "Sapta Margo" dari rumpun "Browijojo" dan Sdr. Brigjen. Sukendro. Mereka bukan komunis malah bersimpatipun tidak, tapi antara mereka dan PKI ada persamaan politik dalam mempertahankan dan membela politik kiri dan pribadi Presiden Sukarno sungguh suatu komedi sejarah, suata lelucon sejarah, bahwa Indonesia yang ber-Pancasila membungkam penggalinya ialah Bung Karno, dan ABRI yang ber-Sapta Marga membrangus penggalinya ialah Sdr. Kolonel Bambang Supeno.

abu hanan wrote:mbdee..
uraian lanjutan diatas,bubur yah,sayah gak akan paksakan untuk berkata salah ato benar..karena diskusi bukan untuk memvonis opini seseorang..sayah yakin bahwa apa yang disajikan diatas dan selanjutnyah adalah agar 4 mata terbaca lebar (bukan membaca wkwkwk..)

seperti apa komunisme yang ditawarkan di indonesia?
dalam sebuah pembelaan di depan pengadilan,sudisman berkata;

sudisman wrote:
disiplin PKI bukannya suatu "Kadaver Discipline", bukannya "disiplin mati", dan seorang Komunis bukannya "manusia robot", tapi seorang Komanis adalah manusia biasa yang berpandangan dunia materialisme-dialektik dan histori (MDH)
.
.
.
.
Dalam proses sesudah G.30.S. gagal ternyata ciri politik kiri tersebut dilaksanakan oleh perwira-perwira dalam bentak melawan pendongkelan terhadap Presiden Sukarno yang berkonsekwensi mereka meringkuk dalam tahanan antara lain: Sdr. Kolonel Bambang Supeno, penggali "Sapta Margo" dari rumpun "Browijojo" dan Sdr. Brigjen. Sukendro. Mereka bukan komunis malah bersimpatipun tidak, tapi antara mereka dan PKI ada persamaan politik dalam mempertahankan dan membela politik kiri dan pribadi Presiden Sukarno sungguh suatu komedi sejarah, suata lelucon sejarah, bahwa Indonesia yang ber-Pancasila membungkam penggalinya ialah Bung Karno, dan ABRI yang ber-Sapta Marga membrangus penggalinya ialah Sdr. Kolonel Bambang Supeno.

mangkin kesini..mangkin seru..
wkwk..

abu hanan wrote:kawan2 revolusi..
jadi,apa yang ditawarkan oleh komunis di indonesia?
apa yang dijual oleh ideologi ini?
apa kelebihan ideologi ini di masa sebelum 1965?

abu hanan wrote:negara komunis..
setiap orang hampir selalu berpikir bahwa negara komunis adalah negara atheis,negara otoriter dan penuh siaga tinggi..sayah pikir, untuk sementara ini, membawa pemikiran tan malaka,aidit,musso dkk itu lebih pas daripada membawa opini masing2..
dan sayah sedikit kesulitan jika membawa sumber inggris yang sayah sendiri masih kesulitan untuk bener2 paham secara basa..

apakah masing2 tokoh nasakom (sekuler, agamis, komunis) sudah merancang sistem negara berkaitan dengan ekonomi dan politik >>> seperti bagaimana seorang pemimpin dipilih, bagaimana sistem ekonomi-nya dsb ??

artinya sebelum proklamasi ... semua ideologi masih berupa dasar filsafat (marxisme, pan islamisme, marhaenisme, komunisme, kapitalisme, sekulerisme, dsb)

>>> ada banyak ideologi yang berkembang terkait falsafah masing2 .... dan semua belum masuk dalam sistem negara seperti UU, hukum, aturan dsb.
Baiklah..sayah juga sedang mencari makna dari “dsb” diatas..

abu hanan wrote:

artinya sebelum proklamasi ... semua ideologi masih berupa dasar filsafat (marxisme, pan islamisme, marhaenisme, komunisme, kapitalisme, sekulerisme, dsb)

>>> ada banyak ideologi yang berkembang terkait falsafah masing2 .... dan semua belum masuk dalam sistem negara seperti UU, hukum, aturan dsb.

Baiklah..sayah juga sedang mencari makna dari “dsb” diatas..
bila dikatakan masih berupa filsafat,bugimana mungkin mereka mengaplikasikan di dalam kehidupan politik (miniatur bisa diliat dari partai)? bila itu harus disebut aplikatif HANYA karena menjiwai/menjadi unsur undang2 dan produk hukum lain yah ini artinyah kita hantam kromo..
kok bisa?

abu hanan wrote:pan islamisme adalah sebuah issue saat itu..
mengapa issue?
pergerakan menuju merdeka uda dimulai jauh sebelum ada pan islamisme mendunia..

komunisme/idem..saat itu dia lagi trending tropic di eropa dan kaum radikal revolusionist macam musso/tan malaka dll itu hanya melihat marxis sebagai solusi tunggal karena kaum radikal secara prinsip tidak setuju dengan kaum agamis yang mungkin terlalu lemah gemulai ato mungkin mereka menilai penuh dengan kyai munafik (budaya feodal,budaya ini-lagi2 ada kemungkinan-dimata komunis adalah bibit kapitalism)..dan karena masih serba mungkin..maka mungkin yah dan mungkin tidak..mungkin ajah kelak semangka berdaun gajah..

OOT lagi ya ... hehehehe wrote:saya hanya membayangkan .... kalau mbah abu mundur lagi ke belakang (sebelum jaman Kemerdekaan)

pada dasarnya bangsa ini terbagi menjadi 3 kelompok (kasta sosial) : kelompok raja, kelompok terdidik, kelompok rakyat (atas, tengah, bawah)

kenapa saya sebut kasta (dan bukan sekedar kelompok sosial) >>> karena strata itu jelas terlihat .... dimana rakyat harus jongkok2 di depan raja ... dimana rakyat harus "inggih inggih" terkait semua perkataan ulama .... juga terkait semua perintah tuan tanah (majikan)

>>> "inggih ndoro", "inggih kyai", "inggih ndoro", "inggih kyai", "inggih ndoro", "inggih kyai" >>> buat saya semua kondisinya sama saja siapapun mereka di kelompok terdidik (tengah) itu  

baik atau buruk pembentukan strata sosial ini >>> masing2 orang punya pendapatnya sendiri

----------------------------------------------

terkait Islam (atau agama) >>> akhirnya ... karena pengaruh budaya, tradisi, dan falsafah ...  dari dalam dan luar Nusantara >>> semua bercampur2 diantara 3 kelompok ini

artinya ... kalau kita mendengar kata "ulama" >>> belum tentu diantara ulama punya pandangan yang sama terkait Islam
kalau kita mendengar kata "kerajaan Islam" >>> belum tentu sama dengan apa yang kita tau tentang khalifah Islam ala Nabi Muhammad
kalau kita mendengar kata "rakyat Islam" >>> belum tentu sama dengan bayangan kita tentang penduduk Madinah jaman Rasulullah
kalau kita mendengar kata "jawa yang islam" >>> belum tentu sama dengan "sumatra yang islam"

(dan ini pun berlaku di seluruh dunia)

begiiiiitu beragam cara berpikir penduduk di nusantara .... hingga pada jaman kemerdekaan semua "ngomong" bersamaan ... sama2 ingin merdeka dengan membawa pandangan masing2 >>>> dan diantara yang Islam inipun ngomong sesuai akal pikiran mereka masing2

kita ingat Ahmad Dahlan pun dalam cita2nya terkait pembaruan Islam di bumi Nusantara >>> ia ditentang oleh ulama2 lokal di jaman beliau
Ahmad Dahlan pun masuk organisasi Jam'iyatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam

so ... antara yang merah ini >>> mana yang Islam dan mana yang tidak Islam ?? >>> di dalam yang merah ini-pun ada yang berpikir sosialis, pan-islamisme, sekuler, dsb

akal pikiran kita (orang2 jaman sekarang) lah yang membentuk kelompok antara yang biru ... akal pikiran kita yang kemudian membedakan si A lebih Islam dari B ... si B lebih Islam dari si C >>> apalagi ketika masing2 dari yang biru ini kemudian membuat partai

tentang PKI wrote:

Menempuh Jalan Rakyat
D.N. Aidit (26 Mei 1952)

KETERANGAN PENERBIT

Penerbitan “Menempuh Jalan Rakyat” ini adalah cetakan yang ke-II, untuk memenuhi permintaan yang selalu bertambah banyak. Di dalam cetakan ke-II ini, oleh penulisnya sendiri telah diadakan perubahan kecil-kecil di sana-sini. Perubahan-perubahan ini sama sekali tidak membawa perubahan isi, karena hanya berupa perubahan-perubahan susunan kalimat supaya lebih jelas dan mudah dipahamkan.

Penerbit.

Jakarta, Agustus 1952.


KATA PENGANTAR

Di waktu-waktu belakangan ini PKI sungguh menjadi pusat perhatian umum. Rakyat dari segala lapisan sangat memperhatikan segala langkah-langkah PKI.

Di tengah-tengah keadaan di mana tingkat penghidupan Rakyat semakin sangat merosot: pemecatan kaum buruh merajalela dan bahaya kelaparan timbul di mana-mana; di tengah-tengah keadaan bahaya kelaparan timbul di mana-mana; di tengah-tengah keadaan di mana gerombolan-gerombolan Darul Islam, Bosch, Smith, dan lain-lain, masih terus-menerus menimbulkan korban harta benda dan jiwa yang tidak sedikit dari Rakyat di desa-desa; di tengah-tengah keadaan di mana tekanan politik imperialisme Amerika semakin keras dan kasar untuk menyeret Indonesia ke dalam persiapan peperangan imperialis yang baru; di tengah-tengah keadaan di mana kesadaran politik dari Rakyat meningkat dengan cepat berkat pengalaman-pengalaman yang pahit di bawah pemerintahan yang terikat oleh KMB; di tengah-tengah semua keadaan ini PKI menunjukkan jalan yang benar kepada Rakyat dan mendorong pemerintah Indonesia untuk menempuh haluan politik luar dan dalam negeri yang baru, yang akan sungguh-sungguh membebaskan Indonesia dari ikatan-ikatan dan tekanan-tekanan imperialisme Belanda-Amerika dan yang akan mengatasi kekacauan-kekacauan dan kesukaran-kesukaran di dalam negeri. Inilah sebabnya maka Rakyat mencurahkan perhatian dan harapannya kepada PKI.

Puncak perhatian Rakyat terhadap PKI ini ditunjukkan di dalam peristiwa peringatan ulang tahun PKI yang ke-32. Di mana-mana resepsi ataupun rapat umum peringatan ulang tahun ini dihadiri oleh ribuan Rakyat. Demikianlah salah satu di antara resepsi peringatan ulang tahun yang sangat meriah adalah resepsi di Jakarta, di mana Kawan D. N. Aidit mengucapkan pidatonya yang membentangkan sekadar sejarah dan politik PKI dengan secara ringkas, tegas, dan terang.

Kemudian datang kepada kita banyak permintaan dari kalangan kaum buruh dan orang-orang progresif, terutama dari mereka yang menghadiri resepsi peringatan ulang tahun itu, supaya pidato Kawan D. N. Aidit dibrosurkan. Atas desakan permintaan ini dan atas pertimbangan kita sendiri, bahwa pidato ini bisa menjelaskan kedudukan dan politik PKI yang sebenarnya, sehingga bisa menangkis fitnahan-fitnahan yang keji terhadap PKI, maka kita terbitkan brosur kecil ini.

Dengan terbitnya brosur kecil ini, yang kita beri nama: “MENEMPUH JALAN RAKYAT”, kita merasa telah menyediakan satu bahan bagi mereka yang hendak sungguh-sungguh mengenal PKI sebagai satu-satunya partai kelas buruh yang sejati di Indonesia.

Penerbit.

Jakarta, Juni 1952.

***



Hadirin yang terhormat,

Pertama-tama, atas nama Politbiro CC PKI, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah sudi datang dalam malam peringatan ulang tahun PKI yang ke-32 ini.

Kepada wakil kaum buruh, wakil kaum tani, kaum terpelajar dan orang-orang terkemuka yang revolusioner dan progresif, PKI menyampaikan salutnya, berhubung dengan keuletan dan keperwiraan dari golongan-golongan Rakyat yang saudara-saudara wakili dalam perjuangan untuk mencapai Indonesia baru, untuk mencapai kemerdekaan nasional yang sejati, demokrasi, dan perdamaian abadi.

Sebagaimana saudara-saudara sudah mengetahui, pada tanggal 23 Mei tahun ini PKI berumur genap 32 tahun. Bagi dunia kepartaian di tanah air kita ini, umur 32 tahun termasuk umur yang tinggi. Banyak partai-partai atau organisasi-organisasi politik yang berdiri sebelum dan sesudah PKI didirikan, tetapi ia hanya berumur beberapa tahun dan kemudian lenyap. Jadi teranglah, bahwa untuk mencapai usia 32 tahun, PKI mesti mempunyai dasar yang sangat kuat dan keuletan yang luar biasa.

ARTI PEMBENTUKAN PKI 32 TAHUN YANG LALU

Beberapa hari yang lalu, yaitu tanggal 20 Mei, kita habis merayakan Hari Kebangunan Nasional kita yang ke-44. Kita masing-masing mengerti akan arti yang dalam daripada tanggal 20 Mei tahun 1908, yaitu detik sejarah yang sangat penting dalam perkembangan perjuangan Rakyat Indonesia menuju kemerdekaan nasionalnya. Tiap orang Komunis sadar benar akan besarnya arti daripada hari 20 Mei. Sonder permulaan yang dipelopori oleh almarhum Dr. Wahidin Sudiro Husodo (1857 – 1917) 44 tahun yang lalu, perkembangan perjuangan Rakyat Indonesia untuk kemerdekaan nasional yang sejati, untuk demokrasi dan perdamaian dunia, tidak akan secepat sekarang.

