Import

by **Sabil** Tue Dec 20, 2016 12:15 am

Makin bingung dengan kebijakan pemerintah saat ini, segala macam harus import dari luar. Mulai dari beras, kedelai, bahkan yang lebih fenomenal manusia juga ikut diimport dengan datangnya TKA yang katanya Turis.

Bicara import diatas jelas ada pihak yg diuntungkan dan dirugikan. Jika import beras, kedelai dlsb petani yang kena dampak secara tidak langsung dirugikan.

Kemudian import manusia TKA yg nyamar jadi turis, sebelum import saja pengangguran sudah semarak, dibuat makin parah dgn import tsb.

Kebijakan harusnya membawa kebajikan, ini malah sebaliknya malah membawa malapetaka.

Maaf saya nulis begini hanya buat renungan, dan memang sungguh buat saya jadi termenung heran wal bingung.

by **dee-nee** Tue Dec 20, 2016 1:03 pm

Sabil wrote:Makin bingung dengan kebijakan pemerintah saat ini, segala macam harus import dari luar. Mulai dari beras, kedelai, bahkan yang lebih fenomenal manusia juga ikut diimport dengan datangnya TKA yang katanya Turis.

Bicara import diatas jelas ada pihak yg diuntungkan dan dirugikan. Jika import beras, kedelai dlsb petani yang kena dampak secara tidak langsung dirugikan.

Kemudian import manusia TKA yg nyamar jadi turis, sebelum import saja pengangguran sudah semarak, dibuat makin parah dgn import tsb.

Kebijakan harusnya membawa kebajikan, ini malah sebaliknya malah membawa malapetaka.

Maaf saya nulis begini hanya buat renungan, dan memang sungguh buat saya jadi termenung heran wal bingung.

gimana kalau bawa link dan sumber-nya dulu ... supaya jelas apa yang anda bicarakan dan tidak hanya berujung pada obrolan warung tegal

merah : Kebijakan harusnya membawa kebajikan >>> setuju

tapi bila yang disebut "kebijakan" itu keluar dari obrolan warung tegal ... yg seperti ini justru lebih banyak membawa malapetaka

piss

by **Sabil** Wed Dec 21, 2016 12:21 am

Sudah 1,3 Juta Warga China Masuk ke Indonesia
Rendra Saputra
Senin, 19 Desember 2016, 21:34 WIB
VIVA.co.id – Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengakui jika China merupakan negara paling tinggi yang masyarakatnya masuk ke Indonesia sepanjang 2016 ini. Berdasarkan datanya, lebih dari satu juta warga China yang masuk ke Indonesia dari berbagai keperluan, mulai dari kunjungan wisata hingga bekerja di Indonesia.

"Jumlah yang masuk selama 2016, China terbanyak yakni 1.329.857 orang. Angka itu 15,60 persen dari warga asing yang masuk ke Indonesia selama 2016. Angka ini tercatat sampai 18 Desember 2016," kata Ronny saat berbincang di Apa Kabar Malam, tvOne, Senin malam, 19 Desember 2016.

Dia menjelaskan, China merangsek ke posisi pertama, setelah sebelumnya Singapura menduduki paling tinggi pertama warganya yang masuk ke Indonesia pada 2015 lalu. "Pada 2015, Singapura pertama dengan 1.439.500 orang, China pada 2015 di posisi kedua," kata Ronny.

Dari catatannya, ada kenaikan sebanyak dua persen warga China yang masuk ke Indonesia jika dikaitkan dengan periode yang sama tahun lalu. "Banyak yang berubah, ini mungkin karena ada kemudahan masuk, ada pula visa bebas kunjungan, dan perubahan itu sangat intens, termasuk adanya pekerja China," kata dia.

Sementara itu, menurut Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, pihaknya mempertanyakan angka besar warga China yang masuk ke Indonesia. Meski di satu sisi berdampak pada naiknya sektor wisata, namun ada masalah lain saat para warga China yang datang juga bekerja di Indonesia.

Menggali Potensi Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata
"Kami membentuk panja, dari hasil panja menyebutkan jika ini ada permasalahan besar, isu besar soal China. Ini bukan soal wisata, tapi berdampak pada persoalan pekerja, ini tanggung jawab siapa?" kata Dede Yusuf.

Dia mengatakan, China memiliki jumlah penduduk sebesar 1,4 miliar, di mana 400 juta warganya kini berstatus menganggur. Hal ini lah yang perlu dicermati di mana pemerintah dinilai justru mempermulus pekerja China berdatangan ke Indonesia lewat kerja sama yang dilakukan pemerintah.

