PDIP & LSM Liberalis Tolak Protokol Anti-Penistaan Agama

PDIP & LSM Liberalis Tolak Protokol Anti-Penistaan Agama

Politikus Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di DPR, Helmy Fauzi, tak sepakat dengan usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendorong pemberlakuan Protokol Anti-Penistaan Agama yang berlaku secara internasional. Yudhoyono menyampaikan usul itu dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-67 di New York, Amerika Serikat, Rabu (26/9/2012) lalu.

Menurut Helmy, usulan Yudhoyono ini kontradiktif dengan banyaknya kasus-kasus diskriminasi terhadap penganut agama minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Selain itu, kata Helmy, Undang-Undang Penodaan Agama (PNPS Nomor 1/1965) yang berlaku di Indonesia, menurutnya, perlu banyak perbaikan.

Upaya untuk membatalkan Undang-Undang Penodaan Agama (PNPS Nomor 1/1965) lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dua tahun lalu telah gagal total lantaran sidang MK dalam amar putusannya menolak gugatan tersebut.

Ketika itu, sejumlah LSM berhaluan liberal SEPILIS seperti Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, YLBHI, Yayasan Setara yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) meminta UU Penodaan Agama itu dicabut karena mencederai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Menurut para penggugat kala itu, pemerintah sering menggunakan UU itu sebagai landasan untuk mengkriminalkan penafsiran keagamaan yang dinilai tidak sama dengan pokok ajaran agama tertentu.

Karena itulah, Helmy mempertanyakan protokol macam apa yang hendak ditawarkan SBY kepada dunia, sedangkan di Indonesia sendiri protokol anti-penistaan agama yang berlaku, menurutnya, melanggar HAM. “Seharusnya SBY menyelesaikan urusan di dalam negeri dulu,” kata Helmy.
Protokol Penistaan Agama SBY Dinilai Negatif

Senada dengan pandangan PDI-P dan LSM liberalis, Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (Human Rights Working Groups-HRWG) juga menilai usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendorong pemberlakuan protokol anti-penistaan agama akan berdampak negatif.

Menurut HRWG, jika protokol ini dimaksudkan untuk meredakan gejolak kekerasan berbasiskan agama, proposal ini malah akan membolehkan kekerasan berbasis agama. “Khususnya ke kelompok minoritas,” kata Rizka Argadianti Rachmah dari HRWG, Rabu (26/9/2012).

Yudhoyono, ujarnya, seharusnya mengingatkan semua anggota PBB tentang Resolusi Dewan HAM PBB yang diadopsi pada 18 Maret 2011 sekaligus memperkuatnya. Resolusi yang berjudul Combating Intolerance, Negative Stereotyping, Stigmatization of, and Discrimination, Incitement to Violence and Violence Against Persons Based on Religion and Belief itu juga merupakan sumbangsih Kementerian Luar Negeri Indonesia bersama Organisasi Kerja Sama Islam.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ridha Saleh, menduga usulan Presiden SBY ini hanya merupakan upaya untuk menutupi kelemahan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik berbasis agama. “Dunia luar, ujarnya, sudah mengetahui konflik berbasis agama di Indonesia sudah banyak memakan korban,” kata Ridha, Selasa (25/9/2012).

Senada dengan Ridha, Rizka juga menilai usulan Yudhoyono ini malah mengingkari fakta di Indonesia tentang berbagai kekerasan berbasis agama dan penerapan Undang-Undang Penodaan Agama (PNPS Nomor 1/1965), seperti kasus Ahmadiyah di Jawa Barat dan Syiah di Sampang, Madura.
Presiden SBY tetap mendorong PBB agar segera memberlakukan Protokol Internasional Anti-Penistaan Agama

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum ke-67 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas PBB, New York, Selasa (25/9/2012) lalu, mendorong PBB agar segera memberlakukan Protokol Internasional Anti-Penistaan Agama.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Marty Natalegawa, saat menyertai Presiden SBY di New York, mengatakan bahwa Indonesia mendorong pemberlakuan protokol internasional tersebut adalah untuk mencegah insiden penistaan agama.

Dengan diberlakukannya protokol tersebut, Insiden penistaan agama dan penghinaan terhadap figur tokoh suatu agama seperti yang terjadi pada film Innocence of Muslims dan pemuatan kartun berisi gambar rekayasa sosok Nabi Muhammad SAW akan bisa dicegah.

Protokol tersebut juga akan melindungi semua agama dari tindak kejahatan penistaan, penodaan dan penyesatan ajaran suatu agama yang marak dilakukan oleh kelompok-kelompok sesat. Yakni tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara menyelewengkan atau membuat penafsiran seenaknya sendiri yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Kejahatan tersebut biasanya dilanjutkan dengan mempropagandakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum atas penafsiran sesat yang menyimpang itu.

Langkah maju Presiden SBY yang mendorong pemberlakuan Protokol Internasional Anti-Penistaan Agama itu mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, dan juga didukung oleh mayoritas politisi serta fraksi-fraksi partai politik di DPR. Namun ‘ditentang’ oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan sejumlah LSM liberal berhaluan SEPILIS.


