Menyerap anggaran VS mengundang KPK

Menyambung http://www.laskarislam.com/t9141-seputar-anggaran-negara-dan-daerah.

Bapak Presiden memanggil seluruh Gubernur karena pembangunan yang melambat, bahasa lainnya penyerapan anggaran yang sedikit.

http://jabar.tribunnews.com/2015/08/24/jokowi-panggil-seluruh-gubernur-ke-istana-bogor
Berdasarkan agenda yang kepresidenan, di Bogor Jokowi akan melakukan koordinasi upaya percepatan program-program pembangunan. Memang, salah satu masalah dalam merealisasikan program pembangunan adalah penyerapan anggaran.
Termasuk anggaran yang diterima oleh masing-masing daerah melalui Dana Alokasi Khusus. Kemarin, Minggu (23/8) menteri dalam negeri Tjahjo Kumulo mengatakan akan memantau realisasi penyerapan anggaran di daerah.
Bahkan, kalau ada daerah yang penyerapannya di bawah target pemerintah akan memberikan mekanisme reward and punishment, berupa pengurangan DAK di tahun mendatang. "Kami sudah sampaikan peringatan kepada pemerintah daerah," ujar Tjahjo dalam keterangannya, Minggu (23/8).

Salah satu penyebab sedikitnya penyerapan anggaran adalah takut mengundang KPK

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/07/24/150147/takut-terjerat-korupsi-pejabat-daerah-sulit-berinovasi
Metrotvnews.com, Jakarta: Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch (ICW), Febri Hendri menyebut ketakutan menjadi salah satu alasan serapan anggaran pemerintah daerah rendah. Kepala daerah takut terjebak kasus korupsi.

"Sebenarnya, kalau melihat kondisi penegakan hukum akhir-akhir ini, bisa jadi sedikit alasan. Tapi, ada juga sebenarnya sebagian besar di antaranya, karena korupsi tuh sudah jadi kebiasaan. Jadi, kalau seandainya mereka paksakan juga dengan pengadaan barang dan jasa kemudian membelanjakan dana, mereka akan terjerat hukum, ini yang jadi masalah," kata Febri dalam dialog Bincang Pagi di MetroTV, Jumat (24/7/2015).

Salah satu yang bisa dijadikan contoh adalah Bapak Dahlan Iskan, melanggar prosedur walau bukan karena untuk memperkaya diri sendiri, proyek dianggap gagal dst.

Jika dicermati sebetulnya yg namanya proyek pemerintah pasti mahal/biaya tinggi bukan hanya karena faktor upeti di banyak meja, tapi garansi dan pemeliharaan (ada berita kalau UPS SMA jakarta garansi 5tahun), tidak pakai DP, malah harus menyiapkan garansi bank sebagai jaminan, baru dibayar setelah proyek 100% itupun tidak dibayar lunas -disisakan sebagai jamninan garansi-, proses panjang dan rumit dari awal tender sampai mengurus tandaterima pekerjaan dst, deadline proyek sangat mepet, terkadang harus stok barang dengan resiko proyek tidak jadi (resiko tinggi) dst, belum lagi papasan dengan KPK dst.

Siapa yang mau???

Kalau Ahok menyatakan bahwa "mending tidak jadi daripada dikadalin" ada benar ada salahnya. Benarnya pengusaha pasti mencari celah dari semua kerumitan itu, siapa sih yang mau susah? salah satu cara gampang adalah suap. Pertanyaan lanjutannya siapa sih yang mau jualan dengan resiko setinggi itu kalau keuntungannya tidak menggiurkan. Pengusaha pasti mengambil keuntungan sangat tinggi karena resiko pun sangat tinggi.. Pertanyaannya apakah itu pengkadalan?

Pertanyaan untuk Pak Presiden/pemerintah adalah jika anda pasti akan membeli BMW type Z, mengapa tidak langsung saja ke BMW, malah dtender oleh PT A, B, C atau mengapa tidak menyuruh salah satu BUMN untuk mengurus pembelian langsung.

