Pemerintah AS Sedang Upayakan Referendum bagi Papua

Bukti AS yang pemerintah kapir hobi invansi dan merusak tatanan hidup bangsa lain.


http://www.intelijen.co.id/warta/1500-pemerintah-as-sedang-upayakan-referendum-bagi-papua


INTELIJEN.co.id - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalagewa harus menyatakan protes atas pernyataan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton yang khawatir kondisi HAM di Papua.

"Pernyataan Hillary sudah intervensi AS ke Indonesia," kata pengamat intelijen AC Manullang seperti diberitakan indonesiatoday.in, Senin, 14 November 2011.

Menurut AC Manullang, Pemerintah AS sudah menerapkan strategi HAM untuk melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "HAM akan dijadikan alasan AS mengajukan referendum bagi rakyat Papua," jelasnya.

Kata Manullang, akibat pernyataan Hillary, negara-negara Eropa maupun kelompok pendukung Papua di berbagai negara akan mendesak Indonesia untuk melakukan referendum bagi Papua.

"Di dunia internasional sudah diopinikan, perlunya referendum bagi Papua karena sudah banyak pelanggaran HAM," papar Manullang.

Dalam menyikapi pernyataan Menlu AS ini, kata Manullang, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dengan AS.

"Saya usulkan Menlu Indonesia mengirim surat protes kepada pemerintah AS karena telah melakukan intervensi kedaulatan Bangsa Indonesia," jelasnya.

Lanjutnya, sikap tegas Indonesia akan berakibat positif bagi Pemerintahan SBY yang akhir-akhir turun mendapat dukungan dari masyarakat.

"Kalau pemerintah SBY bersikap tegas terhadap AS, rakyat Indonesia akan mendukungnya," pungkas Manullang.

Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat, Melalui Menteri Luar Negeri, Hillary Clinton menanggapi berbagai gejolak yang terus berlangsung di Papua. Hillary Clinton, pada Jum'at, 11 November 2011, menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi HAM di Papua. Mantan ibu negara AS ini menyerukan adanya dialog untuk memenuhi aspirasi rakyat di wilayah konflik tersebut.

Apakah ada kaitan dengan bom polres Poso dengan tuntutan dibubarkannya Densus 88 bila mengingat AS (Paman Samiri) uda intervensi kedaulatan RI?

Coba ane pengen liat kedigdayaan F22 ngebela pemerintahan kapir yang seukhuwah sama doi
Sama-sama kapir

khawatir soal HAM kok disewoti..
makanya HAM-nya dijaga, kalau tidak amerika bisa intervensi
negara-negara syariat gak ada yang peduli HAM
egois mikir dirinya sendiri, itupun sering tak becus

ingat ketika kuwait dicaplok irak?
negara-negara syariat seukuwah cuman pada plonga-plongo
lagi-lagi amerika yang harus intervensi

kalau AS belagu, tendang aja tu Free Port!

soal free-port
adalah buah kegoblokan dan korupsi pejabat era soeharto dalam bernegosiasi bisnis
pejabat-pejabat yang sudah entah berapa kali setor devisa haji ke arab saudi

AS adalah pengkhianat dan teroris sejati.Hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) itu sah sesuai `New York Agreement` 1962 dan Pepera ini pun sudah disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2505, pada tanggal 19 November 1969.

iya..
tapi kalau yang terjadi adalah pelanggran demi pelanggaran ham
internasional bisa intervensi, itu yang harus kita hindari

Densus turunin donk buat berantas teroris OPM

bukan domain densus

Ya saya juga sudah baca berita itu ...
Tapi menurut saya ... terkait free-port ... justru bodoh kalau AS mendukung OPM
Berapa persen sih rakyat papua mendukung OPM ??

Di papua ada banyak sekali suku ... sementara OPM hanya mewakili satu atau dua suku di sana ...

Walaupun (katakanlah) semua rakyat papua ingin referendum ... belum tentu mereka senang bila OPM yang menjadi pemimpin mereka .... semua sama2 orang papua ... apa hak OPM menunjuk diri mereka jadi pemimpin suku lain ... >>> disini kita bicara soal papua loh ... dimana masih ada suku2 yang saling berantem pake tombak dan panah (bukan ngomongin suku padang dan suku jawa misalnya)

otomatis ... seandainya saja OPM kongkalikong dengan AS supaya freeport sepenuhnya dikuasai AS ... siapa yang mau jagain freeport dari benturan dan penolakan suku lain ??

