Kata siapa Sukarno lebih baik dari Suharto terhadap tionghoa ?

Presiden Sukarno bersama Mao Zedong, Presiden RRC

Dari dulu saya menganggap Presiden Pertama kita, Sukarno adalah seorang yang pluralis dan berpihak pada kaum minoritas tionghoa. Hal ini wajar karena pada era Orde Lama, hal-hal berbau tionghoa seperti koran mandarin, Imlek, nama tionghoa, dll tidak dilarang seperti pada era Orde Baru.

Selain itu, kata-kata Bung Karno yang kita hormati ini juga meyakinkan hal tersebut:


Buat apa saya mesti menuntut, orang peranakan Tionghoa yang mau menjadi anggota negara Republik Indonesia, mau menjadi orang Indonesia, mau ubah namanya, ini sudah bagus kok…Thiam Nio kok mesti dijadikan Sulastri atau Sukartini. Yah, tidak ?

Tidak ! Itu urusan prive. Agama pun prive, saya tidak campur-campur.Yang saya minta yaitu, supaya benar-benar kita menjadi orang Indonesia, benar-benar kita menjadi warganegara Republik Indonesia..”



Pidato itu sangat memukau, tapi bagaimana dengan hal lain selain nama ? Mungkin saya termasuk yang baru tau, tapi saya yakin banyak juga yang belum tau, ternyata era Orde Lama-nya Sukarno tidak lebih adil dalam memperlakukan kaum minoritas. Pemerintahan Presiden Soekarno pada era 1959-1960 adalah masa dimana etnis Tionghoa sungguh terdiskriminasi dalam wajah yang sangat rasialis.

Pedagang kecil tionghoa, korban PP No. 10/1959

Peraturan rasis
Pada 14 Mei 1959 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 10/1959 yang berisi larangan untuk orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bahwa dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia, dan mereka diharuskan menutup perdagangannya sampai batas 1 Januari 1960.

Pada praktiknya "orang asing" pada pasal ini terbatas hanya pada orang Tionghoa karena dari 86.690 pedagang kecil asing yang terdaftar, 90% nya beretnis Tionghoa.

Peraturan ini terutama ditujukan pada pedagang kecil Tionghoa yang merupakan bagian terbesar orang asing (non-pribumi) yang melakukan usaha ditingkat desa. Jadi, jangan dibayangkan korban dari aturan ini adalah cukong-cukong pemain monopoli yang bisnisnya merugikan orang lain.


Ketegangan dengan RRC
PP rasis ini menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan RRC. Dalam pertemuan antara Menlu Subandrio dengan Duta Besar Cina untuk Indonesia (Huang Chen) di Jakarta, pemerintah Peking mendesak peninjauan kembali PP No. 10 dan permintaan itu ditolak. Pemerintah Cina pun berang, pada tanggal 10 Desember 1959 radio Peking mengumumkan ajakan warga Cina perantauan untuk kembali ke "kehangatan Ibu Pertiwi". Kedubes RRT di Jakarta segera mendaftar Cina perantau yang tertarik oleh ajakan itu. Selama tahun 1960-1961 tercatat lebih dari 100.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia.


Pengusiran sampai penembakan
Tercatatat bahwa di beberapa tempat penerapannya juga dipaksakan dengan kekuatan militer; tidak hanya tidak diperbolehkan berdagang, namun orang Tionghoa dilarang tinggal di tempat tersebut. Di Curut, Cibadak, dan Cimahi hal ini memakan korban. Di Cimahi, Jawa Barat, terjadi pengusiran orang Tionghoa dan tentara menembak mati dua perempuan Tionghoa

Ketidakadilan
Leo Suryadinata, pengajar di Universitas Nasional Singapura berpendapat bahwa baik peraturan benteng maupun PP 10 tahun 1959 adalah awal perlakuan anti-Tionghoa di Indonesia. Menurutnya pada zaman kolonial orang Cina umumnya hanya pedagang kecil, namun setelah Indonesia merdeka kedudukan bisnis mereka lebih kuat, karena itu pengusaha dan pedagang "pribumi" merasa tidak bisa bersaing dan ingin mengambil alih bisnis orang Tionghoa dengan kekuatan pemerintah. Aturan diskriminatif ini juga dilansir sebagai upaya melestarikan politik pecah belah.