Kapan kebodohan kebobrokan ini akan berakhir?  
.

hahaha..jadi inget sesuatu..
yang sayah rasakan ketika menghandle proyek bantuan dari kementerian kelautan ke desa tertinggal..

baru dibayar setelah proyek 100% itupun tidak dibayar lunas -disisakan sebagai jamninan garansi-, proses panjang dan rumit dari awal tender sampai mengurus tandaterima pekerjaan dst, deadline proyek sangat mepet, terkadang harus stok barang dengan resiko proyek tidak jadi (resiko tinggi) dst,

jadi kalow sekarang ada permintaan untuk menghandle lagi pengiriman barang oleh pemerintah maka sikap sayah uda jelas ;
1.bayar 75 % diawal proyek..
2.tidak menerima klaim barang rusak akibat perjalanan ato salah pesanan..
3.uda males..

hahaha..

dan apakah perlambatan pertumbuhan ekonomi negara ini juga disebabkan faktor daya serap anggaran yang rendah?

abu hanan wrote:dan apakah perlambatan pertumbuhan ekonomi negara ini juga disebabkan faktor daya serap anggaran yang rendah?

ga juga ... banyak faktor lain tentu saja
hehehehehehe

dee-nee wrote:

abu hanan wrote:dan apakah perlambatan pertumbuhan ekonomi negara ini juga disebabkan faktor daya serap anggaran yang rendah?

ga juga ... banyak faktor lain tentu saja
hehehehehehe

boleh d share faktor lainnya mb Dee

isaku wrote:

dee-nee wrote:

abu hanan wrote:dan apakah perlambatan pertumbuhan ekonomi negara ini juga disebabkan faktor daya serap anggaran yang rendah?

ga juga ... banyak faktor lain tentu saja
hehehehehehe

boleh d share faktor lainnya mb Dee  

jangan sekarang deh .... lagi jadi top poster nih
agak2 ga pede jadinya ... kesannya bawel banget

kalo kpk jadi gak bernyali..apakah daya serap anggaran juga akan membesar?

#savekpk

sekilas info,
tentang point-point yang ingin saya sampaikan, tapi beda pendapat juga nggak papa kok.

1. kalau pemerintah sedang berorientasi pada pembangunan, mungkinakan lebih baik jika diorientasikan pada pembangunan yang berorientasi pada rakyat kecil yang sangat dibutuhkan oleh banyak rakyat kecil, seperti pembangunan jembatan yang sudah rusak parah, sekolah-sekolah didesa-desa yang sudah parah kerusakanya, dll, juga home industri ditiap desa untuk menyerap banyak tenaga kerja didesa itu, seperti home industri kerajinan tangan seperti membuat pernak-pernik(misalnya), atau home industri dari daur ulang sampah yang bisa dimanfaatkan sebagai daya jual beli.  

2. mungkin perlu ada pengurangan jumlah partai-partai politik, sehingga dengan demikia pengeluaran dana kampanye bisa lebih hemat, juga (paling tidak) menimbulkan efek berkurangnya resiko korupsi dana kampanye.

3. mungkin seharusnya sering di adakan sidak(tanpa pemberitahuan lebih dulu), oleh marinir atau oleh yang berkapasitas untuk itu.

4. mungkin tv parlemen(tentang rapat DPR) bila perlu dibuat agar chanel tersebut bisa ditangkap dengan mudah seperti stasiun tv lainya, seperti sctv(misalnya), agar rakyat juga bisa memonitor kejanggalan dari rapat tersebut, bila perlu ada TV-KPK gitu...

6. mungkin pemerintah juga perlu menggalakan penyuluhan terhadap desa-desa yang banyak pengangguranya, seperti dengan mobil penyuluhan, yang nantinya bisa mendatangi desa-desa itu dengan memberi pembelajaran yang secukupnya juga memberikan ide kreatif tentang ketrampilan untuk wirausaha, atau ketrampilan alternatif dalam ber-wirausaha, misalnya dengan memanfaatkan dan memberitahu cara agar tumbuhan enceng gondok menjadi daya jual beli seperti menjadi tas dsb, juga bagaimana memanfaatkan koran atau kertas bekas menjadi kertas hvs yang bisa dijual, dll.