Sejak tahun 1908, usaha-usaha dari putera-putera Indonesia untuk mendapatkan teori-teori dan bentuk-bentuk organisasi perjuangan yang mampu membebaskan Indonesia dan Rakyatnya dari penjajahan Belanda, makin lama makin nyata dan mendapatkan bentuk-bentuk yang terang. Pada permulaannya usaha terutama ditujukan pada belajar sebanyak-banyaknya dari buku-buku dan guru-guru orang Barat. Di samping organisasi Budi Utomo, Dr. Wahidin mendirikan dana-dana pelajar, di antaranya terkenal dengan nama “DARMA WARA”. Pemuda-pemuda yang cakap tapi tidak mampu, banyak yang dikirim ke Eropa untuk menuntut pelajaran dari orang-orang Barat. Di luar usaha Dr. Wahidin ini masih banyak lagi pelajar Indonesia yang pergi ke Eropa. Di antara pemuda-pemuda pelajar ini termasuk almarhum almarhum Dr. Rivai (1871 – 1933), dan ia adalah pionir dalam meretas jalan belajar ke Barat. Dr. Rivai adalah bukti yang senyata-nyatanya, bahwa intelek Indonesia dapat merenangi ilmu pengetahuan yang diajarkan di Amsterdam, Berlin, Cambridge, dan Paris.

Tetapi ternyata, bahwa dalam berorientasi ke Barat, dalam mengambil orang-orang Barat, terutama Belanda, sebagai guru dan teladan dalam usaha mencapai persamaan derajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia, orang-orang Barat tidak memberikan pelajaran dan contoh-contoh yang baik. Mereka mengajarkan demokrasi kepada kaum terpelajar Indonesia, tetapi kepada Rakyat Indonesia mereka memaksakan otokrasi kolonialisme. Mereka mengajar kaum terpelajar Indonesia tentang revolusi-revolusi dan tentang keperwiraan bangsa-bangsa Barat dalam perjuangan untuk kemerdekaan tanah airnya. Sebaliknya, orang-orang Indonesia tidak hanya tidak dibantu dalam mewujudkan apa yang mereka pelajari dari Barat, tetapi mereka dilarang mempraktekkannya. Ya, malahan mengucapkan dan menulis perkataan “revolusi” dan “merdeka” mereka tidak dibolehkan.

Segera dirasakan oleh kaum terpelajar Indonesia, bahwa teori-teori yang mereka terima, tidak cocok dengan praktek orang-orang Barat di Indonesia. Orang-orang Barat menghina dan memusuhi murid-muridnya sendiri. Ini menimbulkan perlawanan-perlawanan yang sengit dari kaum terpelajar Indonesia, dan perlawanan-perlawanan ini disambut baik oleh Rakyat banyak, yang lebih terhina dan lebih tertindas lagi.

Salah satu bentuk perlawanan ialah dengan mendirikan “KOMITE BUMIPUTERA” pada tanggal 12 Juli 1913, di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantara, Dr. Ciptomangunkusumo (meninggal tahun 1943) dan kawan-kawannya, yang bertujuan untuk menghantam beleid pemerintah Hindia Belanda yang dengan perbuatan-perbuatannya merendahkan dan menghina bangsa Indonesia. [Bulan November 1913 bangsa Belanda bermaksud merayakan genap 100 tahun lepas dari penjajahan Perancis. Untuk perayaan ini di beberapa daerah diadakan pemungutan uang dari Rakyat. Ini dianggap oleh Ki Hadjar Dewantara, Dr. Ciptomangunkusumo dan kawan-kawannya sebagai penghinaan pada bangsa Indonesia yang sedang dijajah oleh Belanda.]

Tulisan Ki Hajar Dewantara “Als Ik Een Nederlander Was” (“Seandainya Saya Seorang Belanda”), adalah suatu protes yang hebat terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia. Perlawanan yang sengit juga nampak dari buah-buah pena Dr. Rivai yang tajam dan jitu.

Tetapi perlawanan di atas belum dipimpin oleh suatu teori yang tepat dan belum diikuti oleh massa Rakyat yang banyak dan terorganisasi. Perlawanan-perlawanan ini tentu mempunyai arti yang besar dalam menggugah semangat perlawanan Rakyat terhadap kolonialisme Belanda dan terhadap imperialisme pada umumnya, tetapi ia akan mudah dipatahkan karena tidak dipimpin oleh teori revolusioner dan tidak ada Rakyat banyak yang terorganisasi yang mendukungnya.

Meletusnya Revolusi Sosialis Oktober tahun 1917 di Rusia dan menangnya revolusi ini memberi inspirasi, kesadaran, dan pandangan baru pada Rakyat Indonesia, terutama pada kaum buruh dan pada sebagian kaum intelektual Indonesia. Revolusi Sosialis Oktober sangat mempengaruhi Perkumpulan Sosial Demokrat Indonesia, yang sudah didirikan pada tahun 1914, di mana di dalamnya tergabung intelektual-intelektual Indonesia dan Belanda. Revolusi Oktober tidak hanya merupakan suluh dan harapan bagi nasion-nasion yang terjajah, tetapi ia juga memberikan pelajaran kepada mereka tentang lahirnya suatu Partai tipe baru, yaitu bentuk tertinggi daripada organisasi kelas dari proletariat yang bersenjatakan Marxisme-Leninisme, yang mempunyai anggota dari kelas pekerja yang paling sadar, yang mempunyai disiplin baja yang sangat kuat, yang memakai metode selfkritik dan yang berhubungan erat dengan massa. Partai ini adalah partainya Lenin, Partai Komunis.

Berdasarkan pengalaman, pelajaran dan kesadaran inilah, atas inisiatif pemimpin-pemimpin revolusioner ketika itu, pada tanggal 23 Mei tahun 1920 Perkumpulan Sosial Demokrat dilebur menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Anggota pengurus yang pertama terdiri dari Semaun (ketua), Darsono (wakil ketua; sekarang sudah mengkhianati PKI dan perjuangan Rakyat), Bergsma (penulis), Dekker (bendahara), Baars, Stam, Dengah, Sugono, dan lain-lain. Pada akhir bulan Desember tahun itu juga PKI menggabungkan diri pada Komunis Internasionale (Komintern).

Jadi teranglah, bahwa tanggal 23 Mei tahun 1920 mempunyai arti yang sangat penting dalam perjuangan Rakyat Indonesia, terutama dalam usaha mencari teori revolusioner dan Partai revolusioner yang mampu untuk memimpin perjuangan guna menggulingkan kekuasaan imperialisme di Indonesia. Sudah selayaknya proletariat Indonesia dan Rakyat Indonesia berterima kasih kepada proletariat Rusia dan kepada Partai Bolshevik, karena sesudah proletariat Rusia berhasil menggempur benteng reaksi pada tahun 1917, barulah Rakyat Indonesia menjadi terbuka matanya, bahwa imperialisme hanya bisa digulingkan dengan kekerasan, dengan revolusi, dan ia harus dipimpin oleh suatu Partai kelas proletar yang berpedoman pada teori Marxisme-Leninisme.

Berdirinya PKI 32 tahun yang lalu tidak hanya penting bagi kaum Komunis dan kelas buruh Indonesia saja, tetapi ia mempunyai arti nasional yang besar dan adalah hari penting dalam sejarah Kebangunan Bangsa Indonesia yang sudah dimulai pada tahun 1908. Sudah selayaknya PKI berbangga dan bergembira hati merayakan hari ulang tahunnya yang ke-32, karena ini berarti bahwa dari 44 tahun Kebangunan Nasional, PKI ambil bagian yang terpenting selama 32 tahun. Dan jika PKI bisa hidup 32 tahun dalam serangan-serangan taufan kolonialisme dan fasisme, maka sekarang juga sudah dapat kita pastikan, bahwa PKI akan bisa hidup seterusnya dan akan mencapai tujuannya, yaitu hilangnya penindasan atas manusia oleh manusia dan terlaksananya perdamaian dunia yang abadi. Dan ini adalah keyakinan yang bulat daripada tiap-tiap Komunis Indonesia.

PKI DENGAN PARTAI-PARTAI LAIN

Dalam masyarakat yang berkelas-kelas dan masyarakat di mana sedikit atau banyak ada kesempatan untuk tumbuh partai-partai, maka tidak boleh tidak dalam masyarakat demikian mesti terdapat bermacam-macam partai. Tiap-tiap kelas membikin partainya sendiri sebagai organisasi politiknya. Dan sering kejadian bahwa suatu kelas terbagi lagi dalam golongan-golongan dan tiap golongan membentuk partai politiknya sendiri.

PKI berpendapat bahwa adanya bermacam-macam partai di Indonesia adalah sewajarnya, karena masyarakat Indonesia masih terbagi dalam kelas-kelas dan sedikit atau banyak perkembangan dari partai-partai itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Yang harus diusahakan ialah penyederhanaan daripada partai-partai yang ada sekarang, karena menurut buku “Kepartaian Indonesia”, keluaran Kementrian Penerangan RI tahun 1951, di Indonesia ada 27 Partai. Ini terlalu banyak. Dan belum lagi dihitung partai-partai yang belum masuk buku resmi pemerintah tersebut. Banyak di antara partai-partai yang ada itu mempunyai dasar dan tujuan yang sama atau hampir sama. Partai-partai demikian sudah selayaknya mempersatukan diri, dan perkembangan daripada sejarah memang akan mempersatukan mereka.

PKI tidak akan mencampuri soal-soal internal daripada partai-partai lain, walau untuk mempersatukannya sekalipun. Itu adalah soal daripada partai-partai yang bersangkutan sendiri. Kewajiban PKI ialah mengajak partai-partai apa saja yang sedia dan jujur untuk bekerja sama dengan PKI guna menggalang front persatuan nasional dan front-front persatuan di berbagai kalangan, di kalangan kaum buruh, kaum tani, kaum terpelajar, kaum pecinta dan ahli kebudayaan, kaum wanita, pemuda, pengusaha, dan lain-lain.

Berusaha membentuk front persatuan nasional atau front-front persatuan di segala lapangan antara anggota-anggota dan pengikut-pengikut PKI dengan anggota-anggota dan pengikut-pengikut partai lain, sama sekali tidak berarti PKI akan membiarkan atau tidak mengkritik pikiran-pikiran yang salah dan politik yang keliru dari anggota-anggota, fungsionaris-fungsionaris bawahan, dan pemimpin-pemimpin atasan dari partai-partai itu. Kerja sama yang sehat ialah kerja sama yang disertai saling kritik secara persaudaraan, atau sebagaimana diterangkan dalam Peraturan Dasar Badan Permusyawaratan Partai-Partai (BPP), kerja sama yang “dilakukan atas dasar persaudaraan yang ikhlas”. Barulah dengan demikian PKI bisa berguna bagi anggota-anggota dan fungsionaris-fungsionaris bawahan yang jujur dari partai-partai lain dalam menggalang front persatuan nasional.

Dan memang banyak bukti menunjukkan, bahwa kepentingan beberapa pemimpin-pemimpin atasan dari banyak partai-partai, langsung bertentangan dengan kepentingan-kepentingan anggota-anggotanya dan fungsionaris-fungsionaris bawahannya. Sebagai contoh, banyak perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan, termasuk KMB, Embargo, Frisco, MSA yang langsung merugikan seluruh Rakyat Indonesia, termasuk anggota-anggota daripada partai-partai yang duduk di dalam pemerintahan. Dengan tidak dirunding yang matang dengan anggota-anggotanya, atau sekurang-kurangnya didengar pendapatnya, berbagai partai menerima ikatan-ikatan luar negeri tersebut. Sebagai contoh lagi, kerja sama antara berbagai partai, misalnya dalam BPP dan dalam mewujudkan Pernyataan Bersama pada Hari Kebangunan Nasional 20 Mei 1952, disambut dengan baik dan hangat oleh anggota-anggota dan fungsionaris-fungsionaris bawahan dari semua Partai. Tetapi ada saja pemimpin-pemimpin atasan dari berbagai partai yang menekan keinginan yang sewajarnya daripada anggota-anggota dan fungsionaris-fungsionaris bawahannya. Sebuah contoh lagi, pemimpin Partai Buruh yang duduk dalam pemerintahan, yang mati-matian memusuhi vaksentral SOBSI dan secara tidak tepat mengaku menjadi wakil kaum buruh, ia membikin peraturan-peraturan, termasuk peraturan No. 16 Tejasukmana, yang menjerat batang leher kaum buruh. Peraturan-peraturan ini bertentangan langsung dengan kepentingan-kepentingan kaum buruh, termasuk anggota-anggota Partai Buruh, yang karena belum mengertinya memasuki partai tersebut. Dalam terus mengusahakan adanya kerja sama dengan partai-partai lain, PKI tidak akan membiarkan keadaan pincang ini berjalan terus, dan akan mengadakan kritik-kritik yang ditujukan kepada mereka yang bertanggung jawab.

PKI DENGAN PARTAI-PARTAI YANG MENGAKU MEMPUNYAI DASAR YANG SAMA DENGAN PKI, YAITU DASAR MARXISME

Sejak tahun 1920, yaitu tahun didirikannya PKI, perkataan Marxisme dan sosialisme telah menjadi sangat populer di kalangan kelas buruh dan Rakyat Indonesia. Sejak itu tiap-tiap Partai yang mau mendapat pengaruh di kalangan Rakyat mesti mencantumkan sosialisme sebagai tujuannya, atau mencantumkan perkataan lain, yang dalam penjelasannya dimaksudkan sosialisme. Sejak PKI didirikan, tiap-tiap perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme dicap sebagai perlawanan “komunis”, walaupun yang berbuat mungkin hanya segolongan intelektual atau segerombolan orang-orang yang fanatik. Demikianlah, orang-orang seperti Ki Hajar Dewantara, Dr. Ciptomangunkusumo, Douwes Dekker, Cokroaminoto, ya, juga Sukarno dan Hatta pernah dicap oleh Belanda sebagai “komunis”.

Sesudah PKI dinyatakan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai partai yang tidak sah, yaitu sesudah mengalami kegagalan pemberontakan tahun 1926 yang perwira itu, partai kaum nasionalis revolusioner yang didirikan kemudian, seperti PNI, Partindo, dan Gerindo, dengan segala kekurangannya pada waktu itu, mengajarkan Marxisme pada pengikut-pengikutnya. Juga partai-partai ini dan anggota-anggota serta pengikut-pengikutnya dicap oleh Belanda sebagai “komunis”. Mereka ditangkap, dipenjarakan, atau dikirim ke tanah pembuangan.

