Salahkah Jokowi Menghukum Mati, Warga Negara Asing Yang Tidak Mengimani Hukuman Mati?

WNA Dieksekusi Mati, Jokowi Tak Bisa Jaga Relasi Bangsa
Selasa, 20 Januari 2015 - 17:15 wib

JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Belanda dan Brasil angkat kaki dari Indonesia, lantaran warga kedua negara tersebut dieksekusi mati gara-gara kasus narkoba.

Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan, pemerintah Indonesia sangat keliru jika penarikan kedua Dubes itu karena ada permasalahan di dalam negeri kedua negara itu.

"Pemerintah keliru besar apabila menganggap bahwa ini bukan masalah internasional yang bisa mempengaruhi Indonesia," ujar Hendardi kepada Okezone, Selasa (20/1/2015).

Mayoritas negara-negara demokratis telah sampai pada kesepakatan untuk tidak melakukan moratorium hukuman mati, bila belum bisa menghapuskannya dalam hukum nasional.

Untuk itu, lanjutnya, alangkah baiknya jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sadar akan arti pentingnya relasi antar-bangsa.

"Saya melihat Presiden Jokowi dikelilingi kekuatan-kekuatan konservatif dan nasionalis picik yang bukan saja menganggap sepi HAM, namun juga menganggap Indonesia bisa hidup terisolasi serta tidak bisa dipengaruhi oleh pergaulan antar bangsa," pungkasnya.

"Indonesia pada pemerintahan SBY berada pada sisi negara-negara ini dalam kecenderungan tersebut. Di sini bisa dikatakan bahwa ukuran universal tentang sebuah negara beradab adalah negara yang menghapuskan hukuman mati," tegasnya.

Reaksi kedua negara itu, kata dia, didasari oleh kenyataan bahwa konstitusinya melindungi warga negaranya, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri dari pidana mati.

Sebelumnya, lima warga negara asing terpidana kasus pengedaran narkoba skala besar dieksekusi mati. Kelima warga asing itu berasal dari Belanda, Brasil, Nigeria, Malawi, dan Vietnam.

"Di sini menjadi jelas, hukum internasional selalu merupakan refleksi dari kepentingan-kepentingan suatu bangsa. Namun, dari sini pun Indonesia bisa belajar relasi internasional antara-bangsa beradab juga bisa menjadi faktor yang mendorong perubahan di dalam negeri," tuturnya.

(hol)

salapanbelas maret wrote:Kalo menurut gue pribadi sih, seharusnya para pengedar narkoba itu dibebaskan saja, jadi entar kalo mereka bebas, mereka bisa lagi menyebarkan narkoba dengan jumlah yg lebih besar.
Dan efeknya jg jelas, para pengedar narkoba lain, termasuk yg dari luar Indonesia, tidak akan ragu ragu utk membawa dan menyebarkan narkoba di Indonesia, karna kalopun terkangkap, paling dipenjara dan akhirnya dibebaskan.

Ayo Pak Jokowi, bebaskan para pengedar narkoba, biar mereka bisa menyebarkan narkoba dalam jumlah yg lebih spektakuler!

frontline defender wrote:mana ini yang kemarin menolak penerapan hukuman syariah kepada non-muslim dengan alasan karena itu merupakan pemaksaan keimanan/agama?

frontline defender wrote:hukuman mati terhadap pengedar narkoba kan hukumnya Jokowi/Indonesia (bukan hukumnya Belanda & Brazil)!

SEGOROWEDI wrote:hukum agama dengan hukum negara beda dong..

SEGOROWEDI wrote:hukum negara: siapapun harus tunduk

SEGOROWEDI wrote:hukum negara: siapapun harus tunduk
hukum agama: siapapun yang percaya agama itu (saja) yang harus tunduk

hukum negara dianut warga negara tsb

frontline defender wrote:
kalau hukum agamanya jadi hukum negara?

frontline defender wrote:entah berdasarkan apa, tapi hukum syariah saya singgung karena tidak menutup kemungkinan diterapkan kepada orang yang tidak menganutnya, sama halnya seperti apa yang terjadi dalam kasus ini dimana hukum Indonesia diterapkan kepada orang yang tidak menganutnya!

SEGOROWEDI wrote:

frontline defender wrote:
kalau hukum agamanya jadi hukum negara?

disitulah masalahnya islam..
negara dan tuhan jadi satu

aliumar wrote:Salah !!
Yuridiksi hukum negara adalah wilayah kedaulatan negara tsb.

Jadi sekalipun saya WNI, tapi jika saya sedang ada di wilayah kedaulatan negara Singapura, maka hukum yg harus saya taati adalah hukum negara Singapura. Karena sejak saya berada di wilayah kedaulatan negara Singapura, maka Yuridiksi hukum yg berlaku adalah hukum dari negara Singapura.

aliumar wrote:Sementara hukum agama (syariat), yuridiksinya berkaitan dgn org yg mengimani nya.

Makanya dlm Quran, org yg beriman kpd Injil harus memutuskan perkara berdasarkan Injil (memutuskan perkara berdasarkan kitab yg diturunkan kpdnya).

Jadi berbeda.

Demikian.

SEGOROWEDI wrote:

frontline defender wrote:
kalau hukum agamanya jadi hukum negara?

disitulah masalahnya islam..
negara dan tuhan jadi satu

salapanbelas maret wrote:

frontline defender wrote:entah berdasarkan apa, tapi hukum syariah saya singgung karena tidak menutup kemungkinan diterapkan kepada orang yang tidak menganutnya, sama halnya seperti apa yang terjadi dalam kasus ini dimana hukum Indonesia diterapkan kepada orang yang tidak menganutnya!

TS ASBUN !
Menghubungkan kasus hukum mati pengedar narkoba dgn hukum syariah, tapi GAK TAU HUKUM SYARIAHNYA YANG MANA.
modal klaim en gatuk doang nih!?

Geli gue..

frontline defender wrote:

SEGOROWEDI wrote:

frontline defender wrote:
kalau hukum agamanya jadi hukum negara?

disitulah masalahnya islam..
negara dan tuhan jadi satu

malah ngomel! mana jawabannya?

dee-nee wrote:

SEGOROWEDI wrote:

frontline defender wrote:
kalau hukum agamanya jadi hukum negara?

disitulah masalahnya islam..
negara dan tuhan jadi satu

emang yang ga jadi satu sama Tuhan apa mas ??

frontline defender wrote:

salapanbelas maret wrote:

frontline defender wrote:entah berdasarkan apa, tapi hukum syariah saya singgung karena tidak menutup kemungkinan diterapkan kepada orang yang tidak menganutnya, sama halnya seperti apa yang terjadi dalam kasus ini dimana hukum Indonesia diterapkan kepada orang yang tidak menganutnya!

TS ASBUN !
Menghubungkan kasus hukum mati pengedar narkoba dgn hukum syariah, tapi GAK TAU HUKUM SYARIAHNYA YANG MANA.
modal klaim en gatuk doang nih!?

Geli gue..

mulai keluar penyakit nggak mau baca nya!

frontline defender wrote:berarti di Arab pemerintah Arab berhak memotong tangan pencuri non-muslim yang mencuri & ketangkep di Arab?