Menyoal kartu sakti

Prof Yusril mengkritik Puan jangan asal bicara:


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pembangunan Sumber Daya Manusia, Puan Maharani diminta tidak asal bicara terkait peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS), KKS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Puan diminta banyak belajar untuk mengelola negara dengan baik dan benar. "Puan Maharani jangan asal ngomong kalau tidak paham tentang sesuatu. Lebih baik dia belajar mengelola negara dengan benar," ujar Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra dalam pernyataannya kepada Tribunnews, Kamis(6/11/2014).

Sebelumnya Puan mengatakan kebijakan KIP, KKS dan KIS itu akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk Inpres dan Keppres yang akan diteken Presiden Joko Widodo.

Kata Yusril, Puan harus tahu bahwa Inpres dan Keppres itu bukanlah instrumen hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan RI.

Inpres dan Keppres pernah digunakan di zaman Soekarno dan Soekarno sebagai instrumen hukum. Namun lanjut Yusril kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi.

"Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat," kata Yusril.

Mantan Menkumham ini juga meminta Mensesneg Pratikno juga harus bicara hati-hati mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai kebijakan tiga kartu sakti tersebut.

Pratikno menyebut dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN. jadi bukan dana APBN sehingga tidak perlu dibahas dengan DPR.

"Kekayaan BUMN itu kekayaan yang sudah dipisahkan dari keuangan negara, namun tetap menjadi obyek pemeriksaan BPK dan BPKP. Karena itu jika negara ingin menggunakan dana CSR BUMN status dana tersebut haruslah jelas, dipinjam negara atau diambil oleh negara. Sebab dana yang disalurkan melalui tiga kartu sakti adalah kegiatan pemerintah sebagai 'kompensasi' kenaikan harga BBM yang akan dilakukan Pemerintah," ujar Yusril.

Penyaluran dana melalui tiga kartu sakti tersebut, kata Yusril, bukanlah kegiatan BUMN dalam melaksanakan corporate social responsibility mereka.

"Saya berharap Mensesneg Pratikno juga jangan bicara asbun seperti Puan. Pikirkan dulu dalam-dalam sebelum bicara dan bertindak dalam mengurus negaraDemikian pesan saya," kata Yusril.


==============
Terlepas dari niat baik yang tentunya perlu diapresiasi, saya pribadi kurang alpukat sama kartu ini kartu itu seolah2 semua masalah jadi selesai, apalagi tuh kartu g bernama (mohon koreksi jika keliru), bisa dipindahtangankan, jangan2 lama2 diperjualbelikan.



Kenapa bukan ktp saja dimaksimalkan, bisa digesek dan diketahui data2 si empunya ktp ya....

isaku wrote:Prof Yusril mengkritik Puan jangan asal bicara:


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pembangunan Sumber Daya Manusia, Puan Maharani diminta tidak asal bicara terkait peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS), KKS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Puan diminta banyak belajar untuk mengelola negara dengan baik dan benar. "Puan Maharani jangan asal ngomong kalau tidak paham tentang sesuatu. Lebih baik dia belajar mengelola negara dengan benar," ujar Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra dalam pernyataannya kepada Tribunnews, Kamis(6/11/2014).

Sebelumnya Puan mengatakan kebijakan KIP, KKS dan KIS itu akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk Inpres dan Keppres yang akan diteken Presiden Joko Widodo.

Kata Yusril, Puan harus tahu bahwa Inpres dan Keppres itu bukanlah instrumen hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan RI.

Inpres dan Keppres pernah digunakan di zaman Soekarno dan Soekarno sebagai instrumen hukum. Namun lanjut Yusril kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi.

"Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat," kata Yusril.

ya nyatanya inpres dan keppres dari Jokowi blum ada toh ... btw trus posisi hukum setiap keppres yang ditetapkan SBY selama ini gimana ??

kalo Jokowi bikin keppres ga boleh ... tapi kalo SBY bikin keppres ga papa ...

masa gitu ??

artikel wrote:Mantan Menkumham ini juga meminta Mensesneg Pratikno juga harus bicara hati-hati mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai kebijakan tiga kartu sakti tersebut.

Pratikno menyebut dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN. jadi bukan dana APBN sehingga tidak perlu dibahas dengan DPR.

"Kekayaan BUMN itu kekayaan yang sudah dipisahkan dari keuangan negara, namun tetap menjadi obyek pemeriksaan BPK dan BPKP. Karena itu jika negara ingin menggunakan dana CSR BUMN status dana tersebut haruslah jelas, dipinjam negara atau diambil oleh negara. Sebab dana yang disalurkan melalui tiga kartu sakti adalah kegiatan pemerintah sebagai 'kompensasi' kenaikan harga BBM yang akan dilakukan Pemerintah," ujar Yusril.

Penyaluran dana melalui tiga kartu sakti tersebut, kata Yusril, bukanlah kegiatan BUMN dalam melaksanakan corporate social responsibility mereka.

"Saya berharap Mensesneg Pratikno juga jangan bicara asbun seperti Puan. Pikirkan dulu dalam-dalam sebelum bicara dan bertindak dalam mengurus negaraDemikian pesan saya," kata Yusril.

Lah ya mana APBN nya ?? mana DPR yang mau bahas APBN ini ?? wong DPR masih geng2an gitu kok

DPR yang sibuk ... eksekutif yang ga bisa jalan ?? masa gitu ...

terkait CSR BUMN

http://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-cetak-kip-kis-dan-kks-dari-csr-bumn/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

artikel wrote:JAKARTA.Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjawab kritik yang dilontarkan politisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas biaya penerbitan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Menurut Pratikno, penerbitan semua kartu itu sama sekali tidak memakan anggaran negara, melainkan dari dana tanggung jawab sosial sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Itu kan sudah jalan, tapi itu kan bantuan dari berbagai pihak. Itu CSR dari BUMN, tidak masuk APBN," ujar Pratikno, saat dijumpai di Hotel Grand Clarion, Makassar, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan blusukan, Rabu (5/11/2014) malam.