Sekarang ini sudah tidak ada lagi satu Partai yang bisa menarik Rakyat banyak, jika tidak mencantumkan sosialisme atau perkataan lain, misalnya “keadilan sosial”, sebagai tujuannya. Di antaranya ada yang mencantumkan Marxisme sebagai dasarnya. Dan belakangan ini ada pula yang menepuk dada, bahwa ia, pencipta dari peraturan-peraturan yang menjerat leher kaum buruh, adalah pengikut Marx dan Lenin. Dan secara menghina mereka memasang gambar-gambar Marx, Engels, dan Lenin sebagai reklame partainya. Keadaan begini, pemalsuan secara terang-terangan begini, sudah digambarkan oleh Lenin dalam tahun 1913 dengan perkataan: “Dialektika daripada sejarah mengharuskan, bahwa kemenangan-kemenangan teoritis daripada Marxisme memaksa musuh-musuhnya untuk menyelubungi dirinya sebagai Marxis.” Tidak hanya tuan Tejasukmana di Indonesia, tetapi juga Hitler dan Mussolini menamakan dirinya sosialis. Tidak hanya kaum Trotskis di Indonesia, tetapi juga Tito, Clementis, dan Slansky menamakan dirinya komunis.

Apakah artinya semuanya ini? Ini artinya, bahwa di samping perkataan dan pengertian sosialisme makin banyak dikenal dan makin dalam dipahamkan oleh Rakyat Indonesia, ia juga makin lama makin banyak dipergunakan secara tidak tepat dan menertawakan. Ini menunjukkan bahwa juga di Indonesia Marxisme sudah mencapai kemenangan-kemenangan teoritis, sehingga musuh-musuh Marxisme dan musuh-musuh kemanusiaan yang paling berbahaya, terpaksa menyelubungi dirinya sebagai Marxis-Leninis, ya, ada juga yang menamakan dirinya komunis, untuk menutupi segala macam pengkhianatannya terhadap kelas buruh dan terhadap Rakyat. Mereka berbuat seperti Hitler dan Mussolini, seperti Attlee dan Drees, seperti Clementis dan Tito, hanya dan semata-mata untuk menutupi sifat-sifat fasisnya yang kejam dan biadab. Dengan menyebut dirinya Marxis dan sosialis, mereka mengebiri Marxisme atau sosialisme-ilmu.

Apakah kewajiban kaum Komunis terhadap tukang-tukang palsu dan tukang-tukang kebiri ini? Apakah sikap kaum Komunis terhadap pemimpin-pemimpin sosialis kanan, yaitu orang-orang yang mengaku dirinya sosialis tetapi yang menghambakan dirinya pada kepentingan politik imperialis? Tiap-tiap Komunis, tiap-tiap pemimpin buruh dan pemimpin Rakyat yang jujur, wajib melakukan perjuangan yang sengit terhadap pemalsuan-pemalsuan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sosialis kanan. PKI didirikan 32 tahun yang lalu justru dengan maksud supaya PKI menjadi suatu Partai yang bebas dari penyakit-penyakit oportunis, yaitu penyakit dari Internasionale ke-II, dan supaya PKI berjuang sengit melawan tiap-tiap oportunisme di dalam dan di luar Partai, seperti yang diajarkan oleh Lenin dan Partainya.

Kaum Komunis yakin, bahwa perjuangan untuk mempersatukan kelas buruh hanya mungkin berhasil apabila kaum sosialis kanan, yang bertanggung jawab atas terpecahnya kelas buruh, sudah tidak dipercayai lagi dan sudah ditendang oleh kaum buruh. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Lenin tentang perjuangan terhadap kaum sosialis kanan dalam serikat buruh: “Perjuangan ini mesti dilakukan dengan tidak mengenal ampun dan harus dilakukan terus-menerus ......................... sampai kepada suatu tingkat di mana pemimpin-pemimpin daripada oportunisme dan sosial-sovinisme yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, sudah sama sekali tidak dapat kepercayaan lagi dan sudah dilemparkan dari serikat buruh.”

Dalam gerakan buruh Indonesia sudah banyak bukti, bahwa kaum sosialis kanan adalah pemecah gerakan buruh. Mereka adalah agen-agen majikan yang menempatkan dirinya di tengah-tengah kaum buruh. Perpecahan di kalangan kaum buruh perkebunan, buruh gula, buruh tekstil, buruh minyak, buruh penerbangan, dan lain-lain adalah hasil daripada pekerjaan pemalsu-pemalsu Marxisme, yaitu majikan daripada Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh, dan pengikut-pengikut trotskis Tan Malaka dengan Sobrinya.

Tiap-tiap Marxis, di manapun ia berada di seluruh dunia ini, adalah pejuang perdamaian dan demokrasi serta penggalang front persatuan nasional yang terbaik. Adakah mereka, orang-orang yang mengaku Marxis dari Partai Sosialis Indonesia, atau orang-orang yang mengaku Marxis dan Leninis dari Partai Buruh, berbuat demikian? Tidak, sama sekali tidak.

Kaum sosialis kanan bukan hanya tidak aktif memperkuat gerakan perdamaian dunia, tetapi mereka mencemoohkan gerakan perdamaian, dan politik mereka sehari-hari praktis menjadi embel-embel dari politik perang Amerika. Dengan melewati kongres-kongres dan konferensi-konferensi sosialis internasional, dan dengan melewati saluran ICFTU, yang kedua-duanya adalah instrumen Kementrian Luar Negeri Amerika, mereka menghubungkan aktivitasnya dengan aktivitas reaksioner di seluruh dunia, terutama aktivitas untuk menimbulkan perang dunia yang baru.

Mereka bukan hanya tidak membela demokrasi dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka ambil bagian aktif dalam usaha-usaha memfasiskan sistem negara Indonesia. Ketika Provokasi Agustus (1951) sedang mengamuk, tuan Tejasukmana dari Partai Buruh dan pemimpin-pemimpin PSI memainkan rol yang sangat penting dalam menghancurkan gerakan buruh. Dengan sangat bernafsu tuan Tejasukmana dari Partai Buruh, dan pemimpin-pemimpin sosialis kanan dari PSI, menerkam kesempatan itu sebagai saat yang baik baginya untuk mengharu-biru dan menghancurkan gerakan buruh serta menghancurkan Partai Komunis Indonesia. Mereka mengobrak-abrik front persatuan nasional, mereka melakukan intimidasi-intimidasi supaya orang-orang progresif menjauhi Partai Komunis Indonesia.

Kaum sosialis kanan bukan hanya tidak aktif menggalang front persatuan nasional, sebagai jaminan yang terpenting untuk melepaskan Indonesia dari penjajahan Amerika dan Belanda, untuk menyelamatkan kemanusiaan dari perang dunia dan dari kesengsaraan, tetapi mereka malah mencemoohkan tiap-tiap usaha yang bermaksud menghimpun tenaga nasional dan memperkuat front persatuan. Mereka mengisolasi dirinya dalam lingkungannya sendiri yang kecil serta aktif merintangi terwujudnya persatuan nasional. Mereka tidak memperkuat Badan Permusyawaratan Partai-Partai dan mereka tidak menandatangani Pernyataan Bersama pada Hari Kebangunan Nasional 20 Mei 1952. Apakah bedanya mereka, pemimpin-pemimpin sosialis kanan, dengan pemimpin-pemimpin Partai Masyumi dan pemimpin-pemimpin partai konservatif lainnya? Pada hakikatnya, mereka adalah setali tiga uang?

Kenyataan yang nampak sekarang, bahwa kaum sosialis kanan mulai lebih bergiat, harus menjadi perhatian tiap-tiap Komunis, tiap-tiap pemimpin buruh dan pemimpin Rakyat yang jujur. Bukti di seluruh dunia sudah cukup banyak yang menyatakan, bahwa kaum sosialis kanan adalah pembantu imperialis Amerika dalam memecah gerakan buruh, dalam menjajah Rakyat-Rakyat yang belum merdeka dan dalam mempersiapkan perang dunia yang baru. Dalam persiapan perangnya, imperialis Amerika tidak cukup hanya menguasai ekonomi dan pemerintah negeri-negeri lain, tetapi ia juga berusaha memasuki gerakan-gerakan buruh negeri-negeri itu, dan dengan demikian ia mencoba membikin lumpuh gerakan buruh dengan jalan mengadakan korupsi dalam serikat buruh, menimbulkan kekacauan-kekacauan dan perpecahan. Untuk ini kaum sosialis kanan adalah pembantu imperialis Amerika yang nomor wahid.

Jadi jelaslah, bahwa perjuangan untuk perdamaian, untuk demokrasi, untuk kemerdekaan nasional dan sosialisme, tidak mungkin berhasil jika perjuangan ini tidak disertai dengan perjuangan yang sengit melawan kaum sosialis kanan atau kaum oportunis pada umumnya, yang memalsu dan mengebiri Marxisme. Atau sebagaimana pernah dikatakan oleh Lenin: “Perjuangan melawan imperialisme adalah semboyan-kosong belaka apabila tidak disertai perjuangan melawan oportunis.”

Tetapi kaum Komunis akan melakukan kekeliruan yang sangat besar jika tidak membikin perbedaan antara anggota-anggota dan fungsionaris-fungsionaris bawahan dengan semua atau beberapa pemimpin-pemimpin atasan dari partai-partai borjuis. Kaum Komunis harus memperhatikan kenyataan, bahwa anggota-anggota dan fungsionaris-fungsionaris bawahan daripada partai-partai ini pada umumnya adalah demokratis dan progresif, dan tidak mempunyai tujuan-tujuan tersembunyi seperti pemimpin-pemimpin atasannya. Dan di kalangan pemimpin-pemimpin atasan sendiri sering ada pertentangan-pertentangan yang tempo-tempo tajam dan tempo-tempo kurang tajam. Dan mereka sering berebutan jika ada “keuntungan”, yang berupa uang atau kedudukan.

Oleh karena itulah tiap-tiap Komunis harus dengan ulet dan tidak henti-hentinya mengajak anggota-anggota dan fungsionaris-fungsionaris bawahan dari Partai Sosialis Indonesia, dari Partai Buruh, dari Partai Murba, dan partai-partai lainnya, untuk membentuk front persatuan nasional atau front-front persatuan di pabrik-pabrik, di desa-desa, atau d mana saja ada kemungkinan. Dan sekali lagi dijelaskan, bahwa berusaha membentuk front persatuan antara anggota-anggota dan pengikut-pengikut Partai lain, sama sekali tidak berarti PKI akan membiarkan atau tidak mengkritik pikiran-pikiran yang salah dan politik yang keliru dari anggota-anggota, fungsionaris-fungsionaris bawahan, dan pemimpin-pemimpin atasan dari partai-partai tersebut.

Persatuan kelas buruh dan persatuan seluruh Rakyat hanya dapat tercapai dengan perjuangan yang terus-menerus, yang ulet dan yang bijaksana. Di satu pihak kaum Komunis harus mengadakan perjuangan-perjuangan yang sengit dan penelanjangan-penelanjangan yang tidak setengah-setengah terhadap pemimpin-pemimpin sosialis kanan yang ngotot, dan di pihak lain dengan tidak henti-hentinya berusaha meyakinkan anggota-anggota dan fungsionaris-fungsionaris bawahan dari partai-partai lain akan keperluan adanya front persatuan nasional dan front-front persatuan di kalangan kaum buruh, kaum tani, kaum terpelajar, ahli-ahli dan penggemar kebudayaan, kaum wanita, pemuda, dan sebagainya. Dengan demikian ini, PKI akan berjasa dalam menunjukkan kepada kaum buruh dan Rakyat, siapakah sosialis yang sesungguhnya/dan siapakah musuh dari sosialisme-ilmu. Dengan demikian PKI akan mendorong pemimpin-pemimpin yang jujur dari partai-partai lain untuk berbuat jujur seterusnya, dan akan mendorong pemimpin-pemimpin yang ragu untuk menghilangkan keragu-raguannya dan segera menempuh jalan yang benar. Jelas bahwa kaum Komunis sama sekali tidak memusuhi anggota-anggota Partai lain, tetapi sebaliknya mengajak menjalankan pengabdian yang sungguh-sungguh pada kepentingan Rakyat.

PKI DENGAN DEMOKRASI

Musuh-musuh kemanusiaan sering mengatakan, bahwa kaum Komunis mau menghapuskan demokrasi dan mau mendirikan diktator perseorangan atau diktator Partai. Ini adalah bohong, dan adalah fitnahan dari orang-orang yang sudah kehilangan akal dalam mencegah kemajuan sosialisme dan demokrasi. Dari fitnahan ini dengan sendirinya orang bisa menarik kesimpulan yang keliru sama sekali dari apa yang sebetulnya diinginkan oleh PKI.

Jika dikatakan bahwa PKI menghendaki diktator daripada Rakyat atas musuh-musuh Rakyat, maka inilah yang benar dan inilah yang dikehendaki oleh PKI. Bukan diktator perseorangan, bukan diktator Partai, dan bukan diktator golongan kecil atas golongan besar. Diktator atau kekuasaan yang dikehendaki PKI ialah diktator atau kekuasaan oleh lebih dari 90 % penduduk atas penduduk yang kurang dari 10 %. Yang kurang dari 10 % ini ialah kaum reaksioner yang terdiri dari kaum imperialis, kaum tuan tanah besar, dan kaum komprador atau agen-agen imperialis yang terdiri dari orang-orang asing maupun orang-orang Indonesia sendiri. Kenapa PKI menghendaki diktator Rakyat Indonesia atas musuh-musuh Rakyat?