Demikianlah tulisan saya berdasarkan berbagai sumber. Terimakasih

Salam Indonesia Raya


Patric Ong

http://treaction.blogspot.co.id/2015/01/kata-siapa-sukarno-lebih-baik-dari.html

.

BKAksi demo ( sebagian ) mahasiswa terhadap Pemerintahan Jokowi, menarik perhatian karena ada organisasi KAMMI yang mengusung sentimen keberpihakan kepada pribumi. Ini dianggap sebuah kampanye rasis, sehingga ada yang mention saya di TL untuk memperbandingkan dengan kebijakan jaman Presiden Sukarno.
Tepatnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 / 1959 dan ditanda tangani oleh Menteri Perdagangan Rachmat Muljomiseno yang berisi tentang larangan orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bawah (di luar ibu kota daerah) dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia.

Peraturan yang diberlakukan mulai 1 Januari 1960, serta merta mematikan para pedagang kecil Tionghoa yang merupakan bagian terbesar orang-orang asing yang melakukan usaha ditingkat desa. Lebih jauh lagi, menggoncangkan sendi kehidupan warga Tionghoa di Indonesia, karena saat itu UU Kewarganegaraan tahun 1958 belum dilaksanakan, sehingga membuat kebingungan mana yang waga asli dan warga asing.

Orang Tionghoa tidak hanya tidak diperbolehkan berdagang, namun dilarang tinggal di tempat tersebut. Penguasa milter dengan sewenang wenang mengusir warga Tionghoa. Mereka yang diusir, bukan orang Tionghoa asing, tetapi juga orang orang Tionghoa yang berdasarkan UU Kewarganegaraan Tahun 1946 telah menjadi warga negara Indonesia.

Dampak dari kebijakan ini, ada 136 ribu lebih warga Tionghoa menuju daratan Tiongkok, setelah Pemerintah RRT mengirim kapal dan mengundang mereka kembali ke tanah leluhur. Banyak kisah penderitaan mereka yang pindah akhirnya tidak betah, karena kendala bahasa serta budaya. Merasa tidak betah, mereka berusaha keluar dari daratan Tiongkok dan bermukim di Hongkong. Kisah kisah ini bergulir di Indonesia sehingga menurunkan minat mereka yang ingin pindah, sampai akhirnya surut sama sekali di akhir tahun 1960an.

   Pertanyaannya, apakah Bung Karno telah bersikap rasis ? Padahal beliau memiliki banyak teman atau bahkan menteri menteri dalam kabinet Pemerintahannya yang berasal dari golongan Tionghoa.

Dalam pidato 1 Juni 1945. Bung Karno telah menekankan makna persatuan philosophische grondslag. Sebagaiman dia katakan,
… mencari satu “Weltanschauung” yang kita semua setuju: Saya katakan lagi setuju! Yang Saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki Hadjar setujui, yang Saudara Sanoesi setujui, yang saudara Abikoesno setujui, yang saudara Lim Koen Hian setujui, pendeknya kita semua mencari modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui. Apakah itu? Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanya: Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan?..

Ini bukan kebetulan, bahwa nama Lim Koen Hian – disamping nama Baswedan – disebut berulang ulang oleh Bung Karno dalam pidatonya tentang dasar negara dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosaki tgl 1 Juni 1945.
Dua nama tersebut bisa menjadi sosok identitas ‘ bukan pribumi ‘ dalam sebuah bentukan negara baru. Satu keturunan Tionghoa dan satu lagi berasal dari Arab.