Pratikno meminta agar DPR jangan terburu-buru menghakimi anggaran penerbitan kartu tersebut. Yang terpenting, kata dia, adalah fokus pada kelancaran penyelenggaran program KIS, KIP, dan KKS.

"Enggak usah ribut-ribut dulu di sana. Kita fokus ini saja dulu. Selama ini banyak anggaran, tapi tidak fokus, maka kita fokuskan," kata mantan Rektor Universitas Gadjah Mada itu.

Menurut Pratikno, penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) BUMN ini hanya untuk sementara. Untuk tahun berikutnya, pengadaan KIS, KIP, dan KKS akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tentu saja untuk ke depan, ini akan terkait APBN. Tapi sekarang pakai CSR BUMN," kata dia.

Dinilai janggal

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan tender fisik kartu pada program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebab, program itu tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan DPR.

"Kartunya saja itu kan mesti ditender. Kartu itu satu bisa seharga Rp 5.000. Ini Rp 5.000 kali 15 juta orang, sudah berapa coba?" ujar Fahri di kompleks parlemen, Rabu (5/11/2014).

"Program di atas 1 miliar saja harus ditender, apalagi yang triliunan. Kan negara ini enggak main-main ya," lanjut dia.

Fahri menyayangkan program yang disebut-sebut andalan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla tersebut tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan parlemen.

"Tidak ada nomenklatur belanja negara yang tidak ada dasar undang-undangnya boleh dilegalkan. Makanya kita mau ngomong bareng-bareng bersama pemerintah saat ini," lanjut dia.
"Tentu saja untuk ke depan, ini akan terkait APBN. Tapi sekarang pakai CSR BUMN," kata dia.

APBN yang dipermasalahkan kan juga masih sisa APBN 2014 ... blum masuk tentang APBN 2015 ...
karena DPR masih ribut terus ... APBN 2014 tidak diapa2kan dulu .... APBN 2015 juga blum diajukan ...

Terkait SCR BUMN ...

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility

BUMN itu ada dibawah pemerintah ... dan ada UU yang berlaku dimana setiap badan persero diwajibkan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat.

Jadi kalau kemudian Pemerintah menyebut ... dana itu dipakai untuk kartu sakti ... ga ada masalah toh ?? apa bedanya Pertamina bikin rumah sakit dengan bikin kartu indonesia sehat ... wong itu duit2nya BUMN kok ... BUMN nya juga oke2 aja

----------------------

terkait statement Yusril

"Kekayaan BUMN itu kekayaan yang sudah dipisahkan dari keuangan negara, namun tetap menjadi obyek pemeriksaan BPK dan BPKP. Karena itu jika negara ingin menggunakan dana CSR BUMN status dana tersebut haruslah jelas, dipinjam negara atau diambil oleh negara. Sebab dana yang disalurkan melalui tiga kartu sakti adalah kegiatan pemerintah sebagai 'kompensasi' kenaikan harga BBM yang akan dilakukan Pemerintah," ujar Yusril.

kalau Kartu sakti itu digunakan perusahaan sebagai bagian mendukung program pemerintah ... trus masalahnya dimana ?? >>> artinya BUMN yang bikin kartu ini ...

urusan bahwa : tiga kartu itu disebut sebagai kegiatan pemerintah terkait BBM >> kalo BUMN ga masalah trus kenapa ?? ...

itu kan hak2nya si BUMN mau pake uang itu untuk apa ... yang penting sesuai dengan UU bahwa dana itu untuk kepentingan masyarakat setempat

Dimana coba bedanya antara bikin rumah sakit by pertamina atau bikin kartu sehat by pertamina yang mendukung program pemerintah ??

tentang harus diperiksa BPK dan BPKP ... ya periksa ajah ....

 

isaku wrote:Terlepas dari niat baik yang tentunya perlu diapresiasi, saya pribadi kurang alpukat sama kartu ini kartu itu seolah2 semua masalah jadi selesai, apalagi tuh kartu g bernama (mohon koreksi jika keliru), bisa dipindahtangankan, jangan2 lama2 diperjualbelikan.



Kenapa bukan ktp saja dimaksimalkan, bisa digesek dan diketahui data2 si empunya ktp ya....

ya positif thinking aja dulu ... nyatanya memang perlu diapresiasi kan (underline)



tentang ktp : lah katanya pendataan ktp jaman gamawan fauzi carut marut (terkait e-ktp) ... gimana caranya dimaksimalkan ??

tapi begini bung isaku

mungkin saya cuma mau bilang bahwa percayalah ... apapun yang dinamakan "kebijakan presiden" itu adalah hak prerogatif presiden ... tidak akan pernah bisa dipidanakan karena si presiden itu pasti punya dasar2 hukum yang benar

dan ini sama dengan kasus BLBI nya mega atau centurynya SBY >>> saya waktu itu pernah bilang kalau ga salah ... bahwa apapun yang disebut "kebijakan" terlalu sulit untuk di lawan dengan hukum .... kecuali ...

kecuali ... bila kebijakan itu terbukti ada unsur2 pelanggaran pidana nya ... seperti KKN, money laundry, dsb ....

sementara tentang argumentasi antara eksekutif vs legislatif ... ini sejak jaman reformasi memang sering ga ketemu ... bukan artinya ga pernah ketemu loh ya

apakah itu dari eksekutif atau legislatif ... menurut saya semua itu tidak bisa dihitam putihkan ... ujung2nya memang cuma jadi debat kusir

Dan mentri yang males ketemu DPR pun banyak ... dari jaman SBY juga ada beberapa mentri yang udah males dan menolak dateng kalo dipanggil DPR (contoh dahlan iskan pun ga pernah mau nanggepin statement DPR)

saya bicara DPR artinya semua DPR ya ... termasuk KMP dan KIH ... dan karena memang begitu tugas DPR ... kerjanya "kritik" pemerintah terus ...

