DPR tanpa gedung

Mengapa setiap orang terbaik di daerahnya masing2 harus digondol ke jakarta?
Mengapa harus disediakan 1 gedung khusus hanya untuk ajang teriak berbusa2?
Mengapa harus membuang sekian banyak sumberdaya hanya untuk melihat tontonan yang tidak membuat tertawa?


Mengapa DPR tidak bisa hanya forum online
semua wakil boleh berada dimana saja.
Diskusi bisa berjalan kapan saja
tentu ada batas waktu dari target yang sudah dicanangkan dari semula.






-untuk dpr ku yang sedang terbagi dua-

isaku wrote:Mengapa setiap orang terbaik di daerahnya masing2 harus digondol ke jakarta?
Mengapa harus disediakan 1 gedung khusus hanya untuk ajang teriak berbusa2?
Mengapa harus membuang sekian banyak sumberdaya hanya untuk melihat tontonan yang tidak membuat tertawa?

Mengapa DPR tidak bisa hanya forum online
semua wakil boleh berada dimana saja.
Diskusi bisa berjalan kapan saja
tentu ada batas waktu dari target yang sudah dicanangkan dari semula.

-untuk dpr ku yang sedang terbagi dua-

karena Jakarta adalah pusat pemerintahan (ibukota negara)
tapi saya setuju .... jakarta jadi ibukota negara bukan artinya gedung perwakilan itu harus ada di jakarta

mungkin lebih baik kalau gedung DPR dipindah ke daerah terpencil di puncak gunung supaya member-nya bisa sekalian semedi, zikir, meditasi, atau apapun itu ...
supaya otak dan hati mereka lebih bersih ...
atau suruh rapat di ruang terbuka sambil liat pemandangan (ada laut, gunung, danau, dsb) ... sukur2 bisa bikin mereka ingat Sang Khalik

Jakarta terlalu "kotor" untuk dipakai rapat oleh orang2 yang diharapkan bersih

 

Kasus DPR terbagi dua bener2 kaya liat anak sd berantem rebutan permen

repotnya konflik dua kubu ini bisa bikin dilema pihak2 yang diharapkan fair ... khususnya MA atau MK

efek parpol hahaha..kabinet uda kerja,parlemen uda berbusa..fair nian..

gak ada komen serius by sayah tentang dpr (dewan pelawak rakyat)..

maaf ts..bukan kamsut hati meledek posting anda tapi gak ada humor of the match minggu ini selain drama politik badut senayan..

dpr terbelah..
presiden dan kabinetnya sudah langsung tancap gas
dpr bakal makin gak laku di mata rakyat

abu hanan wrote:efek parpol hahaha..kabinet uda kerja,parlemen uda berbusa..fair nian..

gak ada komen serius by sayah tentang dpr (dewan pelawak rakyat)..

maaf ts..bukan kamsut hati meledek posting anda tapi gak ada humor of the match minggu ini selain drama politik badut senayan..

ya ... masa ga bisa dibahas gimana kedepannya mbah

kira2 aja ... nantinya akan gimana

abu hanan wrote:efek parpol hahaha..kabinet uda kerja,parlemen uda berbusa..fair nian..

gak ada komen serius by sayah tentang dpr (dewan pelawak rakyat)..

maaf ts..bukan kamsut hati meledek posting anda tapi gak ada humor of the match minggu ini selain drama politik badut senayan..

Gpp mbah, emang lagi nasibnya pembayar pajak mendapat tontonan ga bermutu.

Kalau di trit sebelah mempertanyakan perlukah parpol atau tidak, dsini mempertanyakan perlukah busa atau tidak, kalau busa2 dan teriak2 tidak terlalu atau bahkan tidak diperlukan sama sekali untuk membangun negara ini mestinya gedung untuk DPR pun tidak diperlukan.

Menurut kacamata kampung saya, apa tidak sebaiknya anggota2 dewan itu berkantor saja di tiap2 departemen, dan di tiap2 daerah/propinsi lah. Meeting mah gampang, teleconference apa ndak bisa, atau forum online beginian g bisa dibikin?

Sesuai judulnya Dewan Perwakilan Rakyat, mereka mewakili rakyat memberi pengawasan langsung (baca audit) di setiap lokasi pekerjaan pemerintah, bisa memberikan pertimbangan langsung terhadap kebijakan dan prosedur yang dijalankan.

Kalaupun sekali2 mau ketemu melepas rindu dendam bolehlah pas agustusan sambil memberikan penilaian tahunan kepada pemerintah.

Yang lebih penting dari itu semua adalah master plan mau dibawa kemana ini negri, siapa yang bikin masterplannya? pemerintah apa DPR.
Sebetulnya saya pribadi berkeinginan sebagai salah seorang negarawan patriot pembela bangsa :D menugaskan mantan2 Presiden macam Pak SBY, Pak Habibie, Mpok Mega, boleh ditambah yang lain utamanya ahli ekonomi dan sumberdaya dan teknokrat untuk merumuskan MASTERPLAN Indonesia minimal 50tahun ke depan. Ngapain sih orang2 yang pernah menjadi nomor satu dan berdiri diatas semua golongan pulang2 harus balik lagi gontok2an membela yang satu menjatuhkan yang lain
G usah khawatir, digaji kok, dikasih sekretaris, analis dll.
Nah hasilnya dibawa ke meeting pemerintah+DPR dan diharapkan diketok palu sebagai ketetapan MPR yang hanya bisa diubah dalam kondisi emergency saja.