7. jika proyek pemerintah memakan biaya tinggi, seharusnya dipertimbangkan dulu, apakah bersifat krusial atau tidak, kemungkinan berhasilnya besar atau kecil.

8. tentang menyuap, memang ada orang yang terpaksa menyuap karena memang tidak ada cara lain dan orang itu tidak bisa makan dan tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya karena keadaan sistem birokrasinya yang tidak memungkinkan orang itu untuk tidak menyuap, ya kasihan juga kan.
tapi jika ada orang yang menyuap padahal orang itu bisa melakukan alternatif positif lainya dengan tanpa menyuap, maka orang jenis inilah yang seharusnya dihukum.

9. mungkin presiden juga seharusnya dengan sebisa mungkin, membuat dirinya menjadi tidak dicurigai oleh rakyat, kalaupun presiden terlanjur dicurigai oleh rakyat, maka sudah seharusnya presiden mempunyai alasan yang kuat juga disertai bukti tindakan perbuatan dari alasan itu.

10. mungkin presiden juga seharusnya lebih menimbang masalah yang mengeluarkan biaya negara dengan menimbang bersifat krusial atau tidak, seperti tentang mengimpor(misalnya), seperti tentang mengimpor beras(misalnya), saya kira tidak perlu mengimpor beras, apabila petani Indonesia bisa memenuhi target negara.

11. mungkin anggota kpk, hakim, juga layak dapat penjagaan militer, yang dikomandai oleh jendral bintang empat, bila perlu oleh panglima besar.

12. saya kira tidak perlu ada mobil dinas kecuali terhadap orang yang memang tidak mempunyai mobil, karena jika diterapkan mobil dinas pada orang yang sudah mempunyai mobil, maka lalulintas bisa menjadi lebih padat.

13. juga bahwa seharusnya presiden apabila terjadi permintaan tunjangan yang tidak bersifat penting, maka tidak perlu ditanggapi, juga terhadap DPR yang pernah meminta tunjangan yang tidak bersifat penting. Bahkan bila perlu, seharusnya ada pemotongan gaji terhadap anggota-anggota DPR jika anggota-anggota DPR itu, tidak aktif mengikuti rapat juga tidak aktif dalam kewajibanya atau terhitung sebagai pemalas dalam melakukan tugasnya.

PENJELAJAH wrote:2. mungkin perlu ada pengurangan jumlah partai-partai politik, sehingga dengan demikia pengeluaran dana kampanye bisa lebih hemat, juga (paling tidak) menimbulkan efek berkurangnya resiko korupsi dana kampanye.

sayah suka ini..

sekilas info,
saya pernah mendengar bahwa jumlah anggota DPR di Indonesia ini terlalu banyak,
artinya bahwa jumlah anggota DPR sudah melebihi porsi yang seharusnya. jika dibandingkan dengan anggota DPR di negara maju.
jadi seharusnya dilakukan pemangkasan anggota DPR sampai pada jumlah anggota DPR yang proporsioanal, dengan mencontoh jumlah anggota DPR yang paling minimal namun tetap proporsional dinegara maju.
pemangkasan anggota DPR, ini juga(paling tidak) bisa banyak mengurangi jiwa-jiwa tikus penggerogot uang rakyat.
mungkin taktik ini juga bisa diterapkan pada anggota-anggota selain DPR, yang berhubungan dengan uang rakyat.

sekilas info,
saya mendengar tentang hukuman koruptor yang terkesan semakin ringan dibanding tahun-tahun lalu,

seharusnya presiden, juga panglima besar polri, panglima besar TNI, serta seluruh jenderal-jendral bintang empat, harus ikut mendukung supaya tidak ada pemangkasan hukuman terhadap koruptor, juga harus terlihat dan terbukti sebagai yang paling gigih memperjuangkan untuk memberantas koruptor juga kejahatan-kejahatan yang meresahkan banyak rakyat, jika mereka tidak mau dicurigai oleh rakyat.

