negeri para perampok dan pemeras

Dalam era reformasi ini hak mendapat informasi bagi masarakat agak terbuka, ini adalah hal positip yang merupakan suatu proses pendewasaan masarakat untuk menjadikan posisi mereka memiliki bargaining yang cukup kuat ketika berhadapan dengan kezaliman penguasa. Terbukalah segala borok-borok masa lalu yang dahulu disimpan rapat-rapat. Hal ini tentu membuat pelaku yang bersangkutan, juga penguasa baru ekstra hati-hati dalam menghadapi sikap kritis masarakat, dengan media masa sebagai salah satu ujung tombak kontrol pemerintahan. Walaupun ternyata, masih saja para pejabat yang memiliki mental rampok lebih lihai dalam mendistorsi informasi. Negeri para perampok, itulah kira-kira keadaan negeri ini.

Pemindahan kepemilikan perusahaan-perusahaan negara yang merupakan milik sah rakyat Indonesia yang dikelola negara dalam hal ini BUMN, ke tangan asing sepertinya tidak lain dari upaya perampokan terhadap rakyat yang dibantu para penguasa, yang terdiri dari para pengelola negara yang memang memiliki sikap mental kera, rakus ! Tak peduli pada tanggung jawabnya sebagai orang yang diberi amanah, baik dia sebagai pejabat publik, ataupun para wakil rakyat yang terhormat.

Banyak perusahaan-perusahaan yang diambil oleh pemerintah karena para pemiliknya tidak mampu membayar utang setelah jatuh tempo. Itupun dengan nilai aset yang jauh dari jumlah kewajiban yang harus dibayar. Perusahaan-perusahaan sakit itu diparkir di bengkel "BPPN" untuk disehatkan dengan cara disuntik (lebih tepat disiram) modal yang berasal dari dana masarakat. Dan setelah perusahaan tersebut sehat dan siap untuk berlaga, dia dilego dengan harga murah. Seperti kasus penjualan BCA.

Dalam kasus BCA yang dibeli konsorsium Farallon Capital dari Mauritius dan perusahaan sawit Salim kepada konsorsium Guthrie dari Malaysia, harganya terbilang sangat murah. Padahal, pemerintah sudah banyak menggulirkan dana dan fasilitas kepada dua perusahaan tersebut. Di samping itu juga prospek dua perusahaan itu sangat baik. Keanehan juga muncul dalam penjualan saham PT Indomobil Sukses Makmur Tbk kepada konsorsium Trimegah dan PT Indosiar Visual Mandiri kepada TDM Assets Managament. Dua transaksi ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan tanpa proses due diligence 'audit tuntas'. Bahkan, pemutusan pemenang tender pembelian Indomobil--diakui BPPN--hanya dilakukan dalam waktu dua jam. Pukul 16.00 proposal diterima, setelah magrib pemenangnya langsung diumumkan. Kok bisa?

Kasus terbaru adalah divestasi Bank Niaga, yang mengandung kontroversial. Lembaga DPR yang dimintai persetujuan dalam menjual aset-aset negara milik rakyat Indonesia ini heboh. Pasalnya beberapa anggota Dewan buka mulut perihal uang pelicin yang diberikan oleh BPPN pada beberapa anggota dewan yang terkait dengan kebijakan pemulusan penjualan itu. Apalagi pernyataan beberapa anggota DPR tersebut diperkuat oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie. Beliau yakin kasus penyuapan antara BPPN dengan sejumlah anggota Komisi IX dalam penyelesaian divestasi saham pemerintah di Bank Niaga, benar-benar ada.

Disaat yang sama kita juga dikejutkan temuan KPKN yang mengindikasikan kejanggalan pada laporan Lembar Kekayaan Pejabat Negara (LKPN) milik MA Rahman, dengan temuan di lapangan. Pejabat nomor satu di Kejaksaaan Agung ini memiliki total deposito sebesar kurang lebih Rp 811 juta, terdiri atas Rp545,6 juta dan 26.600 dolar AS. Uang sebesar itu, katanya, merupakan bentuk terima kasih dari pihak yang pernah ditolong, namun tidak terkait dengan perkara. Gaji Rachman sebagai Jaksa Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) dan tunjangan yang dilaporkan kepada KPKPN hanya Rp5,9 juta per bulan. Terlebih lagi, beberapa bulan lalu Rachman menggelar pernikahan putrinya, yang kabarnya menghabiskan biaya sebesar Rp500 juta. Ditambah rumah miliknya yang sudah dipindah namakan pada putrinya, hanya disertai surat kuasa, tanpa surat hibah,

Lalu bagaimana dengan harapan kita pada Departemen Agama yang seharusnya bertanggung jawab dalam membina kehidupan beragama dalam masarakat? Pembubaran staf khusus Menteri Agama yang melakukan penandatanganan MoU pemondokan haji tanpa sepengetahuan Departemen Agama tentunya mengindikasikan suatu hal yang tidak beres dalam departemen tersebut. Memang permasalahan haji di Departemen ini dari dulu terkenal merupakan lahan basah bagi bancakan para pejabat yang terkait dalam institusi ini. Penetapan ongkos naik haji yang alokasinya tidak jelas dan menyimpan bau busuk kongkalingkong antara Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan haji, Bank-bank yang ditunjuk sebagai penerima setoran, serta Garuda Indonesia sebagai alat transportasi pengangkut jamaah, kesemuanya terungkap di komisi VI DPR, yang menangani bidang Agama.

Negara ini ternyata bukan hanya membutuhkan sistem sebagai peraturan dan perangkat mekanisme kerja, tetapi lebih dari itu negeri ini membutuhkan orang-orang yang siap menjalankan sistem tersebut dan amanah dalam mengemban tugas. Apakah memang tidak ada orang amanah di negeri ini? Tentu masih banyak orang amanah di negeri ini, hanya masalahnya adalah bagaimana kesempatan terbuka bagi mereka, serta bagaimana kita menempatkan sebanyak mungkin orang-orang yang amanah menduduki posisi-posisi tersebut sehingga amanah mereka didukung oleh kekuatan, dan kekuatan kekuasaan berlandaskan amanah.

Negeri perampok ini insya Allah akan berubah menjadi negeri amanah bila para pejabat pemegang BPPN adalah orang yang amanah bukan pemburu kekuasaan dan kekayaan, angggota DPR sebagai lembaga kontrol adalah benar-benar orang yang amanah dalam memperjuangan hak dan kepentingan rakyat, para jaksa dan aparat hukum adalah orang yang amanah dalam menegakan keadilan, yang tidak dapat dibeli, dan pantang menerima ucapan "terima kasih" barter jasa penegakan hukum semu. Dan kunci dari itu semua adalah bagaimana kita menciptakan pembinaan masarakat yang senantiasa merasa gerah dan gelisah dengan setiap kemunkaran. Sebab dari kegelisahan lah muncul kekuatan. Kekuatan untuk melakukan perubahan. Wallahu a'lam

tapi bukan berarti semua oknum pemerintahan adalah perampok dan pemeras