Jadi disetiap departemen harusnya ada 2 tim, tim1 adalah mempertahankan, memelihara dan melanjutkan semua yang sudah tercapai dan sedang berjalan, tim2 adalah membangun, mengembangkan, mempercepat, meningkatkan, apakah itu sarana, prasarana, system, perangkat dsb.






-- kayanya sih gampang ya kalau ngomong doang --

isaku wrote:Menurut kacamata kampung saya, apa tidak sebaiknya anggota2 dewan itu berkantor saja di tiap2 departemen, dan di tiap2 daerah/propinsi lah. Meeting mah gampang, teleconference apa ndak bisa, atau forum online beginian g bisa dibikin?

Sesuai judulnya Dewan Perwakilan Rakyat, mereka mewakili rakyat memberi pengawasan langsung (baca audit) di setiap lokasi pekerjaan pemerintah, bisa memberikan pertimbangan langsung terhadap kebijakan dan prosedur yang dijalankan.

tapi DPR juga adalah lembaga legislatif ... artinya mereka juga bertugas melegalkan atau tidak melegalkan aturan

maksudnya ... DPR ditugaskan untuk membuat UU ... bukan sekedar mengawasi eksekutif ... lalu gimana mereka bikin UU kalau jarang ketemu ??

dee-nee wrote: lalu gimana mereka bikin UU kalau jarang ketemu ??

mungkin saja via telepati atau merogo sukmo

dee wrote:mungkin lebih baik kalau gedung DPR dipindah ke daerah terpencil di puncak gunung supaya member-nya bisa sekalian semedi, zikir, meditasi, atau apapun itu ...
supaya otak dan hati mereka lebih bersih ...
atau suruh rapat di ruang terbuka sambil liat pemandangan (ada laut, gunung, danau, dsb) ... sukur2 bisa bikin mereka ingat Sang Khalik

Hahahaha...boleh juga idenya...dibalik efek semedi, meditasi atow saya tambah dzikir sehingga beliow2 bisa mendapatkan inspirasi dibawah bimbingan dari roh kudus..

10 tahun ke belakang saya ingat jika DPR itu banyak nongkrong di pinggir-pinggir jalan...dan kerjaannya perseorangan...yah itulah Dibawah Pohon Rindang alias tukang cukur tradisional..

dee-nee wrote:

isaku wrote:Menurut kacamata kampung saya, apa tidak sebaiknya anggota2 dewan itu berkantor saja di tiap2 departemen, dan di tiap2 daerah/propinsi lah. Meeting mah gampang, teleconference apa ndak bisa, atau forum online beginian g bisa dibikin?

Sesuai judulnya Dewan Perwakilan Rakyat, mereka mewakili rakyat memberi pengawasan langsung (baca audit) di setiap lokasi pekerjaan pemerintah, bisa memberikan pertimbangan langsung terhadap kebijakan dan prosedur yang dijalankan.

tapi DPR juga adalah lembaga legislatif ... artinya mereka juga bertugas melegalkan atau tidak melegalkan aturan

maksudnya ... DPR ditugaskan untuk membuat UU ... bukan sekedar mengawasi eksekutif ... lalu gimana mereka bikin UU kalau jarang ketemu ??

Bikin undang2 kan tidak harus tatap muka, sudah tak tawarkan solusi online
voting pun tidak harus ketemu, online pun bisa, missal mentok di 1 ayat/pasal dan harus vooting

Untuk pengesahan bolehlah ketemu.

Intinya adalah menghindari hal2 tak berguna macam busa dan arogansi.

Jadi masing2 anggota DPR pun bisa dinilai kinerjanya dari report/kemampuan pengawasan dan keaktifan/ide/masukan untuk pembuatan UU, bukan dari kuantitas busa yang dikeluarkan.

isaku wrote:

dee-nee wrote:

isaku wrote:Menurut kacamata kampung saya, apa tidak sebaiknya anggota2 dewan itu berkantor saja di tiap2 departemen, dan di tiap2 daerah/propinsi lah. Meeting mah gampang, teleconference apa ndak bisa, atau forum online beginian g bisa dibikin?

Sesuai judulnya Dewan Perwakilan Rakyat, mereka mewakili rakyat memberi pengawasan langsung (baca audit) di setiap lokasi pekerjaan pemerintah, bisa memberikan pertimbangan langsung terhadap kebijakan dan prosedur yang dijalankan.

tapi DPR juga adalah lembaga legislatif ... artinya mereka juga bertugas melegalkan atau tidak melegalkan aturan

maksudnya ... DPR ditugaskan untuk membuat UU ... bukan sekedar mengawasi eksekutif ... lalu gimana mereka bikin UU kalau jarang ketemu ??

Bikin undang2 kan tidak harus tatap muka, sudah tak tawarkan solusi online
voting pun tidak harus ketemu, online pun bisa, missal mentok di 1 ayat/pasal dan harus vooting

Untuk pengesahan bolehlah ketemu.

Intinya adalah menghindari hal2 tak berguna macam busa dan arogansi.

Jadi masing2 anggota DPR pun bisa dinilai kinerjanya dari report/kemampuan pengawasan dan keaktifan/ide/masukan untuk pembuatan UU, bukan dari kuantitas busa yang dikeluarkan.

Hihihihihi ... ya bisa juga sih begitu
tapi terkait yang bold .... memang beda2 mungkin ya pandangan masing2 orang
belum tentu dengan adanya sistem online lalu yang bold bisa langsung dinilai .... tapi bisa juga dengan sistem tersebut bisa langsung dinilai kinerjanya