"Jika kerja sama Indonesia dengan China berniat akan mendatangkan investor baru, membawa dampak ekonomi positif buat Indonesia, harusnya Indonesia yang diuntungkan. Ini kan jadi timbul masalah lain," kata dia.

"Dulu ada Permenaker yang kini sudah dicabut pemerintah. Disebutkan di aturan tersebut, masuk sini (Indonesia) mesti bisa berbahasa Indonesia, lalu level supervisor ke atas, dan didampingi 10 tenaga kerja Indonesia, dan ini sudah dicabut. Filter-filter ini sudah dicabut, ini jadi masalah baru." (ase)

© VIVA.co.id

by **dee-nee** Wed Dec 28, 2016 5:44 pm

@atas

Oke ... jadi hubungannya dengan Warga China Masuk ke Indonesia

maka ada beberapa tulisan TS yang terpaksa saya strike karena ga nyambung dengan link diatas ... dan yang saya bold merah nyambung dengan link

jadinya begini

Sabil wrote:Makin bingung dengan kebijakan pemerintah saat ini, segala macam harus import dari luar. ~~Mulai dari beras, kedelai~~, bahkan yang lebih fenomenal manusia juga ikut diimport dengan datangnya TKA yang katanya Turis.

Bicara import diatas jelas ada pihak yg diuntungkan dan dirugikan. ~~Jika import beras, kedelai dlsb petani yang kena dampak secara tidak langsung dirugikan.~~

Kemudian import manusia TKA yg nyamar jadi turis, sebelum import saja pengangguran sudah semarak, dibuat makin parah dgn import tsb.

Kebijakan harusnya membawa kebajikan, ini malah sebaliknya malah membawa malapetaka.

Maaf saya nulis begini hanya buat renungan, dan memang sungguh buat saya jadi termenung heran wal bingung.

yang merah dulu deh : coba bawa sini kebijakan pemerintah yang memperbolehkan TKA nyamar jadi turis ?? >>> kalau anda tidak bisa membuktikan ... itulah kenapa saya sebut

gimana kalau bawa link dan sumber-nya dulu ... supaya jelas apa yang anda bicarakan dan tidak hanya berujung pada obrolan warung tegal

pemerintah membuat kebijakan (misalnya sesuai artikel dari VIVA) :

"Banyak yang berubah, ini mungkin karena ada kemudahan masuk, ada pula visa bebas kunjungan, dan perubahan itu sangat intens, termasuk adanya pekerja China,"

Jadi ... tentang kebijakan wisatawan ... intinya adalah : Pemerintah membebaskan visa terhadap turis mancanegara

yang bold ini toh ya intinya .... dan yang underline adalah terhadap turis mancanegara >>> jadi BUKAN HANYA PADA TIONGKOK

dari link ini deh saya ambil

http://nasional.kompas.com/read/2016/02/16/07161781/Kebijakan.Bebas.Visa.Jokowi.Untung.atau.Rugi.

Kebijakan Bebas Visa Jokowi, Untung atau Rugi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah memberikan bebas visa untuk ratusan negara menuai pro dan kontra.

Pemerintah mengklaim kebijakan ini akan meningkatkan devisa. Pendapat sebaliknya muncul dari beberapa anggota DPR.

Dalam rapat gabungan bersama pemerintah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan, kebijakan bebas visa dalam setahun ini telah menghilangkan potensi pendapatan negara sampai dengan Rp 1 triliun.

Kebijakan ini dianggapnya berisiko tinggi, khususnya dari sisi keamanan.

"Kalaupun kita dapat uang dari pariwisata, tapi risikonya tinggi, buat apa?" kata Hasanuddin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Merugikan Indonesia

Pada kesempatan sama, anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon juga mengkritik gebrakan Jokowi mengenai pemberlakuan bebas visa untuk ratusan negara.

Menurut Effendi, Indonesia lebih banyak mendapatkan kerugian dari kebijakan tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu, menuturkan, pemerintah memberikan bebas visa pada ratusan negara untuk meningkatkan pendapatan devisa negara.

Namun, ia menilai, mayoritas negara yang mendapat fasilitas itu adalah negara yang masyarakatnya tidak memiliki tradisi berlibur ke luar negeri.

"Kebijakan bebas visa sebagai solusi untuk meningkatkan devisa, itu tidak setimpal," kata Effendi.

Ia melanjutkan, dalam rapat Komisi I DPR bersama Menteri Luar Negeri beberapa waktu lalu, direkomendasikan agar kebijakan bebas visa untuk ratusan negara dibatalkan.

Pemerintah dianggap tidak terbuka dan kebijakan itu dinilai memberikan lebih banyak kerugian.