maka disini ... saya memberi bantahan dari pihak pemerintah ... karena saya memang pendukung pemerintah (selama masih saya anggap baik) ... bukan pendukung DPR

bahkan kalau saya disuruh membela SBY terkait century pun saya bisa ... dan saya yakin pembelaan saya tidak jauh beda dengan bagaimana saya membela Jokowi (terkait hak prerogatif presiden untuk membuat kebijakan)

mudah2an tidak ada salah paham disini

hehehehehehe

@mb Dee


Jangan esmosi dulu, ini cuma uneg2 kok, moso g boleh


1. Terkait kritik Yusril bukan ttg pelaksanaannya (karena baru sekedar bagi2) tapi ucapan/penjelasan para mentri, dikritik untuk hati2 bicara.

ya nyatanya inpres dan keppres dari Jokowi blum ada toh ... btw trus posisi hukum setiap keppres yang ditetapkan SBY selama ini gimana ??
kalo Jokowi bikin keppres ga boleh ... tapi kalo SBY bikin keppres ga papa ...
masa gitu ??

kan g ada yang larang :)

yusril wrote:Inpres dan Keppres pernah digunakan di zaman Soekarno dan Soekarno sebagai instrumen hukum. Namun lanjut Yusril kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi.

"Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat," kata Yusril.

======

Lah ya mana APBN nya ?? mana DPR yang mau bahas APBN ini ?? wong DPR masih geng2an gitu kok

DPR yang sibuk ... eksekutif yang ga bisa jalan ?? masa gitu ...

terkait CSR BUMN

http://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-cetak-kip-kis-dan-kks-dari-csr-bumn/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

minta hati2 doang kok, semua juga tau belum pake apbn

tentang ktp : lah katanya pendataan ktp jaman gamawan fauzi carut marut (terkait e-ktp) ... gimana caranya dimaksimalkan ??

Betul, perlu diaudit tuh, buang2 duit untuk output yang tidak jelas, tetap saja orang sudah bikin ktp, namanya tidak tercatat sebagai pemilih, padahal tinggal di copy saja tuh data dari komputer.


Topik ini saya angkat sebetulnya juga agar e ktp nya g sia2, bikin kartu2 banyak2 kan makan biaya juga, jadi kritik lebih ke teknis daripada tujuan/niat.

Dengar2 sih e ktp harusnya begini salah satunya

ii. Untuk layanan bantuan seperti Raskin, BLT dan sebagainya verifikasi biometrics pada e-KTP reader sangat penting, karena bisa menghindari penyalahgunaan identitas penerima bantuan. Misalnya saja si A adalah seorang yang berhak mendapatkan subsidi. B adalah orang yang tidak berhak memperoleh bantuan, tetapi berhasil mencuri e-KTP si A, dan berusaha mendapatkan bantuan secara ilegal. Akan tetapi dia akan dihadang oleh fitur pemadanan biometrics yang dimiliki oleh e-KTP reader yang akan mencocokkan sidik jari si B dengan data yang terekam di chip (sidik jari si A). Pemanfaatan e-KTP yang dibaca lewat e-KTP reader akan bisa menghindari mengalirnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka yang tidak berhak.

dee-nee wrote:tapi begini bung isaku

mungkin saya cuma mau bilang bahwa percayalah ... apapun yang dinamakan "kebijakan presiden" itu adalah hak prerogatif presiden ... tidak akan pernah bisa dipidanakan karena si presiden itu pasti punya dasar2 hukum yang benar

dan ini sama dengan kasus BLBI nya mega atau centurynya SBY >>> saya waktu itu pernah bilang kalau ga salah ... bahwa apapun yang disebut "kebijakan" terlalu sulit untuk di lawan dengan hukum .... kecuali ...

kecuali ... bila kebijakan itu terbukti ada unsur2 pelanggaran pidana nya ... seperti KKN, money laundry, dsb ....

sementara tentang argumentasi antara eksekutif vs legislatif ... ini sejak jaman reformasi memang sering ga ketemu ... bukan artinya ga pernah ketemu loh ya

apakah itu dari eksekutif atau legislatif ... menurut saya semua itu tidak bisa dihitam putihkan ... ujung2nya memang cuma jadi debat kusir

1. Betul, mb Dee g usah khawatir, saya tidak berniat mempidanakan Mas Joko, saya dukung kok Beliau bertugas sebaik mungkin.
2. Justru Mbah Yusril mengingatkan agar dasar hukumnya jelas.
3. Saya membela Sri Mulyani dan simpati dengan Beliau, walaupun saya kurang simpati dengan Pak Budiono/BI terkait century.
4. Jelas saya bukan keduanya, eksekutif dan legislatif dan hanya rakyat yang bersuara di lorong2 yang belum tentu dilihat.

mudah2an tidak ada salah paham disini

hehehehehehe

sama2

isaku wrote:@mb Dee

Jangan esmosi dulu, ini cuma uneg2 kok, moso g boleh  

LOL ... ga emosi kok ... malah saya yang ga enak kalau harus bahas ini di LI

kalo emosi mah lebih sebel liat fb
di fb kan langsung disambut dengan comment2 yang makin lama makin OOT
... wkwkwkwk

 

isaku wrote:1. Terkait kritik Yusril bukan ttg pelaksanaannya (karena baru sekedar bagi2) tapi ucapan/penjelasan para mentri, dikritik untuk hati2 bicara.

ya nyatanya inpres dan keppres dari Jokowi blum ada toh ... btw trus posisi hukum setiap keppres yang ditetapkan SBY selama ini gimana ??
kalo Jokowi bikin keppres ga boleh ... tapi kalo SBY bikin keppres ga papa ...
masa gitu ??

kan g ada yang larang :)

bukan kepada bung isaku ya ... tapi kalau saya harus tanggapi yusril ... misalnya kalimat yang ini

yusril wrote:Inpres dan Keppres pernah digunakan di zaman Soekarno dan Soekarno sebagai instrumen hukum. Namun lanjut Yusril kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi.

"Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat," kata Yusril.

Ya saya cuma bisa bilang ke Yusril ... "Kalau mengkritik yang fair ... gimana bisa yusril bilang setelah reformasi tidak digunakan lagi ... wong jelas SBY beberapa kali bikin keppres"

Tambahan ... juga tentang kalimat Yusril yang menurut saya lagi2 ga fair "Sebab dana yang disalurkan melalui tiga kartu sakti adalah kegiatan pemerintah sebagai 'kompensasi' kenaikan harga BBM yang akan dilakukan Pemerintah," ujar Yusril."