Tetapi ada kisah yang menarik dibalik pemberlakuan peraturan itu. Rupanya peraturan itu sengaja dikeluarkan ketika Bung Karno di luar negeri dalam lawatan ke Jepang. Saat peraturan itu dikeluarkan, banyak tokoh yang memprotes, bahwa peraturan seperti itu tidak bisa keluar dari seorang menteri, tapi harus sebuah produk hukum yang disahkan DPR. Ketika kembali ke Indonesia, Bung Karno sangat marah kepada Menteri Rachmat Muljomiseno yang asal NU, sehingga dalam kabinet yang dibentuk setelah 5 Juli 1959, dia tidak diikutsertakan lagi

Kenapa akhirnya Bung Karno menyetujui, mungkin karena desakan militer dan partai partai Islam. Pada umumnya perdagangan eceran di daerah pedalaman dikuasai pedagang Tionghoa yang telah berpengalaman dan turun termurun, sehingga menyulitkan bagi pedagang pedagang Islam yang baru bermunculan. Para pedagang Islam yang umumnya berafiliasi dengan NU dan Masyumi merasa sulit bersaing, sehingga dengan adanya peraturan itu akan menguntungkan mereka.

Tapi tidak hanya partai partai Islam yang mendesak Bung Karno. Golongan Nasionalis juga meyakinkan Bung Karno untuk berpihak kepada kaum pribumi berdasarkan sejarah penindasan pribumi. Sehingga melihat PP 10/1959, kita tidak bisa meletakkan dalam kacamata kekinian, kita harus melihat sejarah sejak masa penjajahan. Bagaimana Belanda membagi 3 golongan masyarakat di hadapan hukum, yakni Golongan Eropa, Golongan Indonesia dan Golongan Timur Jauh.

chineseBelanda menggunakan masyarakat golongan Timur Jauh, khususnya keturunan India, Arab, dan Cina. untuk menjadi perpanjangan tangan penjajah untuk menguasai perekonomian rakyat, termasuk disini kekuatan kapital.

Setelah kemerdekaan pemerintah Indonesia menyadari bahwa orang Indonesia yang terlatih dan berpengalaman terlalu sedikit. Hampir 90% penduduk Indonesia buta huruf. Kaum pribumi pun tidak memiliki modal kuat dan nyaris tidak mungkin bersaing dengan perusahaan asing dan Tionghoa.

Setelah persetujuan di Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda yang salah satu isinya menyatakan bahwa Indonesia akan mengembalikan semua perusahaan asing yang telah diambil alih kepada pemiliknya. Sebagai gantinya untuk memperkuat ekonomi pribumi maka pemerintah Indonesia diberikan hak untuk mengeluarkan peraturan yang melindungi kepentingan nasional dan “golongan ekonomi lemah”. Kelak diluncurkan program ‘ Benteng ‘ untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha pribumi, terutama untuk lisensi impor barang barang komoditi. Program ini akhirnya hanya melahirkan pat gulipat yang disebut ‘ Ali Baba ‘, yakni antara pengusaha pribumi yang mempunyai akses tapi miskin modal, dengan pengusaha Tionghoa yang memiliki modal.

Pada akhirnya pelaksanaan PP 10 menimbulkan dampak merugikan bagi perekonomian bangsa. Daerah daerah yang ditinggalkan pedagang Tionghoa mengalami kelangkaan barang barang pokok, sehingga harga membumbung tinggi. Para pedagang Islam atau koperasi ternyata tidak dapat mengisi kekosongan jaringan distribusi yang ditinggalkan pedagang Tionghoa. Demikianlah peraturan yang sangat rasialis akhirnya berakhir tragis.

http://blog.imanbrotoseno.com/bagaimana-bisa-bung-karno-menyetujui-peraturan-rasis/

mau Sukarno kek ... Suharto kek ... bahkan 5 presiden lainnya sekalipun .... semua adalah manusia biasa dengan kelebihan dan kekurangannya masing2

ada yang salah dari keputusan mereka ... ada yang benar dari keputusan mereka >>> ya trus mau gimana ??

ada yang bilang mereka jahat ... ada yang bilang mereka baik ... ada yang bilang mereka otoriter ... ada yang bilang mereka mengayomi >>> ya trus siapa yang benar ??

