umat islam terpapar bahaya laten hegemoni global

Sang "kampium" demokrasi kembali berulah. Ulahnya justru kebijakan tidak populer yang kontra demokrasi. Dengan dalih ingin mencegah serangan terorisme dan memelihara keamanan nasional AS, FBI mulai menerapkan kebijakan baru memantau kegiatan masjid. Tidak hanya itu, bahkan setiap masjid di seluruh negara bagian AS telah dipasang alat perekam guna memata-matai kegiatan masjid selama 24 jam nonstop.

Kebijakan tersebut hanyalah satu dari rangkaian kebijakan buruk serupa. Sebelumnya, banyak terjadi pelecehan atas warga muslim oleh dinas imigrasi. Sempat juga beredar isu sweeping terhadap WNI yang tinggal di AS. Kebijakan itu dipicu oleh pernyataan seorang komentator sayap kanan yang pro-Israel bahwa komunitas Islam di AS menjadi ancaman nasional yang harus dimata-matai. Bukan rahasia, banyak kaum muslimin AS menilai bahwa kelompok sayap kanan yang kini banyak menduduki pos-pos penting di negara itu merupakan kalangan phobia Islam.

Tengok misalnya Danial Pipes, seorang yang oleh ZA Maulani digolongkan sebagai kelompok "makelar perang" dalam lembaga CFR (The Council for Foreign Relations), ia menulis di Jerussalem Post, "Para pekerja asal negara-negara Islam, yang bekerja di bidang penegakan hukum, militer, dan korps diplomatik perlu diawasi dalam kaitannya dengan kegiatan terorisme. Demikian juga terhadap para imam di penjara-penjara dan dinas angkatan bersenjata AS. Para pengunjung dan imigran Muslim harus diteliti latar belakang maksud kedatangan mereka ke AS. Masjid-masjid perlu pengawasan khusus sebagaimana diterapkan pada gereja, sinagog, dan kuil-kuil di AS."

Jelas, pernyataan tersebut adalah tindakan generalisasi yang sembrono, paranoid, dan anti-Islam. Sebuah artikulasi dari apa yang selama ini mereka sebut dengan The Green Menace (bahaya hijau: Islam), sebuah istilah yang menganggap Islam sebagai musuh berikutnya menggantikan Komunisme Soviet. Menyetarakan pengawasan masjid dengan gereja jelas sebuah kenaifan, karena masjid tidak seperti gereja Katolik di AS yang selama terkait dengan aksi-aksi mafia, atau seperti gereja-gereja Episcopal Methodist Afrika yang memiliki korelasi dengan meningkatnya angka kriminal di AS. Maka, tidak berlebihan jika organisai advokasi dan pembela HAM di Washington (CAIR) menyatakan bahwa kebijakan tersebut sebagai terburuk yang harus dilawan karena tidak menghormati kebebasan beragama, keadilan, dan hukum.

Sepekan setelah pernyataan Pipes ditulis, AS segera memberlakukan kebijakan-kebijakan diskriminatif yang bernada memusuhi Islam. CAIR sampai perlu mengingatkan warga muslim yang tinggal di AS untuk menunda perjalanan ke luar negeri demi menghindari pelecehan oleh dinas Imigrasi AS. Peringatan ditujukan terutama kepada yang belum memiliki status tinggal permanen di AS, termasuk yang tengah menjalankan ibadah haji di tanah suci. Langkah tersebut di ambil CAIR karena sebelumnya banyak warga muslin dan Arab yang melaporkan tindak senonoh imigrasi AS kepada mereka, seperti yang dialami Samirah, Presiden United Muslim Americans Association di Palos Hills dan beberapa mahasiswa muslim.

Kebijakan di atas kembali menandaskan sikap mendua AS dalam berdemokrasi. Sebuah kebijakan yang tegas melanggar kebebasan beragama, keadilan, dan hukum. Tentu sikap ini bukan hal baru bagi AS. Sangat masyhur di kalangan publik bahwa AS gemar menggunakan standar ganda. Contoh yang paling gamblang adalah pembelaannya terhadap agresor Israel yang nyata menjajah Palestina.

Dengan demikian, tampaknya isu terorisme hanyalah suatu istilah "hegemonik" atas nama gagasan demokrasi, toleransi, dan pluralisme. Gagasan demokrasi, toleransi, dan pluralisme sendiri dalam praktiknya semacam menjadi alat penetrasi dominasi global negara-negara Barat atas negara-negara Islam. Sebentuk kolonialisme baru yang halus dengan payung hukum. Naifnya, banyak kalangan intelektual muslim yang agak lugu menyikapi gagasan-gasasan yang banyak digombalkan oleh AS.