Pengalaman perjuangan Rakyat Indonesia selama 44 tahun, yaitu sejak tahun 1908, mengajarkan supaya Rakyat Indonesia melakukan diktator atas musuh-musuhnya. Hak berbicara dari musuh-musuh Rakyat, dari kaum reaksioner, yaitu kaum imperialis, tuan-tuan tanah besar, dan agen-agennya yang terdiri dari orang-orang asing maupun orang-orang Indonesia sendiri, harus dihapuskan. Hanya Rakyat, yaitu kaum buruh, kaum tani, borjuasi kecil, dan borjuasi nasional yang mempunyai hak berbicara. Dalam kategori Rakyat juga termasuk kaum intelektual dan ahli-ahli kebudayaan yang mengabdi kepentingan Rakyat. Sistem demokrasi yang dikehendaki oleh PKI ialah sistem demokrasi yang dilaksanakan di antara Rakyat; kepada Rakyat diberikan hak berbicara, hak bersidang dan berkumpul. Hak memilih hanya diberikan kepada Rakyat dan tidak diberikan kepada kaum reaksioner. Jika digabungkan kedua-duanya ini, yaitu diktator terhadap kaum reaksioner dan demokrasi bagi Rakyat, maka menjadilah ia diktator daripada demokrasi Rakyat, atau singkatnya: diktator demokrasi Rakyat.

Ada orang berkata: “Kalau begitu PKI sangat kasar, PKI berbuat provokatif dan menyinggung perasaan mereka yang bersangkutan. Kalau begitu kaum reaksioner akan marah besar dan akan menghancurkan PKI.” Memang benar, bahwa tiap-tiap perbuatan PKI adalah kasar bagi kaum reaksioner, menyinggung perasaan mereka, dan membikin marah mereka. Tetapi terhadap Rakyat sikap dan perbuatan PKI adalah baik. PKI tidak pernah kasar terhadap Rakyat dan tidak pernah menyinggung perasaan Rakyat. PKI berbuat kasar atau tidak kasar, menyinggung perasaan atau tidak menyinggung perasaan, kaum reaksioner tetap marah besar dan tetap mau menghancurkan PKI dan perjuangan Rakyat Indonesia. Kemarahan kaum reaksioner bisa diatasi, tidak dengan bermanis-manis atau bercumbu-cumbuan dengan mereka, tetapi dengan mengalahkan mereka. Dan yang bisa mengalahkan mereka hanyalah Rakyat, dan oleh karena itu Rakyat wajib mengetahui bahwa kaum reaksioner adalah musuh Rakyat, dan kaum reaksioner hanya bisa ditindas untuk selama-lamanya dengan diktator daripada demokrasi Rakyat. Diktator demokrasi Rakyat tidak ditujukan kepada perseorangan, tetapi ditujukan kepada kaum reaksioner serta agen-agennya yang berada di luar dan di dalam negeri.

Jadi teranglah, bahwa omongan dari musuh-musuh kemanusiaan, yang mengatakan PKI mau mendirikan diktator perseorangan atau diktator Partai adalah fitnahan semata-mata. Dalam pernyataan PKI bulan Maret 1951 dijelaskan, bahwa PKI menghendaki adanya pemerintahan koalisi di Indonesia, yaitu pemerintahan yang terdiri dari Partai-Partai, golongan-golongan, dan orang-orang tak berpartai yang demokratis. “Dengan pemerintahan koalisi ini”, demikian pernyataan itu selanjutnya, “kita mengakhiri diktator satu atau beberapa partai dan menjalankan pemerintahan yang demokratis”. Pengalaman Rakyat Indonesia tahun yang lalu membuktikan, bahwa diktator daripada satu atau beberapa partai, telah menimbulkan bencana yang sangat besar dengan dijalankannya Provokasi Agustus oleh pemerintah Sukiman-Wibisono-Subardjo.

Penting juga di sini disebutkan, bagaimana sikap PKI terhadap agama di dalam pemerintahan demokrasi Rakyat. Dalam Program Umum PKI dijelaskan, bahwa Republik Demokrasi Rakyat yang dituju oleh PKI ialah republik yang menjamin kebebasan beragama. Yang ditentang oleh PKI ialah tiap-tiap usaha imperialis yang mempergunakan agama untuk memecah belah persatuan nasional, seperti yang sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan oleh van der Plas dan agen-agennya di Indonesia sampai saat ini. Atas dasar pendirian ini pula, dan sesuai dengan pendirian berbagai golongan agama di Indonesia, PKI tidak menyetujui adanya dominasi (kekuasaan) agama yang satu atas agama yang lain.

PKI DENGAN KAUM PENGUSAHA NASIONAL DAN KAUM TANI SEDANG

Ada pemimpin-pemimpin partai politik yang mengatakan keheranannya mengapa PKI sekarang tidak bermaksud melikuidasi kaum pengusaha nasional (borjuis nasional). Bukankah, menurut orang-orang itu, kaum pengusaha nasional juga kapitalis dan jika dibiarkan mereka akan menjadi kapitalis-kapitalis monopoli dan akan sama berbahayanya dengan kapitalis monopoli asing? Oleh karena itu kita tidak boleh memberi kesempatan hidup pada mereka dan mulai sekarang juga mereka harus kita tindas.

Pikiran-pikiran di atas adalah pikiran-pikiran yang sangat berbahaya, pikiran yang tidak berdasarkan kenyataan dan pikiran kaum pengecut. Karena mereka, kaum pengecut itu, tidak mampu atau tidak mau memukul modal monopoli asing, nafsu mereka mau mereka lampiaskan untuk menghancurkan pengusaha-pengusaha nasional yang lemah dan tidak berdaya karena persaingannya dengan modal monopoli asing. Mereka membikin kawan menjadi lawan, dan tidak ada perbuatan yang lebih bodoh daripada itu. Kaum pengusaha nasional dirugikan oleh imperialisme. Lihatlah misalnya betapa hebatnya mereka dirugikan oleh politik embargo dan politik keuangan pemerintah Indonesia yang dikendalikan oleh imperialis Amerika dan Belanda. Oleh karena itu mereka harus menjadi kekuatan front persatuan melawan imperialisme. Program PKI sekarang, yaitu program demokrasi Rakyat, sama sekali tidak bermaksud melikuidasi mereka dengan jalan menasionalisasi perusahaan-perusahaan mereka. Malah program demokrasi Rakyat mau memberi kedudukan yang stabil pada mereka untuk memperbesar tenaga produktif masyarakat, sebagai syarat menuju masyarakat sosialis. Justru program demokrasi Rakyat bertujuan mempertahankan hak milik perseorangan dari pengusaha-pengusaha nasional. Jadi adalah bertentangan sama sekali dengan keterangan-keterangan kaum reaksioner yang mengatakan, bahwa PKI menghendaki hapusnya hak-milik perseorangan sehingga tiap-tiap orang tidak boleh mempunyai apa-apa lagi. Tetapi apakah yang benar? Yang benar ialah, bahwa justru imperialismelah yang terus-menerus melikuidasi kaum pengusaha nasional, agar dengan demikian mereka bisa memusatkan atau memonopoli seluruh kehidupan ekonomi di dalam tangan kliknya sendiri.

Juga terhadap kaum tani sedang, program demokrasi Rakyat tidak bermaksud melikuidasi mereka. Dalam Program Agraria PKI diterangkan, bahwa maksud yang pokok dalam perubahan tanah ialah menghapuskan tanah tuan tanah besar, untuk mewujudkan masyarakat tani merdeka atau tani sedang, sebagai syarat penting untuk mengembangkan ekonomi nasional yang modern. Tujuan yang terakhir dari perubahan tanah bukanlah hanya menolong Rakyat tani yang miskin dengan memberikan tanah dan alat-alat bekerja, karena dengan ini saja kaum tani tidak akan tertolong dari kemiskinan dan kebodohan. Tujuan yang terakhir ialah untuk membebaskan tenaga produktif di desa dari cengkraman sistem milik tanah tuan tanah, agar dapat mengembangkan produksi pertanian, dan dengan demikian terbukalah jalan untuk industrialisasi, sebagai syarat untuk menuju sosialisme.

Jadi juga dilihat dari Program Agraria PKI, adalah bertentangan sekali dengan keterangan kaum reaksioner yang mengatakan, bahwa PKI menghendaki hapusnya hak milik perseorangan sehingga tiap-tiap orang tidak mempunyai apa-apa lagi. Tetapi apakah yang benar? Yang benar ialah, bahwa kaum tani Indonesia, karena politik imperialis yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, sebagian besar tidak mempunyai tanah atau tidak cukup mempunyai tanah untuk dikerjakan, dan berangsur-angsur tanah-tanah yang sudah kurang ini berpindah tangan dari tani miskin dan tani sedang ke tangan sejumlah kecil lintah darat. Jadi, justru dengan politik pemerintah yang reaksioner, hak milik perseorangan atas tanah dari kaum tani kecil dan tani sedang dilikuidasi, dan mereka akhirnya hidup lebih sengsara.

PKI DENGAN UNI SOVIET DAN NEGARA-NEGARA DEMOKRASI RAKYAT

Musuh-musuh kemanusiaan suka menuduh bahwa PKI adalah “agen Moskow” atau “agen RRT”. Ini adalah tuduhan yang sangat rendah, apalagi jika datangnya dari pemimpin-pemimpin Partai Sosialis dan Partai Buruh atau partai-partai lainnya, yang sonder bantuan politik dan bantuan-bantuan lain dari imperialis Amerika tidak bisa memegang rol yang berarti dalam masyarakat. PKI adalah partai yang demokratis dan secara demokratis pula tiap-tiap politik Partai ditentukan oleh PKI sendiri, dengan tiada sedikitpun dicampuri oleh orang luar. Tuduhan bahwa PKI agen negara itu atau negara ini, hanya menunjukkan cara berpikir pemimpin-pemimpin partai borjuis yang kolot yang sudah biasa menjadi agen dan tengkulak negara asing, terutama tengkulak Amerika dan Belanda.

Ada lagi yang mengatakan, bahwa PKI memilih salah satu pihak, bahwa PKI memihak sosialisme dan demokrasi Rakyat. Ini benar sekali, dan PKI sama sekali tidak akan menyangkalnya, malahan akan lebih menjelaskannya. Dalam segala hal PKI memihak. Dalam pertentangan antara kolonialisme Belanda dengan bangsa Indonesia, PKI memihak satu pihak, yaitu pihak bangsa Indonesia. Dalam pertentangan antara fasisme Jepang dengan Rakyat Indonesia, PKI memihak satu pihak, yaitu pihak Rakyat Indonesia. Dalam pertentangan antara Rakyat Indonesia dengan imperialis Amerika, PKI memihak satu pihak, yaitu pihak Rakyat Indonesia. Dalam pertentangan antara Rakyat Indonesia dengan pemerintah klik Sukiman, PKI memihak Rakyat Indonesia. Dalam pertentangan antara demokrasi dan fasisme, PKI memihak demokrasi. Dalam pertentangan antara sosialisme dan demokrasi Rakyat di satu pihak dengan imperialisme dunia di pihak lain, PKI memihak sosialisme dan demokrasi. Dalam pertentangan antara damai dan perang, PKI memihak satu pihak, yaitu pihak damai. PKI tidak mencoba-coba untuk berada di antara dua pertentangan ini, PKI tidak mencoba-coba untuk duduk di antara dua kursi. PKI tidak netral dan tidak mencari jalan ketiga. Netralitas hanyalah kamuflase belaka dan jalan ketiga tidak ada.

Ada orang berkata: “Kalau bersikap demikian kita tidak akan dapat bantuan internasional, dan oleh karena itu kita akan hancur.” Kita bertanya, bantuan internasional yang mana? Bantuan imperialis Amerika atau Inggris? Hingga sekarang yang berkuasa di Amerika dan Inggris ialah kaum imperialis. Apakah mereka mau memberi bantuan pada suatu negeri yang melawan imperialis? Kalau ada negeri asing mau menjual barang-barang kepada Indonesia, itu bukanlah bantuan, tetapi perdagangan biasa, karena mereka mau dapat untung. Perdagangan dengan negeri mana saja pun harus diadakan, asal atas dasar saling menguntungkan dan tidak ada ikatan-ikatan politik. PKI menentang usaha-usaha dari negeri imperialis yang membikin diskriminasi dalam perniagaan, dan juga PKI menentang usaha-usaha yang hendak menghalangi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara sosialis dan demokrasi Rakyat.

Ada lagi orang berkata, bahwa kemenangan Rakyat Indonesia bisa tercapai sonder bantuan internasional. Pengalaman revolusi Rakyat Indonesia tahun 1945 – 1948 menunjukkan, bahwa perjuangan Rakyat Indonesia mendapat kekuatan yang sangat hebat dari aksi-aksi dan bantuan-bantuan lain dari kaum buruh dan Rakyat Australia, India, Mesir, Amerika, Nederland, dan sebagainya, serta bantuan-bantuan wakil Ukraina dan Uni Soviet di PBB. Sonder bantuan internasional ini, Revolusi Indonesia akan lebih mudah dihancurkan oleh Amerika, Belanda, dan Inggris. Oleh karena itu, bantuan internasional adalah sangat penting bagi perjuangan Rakyat Indonesia. Dan bantuan internasional yang sungguh-sungguh hanya bisa kita dapat dari negara-negara dan dari Rakyat yang satu tujuan dengan Rakyat Indonesia, yaitu tujuan menghancurkan imperialisme. Negara Amerika, Belanda, dan Inggris yang dikuasai oleh imperialis adalah musuh-musuh Rakyat Indonesia, oleh karena itu kita tidak mungkin mendapat bantuan dari negara-negara itu.

Keadaan dunia sekarang sudah begitu rupa, sehingga apa-apa yang terjadi di satu negeri mesti mempengaruhi keadaan negeri-negeri lain. Uni Soviet adalah negeri yang pertama, yang dapat membebaskan diri dari sistem imperialisme dunia dan yang dapat membangun sistem sosialis. Bertambah kuatnya Uni Soviet berarti bertambah lemahnya kapitalisme di negeri-negeri lain, dan ini berarti bantuan besar bagi Rakyat di seluruh dunia dalam perjuangan menghancurkan imperialisme di negerinya masing-masing.