ada keputusan yang mau ga mau ... suka ga suka harus diberikan .... berhubungan dengan kondisi ekosospolbud NKRI di masing2 era pemerintahan mereka >>> ya trus siapa yang bisa disalahkan ??

justru absurd kalau mengharap2 negara ini dipimpin oleh manusia ala malaikat >>> jadi mending move on lebih baik ....

tentang TS ... untuk @Rindu

saya tantang anda diskusi (kalau perlu debat versus) tentang dua artikel (link) yang anda bawa di TS ....

kita lihat dari sudut pandang nasionalisme dan NKRI .... kalau saya pribadi melihat dua TS diatas ga ada masalah ....

apakah masih bisa disebut rasis kalau nyatanya yang menjadi korban rasisme itu sendiri tidak mau ikut dalam nasionalisme NKRI ??

Apakah Indonesia disebut anti Islam ... bila nyatanya Kartosuwiryo atau DI/TII pun bahkan tidak diberi ruang hidup di NKRI ??

- semua orang mungkin bisa bikin alasan bahwa Kartosuwiryo, DI/TII dsb adalah tindakan makar karena ingin merubah 4 pilar ... mereka tidak patuh pada 4 pilar >>> oke saya setuju ... tapi itu kaitannya dengan konflik politik

lalu bagaimana bila kasusnya adalah konflik ekonomi ?? >>> kalau nyatanya pemerintah membuat kebijakan ekonomi kerakyatan (anti kapitalisme) .... dimana si "mampu" harus mau membantu si "tidak mampu" dalam hal ekonomi dan sosial (misalnya)

>>>> lalu si "mampu" merasa terdiskriminasi dengan kebijakan tersebut ... lalu pergi dari NKRI karena kebijakan yang "dianggap diskriminatif" >>> bukannya perilaku mereka juga ga jauh beda dengan DI/TII ... wong pada dasarnya juga sama2 ga setia pada NKRI kok

kasarnya begitu .... so saya tunggu yang merah

saya gatel and ga sabar juga ingin mengkritisi artikel TS ..... wakakakakakakaa

     

Rindu wrote: Presiden Sukarno bersama Mao Zedong, Presiden RRC

Dari dulu saya menganggap Presiden Pertama kita, Sukarno adalah seorang yang pluralis dan berpihak pada kaum minoritas tionghoa. Hal ini wajar karena pada era Orde Lama, hal-hal berbau tionghoa seperti koran mandarin, Imlek, nama tionghoa, dll tidak dilarang seperti pada era Orde Baru.

Selain itu, kata-kata Bung Karno yang kita hormati ini juga meyakinkan hal tersebut:

Buat apa saya mesti menuntut, orang peranakan Tionghoa yang mau menjadi anggota negara Republik Indonesia, mau menjadi orang Indonesia, mau ubah namanya, ini sudah bagus kok…Thiam Nio kok mesti dijadikan Sulastri atau Sukartini. Yah, tidak ?

Tidak ! Itu urusan prive. Agama pun prive, saya tidak campur-campur. Yang saya minta yaitu, supaya benar-benar kita menjadi orang Indonesia, benar-benar kita menjadi warganegara Republik Indonesia”

Pidato itu sangat memukau, tapi bagaimana dengan hal lain selain nama? Mungkin saya termasuk yang baru tau, tapi saya yakin banyak juga yang belum tau, ternyata era Orde Lama-nya Sukarno tidak lebih adil dalam memperlakukan kaum minoritas. Pemerintahan Presiden Soekarno pada era 1959-1960 adalah masa dimana etnis Tionghoa sungguh terdiskriminasi dalam wajah yang sangat rasialis.

biru : silahkan lihat yang merah .... intinya itu toh >>>> penulis boleh saja terpukau dengan kalimat itu bla bla bla .... tapi jelas akan terpuruk dan sakit hati bila cuma bisa bilang terpukau tapi tidak mengerti apa itu yang disebut orang Indonesia sesuai dengan asas 4 pilar

Rindu wrote:Pedagang kecil tionghoa, korban PP No. 10/1959

Peraturan rasis
Pada 14 Mei 1959 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 10/1959 yang berisi larangan untuk orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bahwa dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia, dan mereka diharuskan menutup perdagangannya sampai batas 1 Januari 1960.