Intinya PDIP mendukung adanya Golongan yang merusak Agama yang Sudah ada

PKB Dorong Realisasi Protokol Anti-Penistaan Agama
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong protokol internasional anti-penistaan agama yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) direalisasikan. Langkah ini dipandang penting untuk menjaga perdamaian dunia.

Seperti diketahui, protokol anti-penistaan agama disuarakan langsung oleh Presiden SBY dalam rangkaian Sidang ke-67 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

“Kita mendukung karena ini menyangkut keyakinan umat manusia. Sesama agama samawi, agama besar, harus saling menghormati. Kebebasan harus bertanggungjawab,” kata Ketua FPKB DPR, Marwan Jafar, Kamis (27/9/2012).

Menurut Marwan, dalam idang Majelis Umum PBB kali ini, peran Indonesia sangat strategis dalam mencari dan mendiskusikan solusi konflik global atau internasional. Konflik yang diakibatkan isu-isu toleransi antar agama, benturan antar peradaban, perebutan sumber daya energi, perang, konflik antar suku dan ras, konflik politik antar kawasan, isu-isu budaya yang saling bertabrakan, benturan kepentingan ekonomi global akibat pasar bebas dan makin kokohnya new capitalism pasca perang dingin, dan lainnya.

“Hal ini tentunya membutuhkan penyelesaian yang komprehensif, humanis, dan proporsional. Untuk itu F-PKB mendorong dan mendukung eksistensi dan peran Indonesia di berbagai forum dunia atau forum internasional, termasuk sidang Majelis Umum PBB kali ini.Tentu peran Indonesia sangat strategis, apalagi Indonesia mewakili penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia dan letak geografis yg strategis pula,” kata Marwan.

PKB juga mendorong sejumlah hal, agar disuarakan pemerintah Indonesia di pertemuan penting tersebut. Antara lain mendorong Indonesia untuk melakukan gerakan new renaisance diplomacy sebagai komunikator, mediator,dan katalisator konflik yang melanda dunia internasional dewasa ini.

“Mendorong Indonesia menjadi jembatan untuk menyuarakan dan membicarakan secara serius tentang kesetaraan, harmonisasi peradaban dengan hiruk-pikuk dan dinamikanya, independensi kedaulatan negara, pentingnya toleransi, menghentikan kerusakan alam, dan hal strategis lainnya,” kata Marwan.

Selain itu dia juga mendorong pemerintah Indonesia untuk menjadikan PBB sebagai kekuatan yang independen, bersikap adil dan punya daya tekan untuk menjadikan arah dunia yang lebih baik dengan aturan main dan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia.

“Kami optimis Indonesia akan memainkan peran di dunia internasional secara spartan, estetik, tangguh dan berkarakter di masa skrg dan di masa yg akan datang,” tandasnya.

Langkah maju Presiden SBY yang mendorong pemberlakuan Protokol Internasional Anti-Penistaan Agama itu mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, dan juga didukung oleh mayoritas politisi serta fraksi-fraksi partai politik di DPR. Namun ‘ditentang’ oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan sejumlah LSM liberal berhaluan SEPILIS.

Gerindra Dorong SBY Jadi Sekjen PBB

Usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang perlunya protokol internasional anti-penistaan agama diapresiasi banyak pihak. Beranjak dari upaya Presiden SBY tersebut, Partai Gerindra secara khusus mengusulkan Presiden SBY menjadi Sekjen PBB.

“Gerindra mendukung usul Presiden SBY dalam Sidang Umum PBB tentang perlunya protokol internasional anti-penistaan agama untuk menciptakan perdamaian dunia. Ini adalah amanat Pembukaan UUD 1945 yang harus dilakukan oleh negara. SBY sebagai pemimpin negara yang berpenduduk mayoritas Islam di dunia sangat tepat untuk menyuarakan itu,”kata Ketua Fraksi MPR RI dari Partai Gerindra, Martin Hutabarat, Kamis (27/9/2012).

Menurut Martin, di masa depan, kemajuan teknologi komunikasi dunia akan semakin menyatu. Tidak ada sekat lagi yang bisa membatasi satu bangsa atau negara berinteraksi dengan negara lain.

“Suka atau tidak suka globalisasi ini tidak dapat dihindarkan lagi. Satu-satunya cara agar bisa menghadapinya tanpa goncangan adalah mempersiapkan masyarakat untuk menghadapinya dan mendorong PBB mengambil prakarsa untuk menyetujui anti-penistaan agama. Oleh karena itu usul SBY pada Sidang Umum PBB ke-67 tersebut harus kita dukung,”katanya.

Gerindra juga mendorong agar SBY lebih aktif dalam 2 tahun ke depan dalam kegiatan-kegiatan internasional. Sebab kebanggaan bagi Indonesia ke depan apabila ada putra Indonesia terbaik yang dapat berkiprah di dunia internasional seperti menjadi Sekjen PBB.