Oleh karena itulah, PKI berpendirian, bahwa Rakyat Indonesia harus berorientasi ke Uni Soviet yang sosialistis, dan bukan berorientasi ke Amerika yang imperialistis. Ini tidak berarti, bahwa bentuk negara daripada Uni Soviet, yaitu sistem Soviet, mesti diikuti oleh semua negeri, termasuk Indonesia. Sama sekali tidak demikian. Sebaliknya, tiap-tiap bangsa akan melalui jalannya sendiri menuju ke sosialisme, berdasarkan perkembangan daripada keadaan nasionalnya, keadaan politik, ekonomi, dan kebudayaannya. Pengalaman perjuangan Rakyat di Eropa Timur, di Tiongkok, dan lain-lain sesudah perang dunia kedua menunjukkan, bahwa kelas buruh bisa memenuhi kewajiban sejarahnya dalam negara Rakyat yang demokratis, di mana parlemen dan badan-badan negara lainnya diperbarui, artinya diberi isi yang benar-benar demokratis serta disusun sesuai dengan keinginan Rakyat.

PKI DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN KEPENTINGAN TANAH AIR

Di negeri kita orang suka mengutip salah satu ucapan almarhum Presiden Quezon dari Filipina, yang maksudnya supaya kesetiaan kepada partai harus dihentikan di mana kesetiaan pada tanah air dimulai. Ucapan ini mungkin ada gunanya bagi Quezon sendiri dan bagi partai-partai yang tidak mencintai tanah air. Bagi PKI sendiri ucapan ini tidak berarti apa-apa kecuali menunjukkan bahwa partai presiden Quezon adalah bukan partai yang mengabdi dan mencintai tanah air.

Sebagaimana sudah dibuktikan oleh sejarahnya selama 32 tahun, PKI adalah Partai yang mengabdi tanah air, mengabdi kepentingan nasional dan kepentingan Rakyat. Dalam aksi-aksi kaum buruh dan kaum tani, PKI tidak memihak kepentingan-kepentingan kapitalis asing, tetapi memihak dan mengabdi kepentingan kaum buruh dan kaum tani yang seluruhnya adalah bangsa Indonesia. Jadi PKI mengabdikan diri pada kepentingan bangsa, kepentingan nasional. PKI menuntut dibatalkannya perjanjian-perjanjian KMB, Frisco, MSA, dan sebagainya karena perjanjian-perjanjian ini merugikan kepentingan nasional. PKI menentang adanya intervensi Amerika dalam politik negara Indonesia, karena ini melanggar kedaulatan negara Indonesia. Jadi jelaslah, bahwa bukan PKI yang a-nasional, tetapi justru penuduh-penuduh dan musuh-musuh kemanusiaan itulah yang mengorbankan kepentingan nasional untuk kepentingan-kepentingan penjajah dan kapitalis asing.

Bagi kaum Komunis, pengabdian kepada Partai, kepada kepentingan nasional, kepada kepentingan tanah air, dan kepada Rakyat adalah satu dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Jika seorang Komunis tidak mengabdi kepentingan nasional, kepentingan tanah air, dan kepentingan Rakyat, berartilah bahwa ia tidak mengabdi kepentingan Partai, dan ia bukan seorang Komunis yang baik. Jika seorang Komunis berhenti mengabdi kepentingan Partai, maka hilang kemungkinan baginya untuk mengabdi kepentingan nasional dan kepentingan Rakyat secara baik. Bagi seorang Komunis jalan yang sebaik-baiknya dan yang sesempurna-sempurnanya untuk mengabdi kepentingan nasional dan kepentingan Rakyat ialah jalan melalui Partai Komunis.

Tiap-tiap Komunis adalah patriot, dan jika ada seorang patriot yang bukan Komunis, maka bagi patriot yang demikian itu sewaktu-waktu pintu PKI terbuka untuk menerimanya menjadi anggota.

Ada orang berkata: “Tapi orang Komunis hanya tahu beroposisi saja terhadap pemerintahnya sendiri.” Ini sama sekali tidak benar. Selama tahun 1945 – 1948 Indonesia diperintah oleh pemerintah-pemerintah yang revolusioner. Dengan pemerintah-pemerintah ini imperialis Belanda kita lawan. Pada waktu itu PKI adalah pembela yang setia dari pemerintah. Jika di Indonesia ada pemerintah revolusioner lagi, PKI akan berdiri di barisan paling depan untuk membelanya.

Yang ditentang oleh PKI ialah pemerintah yang tidak mengabdi kepentingan nasional tetapi malah menghambakan diri pada kepentingan eksploitasi dan kepentingan perang dari negeri-negeri imperialis, terutama imperialis Amerika. Apakah PKI bersedia untuk sewaktu-waktu menghentikan oposisinya jika pemerintah Indonesia tidak lagi menjalankan politik yang merugikan kepentingan nasional dan tidak lagi menghambakan diri pada kepentingan eksploitasi dan kepentingan perang imperialis? Tentu saja PKI bersedia. Dalam peringatan hari ulang tahun PKI yang ke-31, jadi bulan Mei tahun yang lalu, PKI sudah menyerukan, bahwa: “PKI sewaktu-waktu bersedia menghentikan oposisinya, asal pemerintah Indonesia dengan jujur dan sungguh-sungguh menjalankan politik perdamaian dan mau membatalkan persetujuan KMB.” Apakah ini tidak menunjukkan kesediaan PKI untuk bekerja dengan pemerintah Indonesia yang mana saja, yang mau berjuang untuk perdamaian dunia dan untuk melepaskan ikatan negeri-negeri imperialis dalam bentuk apapun? Juga terhadap kabinet Wilopo, PKI menyatakan kesediaan memberikan sokongannya, asal kabinet ini menjalankan haluan politik baru, yaitu politik yang berdasarkan perdamaian dan demokrasi.

PKI DENGAN PERDAMAIAN DUNIA

Dunia sekarang diliputi oleh satu pertanyaan vital: perang atau damai. Pertanyaan ini dijawab oleh Kawan Stalin, dalam interview-nya dengan wartawan “Pravda” pada permulaan tahun 1951, bahwa “juga pada waktu sekarang ini perang itu tidak bisa dipandang sebagai tak dapat dielakkan”, dan bahwa “Uni Soviet akan terus menjalankan politik mencegah perang dan mempertahankan perdamaian dengan teguh”. Keterangan Kawan Stalin ini adalah jawaban yang jitu terhadap tuduhan-tuduhan yang menyesatkan dari penghasut-penghasut perang yang ditujukan kepada Uni Soviet.

Musuh-musuh kemanusiaan mengatakan, bahwa Uni Soviet mau menguasai dunia dengan mengadakan perang. Dan dikatakan lebih lanjut, bahwa kaum Komunis di Indonesia yaitu anggota-anggota PKI, adalah alat yang akan membantu Uni Soviet menaklukkan bangsa Indonesia di bawah kekuasaan Soviet.

Memang benar bahwa perang dunia sekarang masih mengancam dunia. Tetapi perang itu tidak disiapkan oleh Uni Soviet atau oleh negara-negara demokrasi Rakyat. Sejarah membuktikan, bahwa bukan Uni Soviet yang menyebabkan pecahnya dua perang dunia, yaitu perang dunia pertama dan kedua, dan bukan Uni Soviet yang menyebabkan adanya perang-perang kolonial di mana-mana.

Siapakah yang menjadi sebab meletusnya perang dunia pertama tahun 1914 – 1918? Bukan Uni Soviet, dan Uni Soviet ketika perang dunia pertama meletus belum lahir. Tetapi negara-negara imperialis yang berebutan untuk menguasai dunia.

Siapakah yang menjadi sebab meletusnya perang dunia kedua tahun 1940 – 1945? Bukan Uni Soviet. Tetapi negara imperialis Jerman, Italia, dan Jepang, dan dengan secara tidak langsung didorong oleh klik-klik imperialis dari negara-negara lain.

Dan siapakah yang menjadi sebab daripada perang-perang kolonial yang sekarang mengamuk di Korea, di Vietnam, di Malaka, dan lain-lain? Bukan Uni Soviet. Tetapi imperialis-imperialis Amerika, Inggris, Perancis, dan lain-lain. Indonesia dua kali mengalami perang kolonial. Selama dua kali perang kolonial tidak pernah kelihatan prajurit Tentara Merah Soviet atau Tentara Rakyat Tiongkok di Indonesia. Jadi siapakah yang sudah mengadakan dua kali perang kolonial terhadap Rakyat Indonesia? Bukan Uni Soviet. Tetapi imperialis Belanda dengan dibantu oleh imperialis-imperialis Amerika dan Inggris.

Selama perang dunia melawan fasisme, antara Uni Soviet, Amerika, dan Inggris telah dibikin persetujuan-persetujuan yang dimaksudkan untuk menjamin perdamaian di dunia, untuk menjamin perkembangan demokrasi di negeri-negeri fasis yang sudah ditaklukkan dan untuk menjamin kerja sama antara negeri-negeri sekutu. Persetujuan-persetujuan itu ialah persetujuan Yalta, Teheran, dan Postdam. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah memperkuat persetujuan-persetujuan yang sudah ada itu.

Tetapi apakah yang kita lihat sekarang? Amerika dan komplotannya tidak menaati persetujuan-persetujuan yang sudah ditandatanganinya selama perang dunia kedua. Amerika tidak menjamin perkembangan demokrasi di Jepang, di Jerman Barat, dan di Italia. Tetapi sebaliknya, Amerika menghidupkan kembali fasisme di negeri-negeri itu, malahan ditambah lagi dengan menghidupkan kembali fasisme di Spanyol, di Turki, di Yugoslavia Tito, dan lain-lain. Di Amerika sendiri kaum imperialis dengan giat memfasiskan sistem negara, menangkapi dan membunuh kaum demokrat.

Bertentangan dengan politik perang Amerika yang agresif, kubu sosialisme dan demokrasi Rakyat yang dipelopori oleh Uni Soviet menjalankan politik perdamaian secara konsekuen dan prinsipil. Bertentangan dengan sistem kapitalis, sistem sosialis tidak membutuhkan koloni dan daerah tempat menanam modal, karena sistem sosialis tidak membenarkan perlombaan mencari untung secara kapitalis. Produksi sosialis semata-mata ditujukan kepada kebutuhan Rakyat negeri sendiri dan kepada pertukaran secara damai dengan negeri-negeri lain atas dasar persamaan dan saling menguntungkan.

Kaum Komunis berpendapat, bahwa perkembangan imperialisme tidak sama di seluruh dunia, dan oleh karena itu kemenangan sosialisme di semua negeri secara sekaligus adalah tidak mungkin, tetapi sebaliknya berpendapat, bahwa sosialisme di satu negeri atau di beberapa negeri sendiri-sendiri adalah mungkin sekali, walaupun di negeri-negeri lain kapitalisme masih ada. Dari sinilah pula keterangannya mengapa negeri-negeri yang sistem politik dan sosial ekonominya berlainan, mengapa negeri sosialis dan negeri kapitalis mungkin dan perlu hidup berdampingan secara damai. Untuk menjaga perdamaian di dunia, negara sosialis dan negara-negara demokrasi Rakyat dengan konsekuen bersedia untuk berunding, untuk mengadakan kerja sama, dan mengadakan hubungan dagang dengan semua negeri atas dasar tidak campur tangan dalam soal-soal negeri lain. Adanya perdamaian, adanya kerja sama dan hubungan dagang atas dasar persamaan dan saling menguntungkan adalah sangat penting bagi Uni Soviet dan negara-negara demokrasi Rakyat untuk membikin bangunan-bangunan perdamaian yang bisa menjamin terlaksananya sosialisme dan komunisme.

Jadi teranglah, bahwa kaum Komunis sama sekali tidak membutuhkan perang. Dan kaum Komunis Indonesia sama sekali tidak membutuhkan Tentara Merah Uni Soviet dan Tentara Rakyat Tiongkok untuk mewujudkan cita-citanya di Indonesia. Kaum Komunis di seluruh dunia, juga kaum Komunis Indonesia, hanya membutuhkan perdamaian, karena hanya dalam perdamaian sosialisme dan komunisme dapat dibangunkan. Kaum Komunis Indonesia berkeyakinan, bahwa perdamaian dapat dipertahankan dan diperkuat dengan aksi-aksi massa Rakyat, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Kawan Stalin, apabila “bangsa-bangsa memegang masalah mempertahankan perdamaian dalam tangannya sendiri dan mempertahankannya mati-matian”.

Keinginan untuk damai adalah sangat besar pada Rakyat Indonesia. Pengalaman pendudukan fasis Jepang dan pengalaman dua perang kolonial Belanda lebih meyakinkan Rakyat Indonesia lagi akan kebenaran perjuangan untuk perdamaian. Semangat perdamaian ini pula yang membikin Rakyat Indonesia di waktu yang akhir-akhir ini sangat menentang politik imperialis Amerika. Politik-politik Amerika yang tidak senonoh, yang antara lain berwujud Embargo, Frisco, dan MSA, telah menimbulkan semangat anti-Amerika yang bernyala-nyala di dada putera-putera Indonesia yang terbaik. PKI yakin, bahwa perjuangan Rakyat untuk mencapai perdamaian abadi pasti akan mengalahkan persiapan-persiapan perang Amerika. PKI berseru kepada tiap-tiap putera Indonesia supaya secara aktif membela cita-cita perdamaian yang luhur, yang mulia, dan yang suci.

Hadirin yang terhormat,

Itulah beberapa segi-segi yang terpenting daripada politik dan perjuangan PKI sekarang. Alangkah gembiranya kami malam ini, karena bisa mengemukakan hal-hal di atas. Kami akan lebih bergembira lagi, apabila seruan-seruan kami di atas, seruan untuk menggalang dan memperkuat front persatuan nasional, seruan untuk membela demokrasi, dan seruan untuk membela perdamaian dunia, mendapat sambutan dari hadirin. Inilah jalan yang benar, jalan Rakyat, dalam menuju Indonesia Baru. Kami yakin, bahwa seruan-seruan ini adalah pernyataan yang sewajarnya daripada keinginan-keinginan Rakyat sendiri. Oleh karena itu seruan-seruan ini pasti akan menimbulkan kekuatan yang hebat di dalam perjuangan-perjuangan kita selanjutnya.

Hidup front persatuan nasional, cegah tiap-tiap perpecahan!

Hidup demokrasi, cegah fasisme!

