moral ekonomi wall street

Minggu-minggu ini tampaknya kita disibukkan dengan runtuhnya beberapa perusahaan raksasa AS baik karena kecurangan maupun penipuan pelaporan akuntansi. Setelah kasus Enron Energy, perusahaan terbesar ketujuh di AS dan pemimpin pasar di Wall Street, kini kita dihebohkan lagi oleh WorldCom, Xerox, AOL, dan juga Vivendi Universal.

Yang mengherankan, nama-nama perusahaan akuntan yang sementara ini dianggap "tak mungkin salah apalagi menipu" oleh pemerintah Indonesia seperti Arthur Andersen, KPMG, dan PriceWaterhouseCoopers, justru berada di balik skandal akuntasi tersebut. Apa yang kurang dari sistem kapitalis barat sehingga perusahaan publik tersebut masih berani untuk menipu secara sistemik baik kepada pemerintah, pemegang saham, investor minoritas, nasabah pengguna jasa, dan masyrakat umum? Mengapa perusahaan akuntan yang seharusnya menjadi tumpuan amanah dan kepercayaan publik justru menjadi dalang dari proses penipuan publik? Mengapa juga hal ini sering terjadi di negeri kita?

Dalam kasus Xerox, misalnya, Pengadilan Negeri New York mengajukan tuduhan bahwa perusahaan produsen mesin fotokopi tersebut telah melakukan manipulasi laporan keuangan sejak 1997 hingga 2000 dengan meningkatkan pendapatan (equipment revenue) sebesar 3 miliar dolar AS dan menaikkan keuntungan sebelum pajak sebesar 1,5 miliar dolar. Hal ini untuk menarik pialang Wall Street dan investor lainnya (CNN Money 29/06/2002). Tercatat konsultan keuangan dan pajak Xerox adalah KPMG dan kemudian digantikan oleh PriceWaterhouseCooper.

Xerox didenda 10 juta dolar atas pelanggarannya. Ini merupakan angka terbesar dalam sejarah denda atas korporasi di Amerika. Denda sejenisnya pernah juga dikenakan kepada America Online (AOL) sebesar 3,5 juta dolar juga untuk kasus penggelapan laporan.

Demikian juga halnya dengan WorldCom. Raksasa telekomunikasi kedua dunia itu telah menggelapkan biaya sebesar 3,8 miliar dolar dalam pembukuannya. WorldCom juga diinterogasi FBI karena terbukti akan menghancurkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus manipulasinya. Ketika ditelusuri ternyata konsultan keuangan dan pajaknya adalah Arthur Andersen dan auditornya adalah KPMG (CNN Money 29/06/2002). Sebagai akibatnya WorldCom terancam gulung tikar dan dicoret dari bursa oleh Nasdaq. Sekitar 17.000 karyawannya akan di-PHK.

Vivendi Universal, pemilik rumah produksi film raksasa Universal Studio dan jaringan telekomunikasi Akbar Prancis, terpaksa harus memecat Jean Marie Messier (CEO) dan jajaran direksinya karena manipulasi laporan keuangan tahun 2001 sebesar 1,5 miliar dolar (Reuters, 4 Juli 2002).

Mengapa semua itu terjadi? Jawabannya adalah ketamakan dan hilangnya nilai-nilai luhur dalam berusaha. Ketika kesuksesan manajemen hanya diukur dari besaran profit dan peningkatan nilai jaringan kerja perusahaan, maka target utamanya adalah bagaimana meningkatkan nilai saham di pasar modal. Untuk mencapai tujuan ini window dressing adalah caranya. Pelaksana tugas yang satu ini tiada lain adalah perusahaan akuntan yang sudah punya reputasi. Karena dengan "cantiknya" laporan keuangan, investor akan tertarik dan kreditor akan mudah mengucurkan pinjaman.

