dana siluman parpol dan revisi UU KPK

Spanduk bertulisan Ambil Duitnya,Jangan Pilih Orangnya terus bermunculan. Jelang pemilihan
anggota legislatif, para kandidat mulai berkampanye menggunakan alat peraga seperti spanduk,
baliho, kalender, dan stiker demi menggaet pemilih.Saat musim kampanye, perputaran duit meningkat drastis sampai Rp 44,1 triliun. Pemilu mendorong adanya peningkatan konsumsi di
sektor swasta, seperti pembuatan baliho, pakaian, dan alat peraga.Menurut data Perkumpulan untuk Pemilu Demokratis (Perludem),paling tidak pada Pemilu 2004 dana kampanye dilaporkan partai duduk di kursi DPR - Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PPP, Partai Demokrat, PAN, dan PKS -
mencapai Rp 297 miliar dan meningkat pada Pemilu 2009 menjadi Rp 496 miliar. Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi perputaran uang kampanye pada Pemilu 2014 bakal
tinggi. Indikasinya, kuantitas  batasan sumbangan dana kampanye diperbesar dalam beleid partai dan pemilu legislatif.

Kekhawatiran ICW mengacu pada aturan batasan sumbangan kepada sebuah partai kategori kelompok, perusahaan, dan atau usaha non- pemerintah. Jika pada Pemilu 2009 sumbangan untuk kategori ini dibatasi maksimum Rp 4 miliar,namun buat Pemilu 2014 dibatasi maksimum Rp 7,5 miliar. Dalam kajiannya, lembaga antikorupsi ini menilai masih buruknya kualitas pelaporan dana
kampanye partai, ditandai masih ditemukannya identitas penyumbang tidak jelas. Selan itu, partai
enggan terbuka seratus persen dalam proses mengumpulkan dan mendapatkan dana kampanye.
“Pencantuman jumlah sumbangan kandidat dengan kategori jasa dipertanyakan karena tidak jelas
perhitungan jasanya,” tulis Koalisi Pemantauan Dana Kampanye diunggah dalam situs
antikorupsi.org milik ICW.Ketua Perludem Didik Supriyanto mengatakan idealnya anggaran
kampanye harus disumbang anggota partai. Tetapi setelah Pemilu 1955, dana terbesar untuk meraih suara parlemen dan presiden lebih banyak dari luar partai atau donatur,terutama perusahaan. "Kondisinya sekarang, partai itu lebih kooperatif menerima sumbangan dana. Kita bisa lihat sekarang setiap aturan diciptakan oleh partai atas kepentingan donaturnya," ujarnya
Dia mengatakan ada kerugian besar jika dana kampanye partai lebih didominasi donatur. Kerugiannya setiap kebijakan atau aturan partai harus melalui pertimbangan donatur partai. "Kalau mereka dikembangkan oleh politisi, artinya mereka bekerja untuk cukong atau penyumbang," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap semua partai terbuka terhadap pendanaan kampanye. KPU nantinya akan mengaudit dana kampanye partai. ”Ini akan dilaporkan secara berjenjang,”
kata Ketua KPU Husni Kamil Manik.


**sumber merdeka dot com**

#kpk

dari berbagai sumber..sebuah kesimpulan telah disepakati bersama bahwa target utama revisi UU KPK adalah :
1. mengatur penyadapan dengan seizin Dewan Pengawas yang anggotanya dipilih oleh DPR

2.menetapkan nilai korupsi di atas Rp 50 miliar

3.jangka waktu korupsi yang boleh disidik dan ditindak tak lebih dari 2 tahun sejak terjadinya korupsi

4. KPK diberi kewenangan untuk menerbitkan SP 3.


sayah dan mungkin anda berharap bahwa DRAFT revisi itu akan dibuka untuk publik agar masyarakat dapat menilai sendiri..siapa sebenarnya yang menajdi PENGKHIANAT diantara elit politik..


bisa ketua umum partai..
bisa sekjen partai..
bisa anggota dewan..
bisa pemerintah..

kita sangat memaklumi bila draft itu berasal dari dpr..karena bagaimana pun..sampai detik ini telah dapat dibuktikan bahwa gedung itu dihuni oleh penyamun sebagai mayoritas..

dan menjadi sebuah teror bila waktu nantinya membuktikan bahwa anggota dewan adalah perpanjangan kaki parpol..
oh tuhan..horor macam apalagi yang kau anugerahkan secara berlimpah untuk negeri ini bila parpol ternyata mengendalikan syahwat di gedung itu..

#revisiuukpk

sekilas info,
point-point saya,(maaf kalau nggak bermutu, anggap saja angin lalu.)
1. mungkin idealnya anggaran dana kampanye harus dikroscek dengan idealnya anggaran dana kampanye di negara maju, agar dana kampanye bisa disesuaikan seminimal mungkin(jika memungkinan) namun tetap dalam porsi dana kampanya yang proporsional.
2. mungkin harus ada aturan perjanjian diatas kertas dulu, oleh pimpinan tertinggi partai(juga oleh bendahara partai bila perlu), yang bagian dari inti isi perjanjian itu yaitu bahwa jika pelaporan dana tidak transparan atau tidak mau transparan, maka dana kampanye harus dikembalikan secara baik-baik ataupun secara paksa.
3. mungkin lebih baik dana kampanye atas nama partai, tidak diatas namakan oleh satu orang, juga tidak boleh di pegang oleh satu orang(resiko korupsi lebih besar), tapi dana kampanye lebih baik dipegang oleh tim (bendahara)keuangan partai dengan penanggungjawab yang jelas identitasnya.
4. kalau ngomong-ngomong masalah sumbangan, mungkin ada saat-saatnya bahwa sumbangan itu tidak harus di rupakan dalam uang atau dana.