jadi...wahai presiden, juga panglima besar polri, panglima besar TNI, serta seluruh jenderal-jendral bintang empat,

tunjukanlah sengatmu yang nyata terhadap koruptor-koruptor uang rakyat juga terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan banyak rakyat,
sehingga tampaklah bahwa kalian adalah yang bukan dibelakang koruptor dan bahwa kalian adalah yang bukan dibelakang kejahatan-kejahatan yang meresahkan banyak rakyat.

jika kalian, baik yang ada diseluruh negara-negara di dunia juga terlebih yang termasuk kepala negara, juga panglima besar kepolisian, panglima besar angkatan bersenjata, serta seluruh jenderal-jendral bintang empat, dan semua orang-orang yang mempunyai kelebihan, kemampuan, namun menyalahgunakanya,
maka jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan hendak menjaminkan kalian pada hukuman kekal di neraka selamanya yang paling berat hukumanya yang juga diperuntukan bagi maklhuk berakal lainya yang kecenderungan hatinya menyukai kejahatan, apabila kalian tidak bertobat.

dee-nee wrote:

isaku wrote:

dee-nee wrote:

abu hanan wrote:dan apakah perlambatan pertumbuhan ekonomi negara ini juga disebabkan faktor daya serap anggaran yang rendah?

ga juga ... banyak faktor lain tentu saja
hehehehehehe

boleh d share faktor lainnya mb Dee  

jangan sekarang deh .... lagi jadi top poster nih
agak2 ga pede jadinya ... kesannya bawel banget

Mb Dee,








nagih

dan daya serap anggaran yang rendah ini juga dipengaruhi faktor lain seperti CSR (suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya...by wiki)..

tanpa bermaksud singgung kebijakan ahok,tetapi memaksakan kompensasi berupa infrastruktur atau prasarana kepada swasta adalah aplikasi lain dari CSR..bila satu pemerintahan daerah sukses memaksakan CSR dan berakibat pada rendahnya daya serap,lantas apakah pemerintah daerah itu dapat disalahkan?

menurut saya .... menyerap anggaran pun bukan artinya dapet uang langsung bisa dipake suka2 toh .... lalu tertulis "cihuy anggaran terserap maksimal"

kan tetap harus dilihat tujuan dan hasil penyerapan itu sendiri ....

kalimat klasik sih ....

- "untuk apa penyerapan tinggi tapi korupsi juga tinggi" ...
- "untuk apa penyerapan tinggi tapi dipakai untuk anggaran yang penuh mark up dan tidak sesuai dengan kebutuhan"

abu hanan wrote:dan daya serap anggaran yang rendah ini juga dipengaruhi faktor lain seperti CSR (suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya...by wiki)..

tanpa bermaksud singgung kebijakan ahok,tetapi memaksakan kompensasi berupa infrastruktur atau prasarana kepada swasta adalah aplikasi lain dari CSR..bila satu pemerintahan daerah sukses memaksakan CSR dan berakibat pada rendahnya daya serap,lantas apakah pemerintah daerah itu dapat disalahkan?

Menarik, itu hal yang positif kok, malah kurang tepat kalau ujung pertanyaannya adalah salah menyalahkan.

Begini... dalam kacamata awam saya... Anggaran direncanakan bersama eksekutif legislatif, atau tepatnya eksekutif mengajukan legislatif menyetujui, kalau g salah pertahun ya.
Darimana nilai tersebut hadir adalah dari rencana, program yang dirancang sendiri eksekutif disetujui legislatif. Jadi boleh dan bisa dijadikan salah satu parameter sejauh mana program yang direncanakan sudah berjalan.