Bahkan sampai sekarang justru freeport yang sering diserang OPM karena OPM ga mau freeport dikuasai AS
Logika saya ... Daripada mengharap OPM yang jagain freeport ... Mending AS minta tolong Indonesia yang ketauan udah jadi terbentuk militernya (sudah jadi form dan strukturnya sebagai militer Indonesia)

menurut saya loh ya ... hehehehehehe

@deenee

Tahun 1961, Soekarno berpendapat baru 20 tahun kemudian pemerintah bisa mengeluarkan izin perusahaan tambang asing beroperasi. Berarti sekitar tahun 1981. Saat itu Soekarno yakin Indonesia sudah memiliki ahli-ahli pertambangan sendiri sehingga tak hanya jadi jongos, tetapi bisa menjadi rekan. Para pengusaha asing pun tak bisa mengeruk kekayaan alam seenaknya.

Menurut sejarawan Asvi Marwan Adam, Soekarno benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri. Asvi menuturkan sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengungkapkan pada 15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin oleh Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Soeharto yang mendukung pemodal asing, datang ke sana menumpang helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat dia dan Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing itu.

"Soeharto sangat berani saat itu, Bung Karno juga tidak pernah memerintahkan seperti itu," kata Asvi saat dihubungi merdeka.com.

Dalam artikel berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport dterbitkan majalah Probe edisi Maret-April 1996, Lisa Pease menulis pada awal November 1965, Langbourne Williams, ketua dewan direktur Freeport, menghubungi direktur Freeport, Forbes Wilson.

Williams menanyakan apakah Freeport sudah siap melakukan eksploitasi di Papua. Wilson hampir tidak percaya mendengar pertanyaan itu. Dia berpikir Freeport akan sulit mendapatkan izin karena Soekarno masih berkuasa.

Kekuasaan Soekarno berakhir setelah peristiwa 30 September. Jenderal Soeharto memulai rezim baru. Setelah dilantik, Soeharto segera meneken pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing pada 1967. Freepot menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto.

Sejak itulah Freeport mengeruk kekayaan alam Papua.

Freeport Indonesia telah menjual 915.000 ons atau setara 28,6 ton emas dan 716 juta pon (358 ribu ton) tembaga dari tambang Grasberg di Papua. Hasil penjualan emas itu menyumbang 91 persen penjualan emas perusahaan induknya.

Berdasarkan laporan keuangan Freeport McMoran, total penjualan emas Freeport sebanyak 1,01 juta ons (31,6 ton) emas dan 3,6 miliar pon ( 1,8 juta ton) tembaga. Penjualan tembaga asal Indonesia menyumbang seperlima penjualan komoditas sejenis bagi perusahaan induknya.

Laba Freeport naik sekitar 16 persen pada kuartal keempat tahun lalu menjadi USD 743 juta (Rp 7,2 triliun). Total pendapatan juga meningkat menjadi USD 4,51 miliar dari USD 4,16 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

Ironisnya, Freeport hanya memberikan royalti satu persen dari hasil penjualan emas dan 3,75 persen masing-masing untuk tembaga dan perak. Kewajiban terbilang sangat rendah dibanding keuntungan diperoleh Freeport.

Kontrak Karya Freeport Indonesia di tambang Garsberg akan habis pada 2021. Freeport mendapat kesempatan memperpanjang kontrak dua kali 10 tahun setelah durasi kontrak pertama, 30 tahun, berakhir. Freeport mendapatkan hak kelola tambang di Mimika pada 1991. Akankah dengan renegoisasi Indonesia akan mendapat sesuatu yang lebih?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik terang-terangan menyebut Freeport masih enggan membahas renegosiasi kontrak bagi hasil tambang. Pemerintah Indonesia seolah tak berkutik diatur Freeport.

"Renegosiasi itu sulit, diucapkan saja sulit, apalagi mengerjakan. Tapi kita berjalan terus dengan Freeport, Newmont, Vale, dan tambang-tambang lain," ujar Jero saat jumpa pers di kantornya, Rabu (22/5).

Hebatnya Freeport, mereka juga bisa menolak permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengirim menteri ESDM dan menakertarns mengusut lokasi longsor tambang yang menewaskan 28 pekerja. Entah kenapa SBY menurut saja ketika Freeport menolak dua pejabat itu.

"Semula menteri ESDM, Tenaga Kerja akan berangkat ke lokasi. Tapi permintaan dari Freeport di Tembagapura, sementara mereka ingin fokus, konsentrasi untuk jalankan tugas. Dan memohon kepada Jakarta agar kehadiran pejabat dari Jakarta menunggu beberapa saat sampai situasinya tepat," kata SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/5).

Luar biasa, menolak permintaan presiden saja Freeport berani.

http://www.merdeka.com/peristiwa/soekarno-akan-menangis-tahu-kekayaan-papua-habis-dikeruk-amerika.html