"Misalnya saya, liburan ke luar negeri bukan karena bebas visa," ujarnya.

Effendi melanjutkan, kebijakan bebas visa untuk ratusan negara juga membuat pengawasan masuk dan keluarnya warga negara asing semakin sulit.

Ia khawatir kebijakan ini akan meningkatkan status Indonesia sebagai negara tujuan kelompok radikal.

"Apakah ada jaminan backpackers itu bawa uang ke Indonesia, apakah ini cara kita mendapatkan dollar?" ungkapnya.

Bebas visa untuk 84 negara

Pemerintah memberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 84 negara di dunia.

Kemudian, pemerintah melakukan penambahan kepada beberapa negara hingga akhirnya bebas visa diberlakukan kepada total 174 negara di dunia.

Negara-negara baru yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan di antaranya, Australia, Brasil, Ukraina, Kenya, Uzbekistan, Banglades, Kamerun, Palestina, Honduras, Pakistan dan Mongolia, Sierra Leone, Uruguay, Bosnia-Herzegovina, Kosta Rika, Albania, Mozambik, Macedonia, El Salvador, Zambia, Moldova, Madagaskar, Georgia, Namibia, Kiribati, Armenia, Bolivia, Bhutan, Guatemala, Mauritania, dan Paraguay.

Ada beberapa negara yang tidak dimasukkan daftar negara yang diberi fasilitas bebas visa.

Negara-negara tersebut merupakan negara yang aktif dalam perdagangan narkoba dan eksportir ideologi ekstrem.

Hal ini dilakukan untuk menghindari Indonesia menjadi ladang baru ideologi ekstrem dan radikal. Juga terdapat negara-negara yang diberi perhatian khusus, yaitu Brasil, China, dan Australia.

Brasil diberikan bebas visa setelah hubungan membaik pasca-konflik diplomatik terkait kasus hukuman mati.

Dongkrak devisa

Presiden Jokowi menyatakan, kebijakan bebas visa diterapkan untuk mendongkrak devisa melalui pariwisata.

Terkait dampak keamanan yang dapat timbul setelah pemberlakuan ini, Jokowi mengaku tidak khawatir.

Menurut Jokowi, kebijakan bebas visa untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) jangan dicampuraduk dengan isu keamanan.

Ia percaya Polri mampu menjamin keamanan setelah kebijakan bebas visa diterapkan.

"Kamu lihat Singapura, Malaysia (memberlakukan bebas visa ke) 170 negara lebih. Mereka aman-aman saja kan? Kenapa dulu kita hanya 15 negara yang diberi bebas visa?" kata Jokowi.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia selama Januari-Desember 2015 melampaui target.

Jumlah wisman yang datang ke Indonesia sepanjang 2015 mencapai 10.406.759. Jumlah itu melampaui angka yang ditargetkan pemerintah sekitar 10 juta wisman.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menyampaikan, angka proyeksi kunjungan wisman pada 2015 sebesar 10,017 juta atau tumbuh 7,2 persen.

Dari angka tersebut, perolehan devisa pariwisata mencapai 11,9 miliar dollar AS atau setara Rp 163 triliun dengan perhitungan rata-rata lama tinggal wisman selama berlibur di Indonesia adalah 8,50 hari dengan pengeluaran sebanyak 1.190 dollar AS per wisman per kunjungan.

Pertumbuhan pariwisata Indonesia tahun 2015 ini diklaim berada di atas pertumbuhan pariwisata dunia sebesar 4,4 persen dan pertumbuhan pariwisata kawasan ASEAN sebesar 6 persen.

"Pertumbuhan pariwisata Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara kompetitor Malaysia, Singapura, dan Thailand," kata Arief.

Dengan capaian ini, kata Arief, akan memacu pemerintah mencapai target kunjungan 12 juta wisman pada 2016.

Sejumlah akselerasi telah disiapkan untuk mencapai target tersebut. Di antaranya dengan mengembangkan 10 destinasi wisata prioritas, Candi Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang.

Pemerintah juga akan membentuk badan otoritas nasional dalam mengelola destinasi prioritas tersebut dan meyakini menghasilkan 8,5 juta wisman yang berkunjung.

Terobosan regulasi juga dilakukan pemerintah dengan memperbanyak pemberian bebas visa kunjungan.