Pada praktiknya "orang asing" pada pasal ini terbatas hanya pada orang Tionghoa karena dari 86.690 pedagang kecil asing yang terdaftar, 90% nya beretnis Tionghoa.

Peraturan ini terutama ditujukan pada pedagang kecil Tionghoa yang merupakan bagian terbesar orang asing (non-pribumi) yang melakukan usaha ditingkat desa. Jadi, jangan dibayangkan korban dari aturan ini adalah cukong-cukong pemain monopoli yang bisnisnya merugikan orang lain.

underline : sudah punya bukti bahwa PP ini terbatas "HANYA" pada orang Tionghoa ???
>>> bila faktanya mayoritas pedagang kecil asing memang keturunan Tionghoa semua (hingga 90% dari 86.690 orang) ... apa itu artinya PP tersebut HANYA berlaku pada orang Tionghoa ??

yang disebut pedagang asing itu siapa sih ?? ... atau gini deh ... yang disebut orang asing itu siapa sih ?? >>>> Arab, Tionghoa, dan India kan

sekarang kita lihat saja faktanya .... jangankan era 1960-an kebelakang ... bahkan sampai sekarangpun kalau dilihat dari populasi Indonesia ... jumlah etnis Tionghoa berada dibawah suku jawa ... dan diatas suku2 lainnya

ngerti ga maksud saya ?? .... jadi kalau dilihat dari suku2 pribumi (jawa, sunda, minang, batak, dst) .... suku jawa itu berada di posisi mayoritas sekitar 60% dari seluruh populasi penduduk

>>>> dan jumlah etnis Tionghoa itu sendiri (tanpa melihat mereka tinggal di wilayah mana) ... bila dijumlahkan seluruhnya ... jumlah mereka akan hampir sama (sedikit dibawah) jumlah suku jawa

jadi wajar ga dengan kalimat saya yang ungu diatas ?? .... faktanya memang JUMLAH ETNIS TIONGHOA JAUH DIATAS etnis Arab dan India >>> dan nyatanya etnis Tionghoa memang pedagang kecil

dari jaman kuda semua orang juga tau bahwa etnis Tionghoa memang pedagang kelontong (pedagang kecil)

>>>> jadi .... menurut saya penulis terlalu bias dalam memberikan kesimpulan yang underline >>>> kalau ga mau disebut bikin kesimpulan pake dalil "victim mentality"

Rindu wrote:Ketegangan dengan RRC
PP rasis ini menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan RRC. Dalam pertemuan antara Menlu Subandrio dengan Duta Besar Cina untuk Indonesia (Huang Chen) di Jakarta, pemerintah Peking mendesak peninjauan kembali PP No. 10 dan permintaan itu ditolak. Pemerintah Cina pun berang, pada tanggal 10 Desember 1959 radio Peking mengumumkan ajakan warga Cina perantauan untuk kembali ke "kehangatan Ibu Pertiwi". Kedubes RRT di Jakarta segera mendaftar Cina perantau yang tertarik oleh ajakan itu. Selama tahun 1960-1961 tercatat lebih dari 100.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia.

Pengusiran sampai penembakan
Tercatatat bahwa di beberapa tempat penerapannya juga dipaksakan dengan kekuatan militer; tidak hanya tidak diperbolehkan berdagang, namun orang Tionghoa dilarang tinggal di tempat tersebut. Di Curut, Cibadak, dan Cimahi hal ini memakan korban. Di Cimahi, Jawa Barat, terjadi pengusiran orang Tionghoa dan tentara menembak mati dua perempuan Tionghoa

dan dengan kesimpulan yang dibuat2 seperti ini .... yang cuma berdasarkan itung2an ala anak sd tanpa melihat fakta tentang jumlah populasi Tionghoa itu sendiri .... ujug2 para etnis Tionghoa ini selingkuh dan malah cabut ke RRC >>> so mana kesetiaan mereka pada NKRI ??