Kalau rencana A,B,C, D dihitung menghabiskan 1T, maka di akhir tahun baru keluar 500M bisa disimpulkan kurang lebih rencana baru berjalan setengahnya.

Adapun CSR tidak tepat disebut menggantikan rencana2 yang sudah disusun tsb.

mbah abu wrote:tanpa bermaksud singgung kebijakan ahok,tetapi memaksakan kompensasi berupa infrastruktur atau prasarana kepada swasta adalah aplikasi lain dari CSR..bila satu pemerintahan daerah sukses memaksakan CSR dan berakibat pada rendahnya daya serap,lantas apakah pemerintah daerah itu dapat disalahkan?

CSR kan ga ada hubungannya dengan APBD mbah .... jadi gimana bisa dibilang "berakibat" (yang underline)

isaku wrote:
Kalau rencana A,B,C, D dihitung menghabiskan 1T, maka di akhir tahun baru keluar 500M bisa disimpulkan kurang lebih rencana baru berjalan setengahnya.

Adapun CSR tidak tepat disebut menggantikan rencana2 yang sudah disusun tsb.

kalau a, b, c, d kelar oleh csr, gimana?

SEGOROWEDI wrote:

isaku wrote:
Kalau rencana A,B,C, D dihitung menghabiskan 1T, maka di akhir tahun baru keluar 500M bisa disimpulkan kurang lebih rencana baru berjalan setengahnya.

Adapun CSR tidak tepat disebut menggantikan rencana2 yang sudah disusun tsb.

kalau a, b, c, d kelar oleh csr, gimana?

melanggar hukum ... CSR tidak boleh digunakan untuk dana a,b,c,d >>> rencana a,b,c,d itu jatuhnya tetap harus pakai apbd

apbd ga boleh campur aduk dengan csr

dee-nee wrote:menurut saya .... menyerap anggaran pun bukan artinya dapet uang langsung bisa dipake suka2 toh .... lalu tertulis "cihuy anggaran terserap maksimal"

kan tetap harus dilihat tujuan dan hasil penyerapan itu sendiri ....

Betul setuju

kalimat klasik sih ....

- "untuk apa penyerapan tinggi tapi korupsi juga tinggi" ...
- "untuk apa penyerapan tinggi tapi dipakai untuk anggaran yang penuh mark up dan tidak sesuai dengan kebutuhan"

Ini bukan klasik, g bisa diterima malah, ini kata2ngeles mb Dee, jangan ditirulah. Kalau kira2 memang g mampu menjalankan seluruh program, pengajuan ya jangan tinggi2.

Adapun korupsi, mark up, harus diantisipasilah.

isaku wrote:

dee-nee wrote:menurut saya .... menyerap anggaran pun bukan artinya dapet uang langsung bisa dipake suka2 toh .... lalu tertulis "cihuy anggaran terserap maksimal"

kan tetap harus dilihat tujuan dan hasil penyerapan itu sendiri ....

Betul setuju

kalimat klasik sih ....

- "untuk apa penyerapan tinggi tapi korupsi juga tinggi" ...
- "untuk apa penyerapan tinggi tapi dipakai untuk anggaran yang penuh mark up dan tidak sesuai dengan kebutuhan"

Ini bukan klasik, g bisa diterima malah, ini kata2ngeles mb Dee, jangan ditirulah. Kalau kira2 memang g mampu menjalankan seluruh program, pengajuan ya jangan tinggi2.

Adapun korupsi, mark up, harus diantisipasilah.  

bold : lah katanya "anggaran direncanakan bersama eksekutif legislatif, atau tepatnya eksekutif mengajukan legislatif menyetujui"

kalau yang merencanakan dan mengajukan cuma butuh 10 ribu ... tapi yang menyetujui minta 50 ribu gimana ??

merah : ya itu antisipasinya ... APBD yang dipakai cuma 10 ribu karena butuh-nya memang cuma segitu ....
sementara penggunaan yang 40 ribu kan harus diliat dulu untuk apa .... kalau untuk korupsi ...
ya eksekutif yang baik harusnya tidak mengeluarkan 40 ribu tersebut hanya demi alasan "supaya penyerapan maksimal"

dee-nee wrote:

SEGOROWEDI wrote:

isaku wrote:
Kalau rencana A,B,C, D dihitung menghabiskan 1T, maka di akhir tahun baru keluar 500M bisa disimpulkan kurang lebih rencana baru berjalan setengahnya.