“Kita mendukung, karena selama ini belum pernah ada putra Indonesia yang dapat menduduki jabatan puncak seperti Sekjen PBB di lembaga internasional. Kita dukung SBY di dunia internasional mewakili Indonesia negara berpenduduk ke 4 terbesar di dunia dan mewakili negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia,” tegas anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Langkah maju Presiden SBY yang mendorong pemberlakuan Protokol Internasional Anti-Penistaan Agama itu mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, dan juga didukung oleh mayoritas politisi serta fraksi-fraksi partai politik di DPR. Namun DITENTANG oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan sejumlah LSM liberal berhaluan SEPILIS

PKS: Protokol Anti-Penistaan Agama Bisa Cegah Terorisme

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf mengapresiasi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyerukan perlunya protokol internasional anti-penistaan agama untuk menjaga perdamaian dunia dalam Sidang ke-67 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Pidato tersebut menurutnya merupakan representasi dari aspriasi rakyat Indonesia yang marah dengan film “Innocence of Muslims” yang telah melecehkan Nabi Muhammad SAW.

“PKS mengapresiasi solusi yang ditawarkan oleh Presiden SBY di forum sidang PBB untuk menghentikan segala bentuk penistaan melalui protokol internasional,” kata politisi senior PKS ini, Kamis (27/9/2012).

Menurut Muzzammil, protokol internasional itu penting agar setiap pemerintahan di dunia memberikan hukuman seberat-beratnya bagi warga negaranya yang melakukan penistaan terhadap simbol maupun keyakinan sebuah agama seperti yang dilakukan oleh pembuat film “Innocence of Muslims”.

“Jika ini dibiarkan, maka akan muncul benih perlawanan melalui cara-cara kekerasan, termasuk terorisme. Seharusnya AS bisa mengantisipasi ini dengan bertindak cepat dengan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku penistaan agama,” Ujar Koordinator Kaukus Parlemen untuk Palestina ini.

Muzzammil menambahkan, politik luar negeri yang dilakukan oleh SBY ini sudah tepat dan akan menuai banyak simpati dari rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

“Apalagi jika protokol internasional anti penistaan agama ini bisa disahkan dan didukung oleh semua anggota PBB. Ini akan menjadi prestasi Pemerintahan SBY periode sekarang,” Jelasnya.

Sedangkan di dalam negeri, kata Muzzammil, PKS akan menginisiasi Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama untuk mengatasi berbagai konflik antar masyarakat selama ini.

Dalam pandangan Muzzammil, kerukunan adalah cita-cita semua umat beragama dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana dinyatakan dalam moto negara “Bhinneka Tunggal Ika”.

Langkah maju Presiden SBY yang mendorong pemberlakuan Protokol Internasional Anti-Penistaan Agama itu mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, dan juga didukung oleh mayoritas politisi serta fraksi-fraksi partai politik di DPR. Namun DITENTANG oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan sejumlah LSM liberal berhaluan SEPILIS.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusulkan Protokol Anti-Penistaan Agama dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat (AS). Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mendukung usulan tersebut karena konflik agama merupakan konflik terberat untuk diredakan.

“Saya setuju dengan apa yang dilakukan SBY,” ujar JK menjawab pertanyaan wartawan saat bertandang ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (26/9/2012) lalu.

JK mengakui konflik yang paling sulit ditangani adalah konflik agama. Bahkan konflik agama dapat melintasi sekat-sekat geografis antar-negara. “Harus ada aturan crossborder karena seperti apa yang terjadi di Amerika berakibat di mana pun,” terangnya.

Tidak hanya agama Islam, tapi juga agama lainnya seperti Kristen dan yang lainnya jika menyangkut masalah agama, maka akan cepat bergejolak. “Kalau masalah suku ya suku itu yang kena,” ujarnya.

“Kalau masalah agama meledak di mana-mana dan orang tidak hitung-hitung akibatnya,” tambahnya.

Pada Sidang Umum PBB, Presiden SBY dengan lantang menyuarakan konsensus internasional untuk mencegah permusuhan berlatar agama seperti kasus beredarnya film Innocence of Muslims yang menggemparkan dunia karena menghina Islam dan memfitnah serta melecehkan figur Nabi Muhammad SAW.

Menurut SBY, kebebasan berekspresi itu tidak mutlak. SBY menekankan mengenai budaya universal saling toleransi dan menghargai keyakinan beragama satu sama lain. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keragaman budaya dan agama, Indonesia menyerukan saling menghormati dan pengertian di antara orang-orang yang memiliki keyakinan berbeda-beda.

SBY prihatin bahwa pencemaran nama baik agama itu sampai sekarang masih ada. “Meskipun ada inisiatif dari negara-negara PBB dan juga forum lain, pencemaran nama baik agama terus berlanjut. Kami telah melihat lagi salah satu wajah yang buruk dalam film ‘Innocence of Muslims’ yang sekarang menyebabkan kegemparan internasional,” kata SBY.

Langkah maju Presiden SBY yang mendorong pemberlakuan Protokol Internasional Anti-Penistaan Agama itu mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, dan juga didukung oleh mayoritas politisi serta fraksi-fraksi partai politik di DPR. Namun ‘ditentang’ oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan sejumlah LSM liberal berhaluan SEPILIS.