FPI - Avant Garde dalam Pemberantasan Maksiat

by **keroncong** Wed Nov 14, 2012 9:44 pm

Say No for Drugs! Begitu kurang lebih bunyi salah satu kampanye anti narkoba. Kita tidak tahu apakah tujuan kampanye itu betul-betul lahir dari tekad pemerintah untuk memberantas segala macam penyebab dekadensi moral dan menyelamatkan generasi muda pewaris bangsa ini atau hanya sebatas lips service. Sekedar pemenuhan target proyek anggaran. Atau, demi formalitas laporan pertanggungjawaban tentang telah dilaksanakannya program pemberantasan narkoba? Lalu, selanjutnya kita akan bertanya, "Akankah program setengah hati ini berhasil?"

Fakta di lapangan membuat kita kembali tenggelam dalam sebuah ironi. Beberapa bulan terakhir, kita menyaksikan berbagai spanduk dipasang di sudut-sudut kota Jakarta dan sekitarnya yang mengingatkan kita akan bahaya narkoba. Sementara itu, alih-alih menghentikan operasional tempat-tempat hiburan, pemerintah dan khususnya Pemda DKI Jakarta malah terus mendukung menjamurnya sarang-sarang maksiat itu, yang notabene adalah tempat beredarnya narkoba, miras, lahan prostitusi, judi, dan tentu saja ajang premanisme. Tempat hiburan hanya sekedar cover belaka.

Lalu, muncullah FPI (Front Pembela Islam) sebagai reaksi bangsa terhadap sikap setengah hati pemerintah dalam menyikapi narkoba. Keinginan FPI agar tempat hiburan menghormati hari-hari besar agama Islam dengan menon-aktifkan operasi pada hari-hari itu tidaklah berlebihan. Apalagi, FPI sudah berusaha persuasif, dan menghindari sikap anarkhi. Tetapi, tampaknya ada semacam skenario pembunuhan karakter dan pencitraan negatif bagi gerakan Islam yang menjalankan amar ma'ruf nahyi munkar. Itu semua tidak lain bersunber dari mandulnya peran pemerintah dalam melindungi masarakat dari dekadensi moral yang mengancam generasi mendatang.

Sungguh, kita harus berterima kasih kepada FPI. Dalam komponen bangsa ini masih ada seorang Habib Rizieq yang begitu berani terang-terangan memerangi kemaksiatan. Karena itu, akan mengurangi beban kemaksiatan di ibu kota dan sekitarnya yang jelas-jelas akan mengundang malapetaka dan azab dari Allah, baik itu berupa dekadensi moral ataupun berupa bencana alam, seperti banjir yang tahun kemarin menenggelamkan kota Jakarta dan sekitarnya.

Tetapi, ternyata persoalan yang kita dapati di lapangan berlainan. Polisi sebagai aparat hukum justru terkesan membela tempat hiburan dan malah menahan sejumlah laskar FPI karena dianggap telah melakukan pelanggaran hukum. Itulah ironi alam demokrasi, karena dalam bahasa alam demokrasi bukan kebenaran normatif yang menjadi patokan, tetapi aturan legal formal yang berbicara. Kemaksiatan apabila dilindungi oleh hukum maka dia adalah sesuatu yang harus dilindungi. Dan yang mengganggu eksistensinya dinyatakan bersalah serta harus dihukum sesuai dengan peraturan.

Perusakan terhadap sarana hiburan yang telah mendapatklan izin operasi dan legal dalam melakukan kemaksiatan serta mendukung pengrusakan moral ini ternyata memang didukung oleh pemerintah yang mengembangkan sifat ambivalensinya. Pragmatisme jangka pendek lahir dari mental rakus oknum pejabat yang pikirannya dipenuhi nafsu pengumpulan harta sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan ekses-ekses negatif dari maraknya tempat "hiburan". Akhirnya, tuntutan masarakat untuk mengeluarkan Perda (Peraturan Daerah) sebagai aturan main bagi berlangsungnya kehidupan sosial yang sehat tidak digubris dan dianggap angin lalu saja. Tentunya di sini kita mencium bau busuk konspirasi para pemegang kebijakan di negeri ini dengan para perusak moral bangsa yang berlindung di balik tempat hiburan. Mengingat besarnya omset peredaran uang di tempat sejenis itu.

Padahal, akibat dari itu semua telah jelas. Berita terkuaknya perdagangan ABG baru-baru ini yang dijadikan pekerja seks komersil (bahasa halus pelacur), pemerkosaan, kejahatan para preman yang dipicu oleh miras, kecanduan judi, narkoba dan sejenisnya, serta masih banyak lagi daftar panjang tersebut adalah bukti nyata.

Persoalan kita sekarang ini adalah bagaimana sesuatu yang terlarang secara syari'at dapat kita jadikan terlarang secara hukum ketatanegaraan. Sehingga, seharusnya tempat hiburan itulah yang ditutup oleh aparat hukum dan para pemiliknya diajukan kepada pengadilan dengan ancaman hukuman berat karena bermaksud merusak moral bangsa dan generasi muda sebagai pewaris bangsa ini. Bukan justru malah para laskar FPI yang membantu meringankan beban pemerintah yang dibrangus.

Pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita memenangkan wacana publik, serta bagaimana kita mengorganisir opini yang berkembang menjadi langkah maju bagi dakwah Islamiyyah. Kedua, bagaimana wacana yang sudah kita menangkan itu menjadi sebuah peraturan yang mengikat secara ketatanegaraan, sehingga tindakan FPI yang dibenarkan secara syari'at juga dapat dibenarkan secara hukum dan perundang-undangan. Dan ketiga, bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap berjalannya dengan baik serta tidak ada pengkhianatan atau patgulipat terhadap peraturan yang telah dibuat. Antara oknum pejabat dan para konglomerat yang bermain dengan berbagai sogokan.

Tidakkah kita berguru pada Thailand, negeri gajah putih yang menggalakan pariwisata dengan ujung tombaknya tempat-tempat hiburan yang tidak lain tempat prostitusi itu, merupakan negara di Asia dengan penderita aids terbanyak. "Kalaulah saya tahu begini jadinya saya akan mencegahnya 10 tahun sebelum terjadinya musibah bagi negeri ini". Penyesalan perdana menteri Thailand ini jelas tak berguna. Akankah kita mengikuti jejak Thailand? Naudzubillah, Jadi tidak ada toleransi bagi kemaksiatan!