5. orang-orang yang memangkas aturan KPK ataupun orang-orang yang mendukung pemangkasan aturan KPK sehingga pengaturan hukum terhadap koruptor menjadi lemah,

maka orang-orang yang memangkas aturan KPK juga orang-orang yang ikut mendukung pemangkasan aturan KPK ini memang wajar untuk dicurigai, jangan-jangan mereka adalah koruptor atau orang yang dibalik koruptor.

6. (maaf, saya oot sebentar)
kadang disaat saya geram, bingung mana yang harus lebih disalahkan tentang siapa dibelakang koruptor(misalnya), ataupun siapa dibalik kejahatan(misalnya)
kadang saya terbesit pikiran, gimana kalau salah satu koruptor atau salah satu penjahat yang telah ditangkap,
dikasih minuman keras biar mabok, karena biasanya orang yang dalam kondisi mabok biasanya lebih jujur kalau ditanya, maka dari orang ini, kita bisa mengetahui nama-nama orang atau pejabat yang terkait dengan kejahatan ini, maka akan semakin mudah untuk mententukan target untuk ditindak lanjuti juga yang akan disadap bila perlu sehingga bisa menciptakan peluang yang lebih besar untuk segera mengumpulkan bukti-bukti yang esensial sehingga mereka yang ada dibalik koruptor ataupun siapa yang ada dibalik kejahatan bisa segera dihukum.

alternatif kedua, pasang aja gps tracker pada kendaraan mereka (orang-orang pejabat, juga para hakim yang dicurigai banyak masyarakat), sudah ada pejabat yang terkuak kejahatnya dengan gps tracker ini.

7. (maaf saya oot lagi) bila perlu dilakukan tes urin untuk para pejabat DPR juga semua pejabat negara termasuk presiden, karena dengan tes urin akan bisa terlihat apakah terlibat narkoba atau tidak, juga untuk pilot.

jika ada pejabat tidak lolos tes urin maka kemungkinan besar pejabat itu ikut mendekengi kejahatan narkoba.

8. mungkin lebih baik tidak ada yang namanya rapat tertutup karena rakyat berhak mengetahui.

9. ketika presiden melakukan hutang negara, harusnya ada perincian yang detail, sehingga bisa bisa diketahui(apabila rakyat ingin mengetahui) apakah ada hutang yang sebenarnya tidak terlalu penting atau bahkan yang tidak bersifat penting sama sekali.

10. apabila tindakan presiden cenderung menutup diri atau cenderung tidak transparan, maka tentu akan menjadi pertanyaan yang sangat besar?

11. seorang kepala negara seperti presiden(misalnya), maka sudah seharusnya berani mengeluarkan hukum yang bisa menghukum dirinya sendiri, apabila dia melanggar hukum yang dibuatnya itu.

12. akan lebih baik lagi jika kepala negara berani memberi mandat kepada siapa saja baik anak buah ataupun rakyat sipil untuk boleh menangkap siapa saja jika melanggar hukum walaupun itu orang berpangkat atau tidak, pemimpin atau tidak, bahkan kepala negara itu sendiri jika memang kepala negara terbukti bersalah.

menurut masinton pasaribu,revisi uu kpk tersebut bertujuan untuk mengembalikan kinerja penegakkan hukum oleh kepolisian dan kejaksaan agung.

dan ini adalah alasan konyol yang akan dikenal publik sepanjang masa..sayah berkata seperti itu karena masinton tidak mengungkapkan tentang isi revisi UU Kepolisian dan Kejaksaan Agung (Kejagung)..yah mungkin saja revisi uu kepolisan dan kejaksaan agung memang belum disiapkan jadi seperti kebiasaan anggota dewan pada umumnya yang njeplak dulu baru mikir..

alasan :
jika penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus seizin dewan pengawas maka independensi dan OTT tidak dapat DIJAMIN kerahasiaannya..siapa bisa menjamin dewan pengawas itu bukan PENGKHIANAT?presiden kah?sayah letakkan opini"jangan percaya siapapun termasuk presiden"..

seharusnya,masinton dan siapapun pendukung revisi berpikir tentang hal itu..

#revisiuukpk

sekilas info,
saya juga tidak bisa menjamin bahwa mereka semua 100% pengkhianat,
karena hati manusia berbeda-beda.

kalau mereka berpeluang sebagai pengkhianat kebenaran, mereka juga berpeluang sebagai pahlawan kebenaran.

tapi intinya masih ada peluang harapan, walau tak ada jaminan 100%.

mungkin juga memang perlu ada pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang rela dipenjara karena mengungkapkan kebenaran dengan secara rahasia merekam kejahatan pejabat dengan kamera tersembunyi, dengan menggunakan fasilitas zoom pada kamera.(misalnya), sehingga bisa diamati dari jarak jauh.(tapi kalau bisa harus dengan kamera yang memiliki daya zoom yang jauh namun masih terlihat jelas)

(dari pada anggapan salah ISIS yang memperjuangkan kebenaran dengan cara bom bunuh diri)