Mentalitas ini dilukiskan New York Times beberapa waktu yang lalu "the bull market convinced analysts, investor and accountants, and even regulators that as long as stock prices stayed high, there was no need to question company practices."

Modus penipuan dan amoral ekonomi juga ternyata sering melibatkan pejabat. Dalam jajaran kabinet George W Bush tercatat beberapa nama mantan saudagar minyak. Dick Cheney, misalnya, terkenal sangat dekat dengan CEO Enron Kenneth Lay. Dia memberikan banyak kemudahan kepada Lay. Demikian juga halnya dengan Donald Evans, yang mengatur lalu lintas dana politik untuk suksesnya kampanye Bush dalam kapasitasnya saat itu sebagai manajer kampanye Bush. Saat ini Evans menjadi Commerce Secretary, semacam menteri perdagangan, dalam kabinet Bush.

Lebih dari itu, Presiden W Bush pada tahun 1989 pernah menjadi pimpinan perusahaan minyak Harken di Texas. Dalam kapasitasnya sebagai salah seorang eksekutif puncak, Bush menjalankan proses penjualan saham Harken seharga 848 ribu dolar. Dua bulan kemudian perusahaan itu dilaporkan menderita kerugiaan jutaan dolar. Securities Exchange Commission lantas meneliti kasus tersebut dan menjumpai banyak kejanggalan di antaranya menutup-nutupi kerugian dengan cara manipulasi akuisisi internal. Sekalipun Gedung Putih berusaha menunutupi kesalahannya (seperti juga sering berlaku pada kita), kantor kepresidenan AS mengakui bahwa Bush telah gagal dalam menjelaskan kecurigaan orang atas adanya kejahatan ekonomi saat ia melakukan transaksi saham di Harken.

Kalau di AS Bush terlibat dalam kasus Harken, di tanah air daftarnya lebih panjang lagi. Kita mencatat keterlibatan beberapa mantan presiden dalam kasus Bulog, berbagai yayasan, demikian juga ketua DPR dalam kasus yang hampir sama. Skandal Pertamina sejak zaman Ibnu Sutowo hingga kasus Balongan. Kasus PLN, BLBI, BPPN, serta ribuan kasus lainnya.

Dalam hal ini Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar meriwayatkan dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, "Setiap hamba yang diserahi tugas untuk memimpin rakyat oleh Allah, kemudian pada saat matinya ia dalam menipu rakyatnya, maka pasti Allah haramkan surga baginya." (Bukhari Muslim).

Keterbatasan sistem pertanggungjawaban kita memang berakhir pada laporan akuntan dan audit. Pertanggungjawaban seorang manajer akan diterima jika ia sudah menjelaskannya kepada direktur. Beban direktur akan berakhir manakala ia sudah mempresentasikannya di depan dewan komisaris. Dewan komisaris sudah bebas tugas bila Rapat Umum Pemegang Saham sudah memberikan persetujuan. Semua angka perusahaan akan diterima investor dan masyarakat bila akuntan publik sudah memberikan opininya.

Malangnya di antara semua rangkaian tadi peluang moral hazard dan penyalahgunaan wewenang sangat besar terjadi terlebih lagi banyak sekali variasi akuntansi dan auditing bisa dimainkan. Celakanya lagi yang memainkan angka tersebut adalah pihak-pihak yang diamanati tugas untuk memeriksa.

Menyadari hal ini Islam menegaskan bahwa pertanggungjawaban laporan keuangan dan bisnis seorang Muslim tidak akan berakhir di meja Arthur Andersen, Ernest&Young, atau KPMG, tetapi baru berakhir di meja hijau Allah SWT. Dimensi eternal inilah yang harus kita hayati dan terapkan lebih jauh.

Mari kita jalankan ekonomi dengan penuh moralitas. Jangan menipu rakyat, karena Tuhan tidak bisa ditipu. Jangan merasa pertanggungjawaban selesai sebelum sampai di padang Mahsyar.

Oleh : Muhammad Syafii Antonio