Hidup perdamaian, hancurkan usaha-usaha perang!

Hidup Indonesia, tolak intervensi Amerika dan Belanda!

Hidup Uni Soviet dan negara-negara demokrasi Rakyat!

Hidup Kawan Stalin, kampiun perdamaian dunia!

terus terang saya kasian lihat kedua pihak ... baik pihak pelaku maupun korban ... saya ga bicara tentang kesadisan dan pembantaian yang terjadi ... tapi dampak psikologis bagi kedua pihak

October 1 marks the 50th anniversary of the beginning of the 1965 genocide in Indonesia that left over one million people dead. Human rights groups are circulating petitions calling for the U.S. government to acknowledge its role in the genocide and to release CIA, military and other governmental records related to the mass killings. The United States provided the Indonesian army with financial, military and intelligence support at the time of the mass killings. Today we look at the pursuit of one Indonesian man confronting his brother’s killers. In 1965, Adi Rukun’s older brother was killed by the Komando Aksi, a paramilitary organization in Aceh. Adi Rukun’s pursuit is the focus on Joshua Oppenheimer’s new documentary, "The Look of Silence." In 2012, Oppenheimer released a companion film titled "The Act of Killing," in which he interviewed the Indonesian death squad leaders and worked with them to re-enact the real-life killings. The film was nominated for an Academy Award.

Dini : terjemahan yang merah

1 Oktober menandai peringatan 50 tahun awal terjadinya genosida di Indonesia 1965 yang berakhir lebih dari satu juta orang tewas. Kelompok hak asasi manusia menyebarkan petisi yang menyerukan pemerintah AS untuk mengakui perannya dalam genosida dan membuka catatan CIA, militer dan catatan pemerintah lainnya terkait dengan pembunuhan massal tersebut. Amerika Serikat memberi dukungan pada tentara Indonesia dengan penyediaan finansial, militer dan intelegen pada saat pembunuhan massal terjadi.

TRANSCRIPT
This is a rush transcript. Copy may not be in its final form.

AMY GOODMAN: We spend the hour today with the award-winning filmmaker Joshua Oppenheimer. In 2012, his debut feature film, The Act of Killing, stunned audiences by unmasking the perpetrators of the mid-1960s genocide in Indonesia, when the military and paramilitary slaughtered up to a million Indonesians after overthrowing the government. That military was backed by the United States and led by General Suharto, who would rule Indonesia for decades. Joshua Oppenheimer spent more than eight years interviewing the Indonesian death squad leaders and worked with them to re-enact the real-life killings. The film went on to be nominated for an Academy Award for Best Documentary.

In his new film, The Look of Silence, Oppenheimer revisits the scenes of the crimes while focusing on the victims of the genocide. The film follows one family as it attempts to confront the murderers, many of whom are still in power since there has been no official reconciliation process in Indonesia. This is the trailer for The Look of Silence.

UNIDENTIFIED: [translated] No, I don’t think it’s a big problem.

ADI RUKUN: [translated] But a million people were killed.

UNIDENTIFIED: [translated] That’s politics.

ADI RUKUN: [translated] Mom, how do you feel living, surrounded by your son’s killers? In our village, the mayor, the teachers, they were all killers. Are your neighbors afraid of you?

INONG SUNGAI ULAR: [translated] They’re scared of me. They know they’re powerless against me.

ADI RUKUN: [translated] My story is, my brother was killed, too.

AMIR SIAHAAN: [translated] Adi, where did your brother live?

ADI RUKUN: [translated] I’m sorry, I won’t tell you.

AMIR SIAHAAN: [translated] Just tell me. It’s OK.

UNIDENTIFIED: [translated] If you keep making an issue of the past, it will definitely happen again.

ADI RUKUN: [translated] If I came to you like this during the military dictatorship, what would you have done to me?

AMIR SIAHAAN: [translated] You can’t imagine what would have happened.

AMY GOODMAN: That’s the trailer for The Look of Silence. The Oscar-nominated director Joshua Oppenheimer was in New York for the release of the movie. He came by the Democracy Now! studio on the day The Look of Silence was released. I started by asking him about the title of the film.

JOSHUA OPPENHEIMER: The Look of Silence really defines a project, for me, which was to show what this invisible thing, silence, a silence born of fear, looks like. What is it like for human beings to have to live for 50 years afraid? Trying to give vision to that silence and to that fear was what kind of defined the film’s project. And I had the title long before I had the title The Act of Killing, in fact. And then, of course, there’s this other layer of meaning, because it follows one survivor of the killings, Adi Rukun, the main character in the film, as he goes and visits the men who killed his brother, still in power, and tries to get them to take responsibility for what they’ve done, while testing their eyes. And so emerges—he’s an optometrist. And so emerges this kind of metaphor for blindness, which was also there for me in the title. The men are willfully blind to the meaning of what they’ve done, and he’s trying to help them see.

AMY GOODMAN: So now let’s step back, and give us the political context to this story. Talk about Indonesia.

JOSHUA OPPENHEIMER: So, in 1965, there was a military coup, sponsored and supported by the West—the United States, the United Kingdom, Australia, Japan—with the United States taking a key role. And there was the charismatic first president of Indonesia, a populist, left-leaning populist, named Sukarno, and the founder of the Non-Aligned Movement, the movement within the—during the Cold War that was trying to chart a kind of third way, an independent path neither aligned with the Soviet Union nor the West. He’s the president, Sukarno, who—the president who led Indonesia out from Dutch colonialism. He’s the founding father of Indonesia. He was overthrown in a military coup where, within like six months, somewhere between half a million and three million people were killed. Every opponent of the new—or potential opponent of the new military dictatorship—trade union leaders, intellectuals, teachers, the ethnic Chinese, members of the farmers’ cooperative, leaders of the Indonesian women’s movement—were rounded up, put in concentration camps, and then a great many of them dispatched out to be killed.

AMY GOODMAN: And talk about your first film, what you covered there, and what you’re covering with this film.

JOSHUA OPPENHEIMER: So, in 2003, I began my work on the 1965 genocide and, more importantly, its present-day legacy. It’s the current regime of fear and thuggery and corruption. And I began that work, actually, in collaboration with Adi Rukun and his family, the family at the center of The Look of Silence. And they would gather survivors to tell me their stories. Some of them had never talked before about what they had been through. And when they would come to tell me their stories, they would arrive crying already, just at the thought of speaking about what they’d experienced. And they would, in this very vulnerable state, share with me what they had been through.

But after three weeks, the army came and threatened all of the survivors not to participate in the film. And Adi responded by calling me to a midnight meeting in his parents’ house and saying, "Please don’t give up. Try to film the perpetrators." I went, afraid at first, to approach the perpetrators, but when I did, I found that they were open—not just open, but they were immediately boastful about the worst details of what they’d done. When I showed this back to Adi, he said, "Continue to film the perpetrators." And then, so did the rest of the Indonesian human rights community, saying, "Film the perpetrators and expose the terrible the scent that the genocide hasn’t really ended, because the perpetrators are still in power and millions of people’s lives are still being destroyed by fear and silence." And so, I then spent seven years working with the perpetrators.

And what begins with them taking me to their places where they killed and launching into spontaneous demonstrations of how they killed gradually evolved into something much more surreal, maybe even a much vaster project, where to try and understand why they’re boasting, why they’re open, for whom they’re boasting, how they want to be seen, how they really see themselves, I gave them the chance—or I asked them to dramatize what they had done, in whatever ways they wish, in order to show essentially the lies, the fantasies, the stories that the perpetrators tell themselves so they can live with themselves, and the terrible consequences of these lies on the whole society.

AMY GOODMAN: Joshua Oppenheimer, talking about his new film, The Look of Silence. We’ll be back with him in a minute.

[break]

AMY GOODMAN: This is Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I’m Amy Goodman, as we continue our conversation with the award-winning filmmaker Joshua Oppenheimer, director of the new film, The Look of Silence, about the U.S.-backed genocide in Indonesia during the 1960s that led to the deaths of more than a million Indonesians. I asked Oppenheimer about his first feature film, The Act of Killing, which was nominated for an Academy Award for Best Documentary.

JOSHUA OPPENHEIMER: The Act of Killing, my first film, follows one death squad leader, who killed a thousand people, perhaps, as he sets about dramatizing his memories, his experiences of genocide as a way of somehow desperately trying to cling to the lies that this whole regime has told and imposed on the whole society. And as he goes through that process, gradually he comes to see, through his own dramatizations, that these are lies. And he has this wrenching confrontation with his own conscience. And as all of Anwar’s personal lies collapse, for Indonesia, the national lie, that this was heroic, also collapses.

AMY GOODMAN: Let’s go to a trailer from The Act of Killing.

HERMAN KOTO: [translated] Cut! Cut! Cut! You acted so well, but you can stop crying now.

ADI ZULKADRY: [translated] "War crimes" are defined by the winners. I’m a winner.

SURYONO: [translated] Have mercy on me!

ANWAR CONGO: [translated] Honestly, I never expected it to look this brutal.

I can’t do that again.

UNIDENTIFIED: [translated] Kill!

ANWAR CONGO: [translated] I did this to so many people. Have I sinned?

AMY GOODMAN: That’s the Oscar-nominated film, The Act of Killing. And, Joshua, I mean, the danger in doing what you have done—yes, the perpetrators spoke to you, the victims spoke to you. Talk about the chronology. You made The Act of Killing. All of these killers participated and were proud of what they did. And what did you do in the wake of this?

JOSHUA OPPENHEIMER: Then I went—I returned to make, in a sense, the film that I set out to make at the beginning, at least thematically, a film that explores what does it do—what is it like for the survivors to have to live in the midst of the still-powerful killers, in fear. And when I returned, I had no idea that I would be filming a survivor as he goes and confronts the men who killed his brother. When Adi proposed that, he said to me, "Joshua, I’ve spent seven years watching your footage with the perpetrators, and it’s changed me. I need to go and meet the men who killed my brother." At first, reflexively, instantly, I said, "Absolutely not. It’s too dangerous. There has never been a film where survivors confront perpetrators who are still in power. It’s never been done before. We cannot do it."

And Adi explained to me that he was hoping to visit—he was hoping that if he could visit the perpetrators, and if they could take responsibility for what they’ve done, he would somehow be able to reconcile himself with his neighbors, that they would—that the men who killed his brother, the men who had been terrorizing his family for half a century, would welcome his arrival as this chance to make peace with their neighbors and to take—and to find forgiveness from one of their victims’ families. I was doubtful that that would happen, but I realized that if we could show why we failed, if we could show what I thought would happen, which is that the perpetrators get defensive and angry and fearful and threaten us, and if we could somehow do this safely, we would be able to show how torn this society is, how urgently truth, reconciliation and justice are needed.

Dini : yang merah underline ini menarik (buat saya) karena apa yang dilakukan Adi (si keluarga korban) untuk bertemu pembunuh kakak-nya adalah supaya dia bisa berdamai (rekonsiliasi) dengan dirinya sendiri termasuk dengan tetangga dan lingkungannya

maksud saya >>> "berdamai' itu tidak harus diakhiri dengan kata siapa yang salah harus minta maaf ... siapa yang benar harus menuntut maaf .... tidak harus dicari siapa yang menang dan kalah .... tapi kemampuan untuk mengakui sebuah kebenaran (tidak bersikap ingkar atau metutup2i) sudah disebut rekonsiliasi

And we realized that because I had made The Act of Killing, but it had not yet screened, because I was—I was therefore believed to be close to some of the most powerful men in the country and some of the most powerful perpetrators in the country: the vice president of the country, who’s in The Act of Killing; leaders of the paramilitary—national leaders of the paramilitary movement that committed the killings with the army; ministers in the cabinet. I was believed—people thought, because they hadn’t seen The Act of Killing yet, but they knew I had made this film with them, that these were my friends. And we realized that because of that, the men Adi wanted to confront are regionally powerful, not nationally powerful, and they would be unlikely to detain us, and certainly, let alone physically attack us, and that this was what would allow us to do this unprecedented thing of confronting the perpetrators while they still hold power.

AMY GOODMAN: So you made the film after The Act of Killing, but before it was shown around the country.

JOSHUA OPPENHEIMER: That’s right. We had this window after we finished editing The Act of Killing. We knew that we wouldn’t be able to return again after it—we wouldn’t be able to return safely after the film came out, so we had to shoot the second film in the interim.

AMY GOODMAN: Tell us who Adi is and who his brother, Romli, is.

JOSHUA OPPENHEIMER: So, Romli was the leader of the—the village head of a farmers’ cooperative. And just for that, he was seen as a likely opponent to the new dictatorship and was killed.

Dini : seperti yang ada di dalam film ... dari sekian orang (atau korban) yang terbunuh pada masa itu ... yang paling diingat oleh eksekutor adalah pembunuhan Ramli ... dan menjadi "wajar" kenapa Ramli begitu diingat karena Ramli sendiri adalah ketua organisasi petani di wilayah itu

kalau kita lihat sejarah, memang organisasi2 petani masuk dalam PKI dan menjadi lawan utama TNI (maupun ulama) .... misalnya yang terjadi di jawa timur

maksud saya ... Ramli ini bukan sekedar orang "yang dianggap" PKI ... tapi dia memang anggota PKI >>> maka kita harus balik lagi pada peristiwa bunuh membunuh yang terjadi pada masa itu

AMY GOODMAN: And where did he live?

JOSHUA OPPENHEIMER: In this small village in North Sumatra in the middle of a vast area of oil palm and rubber plantations. And what was unique about his murder was not so much his—what was unique about him, about his story, was not so much his position, but the fact that his was one of the only murders that had witnesses. Tens of thousands of other people from that region had been taked to rivers, killed, and their bodies allowed to drift out to see, and their families were never told what happened. Like the relatives of the disappeared in Latin America, they then were unable to grieve, unable to mourn. They couldn’t even say that their loved ones had died. All they could say is they hadn’t come home yet, belum pulang in Indonesian, which meant that they were—they lived in this prison of cognitive dissonance, where they knew their loved—that the person must be dead, but couldn’t say it. And a small part of that grief, they could articulate by talking about Romli. So, over the decades, from 1965 until I first arrived in 2003 and started working on this, over the decades, Romli became a kind of synonym for the genocide as a whole.