Gimana bisa yusril bilang kartu sakti itu adalah kompensasi BBM ... bahwa terlihat seperti itu benar ... tapi kan nyatanya jokowi sejak jadi gubernur memang sudah sibuk ngurusin kartu2 mulu ... dalam kampanye pilpres pun jokowi sudah bilang mau bikin kartu sakti ini (khususnya KIP dan KIS)  

jadi menurut saya ga ada hubungannya dengan kompensasi BBM .... karena toh uang yang dipakai tidak dari APBN, tidak juga dari subsidi BBM .... kartu sakti itu murni program andalan jokowi bingits (kekekeke) .... ada atau tidak ada kenaikan BBM

Kalau mau lihat apa yang kabinet jokowi kerjakan terkait kenaikan BBM ... ya dilihat saja nanti kemana larinya dana subsidi BBM itu ... apakah lari ke orang2 yang membutuhkan (seperti janji Jokowi terkait kenaikan BBM) ... atau kena mafia gas lagi .... gitu loh

======

isaku wrote:Betul, perlu diaudit tuh, buang2 duit untuk output yang tidak jelas, tetap saja orang sudah bikin ktp, namanya tidak tercatat sebagai pemilih, padahal tinggal di copy saja tuh data dari komputer.


Topik ini saya angkat sebetulnya juga agar e ktp nya g sia2, bikin kartu2 banyak2 kan makan biaya juga, jadi kritik lebih ke teknis daripada tujuan/niat.  

Begini maksud saya :)

e-ktp kan sedang bermasalah ... perlu audit, perlu data ulang, perlu banyak perbaikan, belum lagi masih bermasalah dengan KPK

1. maka ... bila dirasakan kartu sakti jokowi perlu digabung dengan e-ktp .... mau berapa lama lagi program kartu sakti ini dikerjakan ?? ... karena menyelesaikan yang merah ini kan ga bisa seminggu kelar ...

2. tentang e-ktp dan kartu sakti ... saya juga lihat target nya beda ... kalau e-ktp untuk semua wni ... kalau kartu sakti kan untuk orang2 tertentu (masyarakat miskin dan tak mampu) .... maka: kalau digabung antara e-ktp dan kartu sakti ... kan artinya setelah e-ktp ini selesai semua yang merah ... perlu lagi e-ktp itu diaudit (dipisah-pisahkan) mana yang termasuk masyarakat miskin dsb ...

apalagi tidak semua orang yang ber e-ktp pasti perlu KIP (pintar) ... jadi: kalau KIP based on e-ktp ... perlu data ulang lagi apakah si pemilik e-ktp butuh uang sekolah atau tidak .... rada lucu kalau orang usia pekerja, belum nikah dan punya anak, trus dapet KIP

Nanti .... kalau pendidikan dan kesehatan sudah merata bagi masyarakat tak mampu ... artinya semua wni sudah gampang dapat akses pendidikan dan kesehatan ... negara ini juga sudah stabil ekonomi-nya ... artinya sistem sudah berjalan baik, hukum ga tumpul diatas dsb. Mungkin (saya bismillah juga) kedepannya semua wni (tidak hanya yang miskin) bisa dapet jaminan kesehatan dan pendidikan itu ... merata sesuai dengan asas keadilan dengan menggunakan e-ktp. Amien

isaku wrote:Dengar2 sih e ktp harusnya begini salah satunya

ii. Untuk layanan bantuan seperti Raskin, BLT dan sebagainya verifikasi biometrics pada e-KTP reader sangat penting, karena bisa menghindari penyalahgunaan identitas penerima bantuan. Misalnya saja si A adalah seorang yang berhak mendapatkan subsidi. B adalah orang yang tidak berhak memperoleh bantuan, tetapi berhasil mencuri e-KTP si A, dan berusaha mendapatkan bantuan secara ilegal. Akan tetapi dia akan dihadang oleh fitur pemadanan biometrics  yang dimiliki oleh e-KTP reader yang akan mencocokkan sidik jari si B dengan data yang terekam di chip (sidik jari si A). Pemanfaatan e-KTP yang dibaca lewat e-KTP reader akan bisa menghindari mengalirnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka yang tidak berhak.

setau saya ... KIS (sehat) dan KIP (pintar) ... kedua kartu ini berada di bawah program BPJS dan sistem JKN ... dan keduanya sudah ada sejak jaman SBY .... program ini bagus kok .... sebetulnya kita semua harus ikut program ini (saya sendiri belum ikut karena ga ngerti ... hehehehe)

tentang kartu yang satu lagi KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) ... ini modelnya seperti BLT ... artinya memberi uang pada rakyat membutuhkan ... tapi bedanya kalau BLT dikasih tunai lewat kepala desa dsb ... kalau KKS pake system online ... jadi rakyat yang butuh harus daftar trus di check datanya ... mereka pun harus punya rekening bank dst ... gitu2lah .... saya juga ga ngerti2 banget sih (yang umum saja) ... hehehehehe

mengenai sistem tentang quote bung isaku diatas ... ya itu bagus ... tapi tetap masalah e-ktp yang merah diatas harus dibereskan dulu kan ... saya sih oke2 aja pake sistem apapun ... asal beres

link tambahan :

tentang kartu sakti
http://bisnis.liputan6.com/read/2128039/jokowi-luncurkan-tiga-kartu-sakti-kis-kip-dan-kks
http://news.detik.com/read/2014/11/04/135211/2738512/10/kartu-indonesia-pintar-akan-menyasar-anak-anak-di-luar-sistem-sekolah?n992204fksberita

tentang BPJS dan JKN
http://health.liputan6.com/read/788613/pertanyaan-pertanyaan-dasar-seputar-jkn-dan-bpjs

terkait hiruk pikuk perangkat hukum kartu sakti
http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/14/11/07/nenhso55-jk-bela-program-kartu-jokowi