Kebijakan ini diproyeksikan mampu menarik satu juta wisman dengan devisa sebesar 1 miliar dollar AS pada 2016.

apa tujuan kebijakan bebas visa ini ?? >>> jelas tujuannya adalah untuk menambah devisa di sektor pariwisata

sementara terkait kendala2 yang akan dihadapi (misalnya tentang keamanan, ideologi radikal, budaya asing, pendatang dan TKA ilegal, dsb) ... intinya adalah : perlu adanya peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan keamanan

jadi ... nyambung ke TS >>> ga ada hubungannya toh ya antara kebijakan bebas visa ini dengan keluh kesah anda yang merah underline

Kalau tentang TKA cina yang nyamar jadi turis >>> ya tinggal dibereskan saja imigrasi dan penegakan hukum-nya >>> tapi bukan artinya kebijakannya yang salah

misalnya saya ambil artikel VIVA diatas ... kan ada tulisannya

Sementara itu, menurut Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, pihaknya mempertanyakan angka besar warga China yang masuk ke Indonesia. Meski di satu sisi berdampak pada naiknya sektor wisata, namun ada masalah lain saat para warga China yang datang juga bekerja di Indonesia.

size 18 : Dede Yusuf sendiri SUDAH MENGAKUI bahwa kebijakan ini berdampak pada naiknya sektor wisata ....

lalu apakah HANYA KARENA SATU NEGARA TIONGKOK saja ... lalu kebijakan ini dinilai tidak membawa manfaat ?? (seperti yang anda tulis warna ungu)

toh RRT sendiri sudah termasuk sebagai negara yang "mendapat perhatian khusus" >>> jadi mana malapetaka-nya ?? >>> kenapa baru ngadepin Tiongkok saja sudah bingung ... lalu langsung berpikir kebijakan tersebut membawa malapetaka

ada apa sih dengan Tiongkok ?? ... kenapa banyak sekali orang seperti "ditakut2i" dengan sekian banyak isu tentang negara ini ??

jangan2 isu itu cuma "dagelan" atau "propaganda" Amerika .... yang ingin negara ini "parno" gila (ga pakai mikir) terhadap RRT (sebagai musuh Amerika)

apakah bangsa ini memang selamanya cuma punya mental pengecut ... yang ga bisa menghadapi negara semilyard penduduk model2 RRT ?? ... seperti bagaimana Dede Yusuf bicara di artikel VIVA

Menggali Potensi Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata

"Kami membentuk panja, dari hasil panja menyebutkan jika ini ada permasalahan besar, isu besar soal China. Ini bukan soal wisata, tapi berdampak pada persoalan pekerja, ini tanggung jawab siapa?" kata Dede Yusuf.

Dia mengatakan, China memiliki jumlah penduduk sebesar 1,4 miliar, di mana 400 juta warganya kini berstatus menganggur. Hal ini lah yang perlu dicermati di mana pemerintah dinilai justru mempermulus pekerja China berdatangan ke Indonesia lewat kerja sama yang dilakukan pemerintah.

"Jika kerja sama Indonesia dengan China berniat akan mendatangkan investor baru, membawa dampak ekonomi positif buat Indonesia, harusnya Indonesia yang diuntungkan. Ini kan jadi timbul masalah lain," kata dia.

merah : kalau ada pekerja nyamar jadi turis ... artinya mereka ilegal ... tanggung jawab pemerintah untuk membereskan >>> tapi bukan artinya kebijakannya bebas visa-nya yang salah .... (wong bebas visa itu untuk banyak negara kok)

kalaupun nanti kebijakan bebas visa itu dicabut untuk RRT (setelah dikasih warning dsb) >>> itupun GA MASALAH ... tapi bukan artinya kebijakan itu yang salah ... dan pemerintah bukan tidak punya hak untuk mengevaluasi apakah RRT perlu diberi bebas visa atau tidak .... misalnya nyambung dengan kalimat DY yang biru

1. trus memang kenapa kalau 400 juta warga RRT nganggur ?? >>> memang yang 400 juta itu pindah semua ke Indonesia ??

2. lalu bagaimana perbandingan antara jumlah warga ilegal cina yang masuk ... dengan jumlah wisatawan cina itu sendiri ... lebih banyak mana yang masuk ke Indonesia (terkait kebijakan bebas visa) ??

3. lalu berapa persen jumlah pekerja illegal cina itu sendiri yang masuk ke Indonesia .... dibanding pekerja asing ilegal lainnya ?? >>> sudah ada datanya belum ??

4. lagipula ilegal is ilegal ... jadi intinya adalah PENEGAKAN HUKUM kepada negara manapun ... mau itu dari RRT kek, Australia kek, Timteng kek, Afrika kek, Brazil kek .... semua yang ilegal tetap harus diproses hukum

gitu aja kan intinya .... balik ke tulisan saya yang hijau

by Sponsored content

Import

Import

Re: Import

Re: Import

Re: Import

Re: Import