And when I started this work, I was introduced to his family. Romli’s mother and father immediately wanted me to meet Adi. They said, "He’s Romli’s replacement." We were—Romli’s mother said, "I was going crazy after Romli was murdered. And because I had Adi, I was able to somehow continue to live." And she said, "He talks like Romli, looks like Romli, acts like Romli. You must meet him." She called into the village, and I met this young man, born after the killings, not as afraid as the rest of his family, because he hadn’t experienced the killings firsthand, who was desperate to understand what happened. All he knew was the government propaganda justifying what had happened, and he knew the story of Romli’s murder, which he would hear again and again and again from his mother. She couldn’t stop telling the story. It was like an echo, he would say, that would never fade. And he wanted to understand what happened to his mother, to his father, to his village, and so he latched on to my filmmaking as a way of answering these questions.

AMY GOODMAN: Introduce this first clip of Adi’s mother.

JOSHUA OPPENHEIMER: So, in this first scene, we see here Adi asking his mother, while she’s cutting tamarind fruits in her garden, what it’s like to be surrounded by the men who killed her son, Romli, and what it’s like to live in a space of silence and fear, haunted by the ghosts of the unburied dead, really.

AMY GOODMAN: The Look of Silence.

ROHANI: [translated] They stole from their victims. Now they are rich. They killed the husband and took the wives.

ADI RUKUN: [translated] How do you feel living surrounded by your son’s killers and see them every day?

ROHANI: [translated] It’s horrible. When we meet in the village, we don’t speak. I hate them.

AMY GOODMAN: That is a clip of The Look of Silence, directed by Joshua Oppenheimer. So that is Adi’s mother being questioned by Adi, her son. What happened to Romli, her older son?

JOSHUA OPPENHEIMER: Well, Romli was taken from the prison, the holding prison from which people were dispatched out to be killed, where in fact he was guarded, we found out—we find out during the film, by his own uncle, by his mother’s brother, something the family didn’t know.

AMY GOODMAN: Until you made the film.

JOSHUA OPPENHEIMER: Until we were actually—one day Adi decided he would go and visit his uncle and test his eyes as a favor that he’d promised, and started asking about what—because I was there, started asking what his uncle remembered of that time. And his uncle just volunteered it.

So he was dispatched out from the prison with a truckload of other people to be taken to North Sumatra’s Snake River and killed, a spot where 10,500 people were killed. And on the way, the truck had to pass the turnoff to his family’s home, and he panicked, because he realized what was happening and perhaps also because he was passing the road to his home. And there was a commotion on the truck. And because of that, two people escaped and survived. Everybody else, apart from Romli, was killed right there. Romli was injured and managed to crawl home through rice fields about a mile to the house, to his parents’ home, where his mother took him in and tried desperately to keep him alive.

Two hours later, the death squad came with the army to pick him up, and clearly threatening to kill the whole family if Rohani, Romli’s mother, didn’t turn him over. And to sort of make it easier for her, but in a terrible way, ultimately making it much harder, the death squad leader said, "We’re taking him to the hospital." And she knew it was a lie, but in order to do what she had to do in that moment, which was to give up her son, she had to somehow believe it was true in that moment, terribly making her a kind of, in her own mind, a collaborator in that moment. And that story has therefore, I think, never faded. It’s just—she repeats it like a mantra, like a—not like a mantra, like something—just this horrible thing that she can’t—that she needs to have heard and she can’t let go of, all the time.

AMY GOODMAN: And what did they do to him?

JOSHUA OPPENHEIMER: They took him from the house. They brought him to a nearby river, because day was breaking and the official site for killing had closed for the night. And they took him to a nearby stream. They hacked him up, left him for dead. He wasn’t dead. He was calling for help. A crowd gathered. So they came back. They fished him out of the river, took him into the palm plantation and killed him. And his father’s co-workers—his father worked on the plantation—saw the body the next day and informed the family where the body was. And so now there’s a grave, a small grave, there.

AMY GOODMAN: His father is also a key figure in your film, though he is not really speaking.

JOSHUA OPPENHEIMER: Yeah, he becomes—in fact, it was part of how Adi persuaded me that we ought to film, that we ought to confront the perpetrators. When I said, "No, it’s not possible," Adi showed me a—"because it’s too dangerous," Adi showed me a scene that he shot with a small camera I had given him to use as a kind of notebook to look for images that might inspire the making of this film a couple years earlier. And he showed me this scene where his father is lost in his own home. It’s the only scene in the film that Adi shot.

He’s crawling through his own home, lost, calling for help. And Adi told me that—thinking he’s in a stranger’s house and could be beaten up. And Adi told me that his father—that, essentially, his father had forgotten the son whose murder destroyed his life and his family’s life, but he hadn’t forgotten the fear. He’s trapped in a kind of prison of fear, because he can’t—and he’ll never be able to heal, because he can’t remember what happened. He’ll never be able to work through it. He’ll never be able to move beyond it. And so he’s like a man locked in a room, who can’t find the door even, let alone the key. And he said to me, "You see, if I can only meet the perpetrators, they will—and if they can accept what they’ve done is wrong, and I could forgive them, then my children will not have to grow up afraid of their neighbors."

And I understood two things then. I understood that the perpetrators won’t apologize. In The Act of Killing, I worked for five years with the main character, Anwar Congo, and at the end of that process, he’s retching over his own guilt, but he’s still, in the uncut version of the film, the so-called director’s—what’s out in the United States on Netflix as the director’s cut, but which is the version that came out in Indonesia and around the world outside the United States, while he’s retching, he’s still saying—he’s still saying, "My conscience told me they had to be killed." He’s still lying to himself. And I had this feeling that if Anwar, after five years, even while he’s retching, can’t admit what he did was wrong, somehow these men will not get there in an hour and a half with Adi, the men Adi wants to meet. So I realized that we wouldn’t get the apology. But if I could show the human—complex human reactions that are inevitable when you go into someone’s home and say, "You’ve killed my brother. Can you take responsibility?"—the shame, the guilt, the fear of their own guilt, and then the defensiveness, the anger, the threats—if I can show that, then I can show, essentially, the previously invisible abyss dividing every Indonesian from each other.

Dini: terjemahan yang merah

(dari dua film ini) Saya menyadari dua hal itu. Saya mengerti bahwa para pelaku tidak akan minta maaf. Dalam The Act of Killing, saya bekerja selama lima tahun dengan karakter utama, Anwar Congo, dan pada akhir proses itu, dia muntah-muntah atas kesalahannya sendiri, tapi dia masih, dalam versi uncut film tersebut - yang disebut seorang sutradara Amerika pada Netflix saya yang memotong (adegan) itu, yang kemudian menjadi versi di Indonesia dan di seluruh dunia non Amerika - sementara dia muntah-muntah, dia masih berkata - [u]dia masih mengatakan, "hati nurani saya mengatakan mereka harus dibunuh." Dia masih berbohong pada dirinya sendiri. Dan saya merasa bahwa Anwar, setelah lima tahun, bahkan saat dia muntah-muntah, (dia tetap) tidak bisa mengakui apa yang dia lakukan itu salah, entah bagaimana orang-orang (mereka) tidak akan "berdamai" dalam satu atau setengah jam dengan Adi [/ u], (yang justru adalah) orang-orang yang ingin ditemui Adi.

Jadi saya menyadari bahwa kita tidak akan mendapatkan permintaan maaf. Tetapi jika saya bisa menunjukkan reaksi kompleks manusia yang tak (bisa) ditutupi2 (yaitu) ketika Anda pergi ke rumah seseorang dan berkata, "Kamu sudah membunuh saudaraku Dapatkah anda bertanggung jawab?" - Rasa malu, rasa bersalah, rasa takut atas kesalahan mereka sendiri , dan kemudian sikap defensif, marah, ancaman - jika saya bisa tunjukkan itu, maka saya bisa menunjukkan, pada dasarnya, ada jarak yang tak terlihat di setiap orang Indonesia satu sama lain.

And I also realized, from this clip that Adi showed me of his father, that this must be much more than just a film about impunity and survivors living side by side with perpetrators who are still in power. It must also be a kind of poem about memory and oblivion, about—a poem composed in perhaps in memoriam to all that’s destroyed, not just the dead, who can’t be wakened, but the lives that have been destroyed by 50 years of fear and silence that can never be made whole again.

AMY GOODMAN: So let’s go to the second clip that we have in The Look of Silence. Adi is going to the man who killed his brother, Romli.

JOSHUA OPPENHEIMER: Yeah, here we meet Adi confronting the commander of the death squads that were operating in Snake River, a man who told me that he deserves a cruise to America, because it was America who taught him to hate and kill the communists. Then Adi goes and visits him and asks him to take responsibility for what he’s done. And we’ll see a moment of that.

ADI RUKUN: [translated] You were leader of Komando Aksi in this region, so you were responsible for the mass killing here. Do people around here know that?

AMIR SIAHAAN: [translated] Yes, they do.

ADI RUKUN: [translated] The thing is, I—my older brother, he was killed, because you commanded the killings.

AMIR SIAHAAN: [translated] It wasn’t really me.

ADI RUKUN: [translated] You were responsible as leader of Komando Aksi.

AMIR SIAHAAN: [translated] There were many Komando Aksi groups.

ADI RUKUN: [translated] But you were the top leader.

AMIR SIAHAAN: [translated] Komando Aksi was the people united with the army. And we had commanders above us. And we were protected by the government. So you can’t say I’m responsible.

ADI RUKUN: [translated] Every killer I meet, none of them feel responsible.

AMY GOODMAN: That’s a clip of The Look of Silence. And explain exactly who this man is.

JOSHUA OPPENHEIMER: This man is the head of the civilian—was the head of the civilian death squads that were killing at Snake River. It’s a—working, recruited by the army. He’s from the same paramilitary group that’s at the center of my first film, The Act of Killing. His name is Amir Siahaan. And he would sign off the lists of people every night who had to be killed. And between him and his deputies, 10,500 people were killed in this one spot. He personally signed off, he says, about 600 people, but that’s only because it wasn’t normally his job to do that. There were many more killed there. After Adi tells him—and we saw a glimpse of this in the trailer, the beginning, a little earlier—after Adi says, "I think you’re not taking responsibility," he becomes very angry and starts asking, "Well, where do you live?" And Adi won’t tell him. And Adi then says, "Well, what would you have done to me if I came during the military dictatorship?" And he says, "You can’t imagine it," and then says, "You see, the real danger is not the known communists, who have been under surveillance and terrorized for decades, and therefore unlikely to speak out. The real dangers are the secret communists, and perhaps this film is a secret communist activity." And he says, "Just continue," threateningly, "continue with your secret communist activity. Go on."

AMY GOODMAN: And this is actually Adi’s neighbor.

JOSHUA OPPENHEIMER: Yeah, it’s—their houses are within minutes of each other.

AMY GOODMAN: Oscar-nominated filmmaker Joshua Oppenheimer, director of the new film, The Look of Silence, which has opened around the country. It’s being called a masterpiece. This is Democracy Now! We’ll be back with Oppenheimer in a moment.

[break]

AMY GOODMAN: "Arum Bandung," here on Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I’m Amy Goodman, as we continue my conversation with the Oscar-nominated filmmaker, director Joshua Oppenheimer. I asked him to talk about the dangers of making his new film, The Look of Silence. In both The Look of Silence, which is about the victims of the U.S.-backed Indonesian genocide, as well as the film The Act of Killing, about the perpetrators, the credits all are listed—many of them are listed as anonymous.

JOSHUA OPPENHEIMER: Yeah, throughout the shooting of the film and the editing of the film and then the release of the film, we knew we were prepared to stop, after every scene. Adi—in preparation for the scenes with the highest-ranking commanders, we would have a second car available to use as a getaway vehicle, so we’d be harder to follow, should we have to flee. Adi’s family would be at the airport, ready to evacuate if there was any sign of threat that would persist after we left. And about six months before the film had its first screening at the Venice Film Festival, we met with Adi, his family, the whole team that released The Act of Killing, human rights activists and my crew in Thailand, because I could already no longer safely return to Indonesia, to watch a rough cut of the film and discuss whether we shouldn’t bring the film out at all until the perpetrators have died or until there’s real change in Indonesia, or whether we should bring the film out, but Adi’s family should move to Europe for a while, which is where I’m based.

In the end, we decided—in the end, Adi’s family saw the film and said, "This film must come out now," because there was such momentum from The Act of Killing for change in this area. The government of Indonesia had already, as a—in response to The Act of Killing's Oscar nomination, had said, "Look, we know what happened in 1965 was a crime against humanity. We know we need reconciliation. We don't need a film to push us into this. We’ll do it in our own time." But it was a wonderful moment, because it was the first time they had admitted it was wrong. The media and the public were now talking openly about the genocide as a genocide. And it was time—

AMY GOODMAN: But The Act of Killing, you first had these underground showings in Indonesia.

JOSHUA OPPENHEIMER: Yes, it began in secret, but by—once the media embraced the film, the screenings quickly became public. And by this point, when we were screening The Look of Silence for Adi’s family in Thailand, there had been thousands of public showings. We had already made the film available for free for all Indonesians online. It had been downloaded tens of millions of times.

AMY GOODMAN: And the government actually had showings?

JOSHUA OPPENHEIMER: Not of The Act of Killing, no.

AMY GOODMAN: No, no, of The Look of Silence.

JOSHUA OPPENHEIMER: The Look of Silence, and entered that space. And actually, it’s distributed by two government bodies: the National Human Rights Commission and the Jakarta Arts Council—something unimaginable if—were it not for The Act of Killing. The first screening in Jakarta was held in the largest theater in Indonesia. There were billboards around the city announcing the screening. Three thousand people turned up. The theater only could hold 1,500. They put on two screenings. Adi came for both and received a 15-minute standing ovation. The next month, the film came out across the country. On the first day, International Human Rights Day, there were 500 public screenings. And over the coming weeks, we reached 3,500 screenings. The film has prompted this national conversation now about how urgently truth and reconciliation and some form of justice are needed. The government has introduced a truth and reconciliation bill, woefully inadequate, but it’s a milestone, and it’s something for activists in the human rights community to try to improve.