balik ke tulisan merah size 18

Rindu wrote:Ketidakadilan
Leo Suryadinata, pengajar di Universitas Nasional Singapura berpendapat bahwa baik peraturan benteng maupun PP 10 tahun 1959 adalah awal perlakuan anti-Tionghoa di Indonesia. Menurutnya pada zaman kolonial orang Cina umumnya hanya pedagang kecil, namun setelah Indonesia merdeka kedudukan bisnis mereka lebih kuat, karena itu pengusaha dan pedagang "pribumi" merasa tidak bisa bersaing dan ingin mengambil alih bisnis orang Tionghoa dengan kekuatan pemerintah. Aturan diskriminatif ini juga dilansir sebagai upaya melestarikan politik pecah belah.

Demikianlah tulisan saya berdasarkan berbagai sumber. Terimakasih

Salam Indonesia Raya


Patric Ong

http://treaction.blogspot.co.id/2015/01/kata-siapa-sukarno-lebih-baik-dari.html

justru dari tulisan orange kelihatan penulis tidak ngerti apa itu yang disebut NKRI ... sibuk dengan victim mentality-nya .... sibuk dengan kaca mata kudanya

apalagi ditambah dengan yang underline : padahal diawal dia sudah bilang terpukau dengan pidato Sukarno

>>> mau sampai kiamat penulis bilang terpukau .... kalau isi kepalanya masih membeda2kan antara pribumi vs non-pribumi ... ya ga usah sok2an bicara tentang Indonesia >>> wong prinsip ekonomi Indonesia itu dasarnya keadilan sosial kok .... bukan untuk menciptakan persaingan ekonomi dst

sisanya : Salam Indonesia Raya juga

---------------------------------------------------------------

tentang artikel selanjutnya kapan2 deh

orang asing ya orang asing, Cina kelahiran Indonesia itu itungannya orang/Warga Negara Indonesia, bukan orang asing, jadi yang kena aturan tsb itu memang bener2 orang/investor asing RRC, makanya diprotes pemerintah RRC! lagian yang ngomong juga orang Singapor, tempat/markasnya Taipan Cina!

Hmmmm .... mungkin juga ya yang disebut orang asing adalah benar2 orang asing (bukan kelahiran Indonesia) ....

tapi kalau buat saya .... apapun itu .... apakah PP ditujukan pada non-pribumi kelahiran Indonesia atau bukan kelahiran Indonesia

saya tidak masalah dengan Program Benteng atau PP 10/59 .... wong tujuan dari dua aturan itu keadilan/pemerataan sosial kok .... plus nasionalisasi ekonomi

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Presiden_Nomor_10_tahun_1959

siapapun yang protes artinya memang tidak merasa dirinya bagian dari Indonesia .... atau tidak punya kepedulian sosial

setelah hancur akibat bom Hiroshima Nagasaki pun .... Jepang melakukan nasionalisasi ekonomi .....

di era 50-80an hanya 30% perusahaan asing yang boleh ada di Jepang dan dengan kewajiban harus membagi ilmu/teknologi plus punya kerjasama dengan perusahaan lokal.

Kebijakan lainnya ..... Jepang juga menihilkan import dan full ekspor. Hasilnya .... contoh paling gampang bisa dilihat kasus Kodak Film (Amerika) vs Fuji Film (Jepang) yang akhirnya Kodak kalah saing bahkan hampir bangkrut.

setelah PD II ... dan banyak negara merdeka dari kolonialisasi ..... hampir semua juga melakukan nasionalisasi ekonomi >>> India, Malaysia, Singapore, dsb

tentang etnis Tionghoa itu sendiri :