Adapun CSR tidak tepat disebut menggantikan rencana2 yang sudah disusun tsb.

kalau a, b, c, d kelar oleh csr, gimana?

melanggar hukum ... CSR tidak boleh digunakan untuk dana a,b,c,d >>> rencana a,b,c,d itu jatuhnya tetap harus pakai apbd

apbd ga boleh campur aduk dengan csr

misalnya dianggarkan beli 100 bus
tetapi yang 75 bus dapat dari csr, apa anggaran 75 bus dianggap tidak terserap dan dinilai kinerja yang buruk?

SEGOROWEDI wrote:

dee-nee wrote:

SEGOROWEDI wrote:

isaku wrote:
Kalau rencana A,B,C, D dihitung menghabiskan 1T, maka di akhir tahun baru keluar 500M bisa disimpulkan kurang lebih rencana baru berjalan setengahnya.

Adapun CSR tidak tepat disebut menggantikan rencana2 yang sudah disusun tsb.

kalau a, b, c, d kelar oleh csr, gimana?

melanggar hukum ... CSR tidak boleh digunakan untuk dana a,b,c,d >>> rencana a,b,c,d itu jatuhnya tetap harus pakai apbd

apbd ga boleh campur aduk dengan csr

misalnya dianggarkan beli 100 bus
tetapi yang 75 bus dapat dari csr, apa anggaran 75 bus dianggap tidak terserap dan dinilai kinerja yang buruk?

ga bisa gitu mas wed ...

misalkan ... dianggarkan beli 100 bus untuk transportasi Jakarta >>> semua ini masuk APBD ... bagaimana pengelolaan anggaran ini bisa diperiksa BPK karena APBD is uang negara

CSR itu sifat-nya privat (swasta) dari perusahaan LANGSUNG kepada masyarakat ....
apakah perusahaan akan memberi dana itu kepada pemerintah UNTUK KEPENTINGAN UMUM (istilahnya nitip tolong diatur karena pemerintah lebih ngerti kebutuhan masyarakat) >>> sebenarnya ini ga masalah .... tapi harus hati2 ... karena kalau uangnya ketauan sampai masuk kantong pemerintah (bukan untuk kepentingan umum) ... jatuhnya gratifikasi

dana CSR karena bukan uang negara ... tidak bisa diperiksa BPK
tapi bila ada kecurigaan sebuah dana CSR dari perusahaan tertentu "ber-aroma" gratifikasi (seperti saya jelaskan diatas) ... bisa dilaporkan ke KPK

balik ke merah : misalnya pemerintah sudah menganggarkan 100 bus pakai APBD >>> yang ini sepenuhnya harus pakai uang APBD

tapi ... bila kemudian ada perusahaan mau nyumbang bikin halte-nya saja ... atau mau bikin terminal baru untuk 100 bus tersebut dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah >>> yang ini ga masalah karena bikin halte atau terminal tidak masuk dalam perencanaan APBD ... tapi ... (balik ke biru)

intinya ... yang merah itu ga boleh campur aduk dengan dana CSR >>> kenapa ?? ... karena CSR bukan uang negara dan ga bisa diperiksa oleh BPK

panjang lebar, tapi gak menjawab pertanyaan..

SEGOROWEDI wrote:panjang lebar, tapi gak menjawab pertanyaan..

panjang lebar dijelasin, bukannya dipikir sendiri ... malah modal sms

cape deh

anggaran 75 bus utuh, tak dikorupsi..
75 busnya juga untuk kepentingan umum
apa karena anggaran terserap 25 bus berarti kinerja buruk?