----------------------------------------

terkait semua penjelasan saya diatas ... swear bukan saya yang "tergila2" jokowi banget .... tapi cuma ingin menjelaskan kritikan yang saya nilai tidak fair ...

saya sendiri juga ga yakin program kartu sakti ini akan 100% mulus sampai tujuan ... pasti banyak kendalanya ... banyak error-nya ... ya kita lihat saja nanti apakah error itu sifatnya teknis dan human error yang masih gaptek .... atau memang ada unsur korupsi, mark-up, manipulasi, dsb (seperti kasus transjakarta)

@mb Dee

Semua alasan di atas bisa diterima, tapi saya g nyangka ada walikota yang setuju sama saya, malah lebih sakti lagi, sudah dijalankan

Risma: Kartu Jokowi Pemborosan Anggaran, Tiru Surabaya Cukup Pakai KTP

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyindir program kartu Indonesia sehat (KIS) yang digagas Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Risma, tanpa menggunakan kartu, warga Kota Surabaya sudah bisa mendapatkan berobat gratis.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas berobat gratis, kata dia, warga cukup menunjukkan KTP sebagai warga Surabaya dan melakukan scan sidik jari (finger print) di puskesmas tempat berobat.

“Di Surabaya untuk berobat gratis nggak perlu pake kartu-kartuan. Untuk mencetak jutaan kartu butuh berapa banyak anggaran,” ujarnya di Denpasar, Bali, Jumat (14/11), dilansir ROL.

Untuk memudahkan layanan berobat gratis, terang Risma, pihaknya mendesain program berobat gratis elektronik menggunakan tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Madura.

Rupanya tidak hanya Bu Risma


Isran Noor Tolak Kartu Sakti Ala Jokowi

JAKARTA - Bupati Kutai Timur, Isran Noor menyatakan penolakannya atas program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isran beralasan, daerahnya sudah menerapkan program sejenis sejak 2996.

"Saya, di Kutai Timur menolak kartu sakti itu," kata Isran di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (12/11).

Soal sekolah gratis, berobat gratis dan dan program menyejahterakan keluarga, lanjutnya, Pemkab Kutai Timur sudah memulainya sejak 2006. Isran yang juga Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu juga menegaskan, program itu digelar tanpa embel-embel pincitraan.

"Kalau melihat presiden membagi-bagikan kartu sakti itu, saya kasihan saja melihat rakyat harus ngantre berjam-jam. Pencitraannya melalui kartu-kartu itu melebihi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," tegasnya.

Kalau ada warga di Kutai Timur yang menerima kartu itu, kata Isran, berarti mereka itu baru datang ke kabupaten yang kaya hasil tambang itu. "Masyarakat saya tidak perlu kartu-kartu itu," ujarnya.(fas/jpnn)


====
Dan tidak hanya Yusril, YLKI pun bingung

Jangankan Warga, Ketua YLKI Juga Bingung Soal Kartu Sakti Jokowi

JAKARTA - Kebingungan perbedaan Kartu BPJS dengan Kartu Sakti yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata tidak hanya dialami oleh masyarakat umum. Seorang Husna Zahir, ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), juga mengaku bingung.

"Saya sendiri juga bingung, apa beda kartu sakti dengan kartu BPJS itu?," kata Husna Zahir, saat diskusi di pess room DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (14/11).

Menurut Husna, kebingungan masyarakat terhadap sebuah kebijakan pemerintah merupakan ciri khas dari perilaku rezim yang memimpin Indonesia. "Sepertinya, mengeluarkan kebijakan yang membingungkan itu merupakan identitas Indonesia," ujarnya.

Mestinya lanjut dia, sebuah kebijakan seperti kartu sakti tersebut harus didahului dengan sosialisasi yang terencana dan terukur sesuai dengan tingkat kecerdasan rakyat Indonesia.

"Tapi karena kartu sakti ini pendekatannya lebih bersifat proyek politik, maka pilihannya harus jalan dulu. Penyelesaian masalah bisa belakangan," kata Husna.

Faktanya, hingga hari ini, pemerintah belum bisa menjelaskan landasan hukum dari kartu sakti itu. "Cantolan konstitusinya belum jelas. Jadinya dibalik-balik, jalan dulu baru dicarikan atau dibuatkan cantolan hukumnya," ungkap dia.(fas/jpnn)


====
http://www.jpnn.com/read/2014/11/17/270211/Kartu-Sakti-Jadi-Titik-Lemah-Pemerintahan-Jokowi-

JAKARTA - Tiga kartu sakti yang diperkenalkan Joko Widodo diperkirakan akan jadi bumerang dan bom waktu bagi pemerintahan Jokowi-JK. Kasus ketiga kartu itu akan meledak pada saatnya dan menjadi salah satu titik lemah Jokowi-JK.

Pernyataan itu disampaikan Johan O. Silalahi dari Jaringan Relawan Indonesia yang dikenal sebagai salah seorang pendukung Jokowi-JK dalam pilpres yang lalu. Johan mengatakan, kritiknya ini disampaikan karena rasa peduli yang begitu tinggi terhadap pemerintahan Jokowi.

"Jika memang Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla ingin menolong rakyat miskin atau pra sejahtera, mengapa tidak memberlakukan single identity number bagi seluruh rakyat Indonesia,” tanya Johan.

Dengan demikian, siapapun rakyat miskin dan tidak mampu, tidak perlu kartu-kartuan, cukup menunjukkan KTP atau nomor identitas penduduk di rumah sakit manapun dan seketika langsung mendapatkan pertolongan dan perawatan.

"Datanya  langsung terbuka pada semua sistim informasi yang ada di seluruh rumah sakit di Indonesia,” sambungnya.