Sampai sekarang pun masih kita lihat sikap anti Cina terjadi di Indonesia .... yang kalau buat saya sih sebetulnya logis2 saja (walaupun saya tidak pernah setuju dengan perilaku itu)

sebagai pribumi .... waktu SD (jaman Orba tentu saja) saya juga pernah ikut2an menjadi seorang rasis anti-cina (bahkan kadang anti-arab walaupun ga terlalu ... karena anti-arab ini cuma mengarah pada ledekan yang saya dengar dan bukan kebencian) >>>> tapi namanya juga anak kecil ... sekedar ikut2 aja

oot sebentar wrote:Tapi kedepannya setelah beberapa kali saya masuk komunitas yang justru menjadikan saya minoritas .... ya ternyata jadi minoritas itu memang ga enak >>> ada yang rasis ... tapi ada juga yang ramah pada saya .... jadi akhirnya saya memilih netral

tapi .... punya sikap victim mentality yang kemudian menganggap semua mayoritas brengsek pada minoritas ... buat saya sama brengsek-nya dengan si pelaku rasis itu sendiri

back to laptop tentang orang Tionghoa

antipati pada etnis Tionghoa bukan ga ada sebab ... alasannya :

1. Dilihat dari populasi ... etnis Tionghoa memang banyak (seperti saya tulis diatas ... jumlah mereka bahkan no 2 setelah suku jawa ... artinya jumlah mereka secara keseluruhan lebih banyak dari orang sunda, batak, padang, dst) ....

dan kalau kemudian mereka bikin komunitas sendiri ... menolak berbaur dengan non-Tionghoa .... maka pergi kemanapun di wilayah Indonesia (bahkan seluruh dunia sekalipun) .... kita akan selalu ketemu kampung Cina >>> mungkin dimana2 juga ada kampung Arab atau kampung India ... tapi jelas beda (dari segi jumlah dan karakter) dengan kampung Cina >>> maka balik ke merah

dan kalau kemudian mereka bikin komunitas sendiri ... menolak berbaur dengan non-Tionghoa .... sibuk dengan nepotisme mereka sendiri (kongkalikong dan eksklusifitas) ... semua ini jelas akan menimbulkan gesekan

2. Khusus untuk Indonesia misalnya .... usia negara ini masih 70 tahun .... sementara sekian ratus tahun pribumi/inlander merasakan yang namanya dijajah .... bahkan yang masih merasakan penjajahan pun masih hidup sampai sekarang (mereka2 yang usia-nya 70 thn keatas) ...

dan sesuai aturan Belanda era kolonialisasi >>> Hindia Belanda memiliki tiga kelas hukum warga: Eropa, Pribumi/Inlander, Timur Asing (misalnya India, Arab, China, Persia, Turki, dsb)

Untuk Timur Asing ... mereka punya hak dan status yang lebih tinggi dibanding pribumi dan biasanya tinggal dalam lingkungan kampung tersendiri terpisah dari pribumi >>>> makanya kemudian ada yang disebut kampung China, kampung Arab, dan kampung India

Jadi memang sejak jaman penjajahan sudah ada jarak antara pribumi vs non-pribumi.
Cuma mungkin bedanya .... khusus untuk Tionghoa :

sudah jumlah mereka lebih banyak dibanding Arab dan India .... hubungan mereka dengan pribumi juga melulu hanya sebatas urusan ekonomi (pedagang dengan pembeli ... majikan dengan pembantu ... boss dengan karyawan)

kalau dibandingkan dengan Arab misalnya ... walaupun tabiat-nya sama (saya masih inget istilah tuan takur, wan abud, dsb jaman Orba .... yang selalu di-identik-an dengan tuan tanah yang nagih2 fulus pada pribumi) ...

tapi ... at least masih ada para "habib" dan "syeik" yang tujuannya dakwah .... yang otomatis berbaur dengan pribumi

sebetulnya kasusnya sama dengan Belanda itu sendiri ... yang walaupun image-nya adalah penjajah ... tapi tetap ada pendeta2 atau pastur yang menyebarkan agama (yang otomatis juga berbaur dengan pribumi)

catatan : saya ga bicara tentang agama ya disini ... tapi bicara tentang bagaimana non-pribumi yang berbaur dengan pribumi itu sendiri
kalau urusan dakwah mah buat saya .... ya tetap tergantung orang-nya dan bagaimana dakwah-nya

in the end ... karena kondisi ini pun ... akhirnya sentimen anti Tionghoa jadi begitu melekat untuk pribumi ... (balik ke biru)