In any case, because of all of this momentum, Adi’s family, upon seeing the film, said, "It must come out now. We’re ready to move to Europe." The team in Indonesia said, "I think we can—if we can assemble a team and the resources to relocate the family to another part of Indonesia, that should be possible. We should be able to protect the family’s safety, because we think the new climate, in part opened by The Act of Killing, will be protective, and Adi will be seen by many as a national hero after the film comes out." In fact, the first screening was on National Heroes Day and trending on Twitter in Indonesia. Indonesia is the largest Twitter-using country in the world. So, trending on Twitter, actually, around the world that day was "Today we have a new national hero, and his name is Adi." And so, all of this meant that Adi’s family was able to move a few thousand kilometers from where they were from to another part of the country. They’re surrounded by a more supportive community of human rights lawyers, critical journalists, filmmakers, progressive politicians, all of whom are closely monitoring whatever threats there may be. But Adi’s family is OK.

AMY GOODMAN: But they’re not living where they—he grew up.

JOSHUA OPPENHEIMER: They’re not. And for a man who’s only trying to have forgiveness with his neighbors, it’s a sign of the extent to which Indonesia is not a democracy. A democracy, of course, requires rule of law. And the most powerful in Indonesia are not subject to the same laws as the weakest—as the weakest. And in that sense—and if there’s no rule of law, it’s not a democracy. We have the same problem, of course, here in the United States, maybe to a slightly lesser extent, that you don’t—and not only—not only that, the fact that—at the same—because of this lack of rule of law, you have a shadow state built around the military of oligarchs, of gangsters, of paramilitaries, who—and intelligence services, formally above the law. The military is immune to civilian law. If a military commander were to order the massacre of a whole village, he could not be put on trial in civilian courts. It would be—the military would have to convene its own tribunal for him, which means the military is beyond the law.

AMY GOODMAN: Which brings me to—back to the perpetrator, one of them, the one that Adi confronts, saying that "I am a product of the United States." Talk more, for those who are not familiar with the history of Indonesia, the modern history of Indonesia, back to the ’60s, what the U.S. role was.

JOSHUA OPPENHEIMER: The United States provided aid, weapons, money to the military so that they could carry out this genocide. They may have been involved with masterminding or conspiring to create the events that were used as a trigger for the genocide, the excuse for the genocide, which was the murder of six army generals by other members of the armed forces. But those whatever—all of the CIA job documents pertaining to this period in Indonesia remain classified, and we’re pushing to have those released. Senator Tom Udall introduced a "sense of the Senate" resolution on the day of the film’s release in Indonesia, saying it’s time for the United States to declassify and to take responsibility for its role in these crimes and to declassify its records.

We know—what we already know is damning enough. We know that, for example, embassy officials were compiling lists of thousands of names of public—of public figures in Indonesia—U.S. Embassy officials—and handing these to the army and saying, "Kill everybody on these lists and check off the names as you go, and give the lists back to us when you’re done." I spoke to one of those men, a man named Robert Martens, early in my journey here, and he talked about how this was crucial intelligence he was giving. But these were public figures. And the United States had already funded and trained the Indonesian army and advised the Indonesian army to be deployed into every village in the country, so they were useless for national defense. They were deployed for internal repression and mass murder. And if you are, like an octopus, with your tentacles, reaching into every village, of course you know—of course you know who a local public figure is—a journalist, an intellectual, a trade union leader—who might be opposed to the military government. So this wasn’t intelligence. This was incitement. This was saying—the United States saying, "Kill everybody. We want this new regime to stick. Kill every possible opponent." The U.S. also provided the radios, deliberately, that allowed the—for the purpose of the military coordinating the massacres across the vast archipelago of 17,000 islands that Indonesia is.

And in The Look of Silence, we also see an NBC News report that celebrates the genocide, more or less, right afterwards. And we see, most chillingly, that Goodyear, a major multinational corporation, is on the rubber plantations, where they’re harvesting the latex for our tires and our condoms. Goodyear is using slave labor drawn from death camps to harvest their rubber. This is, of course, what German corporations did on the periphery of Auschwitz a mere 20 years earlier. But here it’s being broadcast on American TV and celebrated as good news, as a victory for freedom and democracy. It should give every viewer of The Look of Silence pause, leading us to wonder whether this was really done—whether the real reason for U.S. participation was the so-called—the struggle of the so-called free world against the communist world, or whether that was a ruse, a pretext, an excuse, for murderous corporate plunder.

AMY GOODMAN: And this was all about the rise of the U.S.-backed dictator Suharto.

JOSHUA OPPENHEIMER: That’s right. This is how Suharto came to power. And he remained in power for 35 years. And while in power, he—the U.S. continued to aid that government and to encourage further abuses, including the invasion and occupation of East Timor, which led to its own genocide, where a third of the population of East Timor was killed. This was all to the tune of billions and billions of dollars aid was showered upon the Suharto dictatorship. And that aid started flowing while the rivers were still choked with bodies.

Dini : yang italic merah saya terjemahkan dibawah artikel

AMY GOODMAN: So, I want to end with two points. One is what happens with the crew who made this film, that you work with. But first, the very touching scene where Adi is talking to his son, and you see his son in school, and what his children are learning today.

JOSHUA OPPENHEIMER: Still in Indonesia when we shot the film, and it’s maybe starting to change as a result of the film, but still in Indonesia, the government teaches the students, teaches children, that the genocide was heroic, something to be—was the heroic extermination of the Indonesian left, and that the victims were sort of monstrous and deserved what they got, and the perpetrators were heroes. And you see Adi’s young son hearing this and hearing that because—that the relatives, the grandchildren of victims shouldn’t be allowed decent employment, that they shouldn’t be allowed to join the police or get a job in the government, or that they have to be monitored closely, because their grandparents were these terrible people. And we see this stigma being passed on from generation to generation. And, of course, we see essentially the soil being sown for the genocide’s recurrence. In the film, we hear again and again, "Let the past be past." But survivors always say it out of fear, and perpetrators always say it as a threat, which means the past is not past, it’s right there. It’s open. It’s a gaping wound. And what’s keeping it alive is, of course, the teaching of propaganda in the schools.

And Adi, in many ways, responded to that, the unbearable sense that his children were being stigmatized for their own family’s oppression—something that we know all too well in this country, with our own—with our unresolved histories of—the unresolved wounds of race and the Native American genocide. We are—this should not be seen as something unfamiliar to us. And, of course, American—insofar as this is America’s genocide, too, this is also part of our history. If America is an empire, what goes on in the far-flung corners of America has everything to do with our life at home and the consumer economy that we perhaps are at least told we should be enjoying at home. So, this is about all of us, too.

AMY GOODMAN: And the credits, the people who worked with you, who cannot still be named, even when this film, The Look of Silence, is being supported by the Indonesian government in its distribution around the archipelago?

JOSHUA OPPENHEIMER: That’s right. Because of the shadow state of the military and the gangsters and the paramilitaries, even if parts of the government are supporting the film, that doesn’t mean that it’s safer for my team. And it’s taken a team of 25 people, five working full time, to ensure the safety of Adi and his family. And we still have a plan B where they evacuate if there’s any sign of threat. With my—the same risks are there for my crew, and so my crew, on both films, remains completely anonymous. The credit scrolls on both—it’s kind of the finale of both films, is to see that everybody who made the film who’s Indonesian is anonymous. These are people who gave 10 years of their lives, some of them, changing their careers from journalists, from human rights lawyers, from university professors, filmmakers, heads of NGOs. They stopped what they were doing, thinking initially they were taking a six-month sabbatical, but would find that actually the project would go on, would get deeper and deeper, and they would decide to continue working on it, risking their safety, knowing they couldn’t take credit for their work, until there is real political change. And there’s nothing—because they felt it was that important. And there’s nothing I’d rather do, really, then to be able to cut the credit scrolls off each film and put on new credits with everybody’s name.

AMY GOODMAN: The new president, Jokowi, has he seen this film?

JOSHUA OPPENHEIMER: We gave him the film months ago. We gave him a letter from me a few weeks ago about the film. There’s rumors of a presidential apology to the victims and the families of the victims in the next State of the Union address, but there’s already—which is in August. But there’s already a backlash. We already have paramilitary groups calling him a communist, calling him a traitor, talking about impeachment proceedings. So, there’s—we don’t know whether he’s seen the film. He received a copy of the film, though, from his—from a relative of his in his mother’s living room. And we have a photograph of him holding the film in his mother’s living room.

AMY GOODMAN: How many people were killed in 1965, ’66, ’67 in Indonesia by the Indonesian military and paramilitaries?

JOSHUA OPPENHEIMER: Almost certainly more than a million, perhaps up to three.

AMY GOODMAN: Oscar-nominated filmmaker Joshua Oppenheimer, director of The Look of Silence, which has just been released around the United States. October 1st marks the 50th anniversary of the beginning of the 1965 genocide in Indonesia. Participant media and human rights groups are circulating petitions calling for the United States to declassify and release its CIA, its military, its government, its corporate records about the killings in Indonesia and to acknowledge the U.S. role in the genocide.

saya ga tau apa motivasi Joshua (si sutradara film) membuat 2 film diatas ... tapi dalam sebuah interview ... sebetulnya Joshua masih berpikir "positive" pada Indonesia ... terutama karena adanya reformasi dan demokrasi yang semakin "baik"

Dalam hal ini ... mungkin tuntutan Joshua (dan cs-an-nya seperti komnas HAM, dsb) adalah upaya rekonsiliasi di Indonesia ... seperti yang sudah dibahas sebelumnya di thread ini

Lucunya ... kalau bicara tentang "SIAPA" yang paling bertanggung jawab .... banyak organisasi HAM di luar yang menuntut CIA atau Amerika sebagai satu2nya yang paling bertanggung jawab atas kejadian 65

“If I’d in any way adopted the view of a hypothetical foreign viewer grappling to understand this remote situation, this far-off political situation, it would not have that immediacy, it would not have that universality, and it would function more as a window into a far-off phenomenon than as a mirror in which we’re forced to answer hard questions about ourselves, and then I think the impact would consequently be radically diminished.”

Of course, we don’t commit genocides against our own citizens in the United States—the tribes who were wiped out of existence to make room for the founding of this nation were called savages, not citizens— but both The Act Of Killing and The Look Of Silence make it clear that the atrocities in Indonesia were encouraged by American consumerism and the American capitalist government. That our government has yet to acknowledge their involvement in the Indonesian genocide—in the massacres we funded in Guatemala, in Thailand, even now in Israel—is our own silence, our own untended wound.

Is this all that’s left of the heart of our nation? A year and a half out from our own election—with Trayvon Martin, Michael Brown, and Sandra Bland still a gaping wound on our collective psyche, amid the farces of Hilary’s emails, Jeb’s family, and Trump’s everything—can we honestly say we have faith in our political system?

In The Act Of Killing, Anwar Congo lives trapped in the horror of destroying your soul before you ever realized you had one. The violence of the acts described and sometimes dramatized in Oppenheimer’s films is horrific, but watching them I wondered if it was their very violence that preserved the possibility of healing. You can never repair your psyche if you don’t know it has been damaged. Would Anwar have nightmares if he had only shot 1,000 people, and not stolen the life from their bodies with his bare hands? Since the Cold War, the United States has been committing atrocities by proxy—through guns, through drones, through nations. Have we lost our souls? How can we ever return to ourselves

These are the kinds of questions Oppenheimer confronts his audience with, but there’s more to his films than accusation. These films contemplate terrible violence and they were made with an understanding that their release could inspire more violence, but to undertake these films at all is an act of almost unfathomable faith. For Adi to walk into the homes of the men who murdered his brother took physical bravery, but it is also an expression of confidence in the resilience of the human soul, and it’s maybe this that inspires most. Oppenheimer has received death threats for his involvement in making these films, but Adi is a national hero because when Adi leaves his home in the morning to look into the eyes of murderers, he is hoping that by recognizing his humanity, they might find their own.

http://www.filmcomment.com/blog/interview-joshua-oppenheimer-the-act-of-killing/

And by way of cultural context, you grew up in New Mexico and D.C. How has that shaped your worldview?

Dan dalam konteks budaya, Anda dibesarkan di New Mexico dan DC Bagaimana semua itu membentuk pandangan anda secara global?


Well, my family, especially my father and my step-father’s family, lost a lot of people in the Holocaust. And my mother’s family is Jewish, but they came before that. Both of my parents were political: my father was a political science professor, and my mother was a labor activist. The urgent political question growing up was, How do we prevent these things from ever happening again? And we say “never again” as a kind of mantra in the Jewish community, but far too often it’s never again for us, but actually it happens again and again elsewhere. And unless “never again” means never again for us humans, it’s happening again. And of course what’s happening in Palestine and the injustice in Palestine is an example of “never again” for us in its most tragic and hypocritical manifestation.

Keluarga saya, terutama ayah saya dan keluarga ayah angkat saya, kehilangan banyak orang dalam (peristiwa) Holocaust. Dan keluarga ibu saya adalah orang Yahudi, tetapi mereka datang (ke Amerika) sebelum itu. Kedua orang tua saya adalah orang2 politik : ayah saya seorang profesor ilmu politik, dan ibu saya adalah seorang aktivis buruh. Pertanyaan politik terus tumbuh pada masa itu, Bagaimana kita (bisa) mencegah hal-hal seperti ini jangan pernah terjadi lagi? Dan kita mengatakan "tidak pernah lagi" sebagai semacam mantra di komunitas Yahudi, tapi terlalu sering (disebutkan), (mantra) itu menjadi "tidak pernah lagi bagi kita (orang yahudi)", namun sebenarnya hal itu (justru) terjadi lagi dan lagi di tempat lain. Dan bila "tidak pernah lagi" berarti tidak pernah lagi bagi kita (seluruhnya sebagai) manusia, semua itu justru terjadi lagi. Dan tentu saja apa yang terjadi di Palestina dan ketidakadilan di Palestina adalah contoh dari "tidak pernah lagi" bagi kita (komunitas yahudi) dalam manifestasi yang paling tragis dan munafik