Johan berharap agar ketiga kartu itu bukan kebijakan yang seolah-olah benar, tetapi sesungguhnya menyesatkan dan jadi bom waktu di masa depan. (dem/jpnn)

=====

Bagaimanapun lebih baik menelan pil pahit di awal sebagai pelajaran untuk berhati2 dan tidak terburu2 dan segera bereskan persoalan ini sebelum menggunung

LOL .... gini tanggapan saya

saya bahas satu2 ya bung isaku



---------------------

Tentang Risma ...

bung isaku wrote:@mb Dee

Semua alasan di atas bisa diterima, tapi saya g nyangka ada walikota yang setuju sama saya, malah lebih sakti lagi, sudah dijalankan

Ga ada yang salah dengan statement Risma ... tapi buat saya juga ga ada yang salah dengan keputusan Jokowi terkait kartu

1. Kita sudah tau gimana track record Risma sebagai seorang kada (kepala daerah) ... maka pertanyaan saya ... apakah statement Risma ini juga bisa berlaku bagi provinsi lain ???

bagaimana dengan provinsi Riau misalnya ?? (yang gubernurnya kena kasus KPK 3 kali berturut2 ?? ... satu kena kpk ... penggantinya kena kpk ... penggantinya lagi kena kpk juga) ...

atau gimana dengan statement seorang anggota DPRD yang bilang "daerah ini kan dapet APBD besar ... masa anggota dewan mobilnya jelek"

Maksud saya ... apakah karena ada satu atau tiga kada yang baik (termasuk kada kutai misalnya) ... maka bisa disamakan seluruh kada di Indonesia ini sudah pasti beres ??  

Justru lucu kalau kita bawa2 statement 1-3 orang kada dengan nilai 8 ... padahal tujuan kartu sakti adalah untuk mencegah korupsi bagi kada yang nilainya 3

Jangan lupa ... pemilihan kada juga bukan dipilih dari pusat ... artinya pusat tidak ikut campur dengan siapa yang akan jadi kada di masing2 daerah

karena pilkada dipilih langsung oleh rakyat (atau kalau merujuk pada UU pilkada (sebelum ada keppres SBY) kada dipilih oleh DPRD)

anda yakin ga bahwa semua kada di Indonesia (ntah secara langsung atau melalui DPRD) pasti mikirin rakyatnya seperti Risma atau Isran ??

2. coba kita lihat statement Risma di artikel ini

http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Risma-Ragukan-3-Kartu-Sakti-Presiden;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829622c159e0acdec11f20bc005fd92fe327a

Risma Ragukan 3 Kartu Sakti Presiden

SURABAYA (Surabaya Pagi) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang pernah ogah ditawari menjadi salah satu menteri Jokowi, berkomentar tentang ‘Kartu Sakti’ Presiden RI, yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Namun, komentarnya Selasa kemarin itu, agaknya ‘’kurang mendukung’’ program Presiden, tapi justru ‘’melawan’’ dengan berbagai alasan seolah ‘Kartu Sakti’ tersebut diperkirakan tidak bakal sukses di Surabaya karena bertabrakan dengan program yang sama milik Pemkot.

Karena itu sampai sekarang pun Risma mengaku belum punya gambaran bagaimana implementasi tiga kartu rakyat (Tri Tura) yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Karena, menurut Risma, Pemkot Surabaya sudah memberlakukan skema bantuan untuk rakyat dalam berbagai bidang. "Di Surabaya itu sudah semua, soal pendidikan dan kesehatan, sudah. Untuk anak miskin, kita kasih seragam, sepatu, tas buku, dan lain-lain," ujar Risma, Selasa (4/10).

Untuk menyokong masyarakat prasejahtera, Risma juga menyebut, pemkot sudah memiliki program. "Untuk orang miskin pun kita kasih makan setiap hari, kalau sehari makan seorang Rp 10 ribu saja, satu keluarga dengan tiga orang anggota keluarga dapat Rp 900 ribu," kata dia.

Risma mengaku tidak tahu seperti apa penerapan program tiga kartu unggulan Jokowi tersebut. Ia pun berharap, program tiga kartu dari pemerintah pusat dapat menyesuaikan dengan kondisi di Surabaya.

Lebih baik Menteri dan Stafnya yang bertanggung jawab mengeluarkan Kartu ini bisa memberikan Sosialisasi di Surabaya Jawa Timur. Kalau sampai ada kegagalan dan kesulitan realisasinya, kami tidak mau disalahkan.

Harus Izin DPR

Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan bahwa pemerintah harus izin ke DPR terkait program ‘Kartu Saksi’ Presiden Jokowi.

"Tadi saya undang ketua komisi untuk evaluasi bagaimana pemerintah bisa jalan karena pemerintah kan harus izin," kata Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Selasa (4/11).

Novanto mengungkapkan bahwa DPR tidak akan mentah-mentah menolak program Jokowi tersebut. Hanya saja, ia mengingatkan bahwa harus ada peraturan yang diperhatikan.

"Kalau bertujuan untuk rakyat pasti kita setuju, tapi kan ada rambu-rambu yang harus diselesaikan DPR. Kita akan secepatnya bersma komisi terkait untuk segera menindaklanjuti apa-apa yang harus dilakukan," ujar Bendum Partai Golkar ini.

Terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP), Novanto telah berdiskusi dengan Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisyam. Ridwan mengatakan bahwa pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR terkait anggaran untuk 'kartu sakti'.

"Untuk pagu anggaran, kalau KIP sama dengan BSM yang sudah ada sehingga tidak ada mata anggaran KIP yang sudah distujui. Kalau mau displit, mesti mendapat persetujuan dari kita," ucap Ridwan yang mendampingi Novanto.