3. Masuk era setelah kemerdekaan pun .... pada dasarnya ada kecurigaan pribumi pada semua non-pribumi termasuk Arab, Cina, dan India

(mungkin anti-India tidak terlalu terjadi .... karena negara India pada era itu juga bagian dari negara jajahan ... apalagi India punya Nehru yang kompak di gerakan Non-Blok dengan Sukarno) ...

tapi untuk non-pribumi Arab dan Cina ... sentimen pribumi pada dasarnya sama terkait nasionalisme (khususnya untuk Arab misalnya ... sentimen Arab pun ada dikalangan nasionalis dan komunis dalam nasakom)

yang menjadi kecurigaan masing2 pribumi pada masing2 non-pribumi ya ga jauh2 dari ideologi ... para pribumi ini kemudian "membuat kelompok" bagi masing2 non-pribumi .... antara mereka yang pro-Indonesia, pro-Belanda, atau pro-negara masing2 tempat mereka berasal (Tionghoa pro RRC ... Arab pro Arab/Timur Tengah)  

dan semua ini baru saja terjadi ... ga sampai 70 thn yang lalu

4. Masuk era Orba ... seperti kita tau ... karena Suharto dekat dengan Amerika ... dan dia masuk dalam kelompok "nasionalis" dalam nasakom ... maka "habislah" non-pribumi Arab dan Tionghoa pada jaman Orba

"habis" disini benar2 amsyong khususnya tertuju pada keturunan Tionghoa :

sudah dianggap "eksklusif" bagi pribumi era kemerdekaan ....
tidak punya hubungan apapun dengan pribumi selain urusan uang (dagang) ...
dekat pula dengan RRC yang komunis >>>> walaupun sebetulnya ada juga etnis Tionghoa yang nasionalis dan pantas disebut (bahkan sudah menjadi) pahlawan nasional

sebetulnya untuk keturunan arab sendiri era Orba ... juga sama terbatasnya dengan keturunan Tionghoa .... bila Tionghoa hanya boleh berperan dalam sektor ekonomi (industri besar) .... keturunan Arab hanya boleh berperan dalam sektor agama (Islam) dan perdagangan .... tapi keduanya (bahkan seluruh non-pribumi sekalipun) tetap dilarang masuk politik, ABRI, dan bidang2 kenegaraan

point saya : "diskriminasi" yang terjadi pada non-pribumi era Orba pada dasarnya sama .... tapi lebih parah kepada Tionghoa karena urusan politik era Perang Dingin

tapi diskriminasi itu terjadi bukan tanpa sebab .... semua itu balik2nya karena ada "jarak" (kotak2) yang dibuat Belanda antara pribumi vs non-pribumi ... di satu pihak .... non-pribumi pun pada dasarnya juga menikmati kelas mereka diatas kaum pribumi

5. Sebetulnya ... selalu ada "blessing in disguise" dalam setiap kejadian >>>> tidak ada akibat kalau tidak ada sebab ....

diluar benar atau salah dengan semua yang terjadi .... toh akhirnya para non-pribumi seperti "dipaksakan" untuk membuktikan keberpihakan dan dedikasi mereka pada Indonesia ... membuktikan sampai sejauh mana mereka benar2 merasa jadi "orang Indonesia" seperti pidato Sukarno  

bahwa semua harus ditujukan untuk kepentingan rakyat Indonesia ... bukan untuk kepentingan-nya sendiri (kelompoknya) ... atau bahkan untuk kepentingan negara lain >>> ujung2-nya ya jadi keadilan sosial

sekali lagi saya bicara tentang nasionalisme loh ya ... berhubungan dengan adanya sikap anticina di Indonesia >>> dan proses terus terjadi ... hingga akhirnya reformasi ... lalu dikembalikannya hak2 bagi etnis Tionghoa dst sampai sekarang .... hinga Ahok