Lalu, apakah DPR sudah ada rencana memanggil kementerian-kementerian terkait soal kartu sakti ini? "Belum. Besok lusa kita masih bahas pendidikan," ujar Ridw. – cdt, mas, gg

Kalau lihat yang orange ... ya jelas surabaya ga perlu kartu2an ... wong kada nya ga korup ... tapi kalau pemimpin-nya korup gimana ?? siapa yang bisa jamin uang bantuan itu ga di korup ?? ... kan tujuan kartu sakti supaya rakyat bisa langsung ke ngambil duit di kantor pos ... jadi ga harus lewat banyak prosedur (minta surat miskin dsb)

Tentang statement Isran Noor yang pencitraan dsb ... yah itu kan terserah bagaimana pendapat orang toh ... seperti-nya kita juga sudah mafhum bahwa semua pendukung Prabowo (termasuk Isran Noor) memang selalu bilang apa yang dilakukan Jokowi disebut "pencitraan"  

Pendapat saya .... ga ada yang salah juga kalau statement pencitraan nyambung ke Jokowi ... tapi jadi ga "nendang" kalau dipakai sebagai alasan penolakan kartu sakti ... hehehehe

Karena dari statement Risma ... program ini tidak disebut sebagai pencitraan tapi buang2 uang ... blum lagi kalau harus ribut2 dengan DPR

disebut buang2 uang saya setuju >>> tapi tergantung siapa dulu kada nya ... kalau kada nya sudah bagus jadinya buang2 uang ... tapi kalau kadanya masih korup ... apa iya buang2 uang ??

tentang ribut2 di DPR >>> ya kaya ga tau aja DPR atau DPRD itu gimana .... semua mah urusan lobi2 ... mungkin Risma males aja kalau harus berurusan dengan DPRD ... (karena dia pada dasarnya memang ga punya kepentingan lain selain ngurusin surabaya)

----------- Tentang YLKI ---------------

lanjut

tentang YLKI

Harusnya YLKI nonton ILC supaya agak gaul dikit (dan terjauh dari sikap suuzon) ... hehehehheehe

Kalo Ruhut bilang ... cuma masalah ganti casing disertai dengan penyempurnaan ... tapi program, tujuan, dan sistemnya pada dasarnya sama ...

Misalnya kartu BPJS Kesehatan vs KIS ... program nya sama saja ... dana nya juga dari sistem JKN ... tapi bedanya ... kalau BPJS hanya menyasar orang sakit ... kalau KIS menyasar pada biaya ibu melahirkan termasuk perawatan si bayi dsb

atau KIP ... semuanya sama ... tapi bedanya ... kalau BPJS hanya menyasar pada anak2 sekolah ... kalau KIP menyasar pada anak2 usia sekolah (artinya para pengamen dan anak2 terlantar (anak putus sekolah) masuk juga dalam program ini). Anak2 ini bisa gratis masuk sekolah khusus ... model2 kejar paket kejuruan atau ketrampilan (yang akan dikembangkan depdiknas sampai tingkat kecamatan)

Sampai thn 2014 ini ... semua UU yang berlaku masih dibawah UU APBN 2014 ... artinya rakyat yang mendapat bantuan masih sama dengan yang BPJS ... tapi 2 bulan ini dimulai sosialisasi ... supaya APBN 2015 bisa menyasar sesuai dengan program kartu sakti ... (ngerti ga maksudnya ya)

Sekarang ini .... memang blum ada bedanya antara BPJS dengan kartu sakti (khususnya dalam hal anggaran dan program karena masih disesuaikan dengan APBN 2014) ... tapi nanti 2015 ... akan dibahas di DPR tentang program2 si kartu sakti ini seperti yang saya sebut diatas ...

kenapa kok pake acara ganti casing ?? kan tinggal dirubah aja program lama dengan yang baru >>> Ya ga papa juga kan ganti casing ...

Satu2nya yang disebut sebagai "masalah" dengan ganti casing ini adalah "buang2 uang" atau mubasir ...

argumen saya

buang2 uang >>> saya ga ngerti juga apa bedanya dengan kartu BPJS ... bukannya sama aja ... bikin kartu juga kan judulnya ... toh faktanya ga semua orang (khususnya masyarakat ga mampu) punya kartu BPJS ...

jadi gini .... dalam program BPJS sebelumnya ... untuk bisa dapet kartu (atau daftar dalam program BPJS) ... masyarakat harus datang ke bank atau kantor BPJS setempat ...

misalnya lihat link ini

http://bpjs-kesehatan.go.id/index.php/pages/detail/2014/11

di bagian Peserta (kategori Jaminan Kesehatan) ... pesertanya semua orang dibagi antara PBI dan non PBI >>> PBI iuran dibiayai oleh pemerintah ... non PBI iuran dibayar oleh (ada lah sistemnya beda2)

PBI adalah mereka fakir miskin dsb ... untuk menjadi peserta mereka harus punya surat miskin, keterangan rt/rw. dsb ... akhirnya tidak semua masyarakat bisa langsung jadi peserta karena terkait prosedur administrasi (ini kita bicara khusus untuk fakir miskin dsb ya)

dalam program kartu sakti ... pemerintah (depdik, depkes, dan depsos) yang harus datang ke masyarakat ... trus ngeliat ke masyarakat langsung ... trus dibagiin kartu ... trus bilang "ini loh pak atau bu ... kalau sakit bawa aja kartu ini ... gratis" >>> udah ... ga usah minta surat rt/rw, surat miskin, dsb sudah langsung terdaftar di BPJS

Mungkin karena waktu itu Jokowi yang langsung dateng ke masyarakat ... jadinya disebut pencitraan ... tapi intinya ... nantinya toh tetap departemen2 pemerintah ini yang harus/wajib/kudu dtg ke masyarakat langsung ... ngeliat langsung nih masyarakat beneran miskin atau ga

artinya juga .... akan semakin banyak pencitraan ala kofifah, anies, atau moeloek ke depannya ... hehehehehehe

Kalau ada masyarakat miskin yang ga punya kartu ... bukan masyarakatnya yang salah ... tapi pemerintahnya yang akan disalahkan ... kalau sampai kartu itu nyasar ke orang kaya ... departemennya juga yang disalahkan ... pokoknya semua dibebankan pada departemen pemerintahan ... ke mentri2 ini ... bagusnya program ini (menurut Jokowi) :

1. minta pertanggung jawabannya gampang kalau kartu itu nyasar kemana2
2. memotong kasus pungli dan birokrasi di bawah (rt/rw, kepolisian, camat, dsb)
3. departemen juga punya data yang lebih jelas jumlah rakyat miskin di Indonesia ... jadi ga belang2 antara data di badan statistik, pemda, dan birokrasi yang lain  
4. kalau datanya jelas ... ngurus-nya gampang

Kenapa kartu sakti tidak digabung dengan KTP ??? ya itu tadi ... KTP tidak hanya untuk rakyat miskin ... kartu sakti hanya untuk rakyat miskin ...

Kenapa kartu sakti tidak digabung dengan BPJS ??? ya itu tadi ... BPJS berlaku bagi semua orang (dan masyarakat yang harus ngurus sendiri) .... kartu sakti hanya untuk rakyat miskin (dan pemerintah yang harus ngurusin masyarakatnya)

Lagipula ... karena pendaftaran BPJS dilakukan per cabang/daerah ... maka bantuan juga hanya berlaku bagi daerah dimana si peserta daftar ... misalnya peserta BPJS di Kebayoran Baru cuma bisa dapet bantuan di rumah sakit kebayoran baru .... kalau kartu sakti pokoknya semua sama aja ...

terlihat menggampangkan ?? >>> ya memang ... makanya di kritik DPR
buang2 uang ?? >>> ga juga kalau kita ngerti maksudnya program ini  
mubasir ?? >> masa begitu mubasir ??



----------- Tentang Artikel Terakhir ----------

lanjut

http://www.jpnn.com/read/2014/11/17/270211/Kartu-Sakti-Jadi-Titik-Lemah-Pemerintahan-Jokowi-

JAKARTA - Tiga kartu sakti yang diperkenalkan Joko Widodo diperkirakan akan jadi bumerang dan bom waktu bagi pemerintahan Jokowi-JK. Kasus ketiga kartu itu akan meledak pada saatnya dan menjadi salah satu titik lemah Jokowi-JK.

Pernyataan itu disampaikan Johan O. Silalahi dari Jaringan Relawan Indonesia yang dikenal sebagai salah seorang pendukung Jokowi-JK dalam pilpres yang lalu. Johan mengatakan, kritiknya ini disampaikan karena rasa peduli yang begitu tinggi terhadap pemerintahan Jokowi.

"Jika memang Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla ingin menolong rakyat miskin atau pra sejahtera, mengapa tidak memberlakukan single identity number bagi seluruh rakyat Indonesia,” tanya Johan.

Dengan demikian, siapapun rakyat miskin dan tidak mampu, tidak perlu kartu-kartuan, cukup menunjukkan KTP atau nomor identitas penduduk di rumah sakit manapun dan seketika langsung mendapatkan pertolongan dan perawatan.

"Datanya  langsung terbuka pada semua sistim informasi yang ada di seluruh rumah sakit di Indonesia,” sambungnya.

Johan berharap agar ketiga kartu itu bukan kebijakan yang seolah-olah benar, tetapi sesungguhnya menyesatkan dan jadi bom waktu di masa depan. (dem/jpnn)

pertanyaan saya terkait yang bold hitam : silahkan relawan Johan yang buktikan ke media bahwa dia sanggup memberi data akurat rakyat miskin di Indonesia hanya dilihat dari KTP nya saja ...

Akan jadi masalah kalau pendapat2 seperti ini didapat dari bayangan bahwa Indonesia sudah menjadi negara dengan sistem dan data kependudukan yang super duper maju

>>> silahkan mimpi ... tapi maaf Indonesia belum sampai kesitu ... dan itu kenyataan

bold orange : Datanya apa langsung terbuka ?? data penduduk yang punya KTP atau data orang miskin ?? klgnya ARB semua juga punya KTP ... mereka termasuk ga dalam data yang bold merah ini ??

isaku wrote:Bagaimanapun lebih baik menelan pil pahit di awal sebagai pelajaran untuk berhati2 dan tidak terburu2 dan segera bereskan persoalan ini sebelum menggunung

pahit atau tidak kan tergantung seberapa jauh kita mengerti tentang program tersebut ...

ga mengerti atau ga mau mengerti ... masing2 orang punya pendapatnya sendiri ...

tapi bila ada pasien sekarat dan si dokter masih sibuk berhati2 .... pasien itu akhirnya akan tambah sekarat atau malah meninggal ...

memang akhirnya tergantung dari itikad si dokter ... (a) kalau niat mengerjakan dengan baik ... pasien akan sembuh ... (b) kalau asal kerja tapi ga punya sertifikasi "jujur dan tulus" ... pasien akan meninggal

sampai sejauh ini ... saya membela si dokter dengan catatan dia bilang (a) ... kalau prakteknya (b) ya saya akan kritik sertifikasinya ... tapi so far menurut saya programnya ga ada masalah (programnya saja ya ... bukan sertifikasi akhlak >>> karena yang ini kita lihat saja kedepannya)

sementara bagi para pengkritisi ... baik a atau b yang dikerjakan oleh si dokter ... ya tetap tugasnya adalah mengkritisi .... jadi sebetulnya memang tidak akan ada bedanya apakah si dokter akan melakukan a atau b .... di satu pihak kritik itu tetap perlu

Sebagai reward atas jerih payah mb Dee sampai 3postingan, saya kasih 1like




masalahnya adalah entah kapan saya bisa menjawabnya

isaku wrote:Sebagai reward atas jerih payah mb Dee sampai 3postingan, saya kasih 1like




masalahnya adalah entah kapan saya bisa menjawabnya

wkwkwkwkw ... terima kasih like nya ...

senang juga kok baca postnya .... karena saya bisa sekalian belajar
kalo ga karena post bung isaku ... saya juga ga ngerti apa2 tentang kartu sakti .... wong memang sosialisasinya payah

kalau menurut saya sih, sebaiknya itu setiap orang pegang kartu sakti nya dulu, baru kemudian BBMnya dinaikkan!

frontline defender wrote:kalau menurut saya sih, sebaiknya itu setiap orang pegang kartu sakti nya dulu, baru kemudian BBMnya dinaikkan!

Kalau tentang kenaikan BBM ... pro-kontra ya ... bahkan PDIP dan relawan saja ada yang nolak kenaikan BBM ...

Tentang kenaikan BBM ... logikanya saya percaya dengan pendapat Jokowi ... tapi terus terang saya ga percaya Jokowi bisa menjalankan "teori" nya terkait subsidi BBM ini ...

kita liat aja nanti kedepannya ...